Penetapan tersangka dan penahanan terhadap DR telah dibenarkan Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi, Jawa Barat.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, DR ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan,” ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).

Tindak asusila yang dilakukan oleh tersangka DR diketahui terjadi pada Sabtu (6/9/2025).

Setelah aksi cabulnya itu diketahui keluarga, DR pun langsung dilaporkan pada Minggu (7/9/2025) ke Polres Cimahi.

Setelah mendapat laporan, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun menetapkan DR dan melakukan penangkapan terhadap ASN tersebut.

“Kami langsung melakukan rangkaian penyelidikan hingga melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Sakir membenarkan jika DR merupakan pekerja di Pemkab Kabupaten Bandung Barat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Tenaga Kerja. “Betul, ASN,” kata Ade Zakir.

Belum diketahui bagaimana pelaku melakukan tindak asusila terhadap tiga orang anak tirinya tersebut. Saat ini, pelaku masih dimintai keterangan guna proses hukum selanjutnya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebut AG sering melakukan penjualan atau mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

“Selanjutnya, berdasarkan perintah Kasatnarkoba Polres Cimahi, tim melakukan penyelidikan terhadap seseorang berinisial AG dan diperoleh bahwa AG bertempat tinggal di sebuah kontrakan Kampung Kancah, Desa Cihideung, Parongpong, Bandung Barat,” kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

Polisi kemudian mendatangi kontrakan tersebut dan langsung menangkap AG pada Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 29 paket kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu) dengan berat bruto 106,71 gram; satu buah timbangan digital; dua pack plastik klip bening kosong; satu buah solasi dan satu ponsel.

Dalam pemeriksaan, AG mengaku mendapat narkoba jenis sabu itu dari seseorang bernama Baron yang saat ini sedang dalam upaya pengejaran.

“(Sabu itu kemudian) diedarkan kembali dengan cara sistem tempel, kemudian AG mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran Kota Cimahi dan Bandung Barat,” jelas Hendra.

Kepada polisi, AG juga mengaku mendapat imbalan sebesar Rp5 juta dari Baron jika berhasil menjual atau mengedarkan seluruh barang haram tersebut.

Di sisi lain, Hendra membeberkan dari hasil pemeriksaan handphone milik AG, penyidik mendapati sebuah grup WhatsApp bernama GRIB Jaya PAC Parongpong. AG pun mengakui bagian dari anggota ormas tersebut.

Atas perbuatannya, AG dijerat Pasal 114 ayat 2 dan atau Pasal 112 ayat 2 dan atau Pasal 113 ayat 1 dan atau Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB 28 Maret 2024 menyebutkan, bahwa di Kecamatan Cipongkor tercatat 7 orang meninggal dunia.

Dua orang selamat dan tiga orang yang hingga kini masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

Upaya penanganan dan pencarian korban hilang dalam kejadian longsor Bandung Barat ini terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat beserta Tim SAR Gabungan yang berjumlah 589 personil.

Mereka terus berjuang dalam melakukan proses pencarian korban meski terkendala oleh cuaca yang tidak bersahabat.

Peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat turut berdampak pada rumah warga yang rusak.

Berdasarkan laporan yang berhasil dihimpun pada Kamis 28 Maret 2024 wilayah Kecamatan Cipongkor terdapat 46 rumah rusak ringan.

Tiga rumah rusak sedang, 47 rumah rusak berat dan satu fasilitas pendidikan rusak berat.

Sementara untuk wilayah Kecamatan Rongga tercatat 144 rumah rusak ringan, 47 rumah rusak sedang, 70 rumah rusak berat dan 47 Ha sawah terdampak. []

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat pada Senin 25 Maret 2024 pukul 12.30 WIB operasi pencarian dan penyelamatan masih dilaksanakan oleh tim gabungan.

BPBD Kabupaten Bandung Barat melaporkan kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi serta kondisi tanah yang labil.

Debit air yang tinggi menyebabkan tanah di atas bukit longsor menerjang Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Akibat kejadian ini, sementara terdata 10 unit rumah rusak berat terdampak material longsor dan satu unit rumah terancam.

Hasil kaji cepat sementara BPBD Kabupaten Bandung Barat mencatat 99 KK terdampak. Dua orang luka-luka saat ini mendapatkan perawatan di puskesmas setempat.

Sebanyak 189 warga mengungsi sementara di SD Negeri Padakati, Kecamatan Cipongkor dan Gor Desa Cibenda.

Sebagai upaya penanganan darurat, BPBD Kabupaten Bandung Barat mendirikan posko darurat di halaman SD Padakati.

Dapur umum akan diaktifkan bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat. Adapun kebutuhan mendesak yang dibutuhkan saat ini antara lain paket sembako, selimut, dan kasur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di wilayah berbukit dan dekat dengan tebing untuk selalu waspada terutama jika hujan turun dengan intensitas tinggi lebih dari satu jam.

Warga yang bermukim di dekat lokasi bencana tanah longsor diharap mengevakuasi diri sementara ke tempat yang lebih aman guna mengantisipasi potensi longsor susulan. []

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyato, usai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Posko Darurat Bencana, Kantor Kecamatan Rongga, Selasa 5 Maret 2024.

“Penanganan setelah tanggap darurat di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah kita harus dilakukan relokasi. Di daerah ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk permukiman warga,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB memastikan bahwa dari hasil kaji cepat, saat ini ada sebanyak 28 rumah yang sudah pasti harus direlokasi karena memang telah terdampak dan berada di zona merah rawan pergerakan tanah.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah rumah yang harus direlokasi hingga mencapai 40-50 rumah.

“Untuk yang langsung harus direlokasi ada sebanyak 28 rumah. Tetapi tentu saja ada potensi-potensi sebanyak 40-50 rumah penduduk yang harus direlokasi ke tempat yang baru,” jelas Kepala BNPB.

Adapun dalam tahapan proses relokasi rumah warga tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk asesmen lokasi mana yang paling direkomendasikan.

Sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berikut jajarannya mulai dari BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat dan seluruh unsur Forkopimda lainnya akan menyediakan lahannya dan proses pendataan lebih lanjut.

Penetapan status tanggap darurat bencana itu disampaikan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif saat meninjau langsung lokasi becana pergeseran tanah yang menimbulkan 10 rumah rusak berat, bangunan sekolah hancur, dan jalan kampung retak-retak hingga amblas. Sebanyak 38 rumah juga terancam pergerakan tanah.

“Kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan tentang penetapan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah sampai sepekan ke depan,” kata Arsan saat ditemui di lokasi pergerakan tanah, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, alasan penetapan status tanggap darurat ini karena lokasi pergerakan tanah tersebut berada di lereng curam dan kondisi tanahnya terus bergerak yang menjadikan tidak ideal untuk dibangun rumah atau kembali ditempati seperti biasanya, sehingga harus segera direlokasi.

“Jadi 40 rumah itu sudah enggak layak huni. Akan segera kita rapatkan hari ini untuk mencarikan tempat untuk masyarakat, karena di lokasi sini sudah tidak memungkinkan,” ucap Arsan.

Eranasional.com – Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak menaikan UMK tahun 2022 di sembilan daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), membuat kecewa kalangan buruh.

Padahal, awalnya buruh melalui Pemda KBB telah merekomendasikan UMK 2022 sebesar Rp3.475.663,11 atau naik 7% dari upah minimum tahun 2021.

Namun faktanya, pada saat ditetapkan UMK KBB tahun depan sebesar Rp3.248.283,28 atau tidak mengalami kenaikan.

“Buruh di KBB kecewa, karena usulan kenaikan UMK 7% ditolak Pemprov Jabar, karena tak sesuai dengan seksama perhitungan upah dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,” kata Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh, KBB, Dede Rahmat, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, buruh merasa kecewa kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang memakai skema perhitungan UMK 2022 berdasarkan PP 36 tahun 2021. Padahal aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang divonis MK melanggar konstitusi.

“Ini bukti gubernur tak pro terhadap nasib buruh. Padahal sejak awal aturan itu ditolak buruh karena merugikan kita,” tegasnya.

Dijelaskannya, saat ini sejumlah serikat buruh di KBB bakal melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah selanjutnya. Secara organisasi buruh juga telah memutuskan melakukan mogok nasional pada 6-9 Desember 2021.

“Merespons keputusan tidak adanya kenaikan UMK, organisasi buruh sudah sepakat untuk mogok nasional pada tanggal 6-9 Desember 2021, tapi kita akan konsolidasikan lagi bersama serikat buruh lain,” tukasnya.

UMK KBB tahun 2022 diputuskan Rp3.248.283,28 atau tidak mengalami kenaikan. Tidak hanya di KBB, mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Jawa Barat Tahun 2022, total ada sembilan daerah di KBB yang UMK-nya tidak naik.

BANDUNG – Sungguh miris, di tengah bencana Covid-19 yang melanda dunia, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna malah diduga meraup keuntungan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Aa Umbara bersama anaknya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 1 April 2021.

KPK menduga ada “permainan” dalam pengadaan barang tanggap darurat terkait bencana pandemi Covid-19 yang menguntungkan dirinya.

KPK menilai, Aa Umbara mendapatkan sejumlah fee dari proyek tersebut.

Untuk diketahui, lembaga antirasuah tak hanya menjerat Bupati Bandung Barat sebagai tersangka. Namun juga ada pihak lainnya, antara lain pemilik CV Sentral Sayuran Garden City Lembang dan PT Jagat Dirgantara, M. Toroh Gunawan serta seorang wiraswasta yang bernama Andri Wibawa.

“Saat ini, KPK telah meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan telah menetapkan sejumlah tersangka, Bupati Bandung Barat 2018-2023 berinisial AUS, wiraswasta berinisial AW. Kemudian pemilik PT JDG dan CV SSGC yang berinisial MTG,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dikutip BAGIKAN BERITA dari PMJ News.

Ketiga orang tersangka itu diketahui terlibat dalam korupsi pengadaan barang tanggap darurat terkait bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 silam.

Salah seorang tersangka, Andi disebut sebagai otak yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi.

Dalam hal ini, Andi dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan / Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHPidana.***

Sumber: PMJ News