Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menyampaikan bahwa alokasi hibah ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kependudukan warga. Pencetakan blanko tambahan akan direalisasikan usai P-APBD 2026 resmi disahkan.

“Nantinya kita akan mendapatkan hampir 50 ribu keping blanko KTP-el, dengan nilai sekitar Rp10.182 per keping,” ujar Bambang Saputro.

Sebelumnya, Pemkab Jember mengalokasikan hibah serupa pada akhir 2025 dan memperoleh 68 ribu keping blanko. Stok tersebut digunakan untuk mendukung Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP-el di Kecamatan yang bergulir sejak awal 2026.

Tingginya permintaan masyarakat di awal program membuat puluhan ribu blanko tersebut habis dalam kurun waktu tiga bulan. Rata-rata pencetakan di 31 kecamatan sempat mencapai 2.000 keping per hari, sebelum kini melandai di kisaran 600 hingga 700 keping per hari.

Mengingat kewenangan pengadaan berada di pemerintah pusat, Dispendukcapil Jember rutin berkoordinasi langsung ke Jakarta setiap satu hingga dua minggu sekali. Langkah jemput bola ini dilakukan demi memastikan ketersediaan blanko di daerah tetap terjaga tanpa hambatan.

Dispendukcapil membagi pengajuan KTP-el ke dalam tiga kategori, yakni pemula usia 17 tahun, penggantian dokumen rusak atau perubahan data, dan dokumen hilang. Pembuat pemula menjadi prioritas utama, namun kategori lain dipastikan tetap terlayani dengan baik karena ketersediaan stok yang memadai.

Bambang Saputro mendorong manajemen Polije untuk segera berkoordinasi dalam pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi mahasiswa luar negeri. Dokumen SKTT ini merupakan persyaratan vital yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

“Jika belum memiliki SKTT, kami siap membantu memprosesnya, silakan pihak kampus berkoordinasi dengan kami,” ujar Bambang Saputro.

Pada gelaran orientasi mahasiswa baru Polije tahun ini, tercatat sebanyak 10 mahasiswa asing resmi mengikuti rangkaian acara. Kehadiran para mahasiswa lintas negara tersebut memerlukan pemenuhan legalitas administrasi yang tertib dan sesuai regulasi.

Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Kehumasan Polije, Agung Wahyono, menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat sinergi lintas instansi. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif bersama Dispendukcapil Jember, Kantor Imigrasi, hingga Polres Jember demi menjamin kepatuhan hukum.

“Kami berkomitmen menjalin komunikasi yang intens karena kami meyakini regulasi terkait mahasiswa asing sangat ketat,” tegas Agung Wahyono.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan kepastian legalitas serta kenyamanan bagi mahasiswa asing selama menuntut ilmu di Kabupaten Jember. Polije berkomitmen penuh menjaga kode etik serta aturan hukum yang berlaku bagi seluruh civitas akademika.

Sejak meluncur pada 5 Januari 2026, Dispendukcapil Jember telah mencetak sebanyak 111.648 keping KTP elektronik. Capaian ini mencakup penuntasan sekitar 66 ribu permohonan yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya.

Kehadiran program PETA CINTA memfasilitasi warga kawasan pinggiran dan pesisir agar tidak perlu lagi mendatangi pusat kota. Masyarakat dapat mengurus serta mencetak dokumen kependudukan secara langsung di kantor kecamatan masing-masing.

“Kami berkomitmen menjaga ketersediaan blangko KTP elektronik agar masyarakat tidak lagi menunggu lama untuk memperoleh dokumen identitasnya,” ujar Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro.

Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan dua petugas teknis beserta mesin cetak dan ketersediaan blangko di 31 kecamatan. Langkah ini memastikan proses penerbitan KTP elektronik dapat berjalan cepat, transparan, dan sepenuhnya gratis.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa Pemkab Jember memfokuskan pembangunan daerah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan kependudukan yang merata hingga tingkat kecamatan menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kota karena pelayanan adminduk kini sudah selesai di tingkat kecamatan,” tegas Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Inovasi PETA CINTA ini sekaligus mengakhiri persoalan klasik keterlambatan cetak dokumen kependudukan dan mewujudkan sistem pelayanan publik yang responsif.