badan pusat statistik – Daerah Eranasional.com

Prabowo Minta Harga Kebutuhan Pokok Tetap Turun Jelang Ramadan 2026

Aditya — Sat, 07 Feb 2026 11:20:27 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan 2026. Kepala negara bahkan menegaskan bahwa pemerintah hanya mengizinkan harga bahan pokok turun, bukan sebaliknya. Arahan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang bulan suci.

Instruksi Presiden Prabowo itu disampaikan oleh Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, usai menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Februari 2026. Zulhas menyebut pesan Presiden sangat jelas dan tidak memberi ruang toleransi terhadap kenaikan harga bahan pangan.

“Kata Presiden, turun boleh tapi naik tidak boleh,” ujar Zulhas kepada wartawan.

Menurutnya, perintah tersebut menjadi pedoman utama bagi kementerian dan lembaga terkait dalam mengelola pasokan serta distribusi pangan nasional menjelang Ramadan.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Zulhas mengklaim telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan secara intensif. Dalam sepekan terakhir, ia menyebut sudah tiga kali berkeliling untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang lazim terjadi menjelang Ramadan.

Selain pemantauan lapangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menggelar berbagai kegiatan stabilisasi harga, termasuk penyelenggaraan pasar murah di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

BPS Beberkan Penyebab Kenaikan Garis Kemiskinan, Beras dan Rokok Teratas

Aditya — Thu, 05 Feb 2026 14:39:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa beras dan rokok masih menjadi faktor utama yang membentuk Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Angka tersebut meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak dikategorikan miskin.

“Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi seseorang dalam satu bulan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

BPS membagi komponen Garis Kemiskinan menjadi dua, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dari hasil perhitungan, peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK tercatat sebesar 73,81 persen di wilayah perkotaan dan bahkan lebih tinggi di perdesaan sebesar 76,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi beban utama pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.

“Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, pada umumnya hampir sama,” kata Amalia.

BPS Catat Nilai Ekspor Batu Bara Merosot Turun Hampir 20 Persen Sepanjang 2025

Aditya — Tue, 03 Feb 2026 09:11:18 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 menunjukkan tren positif pada sebagian besar komoditas unggulan nonmigas. Namun, di tengah kenaikan tersebut, ekspor batu bara justru mengalami penurunan signifikan, baik dari sisi nilai maupun volume.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor batu bara sepanjang 2025 tercatat sebesar US$ 24,48 miliar, turun 19,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai US$ 30,49 miliar. Penurunan ini menjadikan batu bara sebagai satu-satunya komoditas utama nonmigas yang mencatat kontraksi cukup dalam selama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, pelemahan ekspor batu bara terjadi secara kumulatif sepanjang tahun.

“Nilai ekspor batu bara ini turun 19,70 persen secara kumulatif dari Januari hingga Desember 2025,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Selasa (2/2/2026).

Tak hanya nilai ekspor, volume pengiriman batu bara ke pasar global juga mengalami penurunan. Sepanjang 2025, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 390,3 juta ton, turun dari 405,76 juta ton pada 2024 atau menyusut 3,66 persen.

Khusus pada Desember 2025, BPS mencatat volume ekspor batu bara mencapai 36,28 juta ton, turun 0,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan volume ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kinerja batu bara tidak hanya disebabkan oleh faktor harga, tetapi juga melemahnya permintaan.

Meski mengalami penurunan, batu bara tetap masuk dalam daftar tiga komoditas nonmigas unggulan Indonesia, bersama dengan besi dan baja serta minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya. Namun, kontribusi batu bara terhadap total ekspor pertambangan tercatat melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tragedi Lula Lahfah Jadi Alarm, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Zat Berbahaya

Aditya — Wed, 28 Jan 2026 08:34:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan pengawasan obat dan makanan yang responsif gender, menyusul perhatian publik terhadap kasus meninggalnya pesohor Lula Lahfah. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif dan berperspektif gender merupakan bagian penting dalam melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok strategis dalam pembangunan nasional.

Arifah menyampaikan bahwa pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, terutama hak atas kesehatan, rasa aman, serta kualitas hidup yang layak. Ia menekankan bahwa perempuan dan anak memiliki posisi krusial karena jumlahnya mendominasi struktur demografi Indonesia.

“Dalam konteks tersebut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data, jumlah perempuan dan anak mencapai hampir tiga perempat dari total penduduk Indonesia,” ujar Arifah dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, perempuan mencakup sekitar 49,8 persen dari total populasi Indonesia, sementara anak-anak mencapai sekitar 24 persen. Menurut Arifah, komposisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas perempuan dan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Ia menegaskan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam membentuk generasi unggul, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik, termasuk pengawasan obat dan makanan, harus dirancang dengan perspektif gender agar mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

“Pentingnya kebijakan publik yang berperspektif gender perlu terus digaungkan. Kebijakan yang tampak netral belum tentu responsif gender, karena kebutuhan dan kondisi perempuan dan laki-laki tidak selalu sama, termasuk dalam aspek kesehatan,” ujar Arifah.

Dalam praktiknya, Arifah menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami. Banyak perempuan, khususnya ibu, belum mendapatkan informasi yang memadai terkait keamanan obat, makanan, serta produk kesehatan lainnya yang dikonsumsi oleh keluarga.

10 Kota di Indonesia dengan Biaya Hidup Tertinggi, Jakarta Nomor Wahid

Fyan Hadi — Fri, 15 Dec 2023 05:40:58 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional merilis 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup tertinggi. DKI Jakarta berada di nomor satu.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2022.

BPS melakukan SBH dengan melibatkan lebih dari 240.000 rumah tangga, 24.000 blok sensus, dan total 847 paket komoditas dari 150 Kabupaten/Kota di Indonesia. Riset ini dialkukan setiap lima tahun sekali.

Dari hasil tersebut, DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan rata-rata nilai konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama sebulan Rp14,88 juta.

Biaya ini meningkat dari SBH tahun 2018 sebesar Rp13,45 juta. Di mana tahun tersebut, Jakarta menempati posisi kedua.

Di peringkat kedua ditempati Kota Bekasi dengan biaya hidup sebesar Rp14,33 juta. Pada SBH 2018, Kota Bekasi menempati peringkat pertama dengan biaya hidup sebesar Rp13,67 juta per bulan.

Posisi ketiga adalah Kota Surabaya dengan SBH sebesar Rp13.357.752. Peringkat keempat dan seterusnya adalah Kota Depok (Rp12.353.767), Kota Makassar (Rp11.504.942), Kota Tangerang (Rp10.946.940), Kota Bogor (Rp10.731.158), Kota Kendari (Rp10.233.554), Kota Batam (Rp10.026.848), dan Kota Balikpapan (9.869.210).

BPS Kota Pekalongan Siap Lakukan Sensus Pertanian 2023

Abdul Hakim — Wed, 08 Feb 2023 03:57:50 +0000

Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin. (Foto: ISTIMEWA)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan tengah melakukan persiapan untuk melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023 pada bulan Juni-Juli mendatang.

“Survei dilakukan setiap 10 tahun sekali. Subsektor sensus pertanian tidak hanya menyasar pertanian tetapi juga perikanan, peternakan, perhutanan, budidaya tanaman hias, hortikultura, tanaman obat-obatan ataupun lainnya,” kata kepala BPS setempat, Rahyudin, Selasa (7/2/2023).

Rahyudin menambahkan, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Komunikasi dan Informatika setempat untuk pelaksanaan sensus.

“Ada 3 sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, selain sensus pertanian ada sensus ekonomi itu untuk semua usaha dan sensus penduduk. Persiapan sendiri sudah kita lakukan, sekarang tinggal kita menuju implementasinya,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, tujuan pelaksanaan sensus pertanian yakni untuk memperbaiki data tentang petani di indonesia secara lengkap.

Setelah didapat profil petani, imbasnya akan terhimpun data petani yang bagus dan lengkap dimana dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah. Selain itu, melalui sensus ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di Kota Pekalongan.

“Jika kita temukan petani yang masih membuka usaha kecil-kecilan, tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan rencananya, ada 113 petugas yang akan kami terjunkan untuk melakukan sensus ini. Kami harap, agar masyarakat khususnya petani bisa memberikan data real ketika petugas datang,” pungkasnya.

Gara-gara BBM Naik, Angka Kemiskinan di Banten Ikut Naik

Fyan Hadi — Tue, 17 Jan 2023 08:54:09 +0000

Ilustrasi rakyat miskin. (Foto: Net)

BANTEN, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat ada kenaikan angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2020 lalu.

“Terjadi peningkatan angka kemiskinan di Banten pada September 2022. Faktornya kenaikan BBM, kenaikan Pertalite, solar, Pertamax. Jadi secara nasional semua provinsi mengalami kenaikan BBM,” kata Statistisi Ahli Madya BPS Banten Indra Warman di Serang, Banten, Senin (16/1/2023).

Berdasarkan data BPS Banten, jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 berjumlah 829,66 ribu atau naik 15.000 orang sejak periode Maret 2022.

Kenaikan BBM juga menjadi faktor inflasi umum di Banten yang naik menjadi 3,08 persen di periode Maret-September 2022 yan berpengaruh pada jumlah warga miskin. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Secara umum, kata Indra, angka kemiskinan di Banten adalah 6,24 persen. Memang sejak Maret 2020 sampai dengan September 2022 faktor adanya pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada jumlah penduduk miskin.

Naiknya pertumbuhan warga miskin di Banten ini paling banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Garis kemiskinan yang jadi ukuran faktor seseorang dikategorikan miskin juga bertambah, yaitu menjadi Rp599.000 per kapita per bulan pada September 2022. Sedangkan di bulan Maret hanya Rp570.000 per kapita per bulan.

Untuk komoditas makanan yang berpengaruh pada faktor kemiskinan yang meningkat di perkotaan tersebut, menurut Indra, dipengaruhi oleh konsumsi warga terhadap rokok. Ini berbeda dengan warga desa yang kenis komoditas berpengaruhnya adalah beras.

Sedangkan untuk komoditas non makanan yang di urutan pertama adalah konsumsi perumahan. Dan tertinggi kedua, baik di desa maupun kota adalah faktor kebutuhan terhadap BBM.

“Kenaikan BBM terjadi gejolak harga, namun demikian catatan kita rokok kretek filter yang punya peran garis kemiskinan kita meningkat,” jelas Indra.