Pembentukan AKD meliputi Badan Musyawarah (Bamus) hingga komisi. Dengan terbentuknya AKD ini, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir berharap agar masing-masing alat kelengkapan bisa segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk segera menyelesaikan agenda-agenda DPRD.

“Termasuk untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2025, dan juga penyampaian aspirasi masyarakat yang memang harus disalurkan kepada mitra-mitra komisi,” katanya.

Sedangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ia juga berharap bisa segera menjalankan fungsi untuk menampung usulan-usulan Raperda dan Propemperda dari pemerintah jika ada revisi.

Dalam rapat paripurna tersebut, AKD yang dibentuk yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, Badan Kehormatan, serta komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C.

Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Pekalongan yaitu M. Azmi Basyir sebagai ketua, Nusron sebagai wakil ketua I dan posisi wakil ketua II masing kosong karena pimpinan dari PDIP belum diusulkan.

Sementara untuk Bapemperda, Aminudin Azis dari Partai Golkar menjadi ketua didampingi Seno Prafitri Adi dari PDIP sebagai wakil ketua. Untuk Badan Kehormatan, Irawadi dari PKS didapuk sebagai ketua didampingi Nur Hadi dari PPP sebagai wakil ketua.

Kemudian untuk komisi-komisi, Komisi A diketuai H. Masykur dari PDIP, Anita Riyanti dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua dan Eko Lusjianto dari PPP sebagai sekretaris.

Komisi B diketuai oleh H. Mabrur dari PPP didampingi Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar sebagai wakil ketua dan Taufan Asianto dari PDIP sebagai sekretaris.

Sedangkan di Komisi C, Budi Setiawan dari Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua, didampingi Nashrullah dari PKS sebagai wakil ketua dan Hafidz Aslami dari Partai Nasdem sebagai sekretaris.

Pada rapat paripurna tersebut, sekaligus dibentuk panitia khusus untuk tiga Raperda yang sudah diusulkan oleh Pemkot Pekalongan yakni Pansus VII yang akan membahas Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029.

Lalu, untuk Pansus VIII akan membahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal dan BUMD serta Pansus IX yang akan membahas Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda). (em-aha)

Dalam surat yang dilayangkan itu berisikan dugaan pelanggaran Komisi A dalam seleksi komisioner KPID.

Koordinator Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel, Muhammad idris, mengatakan pihaknya mengadukan ini supaya pimpinan DPRD Sulsel menganulir tujuh nama calon komisioner KPID Sulsel terpilih.

Sebab, komisi A diduga melanggar pasal Pasal 5 nomor 4 huruf C, PKPI Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman rekrutmen KPI, saat proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran aturan oleh komisi A DPRD Sulsel, jadi kami melapor ke BK,” kata Idris, Jumat, 7 Juni 2024.

Selain itu, kata dia, komisi A juga diduga melanggar peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD Sulsel.

Itu terbukti dengan melakukan pengumuman sepihak nama calon komisioner KPID, tanpa tanda tangan oleh pimpinan DPRD Sulsel.

“Secara kelembagaan harusnya ditandatangani pimpinan dulu baru nama-nama itu keluar ke publik,” ucap dia.

KJPP menilai dari awal memang proses seleksi calon komisioner KPID bermasalah, mulai verifikasi berkas, hingga uji kelayakan dan kepatutan yang diduga ajang transaksional.