Menurut Babai, tudingan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan menyesatkan. Ia menegaskan, jika dirinya benar-benar menjadi bekingan, maka perumahan tersebut sejak awal tidak akan disegel.

“Kalau saya yang membekingi, tentu tidak akan ada penyegelan. Kalau memang segel itu dicabut, siapa yang mencabutnya? Kapan dicabutnya? Itu sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak pengembang dan pemerintah, bukan kepada saya,” kesal Babai, saat dihubungi eranasional Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, jika setelah penyegelan masih terdapat aktivitas di lokasi perumahan, hal itu bukan menjadi tanggung jawab dirinya.

“Jangan salahkan atau tuduhkan ke saya. Tanyakan ke pihak pemerintah, kenapa bisa begitu. Bisa saja pihak pengembang sedang menempuh kewajibannya atau mencari solusi agar bisa melanjutkan pembangunan,” ujarnya.

Babai menilai pemerintah seharusnya memberikan solusi yang jelas terhadap permasalahan perumahan tersebut, bukan hanya berhenti pada langkah penyegelan.

“Menurut saya, memang harus ada solusi yang diberikan pemerintah agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah disegel,” sambungnya.

Politisi asal PKB itu menegaskan, tuduhan dirinya menjadi bekingan sama sekali tidak benar dan sangat merugikan nama baiknya.

“Tidak boleh ada tuduhan sembarangan. Kalau perumahan disegel, tentu harus ada solusi. Itu tugas pemerintah, bukan berarti ada bekingan di baliknya,” pungkasnya.

Ia menilai langkah penyegelan merupakan kewenangan pemerintah ketika mendapati adanya pelanggaran aturan.

“Penyegelan itu bentuk peringatan bagi pengembang agar menempuh proses perizinan dengan benar. Segel juga bisa dicabut jika pengembang sudah menyelesaikan semua perizinannya. Jadi bukan berarti pembangunan tidak bisa dilanjutkan, asalkan persyaratan sudah dipenuhi,” ujar Babai, saat dihubungi eranasional Sabtu (16/8/2025).

Diketahui, proyek perumahan Pangeran Residence disegel pada Juma’t lalu (9/8), karena dinilai melanggar tata ruang. Lokasinya berada tepat di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang seharusnya bebas bangunan.

Menanggapi kondisi tersebut, Babai menekankan pemerintah tetap harus memberikan jalan keluar.

“Kalau ada kasus seperti ini, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pelanggaran aja dong. Apapun pelanggarannya, harus ada solusi. Bagaimana bentuk solusinya tentu harus melalui kajian teknis sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Babai juga mengingatkan para pengembang untuk lebih cermat dan patuh terhadap seluruh regulasi perizinan sejak awal, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

-Fyan Hadi-

“Saya menjadi tanda tanya besar,” ujar Babai, Sabtu (12/10/2024).

Babai menegaskan bahwa DPRD Kota Depok memiliki kewenangan untuk memanggil KPUD guna meminta penjelasan terkait hal ini. Ia juga menyebutkan bahwa sosialisasi melalui media ruang dan spanduk yang seharusnya terlihat hingga kini belum tampak.

“DPRD Kota Depok akan segera memanggil KPUD untuk menjelaskan kenapa sosialisasi belum tampak,” tegasnya.

Salah satu sorotan utama Babai adalah alokasi anggaran Pilkada yang cukup besar, yakni sebesar Rp 73 miliar. Jika 10 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, seharusnya tersedia sekitar Rp 7,3 miliar untuk keperluan tersebut.

“Bayangkan berapa banyak spanduk yang bisa dicetak dengan anggaran sebesar itu,” katanya.

Kejanggalan terkait minimnya sosialisasi ini, menurut Babai, tidak bisa dibiarkan. Ia menyatakan bahwa DPRD Depok akan segera mengadakan rapat internal untuk membahas masalah ini sebelum memanggil KPUD.

“Kami akan rapat dulu di internal. Ini menjadi ranah Komisi A dan kita akan panggil KPUD paling lambat minggu depan,” tambahnya.

Babai juga mengingatkan pentingnya transparansi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

“Kami akan mempertanyakan alokasi anggaran yang digunakan. Ini penting agar masyarakat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi terkait Pilkada,” jelasnya.

Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, Babai berharap KPUD dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyosialisasikan Pilkada secara lebih masif.

Menurutnya, kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang mudah dan cepat.

“Gedung ini kan milik rakyat, masa rakyat yang datang ke gedungnya sendiri harus bayar parkir? Ini tidak masuk akal,” tegas Babai saat ditemui di Gedung DPRD Depok, Rabu 4 September 2024.

Dia mencontohkan, di banyak kantor DPRD dan pemerintahan lain di Jawa Barat, fasilitas parkirnya gratis.

Ia khawatir kebijakan parkir berbayar di Depok akan menyulitkan masyarakat, terutama pekerja honorer yang memiliki penghasilan terbatas.

“Bayangkan, untuk motor saja tarifnya Rp 3.000 sekali parkir. Dalam sebulan, bisa habis Rp 90.000. Ini tentu menjadi beban tambahan yang cukup signifikan bagi mereka,” tegas Babai.

Babai pun mempertanyakan pihak yang menginisiasi kebijakan parkir berbayar ini.

Dia meminta Pemerintah Kota Depok untuk segera meninjau ulang serta membatalkannya.

Ia menekankan pentingnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan di kantor pemerintahan.

“Kami berharap Pemerintah Kota Depok dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengembalikan fasilitas parkir gratis di kawasan perkantoran pemerintah,” harapnya. []

Eranasinaol.com, Depok – Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Depok 2015 hanya di angka 56,86 persen harus menjadi perhatian serius untuk Pilkada 2020 mendatang.

“Pilkada Depok kali ini adalah pilkada yang memeliki tantangan cukup berat bagi KPU dan pasangan calon, selain terjadi di tengah tengah pandemi covid-19 yang masih menghantui masyarakat, untuk itu KPU harus mempersiapkan jurus jitu agar partisipasi masyarakat dalam memilih cukup tinggi,” jelas Babai dalam diskusi virtual pilkada yang diselenggarakan oleh Aliansi Pemuda Depok (APD) dalam diskusi virtual, Kamis (20/8).

Selanjutnya, kata Babai, untuk pasangan calon Walikota harus betul-betul meyakinkan masyarakat Kota Depok jika Paslon tersebut benar-benar siap membangun dan menata Kota Depok dengan baik.

“Sebab Pak Idris dan Pak Pradi, adalah figur yang dimana masyarakat sudah mengukur kemampuannya dalam mempinpin Kota Depok, jika kedua pasangan calon ini tidak dapat meyakinkan dan menuruhkan program yang baik dan bagus, boleh jadi partisipasi masyarakat akan rendah untuk datang memilih,” kata Politisi PKB tersebut.

Dalam agenda yang sama, Politisi Partai Golkar Kota Depok, Rudi Setiawan mengatakan Pilkada Depok tahun ini bisa dipastikan petahana vs petahana bukan perubahan, kecuali ada poros tengah yang muncul.