Komisi IX bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi MBG seperti yang baru saja dilakukan di Hotel TreePark, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Selasa (3/3).

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar agenda pembagian makanan bergizi, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita. Lebih dari itu, program ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Satu dapur MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja. Ini adalah bentuk nyata pemberdayaan masyarakat,” ujar Mariana.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di Banjarmasin memang belum sepenuhnya berjalan maksimal. Namun demikian, ia optimistis seluruh target pelaksanaan dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, dampak ekonomi dari program ini sudah mulai dirasakan, khususnya oleh pelaku UMKM, koperasi, hingga peternak lokal.

Meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur MBG membuka peluang usaha baru serta memperluas pasar bagi produk-produk lokal.

“Kita juga melihat peluang besar di sektor peternakan ayam potong, ayam petelur, dan sapi.

Permintaan yang meningkat akibat operasional dapur MBG membuka kesempatan usaha baru. Bahkan di beberapa daerah, suplai telur, ayam, dan buah mulai kewalahan karena tingginya kebutuhan,” jelasnya

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa visi besar program ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program yang berkelanjutan.

“Inilah visi besar yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo. MBG bukan sekadar program bantuan makan gratis, tetapi strategi membangun kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Mariana mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga kualitas pelaksanaan program di lapangan.

“Saya mengajak kita semua untuk terus bersinergi, memperkuat koordinasi, serta menjaga kualitas pelaksanaan program ini. Jika ada kekurangan di lapangan, mari kita selesaikan melalui mekanisme yang ada dan komunikasi yang baik,” pungkasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Program MBG semakin meningkat serta mendorong partisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaannya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. []

Maskapai Lion Air akan melayani penumpang mulai 20 Maret 2024 mendatang setiap harinya.

Dibukanya rute penerbangan Makassar – Banjarmasin ini untuk semakin memperkuat posisi Makassar, Sulsel, sebagai hub Indonesia Timur.

“Rute ini dibuka untuk memudahkan masyarakat Sulsel yang bermukim di Kalimantan Selatan. Sekaligus semakin meningkatkan perekonomian masyarakat kita,” kata Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar, Jumat, 8 Maret 2024.

Selain jalur udara, kini sedang diupayakan percepatan proses tol laut.

Kapal angkutan orang masuk ke Teluk Bone, menyusuri Pantai Timur Pesisir Sinjai, Pesisir Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara, hingga Luwu Timur.

“Jika ini bisa kita lakukan, maka pendapatan dan ekonomi masyarakat kita akan meningkat,” jelasnya.

Sekedar informasi, Lion Air akan melayani penumpang Makassar – Banjarmasin pukul 14.10 – 15.30, dan Banjarmasin – Makassar pukul 16.10 – 17.40. (*)

Penetapan sebagai ibu kota tersebut tercantum dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan bab II pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru Jumat mengaku, sangat bersyukur atas penetapan kota yang dipimpinnya menjadi ibu kota dan menilai hal itu merupakan amanah dan tanggung jawab bersama seluruh pihak.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas penetapan ini. Tentu, menjadi tugas kita bersama lebih memajukan Kota Banjarbaru melalui peningkatan taraf di berbagai sektor, mulai infrastruktur hingga pelayanan publik,” ujarnya, Jumat (18/2/2022).

Menurut Aditya, penetapan Banjarbaru sebagai ibu kota akan berdampak pada kemajuan daerah mengingat rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang menandakan Banjarbaru jadi daerah penyanggah utama mewakili Kalimantan Selatan.

“Banjarbaru sebagai penyangga ibukota negara yang baru tentu harus dipersiapkan segala sesuatunya lebih matang. Banyak tantangan ke depan dan kami yakin semua itu bagian dari transformasi kemajuan Banjarbaru sehingga membutuhkan dukungan seluruh pihak,” ucapnya.

Pemindahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru seiring dengan telah dipindahkannya pusat perkantoran Pemprov Kalsel yang sebelumnya di Banjarmasin kini di Banjarbaru.

Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna, Selasa (15/2/2022) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi Undang-Undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel.

Adapun RUU yang disahkan menjadi UU yakni UU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas dedikasinya sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) tujuh Provinsi bisa dirampungkan.

“Alhamdulillah sudah disahkan tujuh UU untuk tujuh provinsi,” kata Mendagri.

Dia mengapresiasi berbagai pihak yang dinilainya telah bekerja efektif dan penuh dedikasi sehingga mampu merampungkan tujuh RUU tersebut hingga disahkan menjadi UU.

Mendagri menjelaskan tujuh UU Provinsi yang telah disahkan bukan bertujuan membentuk daerah baru, tetapi dasar hukumnya masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. (Inews)