Dorongan tersebut disampaikan menyusul besarnya skala kerusakan serta penderitaan warga terdampak di berbagai daerah.

Anies menyampaikan pandangan itu setelah meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, hingga Kota Padang.

Ia mengaku menyaksikan langsung kondisi pengungsian dan berdialog dengan para korban di tenda-tenda darurat.

“Sulit menyebut kondisi ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah,” ujar Anies dalam unggahan Videonya, dikutip eranasional, Sabtu (13/12/2025).

Ia menyoroti banyaknya ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum dapat kembali bersekolah, serta para kepala keluarga yang lahannya tertimbun kayu dan lumpur akibat banjir dan longsor.

Menurut Anies, penetapan status bencana nasional akan membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, serta program pemulihan secara lebih cepat dan masif.

Dengan status tersebut, distribusi logistik, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga pembukaan akses jalan diyakini dapat dipercepat.

Selain itu, dalam jangka menengah, negara juga dapat membiayai program perbaikan rumah warga, sekolah, infrastruktur, serta pemulihan usaha kecil yang terdampak, tanpa semata-mata bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Anies mengakui adanya kekhawatiran terkait potensi korupsi atau tumpang tindih kewenangan jika status bencana nasional ditetapkan.

Namun, ia menegaskan bahwa solusi atas kekhawatiran tersebut bukan dengan menahan penetapan status, melainkan dengan memastikan pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal.

“Bagi para korban, status bencana nasional adalah pesan bahwa negara benar-benar hadir dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama,” kata Anies.

Ia menilai keputusan penetapan status bencana nasional masih sangat relevan, mengingat masa tanggap darurat masih berlangsung dan fase pemulihan diperkirakan akan berjalan panjang. Menurutnya, dukungan negara dalam satu hingga dua tahun ke depan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil saat ini. (**)

Hujan deras yang turun selama beberapa jam mengakibatkan banjir yang merendam permukiman warga dan tanah longsor yang menimpa beberapa rumah.

Laporan yang diterima BNPB satu orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Sebanyak 243 jiwa tercatat sebagai korban yang terdampak, dengan 46 KK (96 jiwa) mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman.

Sementara itu, tujuh KK (19 jiwa) lainnya masih terancam di wilayah yang rawan longsor dan banjir.

Kerugian material yang tercatat hingga saat ini meliputi kerusakan pada 36 unit rumah rusak ringan, tiga unit rumah rusak sedang, dan satu unit rumah rusak berat akibat tanah longsor dan banjir.

Selain itu, sekitar 10 unit rumah terendam banjir, sementara enam fasilitas umum (fasum) seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan atau terputus.

Kerusakan ini berdampak pada akses transportasi dan distribusi bantuan di wilayah terdampak.

Wilayah terdampak sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, dengan kerusakan yang bervariasi. Kecamatan yang paling parah terdampak antara lain Ciemas, Palabuhanratu, dan Simpenan.

Banjir dan longsor terjadi hampir di setiap kecamatan, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya dianggap aman.

Di Kecamatan Ciemas, satu desa, yaitu Desa Rato, mengalami kerusakan yang signifikan akibat longsor yang menimbun rumah-rumah warga.

Di Kecamatan Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu juga terdampak parah dengan banjir yang menggenangi jalan-jalan utama dan rumah-rumah warga.

Sementara itu, di Kecamatan Simpenan, dua desa, Sangrawayang dan Loji, mengalami longsor yang mengancam pemukiman warga.

Desa lainnya yang juga terdampak antara lain Desa Tegallega di Kecamatan Cidolog, Desa Ciengang di Kecamatan Gegerbitung, serta Desa Sirnaresmi di Kecamatan Cisolok.

Di Kecamatan Warungkiara, dua desa yakni Hegarmamah dan Ubrug juga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan.

Beberapa kecamatan lain yang terdampak bencana ini termasuk Lengkong, Cikembar, Bantargadung, dan Sukaraja, yang sebagian besar terendam air.

Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Sukalarang, Cicurug, dan Curugkembar turut terimbas, meskipun dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Desa Mekartani di Kecamatan Cidadap juga terdampak oleh longsoran tanah, yang mengancam permukiman di sekitar lokasi tersebut.

Saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi sedang melakukan assessment untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan mendesak.

Fokus utama adalah memastikan evakuasi warga yang berada di lokasi-lokasi rawan longsor. Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang terputus, sangat penting untuk memulihkan aksesibilitas dan mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. []

Peristiwa itu terjadi pasca hujan lebat dengan durasi cukup lama, dimulai dari siang hingga sore hari.

Kejadian ini sebabkan 133 jiwa warga mengungsi ke Posko Balai Desa Tundagan.

Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan pada Minggu 3 Maret 2024 23.13 WIB, lokasi terdampak antara lain, Desa Tundagan, Tlagasana dan Tambi di Kecamatan Watukumpul.

Kemudian Desa Mendelam di Kecamatan Belik dan Desa Plakaran di Kecamatan Moga. Sebanyak 25 kepala keluarga terdampak.

Kejadian itu juga sebabkan kerusakan sejumlah rumah warga, yaitu lima unit rumah alami rusak berat dan tiga unit rumah rusak sedang.

Dua ruas jalan di Desa Tambi dan Dusun Munggang Desa Mendelem terputus akibat timbunan material longsor.

Selain itu, 17 unit rumah dan tiga fasilitas umum terancam longsor susulan, mengingat cuaca masih sering hujan.

BPBD Kabupaten Pemalang sejak kemarin telah berada di lokasi untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakuan pendataan, evakuasi dan memberikan bantuan permakanan, selimut, paket sandang dan juga matras.

Merespons kejadian itu, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi kejadian longsor serupa.

Yakni dengan melakukan penghijauan pada lereng dengan menanam tanaman berakar dalam, kemudian secara rutin memantau kondisi lereng jika ada rekahan atau retak, agar segera diperkuat baik dengan struktur keras (penguat lereng) maupun vegetasi seperti akar wangi (vetiver). (*)

Banjir dan longsor yang terjadi  diakibatkan curah hujan cukup tinggi yang terjadi sore hingga malam kemarin, Sabtu (04/11/23).

“Kami turunkan satgas piket sebanyak empat hingga tujuh personel untuk melakukan penanganan banjir maupun longsor. Penanganan sudah dilakukan sejak tadi malam dan sampai siang ini masih berlanjut,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty, kepada berita.depok.go.id, Minggu (05/11/23).

Beberapa titik yang dimaksud, kata Citra, yaitu banjir di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Steak Abuba. Kemudian, longsor Cilodong, Tole Iskandar seberang Perumahan Mutiara Depok, serta pengangkatan sampah yang tersangkut di bawah Jembatan Jalan Pertanian Cipayung.

“Guna membantu kerja satgas, kami menurunkan mesin pompa untuk melakukan penyedotan air di Jalan Margonda Raya, tadi malam. Sedangkan untuk penanganan longsor, kami turunkan alat berat berupa spider mini,” ucapnya.

Citra menyebut, pihaknya mendapat banyak laporan masuk terkait adanya banjir dan longsor. Namun, keterbatasan jumlah Satgas membuat ia harus memprioritaskan penanganan darurat atau segera.

“Jumlah Satgas kami terbatas. Kami minta masyarakat untuk melakukan penanganan secara swadaya, sebelum regu Satgas turun ke lokasi untuk melihat potensi longsor maupun banjir susulan,” tutupnya.