Keberhasilan tersebut bahkan mulai ditularkan ke daerah lain di sepanjang jalur Pantura.

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab, menjelaskan bahwa, program pemanfaatan lahan eks rob ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Asta Cita yang kedua tentang penguatan ketahanan pangan.

Untuk program pemanfaatan lahan eks rob menjadi lahan produktif ini sesuai dengan arahan Presiden.

“Maka, kita wajib melaksanakan program ketahanan pangan ini. Karena lahan eks rob ini sangat rumit dan banyak sekali permasalahannya,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen) Kementerian Pertanian Bogor.

“BRMP Biogen Provinsi Jawa Tengah, TNI Kodim 0710/Pekalongan hingga Dinperpa Kota Pekalongan,” jelas Wawalkot Balgis di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Senin (25/8/2025).

Ia menambahkan, dengan jumlah lahan eks rob yang cukup banyak di Kota Pekalongan, pihaknya berkomitmen mengembalikan fungsi lahan menjadi produktif secara bertahap.

“Harapannya, lahan yang semula mati bisa diproduktifkan kembali, berkelanjutan, dan bukan hanya sekadar ceremonial,” tegasnya.

Kepala KPw BI Tegal, Bimala, mengungkapkan bahwa, keberhasilan ini berawal dari uji coba demplot di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara.

“Sebetulnya acara Capacity Building Perluasan Remediasi Lahan Pertanian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan panen eks rob di Kelurahan Degayu. Dari demplot awal 1,5 hektar, kini sudah berkembang menjadi 40 hektar,” terang Bimala.

Ia menjelaskan, hasil panen menggunakan varietas Padi Biosalin I mampu mencapai 4,2–5,7 ton per hektar, sementara Biosalin II menghasilkan 4,8–6 ton per hektar. Capaian ini menurutnya luar biasa untuk lahan yang sebelumnya tidak produktif.

“Alhamdulillah, keberhasilan panen Padi Biosalin di Kota Pekalongan bisa ditularkan ke wilayah lain di sepanjang Pantura maupun eks karesidenan Pekalongan. Kami ingin semuanya mengimplementasikan hal serupa,” tambahnya.

Bimala juga mengapresiasi langkah Pemkot Pekalongan yang lebih dulu membangun tanggul sebagai sistem penanganan banjir dan rob, sehingga remediasi lahan lebih mudah dilakukan.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyowati, menyebutkan bahwa, pada akhir 2024 Kota Pekalongan saat itu baru memulai dengan demplot 1,3 hektar. Namun, hasil yang baik membuat perluasan lahan dilakukan cepat.

“Alhamdulillah, dari demplot 1,3 hektar kini sudah mencapai 40 hektar. Total pagu sawah di Kota Pekalongan ada 721 hektar, dan dari jumlah tersebut, terdapat potensi sekitar 95 hektar lahan eks rob di Kelurahan Krapyak dan Degayu yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian,” ungkap Lili.

Keberhasilan Pekalongan ini mendapat dukungan penuh dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen) Kementan Bogor.

Kepala BRMP Biogen, Arif Surahman, menjelaskan bahwa, masalah intrusi salin bukan hanya dialami Pekalongan, melainkan juga di banyak wilayah pesisir Indonesia.

“Secara nasional ada sekitar 400.000 hektar lahan yang terkena intrusi salin. Itu potensi besar untuk mendukung Asta Cita kedua. Dengan teknologi Padi Biosalin I dan II, lahan tersebut bisa kembali produktif,” kata Arif.

Ia menambahkan, varietas Biosalin memiliki produktivitas tinggi, yakni hingga 8,7 ton per hektar untuk Biosalin I dan 9,2 ton per hektar untuk Biosalin II bila sudah adaptif dengan kondisi lahan.

“Di Kota Pekalongan, kami melihat potensi luar biasa karena lahan eks rob yang selama 8 tahun tidak produktif kini bisa ditanami lagi. Dengan dukungan Pemkot dan BI Tegal, hasil awal sudah bagus dan bisa ditingkatkan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan Kota Pekalongan mengubah lahan eks rob menjadi lumbung pangan baru, menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di sepanjang Pantura.

Dari hasil uji coba terbatas, kini lahannya semakin luas dan produktif, memberikan harapan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini terdampak rob.

“Program ini sekaligus membuktikan bahwa dengan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, peneliti, dan masyarakat, permasalahan lingkungan bisa diubah menjadi peluang ekonomi dan ketahanan pangan,” tukasnya. (em-aha)

Upaya itu dilakukan dengan uji coba aksi pembersihan eceng gondok bersama jajaran TNI, Polri, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, BBWS Pemali Juana Kementerian PUPR, dinas terkait dan stakeholder lainnya, Selasa pagi, 24 September 2024.

Pembersihan eceng gondok dibantu dengan menggunakan alat berat dua buah excavator usai adanya koordinasi dengan BBWS dan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah untuk membuka pagar atau pembatas tanggul penanganan banjir dan rob.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, kegiatan pembersihan eceng gondok sebenarnya sudah rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan sungai dari DLH.

“Namun, dikarenakan jumlah petugas dengan pertumbuhan eceng gondok yang pesat ini tidak sebanding. Memang tidak mudah, ada 25 ribu kubik eceng gondok mau dibuang kemana, tapi sudah ada beberapa solusi,” terang Aaf, sapaan akrabnya.

Lanjut Wali Kota Aaf, sebelumnya alat berat juga kesulitan masuk ke lokasi sungai, pihaknya mengomunikasikan ke Pusdararu Provinsi Jawa Tengah untuk menjebol sementara pagar tanggul.

“Ini salah satu ikhtiar menjawab masukan dari masyarakat. Kalau November mesin pencacah sampah sudah jadi, bendung gerak sudah selesai, tinggal limbahnya nanti akan seperti apa,” bebernya.

Aaf optimis masalah ini bisa teratasi dan berjalan sesuai targetnya. Eceng gondok ini menyerap limbah dan tidak menimbulkan bau. Kendati demikian harus tetap dikendalikan pertumbuhannya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso (SBS) menerangkan, hari ini melanjutkan upaya pembersihan eceng gondok yg ada di sungai lodji.

“Sebenarnya upaya ini sudah rutin dilakukan, DLH sudah koordinasi dengan PSDA Provinsi, BBWS, Kemenpupr untuk akses membuka pagar dan tanggul di depan BCA,” jelasnya.

Ini untuk akses masuk alat berat excavator untuk mengangkat eceng gondok dari kali lodji. Dilakukan uji coba memanfaatkan excavator supaya tau kendalanya dimana saja.

“Salah satu yg diantisipasi adalah menarik eceng gondok dari sepanjang sungai ke jangkauan excavator, karena alat ini di pinggir sungai sehingga jangkauannya hanya 2-3 meter dari sisi sungai,” tukasnya. (em-aha)

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Salahudin melakukan monitoring dan evaluasi ke Rumah Pompa Tirto Meduri untuk memastikan lancarnya pekerjaan ini.

Nilai kontrak pekerjaan ini yakni Rp937 juta dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2024, terkontrak dari 10 Juli 2024 dengan waktu pekerjaan selama 150 hari kalender.

“Alhamdulillah ini pelaksanaan termasuk cepat, target yang harusnya 7% sudah 22%, dadi sudah plus 15%. Semoga sebelum musim penghujan datang pekerjaan sudah selesai,” tutur Wawalkot Salahudin.

Salahudin berharap setelah pekerjaan selesai bisa dilanjut dengan penataan salurannya yang dari kampung menuju ke rumah pompa.

“Kendati demikian hal tersebut langkah tambahan. Yang paling pokok memang perubahan perilaku masyarakat salah satunya tidak membuang sampah sembarangan atau membuang limbah yang berbahaya ke sungai,

“Selain itu juga aktif dalam kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Salahudin dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tentunya akan membawa dampak positif, masalah di Kota Pekalongan akan terselesaikan dengan mudah.

“Adanya rumah pompa ini ialah ikhtiar yang bersifat teknis yang harus didukung dengan perubahan perilaku masyarakatnya,” katanya.

Salahudin berharap pekerjaan pembangunan ini lebih cepat dari target 150 hari sampai Desember nanti. Rumah pompa ini nanti kapasitas pompa yang dipasang yakni 150 liter per detik atau 9 ribu per menit.

“Rumah pompa baru ini tentu akan menimbulkan beban baru karena butuh tenaga untuk menggerakkan pompanya. Entah nantinya menggunakan tenaga listrik atau disel masih akan disesuaikan,” bebernya.

Meskipun rumah pompa Tirto Meduri ini tak sebesar rumah pompa di Kusuma Bangsa dan Sibulanan namun harapannya dapat mengatasi di wilayah RW ini. (em-aha)

9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

Tiga Stasiun Pompa Baru tersebut yakni stasiun pompa Sibulanan, Susukan dan Clumprit yang lokasinya berada di sekitar Bantaran Sungai Banger, Kota Pekalongan.

Walikota Pekalongan yang saat monitoring didampingi jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut mengaku bersyukur bahwa 3 stasiun pompa tersebut sudah bisa dioperasikan.

“Alhamdulillah, sudah bisa dioperasikan. Dan ini salah satu upaya kami untuk mengatasi genangan banjir atau rob di 5 kelurahan yang terdampak yakni Clumprit, Krapyak, Degayu, Gamer dan Klego,”

“Tapi, memang karena di wilayah Clumprit ini beban yang tergenang sekitar 120 hektar, sehingga progressnya agak terlambat,” kata Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf, Senin, 12 Februari 2024.

Kendati demikian, menurut pantauannya, pengurangan genangan banjir dan rob di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur sudah cukup efektif berjalan secara signifikan.

Pihaknya menyebutkan, untuk Stasiun Pompa Sibulanan ada 3 buah pompa, terdiri dari  2 buah pompa berkapasitas 1.500 liter/detik, dan 1 buah berkapasitas 500 liter/detik.

“Sementara, di Stasiun Pompa Susukan dan Clumprit masing-masing ada 4 buah pompa yakni masing -masing 3 buah pompa berkapsitas 1.500 liter/detik dan 1 buah pompa dengan kapasitas 500 liter/detik,” jelasnya.

Ia berharap, pengurangan genangan banjir dan rob juga bisa segera dilakukan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Termasuk pengajuan bantuan anggaran ke Pemerintah Pusat

“Khusus di wilayah kelurahan Bandengan dan Pabean, InshaAllah Bulan April pengurangan banjir dan rob juga bisa terlaksana,”

“Mengingat, belum lama ini ada tanggul jebol di perbatasan Kota dan Kabupaten Pekalongan. Disana, sembari kami cek kembali penanganan banjir dan rob di kelurahan-kelurahan lain yang masih terdampak,” terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana, Agus Priyanto menargetkan 3 Stasiun Pompa yang baru saja ditinjau pada Bulan April 2024 sudah bisa selesai pembangunannya 100 persen dan siap dioperasikan.

“InshaAllah di musim penghujan ini, bisa mengatasi genangan-genangan banjir dan rob di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Timur,”tandasnya. (em-aha)