Menurut Abdul Rahman, narasi yang disampaikan Presiden berpotensi mengabaikan prinsip inklusivitas dan partisipasi publik yang menjadi fondasi demokrasi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kritik terhadap akademisi, aktivis, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil.

Presiden juga menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk menyebut kelompok yang dinilai memiliki pola pikir layaknya penjajah, meski berasal dari bangsa sendiri.

Prabowo menilai sebagian kalangan tersebut lebih banyak melontarkan kritik dibanding memberikan solusi nyata.

Ia juga menyinggung dugaan adanya organisasi masyarakat sipil yang menerima pendanaan asing untuk memengaruhi opini publik.

Selain itu, Presiden mengkritik akademisi yang dinilai lebih aktif berdebat di media sosial dibanding menghasilkan solusi atas persoalan bangsa.

Sementara terhadap media, Prabowo menyoroti praktik pemberitaan yang dianggap lebih mengejar sensasi daripada menyajikan informasi yang berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Rahman menyatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap negara.

“Pernyataan Bapak Presiden mencerminkan ketidakpahaman mendasar terhadap esensi masyarakat inklusif. Penggunaan istilah ‘Londo Ireng’ adalah bentuk dehumanisasi terhadap rekan-rekan kita yang berjuang lewat pena, riset, dan advokasi. Dalam negara demokratis yang sehat, kritik dari akademisi dan OMS bukanlah serangan personal, melainkan mekanisme kontrol sosial yang vital untuk menjaga agar kekuasaan tidak absolut,” tegas Abdul Rahman saat dihubungi wartawan di Makassar, Jumat (24/7/2026).