“Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025)

Dia mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak ada istilah nonaktif. Namun, dia tetap menghormati keputusan partai menonaktifkan kadernya sebagai jalan meredakan situasi.

“Memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun, saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar, dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu,” ucap Said.

Sebelumnya, Fraksi NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach buntut pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Surya Utama alias Uya Kuya.

Fraksi Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.

Pembentukan AKD meliputi Badan Musyawarah (Bamus) hingga komisi. Dengan terbentuknya AKD ini, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir berharap agar masing-masing alat kelengkapan bisa segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk segera menyelesaikan agenda-agenda DPRD.

“Termasuk untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2025, dan juga penyampaian aspirasi masyarakat yang memang harus disalurkan kepada mitra-mitra komisi,” katanya.

Sedangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ia juga berharap bisa segera menjalankan fungsi untuk menampung usulan-usulan Raperda dan Propemperda dari pemerintah jika ada revisi.

Dalam rapat paripurna tersebut, AKD yang dibentuk yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, Badan Kehormatan, serta komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C.

Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Pekalongan yaitu M. Azmi Basyir sebagai ketua, Nusron sebagai wakil ketua I dan posisi wakil ketua II masing kosong karena pimpinan dari PDIP belum diusulkan.

Sementara untuk Bapemperda, Aminudin Azis dari Partai Golkar menjadi ketua didampingi Seno Prafitri Adi dari PDIP sebagai wakil ketua. Untuk Badan Kehormatan, Irawadi dari PKS didapuk sebagai ketua didampingi Nur Hadi dari PPP sebagai wakil ketua.

Kemudian untuk komisi-komisi, Komisi A diketuai H. Masykur dari PDIP, Anita Riyanti dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua dan Eko Lusjianto dari PPP sebagai sekretaris.

Komisi B diketuai oleh H. Mabrur dari PPP didampingi Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar sebagai wakil ketua dan Taufan Asianto dari PDIP sebagai sekretaris.

Sedangkan di Komisi C, Budi Setiawan dari Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua, didampingi Nashrullah dari PKS sebagai wakil ketua dan Hafidz Aslami dari Partai Nasdem sebagai sekretaris.

Pada rapat paripurna tersebut, sekaligus dibentuk panitia khusus untuk tiga Raperda yang sudah diusulkan oleh Pemkot Pekalongan yakni Pansus VII yang akan membahas Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029.

Lalu, untuk Pansus VIII akan membahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal dan BUMD serta Pansus IX yang akan membahas Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda). (em-aha)