Kepala BGN Sudaryono mengatakan penghentian sementara dilakukan hingga seluruh proses investigasi dan hasil pemeriksaan laboratorium selesai.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan penyebab insiden sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

“Dapurnya kami suspend sambil menunggu hasil investigasi. SPPG juga kami berikan surat peringatan. Di dalam pengelolaan ada mitra, yayasan, SPPG, hingga koordinator wilayah yang semuanya mendapat sanksi sesuai kewenangannya,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Semarang, Sabtu (1/8).

Sebelum menyampaikan keputusan tersebut, Sudaryono mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan yang merawat para korban, yakni RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa dan guru yang menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang mengalami dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG pada Jumat (31/7).

Keluhan yang paling banyak dirasakan meliputi mual, muntah, diare, dan pusing.

Meski jumlah korban cukup besar, Sudaryono menjelaskan hanya sebagian kecil yang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit maupun puskesmas.

Ia memastikan kondisi para pasien terus menunjukkan perkembangan positif.

Total nilai tunggakan yang saat ini diverifikasi mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pembayaran hanya akan diberikan kepada tagihan yang telah dinyatakan sah berdasarkan hasil audit.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian tunggakan mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, audit tengah berlangsung dan menjadi dasar utama dalam menentukan pencairan pembayaran kepada para mitra.

“Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono menegaskan tidak akan ada keputusan pembayaran berdasarkan pertimbangan pribadi. Seluruh proses, kata dia, dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Saya enggak ada, ‘Oh yang ini musti kau bayar sendiri,’ enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, tidak trust in person,” katanya.

Ia juga menyebut pengawasan terhadap proses audit melibatkan jajaran internal BGN, termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai pejabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Sudaryono, kehadiran Arumsari diharapkan dapat memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan sehingga hanya tagihan yang memenuhi syarat yang akan diselesaikan.

“Kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan,” tuturnya. []

Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Ia menyatakan, setiap SPPG yang ditemukan memiliki kekurangan akan terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan evaluasi.

Namun, apabila pengelola tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan kesempatan, operasional dapur tersebut akan dihentikan.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7).

Menurut Sudaryono, Program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, aspek keamanan pangan, mutu gizi, dan kualitas pelayanan tidak boleh diabaikan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Ia menambahkan, BGN akan menerapkan sistem pembinaan yang diiringi dengan penegakan disiplin.

SPPG yang mampu menjalankan operasional sesuai ketentuan akan diberikan apresiasi, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

“Kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya tidak disiplin, atau petugasnya tidak disiplin dan tidak bekerja dengan baik, ya kita harus hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita beri penghargaan, yang jelek tentu harus ada sanksinya,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar pihaknya dapat melihat kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan.

Selain melakukan pengawasan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi pengelola dan petugas SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis.

Dalam inspeksi tersebut, ia mengunjungi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundil 05 di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas dapur MBG telah beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Meski demikian, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, yakni menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus menghadirkan variasi menu agar penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil, tidak merasa bosan.

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu, yaitu variasi menu. Supaya anak-anak maupun ibu-ibu yang mengonsumsi makanan itu tidak merasa bosan,” tuturnya.

Di akhir kunjungannya, Sudaryono mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, masukan dari publik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta memastikan seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. []

Sudariono dilantik menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Usai pelantikan, Sudariono menegaskan komitmennya menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk keluarga, kerabat, maupun teman dekat yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan program tersebut.

Menurut Sudariono, apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, alumni, atau orang dekatnya lalu menawarkan bantuan, jasa, atau meminta imbalan dengan membawa namanya dalam urusan MBG, masyarakat diminta tidak mempercayainya.

“Jika ada yang mengatasnamakan saya, keluarga, sahabat, teman, atau alumni untuk kepentingan Program Makan Bergizi Gratis dan diduga melakukan hal yang tidak semestinya, saya pastikan itu bukan atas sepengetahuan saya. Saya meminta agar hal tersebut segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh keluarga, kerabat, dan siapa pun yang mengenalnya agar tidak memanfaatkan hubungan pribadi dengannya demi memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Sementara itu, meski telah mundur dari jabatan Kepala BGN, Nanik S Deyang tetap akan berperan di lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Nanik akan dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional.

Penunjukan itu dilakukan karena pemerintah menilai pengalaman dan pemahaman Nanik terhadap program BGN masih sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan. []

Pernyataan itu disampaikannya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Naniek Sudaryati Deyang, pada Rabu (22/7), bertepatan dengan pengumuman pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BGN.

Dalam unggahannya, Nanik menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi unggul di masa depan.

Ia menilai tudingan yang mengaitkan MBG dengan kepentingan Pemilu 2029 tidak memiliki dasar.

Menurutnya, mayoritas penerima manfaat program tersebut masih berusia balita hingga siswa sekolah dasar yang belum memiliki hak pilih pada pesta demokrasi mendatang.

“Kalau untuk tujuan politis, yang sekarang mayoritas penerima manfaat kan anak-anak Balita sampai SD, tiga tahun lagi 2029 mereka belum nyoblos. Jadi kalau ada yang bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk Pemilu 2029 mohon diluruskan pemikiran itu agar kita bersama-sama bisa menerima program MBG sebagai program mulia untuk memperbaiki masa depan generasi kita,” tulis Nanik.

Selain menepis tudingan bermuatan politik, Nanik juga menyebut MBG telah memberikan dampak ekonomi yang luas.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian, khususnya bagi petani, peternak, dan pedagang pasar.

Ia mencontohkan kondisi saat program MBG dihentikan sementara selama tiga pekan karena libur sekolah.

Pada periode itu, hasil panen dan produk peternakan disebut tidak terserap secara optimal sehingga harga komoditas mengalami penurunan. Pedagang sayur dan buah di pasar pun ikut terdampak akibat menurunnya permintaan.

Nanik juga menjelaskan alasan di balik keputusannya mundur dari kursi Kepala BGN. Ia mengaku harus fokus menjalani pengobatan karena kondisi kesehatannya, sehingga menyampaikan langsung pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui,” tulisnya.

Dalam unggahan yang sama, Nanik mengungkap kemungkinan dirinya akan dipercaya memimpin Dewan Pengawas BGN apabila lembaga tersebut dibentuk.

“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut),” tulisnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026 untuk menggantikan Dadan Hindayana.

Sebelumnya, Dadan dicopot dari jabatannya setelah terseret kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan kini telah berstatus sebagai tersangka. []

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, saat memberikan keterangan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Kurnia, alasan kesehatan telah disampaikan secara terbuka oleh Nanik sehingga tidak perlu ditafsirkan ke arah lain.

“Saya rasa sudah tegas apa yang disampaikan oleh Bu Nanik. Alasannya adalah alasan kesehatan. Itu disebutkan di dalam keterangan secara terang benderang,” kata Kurnia.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan rasa empati terhadap Nanik dengan mendoakan agar proses pemulihan kesehatannya berjalan lancar.

“Tentu alasan itu harusnya yang pertama kali kita lihat di sana adalah rasa empati dan mendoakan beliau agar segera pulih dari sakit yang beliau derita selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menegaskan pemerintah menghormati keputusan Nanik untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Di sisi lain, pemerintah memastikan agenda pembenahan tata kelola lembaga serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlangsung sesuai rencana.

“Badan Komunikasi menghormati dan menghargai keputusan Ibu Nanik untuk mundur sebagai Kepala BGN karena alasannya memang alasan tentang kesehatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri untuk mendapatkan second opinion.

Nanik juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo atas keputusannya mundur dari jabatan Kepala BGN.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar ia dapat memusatkan perhatian pada proses pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatannya. []

Kabar pengunduran diri Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

Menurutnya, Nanik telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026).

“Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza dalam keterangannya di Jakarta.

Dirgayuza juga membagikan unggahan Nanik di akun Facebook pribadinya yang menjelaskan alasan keberangkatannya ke luar negeri.

Dalam unggahan tersebut, Nanik menyebut dirinya akan mencari pendapat medis kedua (second opinion) terkait kondisi kesehatannya.

Ia menegaskan, keputusan berobat ke luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia, melainkan atas rekomendasi seorang rekan yang menyarankan rumah sakit tujuan untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Selain berpamitan, Nanik mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo karena harus melepaskan jabatannya demi memprioritaskan proses pemulihan kesehatan.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo memahami kondisi yang dihadapinya dan menyetujui pengunduran diri tersebut. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa Presiden tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya program BGN.

Hingga kini, Presiden Prabowo belum menetapkan sosok yang akan mengisi posisi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik.

Sebagai informasi, Nanik S Deyang baru menjabat sebagai Kepala BGN sejak 8 Juni 2026. Ia ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya tersandung kasus korupsi. []

Evaluasi tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni validasi data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyusunan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah awal yang menjadi prioritas adalah memastikan akurasi data penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan program.

“Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Agustina, validasi data diperlukan agar penyaluran manfaat Program MBG benar-benar tepat sasaran.

Hasil pembaruan data nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah dan kelompok anak yang diprioritaskan untuk menerima manfaat.

Selain memperbarui data penerima, BGN juga mengkaji ulang mekanisme pemberian insentif bagi SPPG.

Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan, padahal kapasitas layanan dan cakupan wilayah operasional setiap SPPG berbeda-beda.

Ia mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi relatif dekat.

Di sisi lain, terdapat SPPG yang harus menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan area distribusi yang lebih luas.

Karena itu, BGN menilai skema insentif perlu disesuaikan agar lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing SPPG.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter atau 400 meter, ada bahkan yang 500 meter yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG melalui transformasi digital.

Menurut Agustina, pengelolaan yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG perlu didukung sistem digital agar proses pelaporan lebih transparan sekaligus memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” pungkasnya. []

Menurut Agustina, Presiden memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme penyaluran program tersebut, sehingga tidak hanya bergantung pada satu skema pelaksanaan.

“Pak Presiden tadi menyampaikan, silakan dikaji apabila ada alternatif lain. Jadi, tidak harus terpaku pada satu pilihan dalam pelaksanaan program,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan aturan tersebut, distribusi program tetap dilakukan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Dengan demikian, skema melalui SPPG masih menjadi mekanisme resmi yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan program MBG.

Meski begitu, Agustina memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai usulan yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan setiap opsi kebijakan terlebih dahulu dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Beliau meminta agar setiap alternatif kebijakan dipelajari secara matang, mulai dari dasar pertimbangannya hingga dampaknya. Setelah itu, hasil kajiannya dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menjadi bahan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program MBG dalam waktu satu bulan.

Menurutnya, periode tersebut akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program, termasuk potensi penyalahgunaan di lapangan.

Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.

“Kami diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun potensi penyalahgunaan. Setelah semuanya dirapikan, hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden,” kata Zulkifli Hasan. []

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan kegiatan penyegelan tersebut.

Menurut dia, penyidik turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset pengadaan yang tersimpan di lokasi.

“Iya benar, penyidik mendatangi gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul,” kata Syarief saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Meski demikian, Syarief menegaskan penyegelan tidak otomatis berarti seluruh unit motor listrik akan dijadikan barang sitaan.

Ia menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan yang masih tersimpan sekaligus menjaga agar barang tidak dipindahkan selama proses penyidikan berlangsung.

“Untuk pengecekan jumlah dan penyegelan saja. Gudang lainnya nanti juga akan didatangi secara bertahap,” ujarnya.

Selain gudang di Sentul, penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan ke lokasi penyimpanan lain di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Kejagung juga mendorong BGN agar segera mendistribusikan motor listrik yang masih tertahan di gudang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional Program MBG.

Irma mengatakan program pengadaan berbagai barang tersebut tidak pernah dikonsultasikan kepada Komisi IX DPR RI.

“Untuk program pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lain-lain, kami di Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, BGN tidak pernah mengajukan maupun membahas rencana pengadaan tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IX. Menurutnya, jika usulan itu pernah diajukan, kemungkinan besar akan ditolak.

“Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak. Terus terang, kami di Komisi IX juga bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana diberitakan media,” ujarnya.

Irma mengungkapkan Komisi IX sempat berencana memanggil jajaran BGN melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.

Namun, agenda itu belum terlaksana karena lebih dahulu muncul proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut,” katanya.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan BGN, Irma menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah.

“Untuk proses hukum kami serahkan kepada Kejagung dan pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan di sana kami sekaligus akan berkenalan dengan pimpinan BGN yang baru,” ucapnya.

Ia berharap pimpinan baru BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia (SDM) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi, dapat berjalan lebih optimal.

“Ke depan, kami berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target Presiden dapat tercapai,” pungkasnya. []

Hal itu disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, usai melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Nanik, BGN saat ini memilih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar capaian jumlah penerima manfaat.

Fokus utama diarahkan pada penyediaan makanan bergizi yang lebih baik serta pengelolaan dapur MBG yang memenuhi standar kesehatan.

“Kami telah menyampaikan kepada Presiden bahwa pada 2026 fokus utama bukan lagi mengejar kuantitas penerima, melainkan memperbaiki kualitas pelaksanaan program,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain peningkatan kualitas, BGN juga melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik akan dievaluasi untuk menentukan apakah masih memerlukan bantuan melalui program MBG.

Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut akan dialihkan guna memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan langkah ini, jumlah penerima manfaat tetap berpotensi bertambah, namun dengan komposisi yang lebih sesuai kebutuhan.

BGN juga memperkuat fokus program kepada kelompok prioritas yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kebijakan tersebut diambil setelah BGN berdiskusi dengan berbagai pakar, termasuk dokter anak dan ahli gizi, yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar.

Karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan memberikan layanan kepada kelompok 3B.

BGN menegaskan akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara operasional bagi SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Nanik mengungkapkan, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B dilaporkan bertambah sekitar 22 juta orang. []

Informasi tersebut mencuat hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pegawai berseragam biru terlihat masih menunggu di depan lobi kantor BGN. Mereka tampak berada di area tersebut karena proses penggeledahan disebut-sebut masih berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait kabar penggeledahan tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, juga belum mendapat respons.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026).

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Tim pengawas menyoroti tata kelola ruang masak yang belum memenuhi standar baku Badan Gizi Nasional (BGN). Penempatan kantor administrasi pada area dalam ruang produksi memicu tingginya mobilitas petugas yang mengancam kebersihan makanan.

“Aktivitas keluar-masuk petugas menjadi tinggi di area sensitif sehingga berpotensi mengganggu higienitas,” tegas Anggota Satgas MBG Jember, Dr. Evi Lestari.

Evi menjelaskan bahwa pengelola mencampur penyimpanan logistik basah dan logistik kering dalam satu ruangan. Petugas juga mendapati tumpukan makanan matang bercampur dengan bumbu dapur sehingga berisiko merusak sampel uji laboratorium pangan.

“Sampel makanan untuk kebutuhan uji laboratorium tidak boleh tercampur dengan komoditas lain,” lanjut Evi mengingatkan pengelola.

Sorotan tajam terhadap kelayakan fasilitas memasak ini juga datang dari pihak parlemen daerah. Dewan meminta pengelola memperhatikan syarat luas bangunan minimal serta volume anggaran operasional harian demi keselamatan konsumen anak sekolah.

“Standar dasar seperti luas dapur dan tata kelola wajib dipenuhi pengelola,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jember, Ahmad Hoirozi.

Hoirozi menambahkan bahwa pemerintah daerah kini tengah mengaudit menyeluruh terhadap ratusan titik dapur sejenis di berbagai wilayah. Seluruh hasil pemetaan lapangan segera mengalir ke meja bupati sebagai bahan evaluasi kebijakan strategis nasional.

“Ke depan pengawasan akan jauh lebih ketat agar seluruh pengelola segera berbenah,” pungkas Hoirozi mengakhiri wawancara.

]]> https://daerah.eranasional.com/102372/satgas-temukan-pelanggaran-sop-dapur-mbg-jember/feed 0 Bambang S