Di dalam koper itu, tumpukan uang tunai miliaran rupiah miliknya ditemukan dalam kondisi basah kuyup, berlumpur, dan saling menempel erat akibat terendam banjir rob.

Bencana banjir rob yang kerap melanda wilayah Batang Utara tanpa peringatan ternyata telah merendam koper tempatnya menyimpan seluruh harta berharga keluarga tersebut.

“Robnya di wilayah kami memang cukup parah, bahkan dalam kondisi tidak hujan pun air laut tiba-tiba bisa naik dan membanjiri rumah,” kenang Ida, Kamis (2/7/2026).

Dana fantastis tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah miliknya pada tahun 2025 yang sengaja disimpan di rumah karena direncanakan untuk segera dipakai.

Keputusan untuk tidak menyimpannya di bank itu seketika berubah menjadi petaka besar ketika air laut merendam ruangan semi permanen di bagian belakang rumahnya.

Niat awal menyimpan uang tunai di rumah adalah agar dana tersebut bisa lebih mudah digunakan sewaktu-waktu dalam waktu dekat tanpa harus repot pergi ke bank.

Namun, takdir berkata lain saat genangan air rob yang tinggi ikut merendam koper bersama barang-barang rumah tangga lainnya yang belum sempat diselamatkan.

Keputusasaan Ida memuncak ketika menyadari bahwa dana yang rusak itu sebenarnya merupakan tumpukan uang yang disiapkan demi masa depan pendidikan perguruan tinggi anaknya.

Kondisi memprihatinkan tersebut baru diketahuinya secara tidak sengaja saat ia hendak mengambil dana untuk membayar keperluan biaya masuk kuliah sang buah hati.

“Uangnya terendam sebelum Lebaran, tapi kami baru ketahuan saat koper dibuka karena dana tersebut mau segera digunakan untuk biaya kuliah anak,” ujar Ida dengan suara bergetar.

Di tengah kepanikan, titik terang muncul saat Ida mengetahui adanya program layanan penukaran uang Rupiah rusak milik Bank Indonesia melalui sistem digital.

Tanpa membuang waktu, ia langsung mendaftarkan jadwal penukaran secara daring melalui aplikasi resmi PINTAR dengan total klaim uang mencapai Rp1,54 miliar.

Membawa tumpukan uang berlumpur ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Ida disambut oleh ketelitian petugas yang langsung melakukan penelitian menyeluruh.

Setiap lembar uang yang rusak diperiksa satu per satu menggunakan standar ketat untuk memastikan keaslian serta menghitung nilai nominal penggantiannya.

Setelah proses identifikasi yang panjang, Bank Indonesia akhirnya menyatakan uang layak ganti milik Ida yang memenuhi persyaratan legal adalah sebesar Rp1,51 miliar.

Senyum kebahagiaan pun kembali terukir di wajah Ida setelah menerima uang penggantian berupa Rupiah layak edar dalam jumlah yang utuh.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, menegaskan bahwa penukaran ini adalah bentuk pelayanan rutin yang dibuka gratis setiap hari Selasa dan Kamis.

“Layanan penukaran uang Rupiah rusak ini tersedia terbuka bagi masyarakat luas, mudah diakses, dan sama sekali tidak dipungut biaya,” jelas Bimala penuh penekanan.

Meski demikian, Bimala mengingatkan bahwa tidak semua uang rusak bisa langsung mendapatkan penggantian, sebab ada kriteria fisik ketat yang harus dipenuhi oleh warga.

“Penggantian hanya kami berikan untuk Rupiah asli yang kondisi fisiknya masih tersisa lebih dari dua pertiga ukuran aslinya,” tambah Bimala menerangkan aturan.

Belajar dari musibah yang menimpa Ibu Ida, Bank Indonesia Tegal mengimbau masyarakat luas untuk lebih bijak dalam menyimpan uang tunai maupun dokumen berharga.

Warga didorong untuk mulai beralih menggunakan layanan perbankan resmi serta mengoptimalkan instrumen pembayaran non-tunai seperti transfer, uang elektronik, hingga QRIS. (em-aha)

Hal tersebut disampaikan Menko AHY kepada wartawan usai menerima audiensi bersama Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rabu (21/1/2026).

AHY yg juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa) berharap besar dengan rencana dibangun nya Giant Sea Wall karena bahaya banjir rob yang terus mengintai di berbagai kawasan khususnya Pantura jawa, Jawa Barat banten hingga Jawa Timur.

“Selain itu juga terkait masif nya penurunan permukaan air laut semakin tinggi permukaan tanah yang mengalami penurunan. Saya berharap dengan dibangun nya tanggul-tanggul di pantai maupun di laut, terutama Teluk Jakarta, kurang lebih 46 km itu yang menjadi proteksi,” ujar Menko AHY.

Yang kedua, Menko AHY menekankan prioritas yang juga tidak kalah pentingnya adalah kawasan Kendal, Semarang, dan Demak yang seringkali mengalami banjir

Ia menambahkan proyek ini dilakukan secara paralel dan dibangun bersama-sama. Tidak melihat setahun-dua tahun, bahkan lima, sepuluh, sampai dengan 20 tahun ke depan.

Untuk diketahui pendegar, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berpotensi terjadi pada Senin (19/1/2026) sore hingga malam.

Peringatan tersebut berlaku untuk wilayah pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak, seiring meningkatnya aktivitas pasang surut air laut

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Sediyanto, mengatakan banjir pesisir diperkirakan terjadi pada pukul 18.00 hingga 23.00 WIB.

Genangan yang tak kunjung surut membuat sejumlah pengendara motor terjebak hingga kendaraan mereka mati mesin saat mencoba menerobos genangan.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (5/12) sekitar pukul 10.00 WIB, ketinggian air mencapai kurang lebih 20 cm.

“Kondisi saat ini, air laut masih terus naik dan masih bisa dilalui kendaraan bermotor,” kata Vitus di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pada pukul 08.30 WIB, ketinggian udara sekitar 35 sentimeter (cm) dan pada pukul 10.00 WIB, ketinggian udara di ruas jalan tersebut naik menjadi 40 cm.

Saat ini, petugas Suku Dinas Sumber Daya Air melakukan penyedotan dengan menggunakan dua unit pompa mobile dan dua unit pompa apung.

“Personil terus melakukan pengawasan dan peninjauan lokasi terdampak banjir rob di pesisir Jakarta Utara,” ujar Vitus.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sejumlah lokasi di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Seribu terendam banjir rob pada Jumat siang.

“Kami mencatat ada enam RT dan satu ruas jalan yang terdampak banjir rob hingga pukul 11.00 WIB,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan di Jakarta, Jumat.

Diaksesnya terdapat dua RT di Kelurahan Pulau Panggang yang terendam banjir setinggi 10 hingga 15 cm.

Kemudian, satu RT di Kelurahan Marunda terendam banjir setinggi 15 cm dan tiga RT di Kelurahan Pluit juga terendam banjir setinggi 10 hingga 30 cm.

Selain itu, Jalan RE Martadinata di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, ikut terendam banjir setinggi 40 cm.

Sebenarnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 1-10 Desember 2025

Akibatnya terjadi fenomena pasang maksimum udara laut yang bersamaan dengan fenomena fase bulan purnama dan periode (supermoon).Sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang udara laut maksimum berupa banjir pesisir (rob)di wilayah pesisir Jakarta Utara.

Potensi cuaca berawan tebal, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir akan terjadi di 38 kota besar.

Berikut rangkuman ramalan cuaca BMKG:

Pulau Sumatra
Berawan Tebal: Pekanbaru, Palembang, Lampung dan Aceh
Asap Kabut: Padang
Hujan Ringan: Jambi dan Bengkulu
Hujan Sedang: Medan
Hujan Petir: Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang

Pulau Jawa
Berawan Tebal: Surabaya
Hujan Ringan: Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Bandung

Pulau Bali dan Nusa Tenggara
Berawan: Kupang dan Mataram
Hujan Ringan: Denpasar

Pulau Kalimantan
Berawan Tebal: Pontianak
Hujan Ringan: Samarinda, Banjarmasin dan Palangkaraya
Hujan Petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi
Berawan Tebal: Makassar
Hujan Ringan: Kendari
Hujan Sedang: Palu, Gorontalo, dan Manado
Hujan Petir : Mamuju

Pulau Indonesia Bagian Timur
Berawan Tebal: Manokwari
Hujan Ringan: Ambon, Nabire, Jayawijaya dan Marauke
Hujan Sedang: Sorong dan Merauke

Sirkulasi siklonik terpantau berada di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi di Selat Makassar. Selain itu, terdapat daerah konvergensi lain yang terpantau memanjang di Samudra Hindia Barat Daya Banten, daerah Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan Papua bagian tengah hingga Papua Barat.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan disertai sirkulasi siklonik. Kondisi itu juga terjadi sepanjang daerah konvergensi serta konfluensi tersebut.

BMKG juga memprediksi terdapat gelombang atmosfer yang aktif di wilayah Indonesia seperti gelombang Kelvin di Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi bagian Tenggara

Selain itu, terdapat gelombang ekuatorial Rosby di daerah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan sebagian kecil Kalimantan bagian barat.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk mewaspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 m di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Tengah. Serta, mewaspadai pula adanya potensi banjir rob di pesisir.

Berikut wilayah yang berpotensi dilanda banjir rob:

• Sumatra Barat
• Utara Tangerang
• Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur

Prakiraan cuaca merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini setiap 3 jam, masyarakat dapat memantau melalui website info BMKG dan media sosial Instagram info BMKG.

“Saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan rubble mound breakwater, yakni pemecah atau pelindung gelombang yang terbuat dari tumpukan batu-batu alam,” kata Senior Program Manager Kemitraan, Abimanyu Sasongko Aji saat ditemui Eranasional di lokasi pembangunan breakwater, Kamis (3/7/2025).

Menurut Aji, adanya breakwater ini merupakan bentuk nyata dari aksi adaptasi perubahan iklim yang berfungsi untuk meminimalisir energi gelombang/ombak dan mengembalikan sedimen.

“Disini abrasinya luar biasa. Permukaan air laut terus naik, ombak yang kuat, garis pantainya juga sudah mundur sekian meter dan membuat mangrove terdegradasi,

“Dengan adanya breakwater, kami berharap bisa mengembalikan sedimen sehingga ada peluang untuk menumbuhkan mangrove kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pembangunan breakwater merupakan proyek pertama Kemitraan di wilayah pantura yang didukung oleh Adaptation Fund.

“Karena breakwater ini ada di ruang laut, maka domainnya ada di Provinsi Jawa Tengah bukan di Kota Pekalongan. Tapi tentunya, fungsi yang ditawarkan breakwater ini adalah untuk melindungi sebagian Kota Pekalongan,” kata Aji.

Pihaknya menargetkan, dua pembangunan breakwater itu bisa rampung pada bulan November 2025. Adapun total anggaran yang digelontorkan yakni Rp 16,3 miliar.

“Untuk pengerjaan sudah dimulai 2 minggu yang lalu. Ada dua breakwater, masing-masing unit panjangnya 150 meter, lebar 21 meter, tinggi 3 meter dan ada celah 100 meter,

“Untuk anggarannya Rp 14,3 miliar, tapi kalau ditambah dengan perencanaannya total anggaran mencapai Rp 16,3 miliar,” pungkasnya.

Sementara itu Bambang Sugiharto, Kepala Dinas DPUPR Kota Pekalongan mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemitraan serta Adaptation Fund yang sudah membantu membangun breakwater meski hanya dua titik.

“Untuk total kebutuhan breakwater sebenarnya ada 5 titik. Namun, karena keterbatasan anggaran dari Kemitraan baru 2 yang terbangun. Jadi, nanti ada 2 bangunan breakwater panjang 150 meter. Terus, ada celah 100 meter dan kemudian 150 meter lagi bangunan breakwater,” jelasnya.

Ia berharap, adanya breakwater bisa mengatasi abrasi dan mengubah perilaku pantai serta pola sedimentasi khususnya di sebelah barat Krematorium (Pantai Bandengan).

“Dulu kita sudah bangun revetment, geobag, dan geotube tapi sekarang sudah tenggelam semua karena konturnya sudah turun sehingga gelombangnya semakin meninggi. Harapannya, dengan adanya breakwater ini bisa berdampak positif untuk mengatasi abrasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, bahwa desain breakwater itu sudah melalui kajian yang panjang. Mulai penyusunan desain dari PT NPA, melibatkan pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga tim ahli dari Universitas Diponegoro (Undip) untuk mereview desain dan membuat simulasi arah angin.

“Termasuk mereview tinggi gelombang dan sedimentasi. Karena keterbatasan anggaran, hasil dari kajian itu, maka dari 5 titik yang paling efektif untuk dibangun terlebih dahulu yakni nomor 1 dan 2,” terang Bambang.

Menurut Bambang, proyek pembangunan breakwater ini untuk jangka panjang. Bahkan, ITB dan Undip juga sudah memperhitungkan laju land subsidence konstruksi bangunannya.

“Harapannya, (breakwater) bisa tahan agak lama. Tapi, ketika konstruksi ini turun bisa di top up atau ditinggikan lagi. Untuk pemeliharaan breakwater, karena bangunan ini terletak di wilayah pantai,

“Maka, ini kewenangan Pemprov Jateng. Asetnya nanti diserahkan ke Pemprov, kita (Pemkot Pekalongan) hanya menerima manfaatnya saja,” pungkasnya. (em-aha)

“Alhamdulillah SPMB di Kota Pekalongan berjalan lancar, ketika ada beberapa kendala dapat tertangani dengan baik,” tutur Plt Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri usai meninjau pelaksanaan hari ketiga SPMB jenjang SMP di SMP Negeri 13 Pekalongan, Kamis (12/6/2025).

Disebutkan Mabruri ketika terjadi kendala misal internet ada bantuan dari Dinkominfo sehingga bandwidth stabil, sebelumnya sampai ada yang menunggu lebih satu hari baru terverifikasi. Kendati demikian proses SPMB lancar dan terkendali.

“Hasil dari pantauan kami beberapa sekolah kuota sudah terpenuhi, tetapi tidak hanya tertuju ke satu dua sekolah, banyak sekolah yang terpenuhi dan mayoritas diminati masyarakat. Tapi di dalam sistem terbuka untuk pindah sekolah atau jalur, jadi jika tidak masuk jurnal bisa pindah,” terangnya.

Disebutkan, yang terpenuhi sekitar 9 sekolah, kendala belum terisi karena persepsi masyarakat tentang sekolah favorit padahal sekarang sudah merata.

“Tidak seperti periode sebelumnya  yang menumpuk di satu dua sekolah, sekolah yang belum terpenuhi karena lokasi jauh, ada juga sekolah yang lokasinya tidak dikelilingi jumlah penduduk yang berbatasan dengan sungai dan sawah,” bebernya.

Lanjut Mabruri menjelaskan, kondisi geografis sekolah tertentu terdampak banjir rob, meskipun  sudah teratasi terkadang jika hujan masih banjir, dan ini menjadi pertimbangan orang tua untuk daftar ke sekolah tertentu. (em-aha)

“Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 13 April 2025 dan Super New Moon (fase bulan perigee dan bulan baru) pada tanggal 27 April 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” tulis BMKG yang diunggah di akun resmi @bpbddkijakarta, Senin (14/4/2025).

Sementara daerah yang berpotensi terdampak di pesisir utara DKI Jakarta seperti di Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

“Diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir (Rob),” jelas dia.

Untuk itu, masyarakat juga dapat memantau informasi terkini lewat bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112.

Penyerahan ratusan sertifikat yang merupakan hasil dari digelarnya program konsolidasi tanah ini dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala BPN Kota  Pekalongan, Joko Wiyono di Aula Kelurahan Panjang Wetan, Kamis sore, 6 Maret 2025.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf mengaku bersyukur bahwa, kali ini telah dilakukan penyerahan sertifikat di Kampung Bugisan Panjang Wetan. Dimana, di wilayah tersebut sudah ditata  oleh pemerintah sebagai kawasan bebas kumuh.

“Alhamdulilah, semuanya berhasil. Kerja sama warga setempat juga sangat luar biasa yang telah bersedia menghibahkan tanahnya untuk fasilitas umum (fasum), dan fasilitas sosial (fasos). Seperti, akses jalan, saluran, dan sebagainya,” ucapnya.

Usai diserahkan sertifikat ini, Aaf berharap, setidaknya bisa menambah aset warga setempat yang dulunya tempat tinggal mereka kumuh, masuk gang sempit dan tidak tertata kini lingkungan tempat tinggalnya sudah tertata baik dan tidak kumuh lagi.

“Yang lebih penting lagi, setelah 8 tahun banjir sekarang kampung Bugisan tidak banjir lagi walaupun terjadi hujan lebat. Alhamdulilah berkah untuk kita semua,” katanya.

Pihaknya mendorong warga agar bersama-sama ikut memelihara program yang telah dijalankan dengan baik ini. Sebab, banyak fasum dan fasos yang digunakan oleh warga.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 ini, Pemkot Pekalongan juga akan kembali menata Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang memiliki permasalahan yang sama yakni sudah 8 tahun terendam banjir rob sehingga tampak kumuh.

“Tinggal kita minta doanya untuk penataan selanjutnya di Kampung Clumprit Degayu yang kondisinya hampir sama dengan Kampung Bugisan yang sudah 8 tahun juga terendam banjir rob,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono memaparkan, kegiatan penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini merupakan upaya mewujudkan tata ruang yang tertata rapi dan legalitas hak atas tanah bagi masyarakat.

Sertifikat hasil konsolidasi tanah ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri ATR/BPN pada tanggal 27 Februari 2025 lalu. Hal Ini merupakan pencapaian besar yang menandai keberhasilan dalam pelaksanaan program konsolidasi tanah yang dijalankan.

“Untuk penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini totalnya ada 237 bidang terdiri dari 177 sertifikat hak milik masyarakat Kampung Bugisan, hak pakai Pemkot Pekalongan sebanyak 40 bidang, dan 20 sertifikat hak guna bangunan dengan total luasan yang diserahkan sekitar 1,5 hektar,” ujarnya.

Joko menegaskan, keberhasilan kegiatan konsolidasi tanah ini tentu tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stake holder terkait, serta masyarakat peserta konsolidasi tanah.

Sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan  program ini dengan sukses.

Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih apresiasi dan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah ini.

Pihaknya berharap sertifikat yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendukung pengembangan berkelanjutan

“Rencananya setelah ini akan dilakukan penataan kawasan bebas kumuh di Kampung Clumprit, Degayu,”

“Harapannya setelah ditata kampungnya akan lebih baik, bersih dan bebas dari banjir maupun rob dan masyarakat akan memperoleh akses yang lebih mudah terkait dengan jalan dan sarana dan prasarana lainnya,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menjadi lokasi sasaran program Konsolidasi Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam proses konsolidasi tanah, akan dilakukan penataan ulang pada wilayah pemukiman di Kampung Bugisan agar sarana dan prasarana yang ada di sana lebih layak. (em-aha)

BMKG mengatakan, adanya fenomena Bulan Baru pada 29 Januari 2025 dan Perigee (jarak terdekat bumi-bulan) pada tanggal 2 Februari 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir.

Adapun kegiatan yang terdampak seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang wilayah pesisir Indonesia oleh BMKG

Berikut wilayah yang berpotensi terjari banjir pesisir (rob).

1. Pesisir Sumatra Utara
2. Pesisir Kepulauan Riau
3. Pesisir Sumatera Barat
4. Pesisir Jambi
5. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung
6. Pesisir Lampung
7. Pesisir Banten
8. Pesisir Jakarta
9. Pesisir Jawa Tengah
10. Pesisir D.I. Yogyakarta
11. Pesisir Jawa Timur
12. Pesisir Nusa Tenggara Barat
13. Pesisir Kalimantan Timur
14. Pesisir Kalimantan Selatan
15. Pesisir Kalimantan Tengah
16. Pesisir Kalimantan Barat
17. Pesisir Maluku
18. Pesisir Maluku Utara. []

Hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, serta menjaga stabilitas harga agar inflasi mampu dikendalikan.

“Keberadaan lahan seluas 105 ha ini sangat menjanjikan dan sudah ada teknologi baru untuk tanah yang salinitasnya tinggi. Bisa ditangani dengan pupuk dan bibit khusus,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Marwadi saat meninjau lokasi, Jumat, 29 November 2024.

Pihaknya akan mendorong kelompok tani untuk memanfaatkan lahan tidur eks rob. Pada tahap awal, akan dilakukan uji coba penanaman di lahan seluas 1,5 ha. Adapun peran BI yakni, mendukung penyediaan pupuk.

“Tadi juga sudah diikuti kegiatan pelatihan berupa Capacity Building dengan teknologi-teknologi baru tersebut. Diharapkan ke depannya, pertanian di tanah eks rob ini bisa berkembang,” tutur Marwadi.

Menurutnya, jika penggarapan padi di lahan 1,5 ha tersebut berhasil, kegiatan akan ditingkatkan di 15 ha. Nantinya, proses penanaman akan menggunakan bibit khusus biosalin dan pupuk bio tasnim. Sebelumnya, kegiatan penanaman ini juga pernah dilakukan di Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara. Dimana, 1 ha lahan mampu menghasilkan 7 hingga 7,5 ton padi.

“Jadi, tahap awal merupakan contoh. Kalau berhasil, kami juga akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang lebih baik lagi kepada para petani.  Untuk menggarap di tanah eks rob ini, dibutuhkan traktor sehingga tidak perlu menggunakan cangkul secara manual,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, juga dibutuhkan diesel untuk memompa air yang berposisi lebih rendah dari lahan pertanian tersebut. Kegiatan ini juga pernah dilakukan di daerah Krapyak, BI diajak ke lokasi penanaman dan disitu padi dapat tumbuh dengan baik. Bahkan, dua minggu lalu sudah panen.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, program tersebut selaras dengan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat maupun program makan siang gratis yang tengah digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, jika dari 105 ha ini, minimal 90 ha bisa ditanami padi kembali. Tentunya, akan mampu menunjang program ketahanan pangan di Kota Pekalongan. Karena di Kota Pekalongan luas wilayahnya kecil, lahan sawahnya semakin lama juga semakin menyusut.

“Ada yang dibuat perumahan, gedung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ternyata penanganan banjir dan robnya bisa berhasil, sehingga ada potensi lahan yang bisa ditanami kembali seluas 105 ha. Kami yakin pasti bisa. Tapi butuh waktu, proses dan pendampingan bagi para petani,” katanya.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lily Sulistyawati menambahkan, 105 ha lahan pertanian di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, terendam rob selama 8 tahun.

Dari luasan tersebut, 95 ha sawah saat ini sudah kering dan akan dijadikan sawah lagi. Namun, kondisi lahan perlu perbaikan dan diolah lebih spesifik. Program ini optimistis menjadi solusi bagi petani pesisir yang terdampak rob.

“Ada teknologi varietas padi biosalin. Kami bersama Kodim Pekalongan sudah melaksanakan percontohan di Krapyak. Namun, panennya belum optimal karena kondisinya sangat ekstrem, airnya sedikit,” terang Lily.

Selanjutnya akan dilakukan perluasan lahan bekas terendam rob untuk pertanian di Dukuh Klidangan seluas 15 ha. Namun pada tahap awal akan dibuat  Demonstration Plot (demplot) percontohan seluas 1,5 ha yang akan difasilitas BI Tegal.

“Kelompok Tani Harapan Jaya dan Kelompok Tani Degayu Tiga dengan anggota 20 petani akan mengolah lahan tersebut. Semoga ini jadi langkah awal untuk menjadi lahan produktif, berhasil dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan para petani,” harapnya.

Dahmat (59), salah seorang petani di daerah Degayu menyambut gembira kegiatan tersebut. Ia mengaku sudah bekerja menjadi seorang petani selama 20 tahun. Namun, karena terjadi rob ia sempat berhenti dan bekerja disalah satu usaha batik.

“Sekitar 8 tahunan saya berhenti menjadi petani, karena waktu itu lahan kami terkena rob. Alhamdulillah senang, lahan sudah kering dan sekarang didukung oleh Pemkot maupun BI untuk kembali bertani. Semoga nantinya bisa bermanfaat, terutama bagi keluarga kami,” pungkasnya. (em-aha)

Pasalnya, sebelum surut kerap kali volume air di Sungai Loji tinggi. Bahkan, jika terjadi rob atau hujan dengan intensitas tinggi, maka air limpas ke daratan terutama di sebagian wilayah Kecamatan Utara dan Timur Kota Pekalongan.

Setelah ditelusuri, penyebab surutnya permukaan air Sungai Loji dikarenakan Bendung Gerak yang ada di hilir atau muara sudah mulai beroperasi meski hanya uji coba.

PPK BBWS Pemali Juana, Dani Prasetyo menjelaskan, bahwa progres pembangunan Bendung Gerak saat ini sudah selesai. Bahkan, sudah dilakukan uji coba pengoperasian bendung dan pompa untuk mengetahui seberapa besar dampak terhadap kondisi di lingkungan terutama di wilayah hulu.

“Progres sudah selesai semua, secara operasional bendung dan pompa sudah kita lakukan. Memang tujuan utama dibangun bendung dan pompa ini adalah untuk pengendalian banjir di kawasan Kota Pekalongan, khususnya wilayah sekitar Sungai Loji,” jelasnya, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, dengan beroperasinya pompa dan bendung yang sudah ditutup membuat air Sungai Loji menjadi surut. Termasuk saluran-saluran drainase dan kawasan sekitar Sungai Loji yang selama ini tergenang, kini sudah mulai surut.

“Kami sudah menurunkan elevasi Sungai Loji minus 1 meter dari rencana minus 1,8 meter. Nah, ini kita coba evaluasi dulu terhadap dampak di sekitar sungai nanti seperti apa. Kalau memang kondisinya relatif aman, akan kita lakukan pemompaan sesuai rencana di minus 1,8 meter,” lanjutnya.

Untuk sistem kerja bendung gerak, lanjut dia, sifatnya darurat. Kalau kondisinya di Sungai Loji itu tinggi dan elevasi airnya juga lebih tinggi daripada elevasi air sungai, nanti bendung secara otomatis akan dibuka.

“Sehingga air dari hulu bisa mengalir gravitasi ke arah laut, tapi untuk menjaga kondisi normalnya ketika elevasi air sudah relatif rendah,” katanya.

Karena selama ini, sebelum adanya bendung jika terjadi pasang, maka air akan masuk ke Sungai Loji dan menggenangi kawasan.

“Nah, ini sudah kita tutup. Bendung sudah berfungsi, sehingga untuk air di Sungai Loji kita turunkan dengan pompa. Kapasitas pompa total ada 18 meter kubik, itu untuk konfigurasi pompanya ada 5. 2 pompa ukuran 1,5 meter kubik dan 3 pompa ukuran masing-masing 5 meter kubik,” terangnya.

Adapun untuk cakupan wilayah, ia mengungkapkan, kurang lebih hampir ada sekitar 600 hektar yang ia cover dari sistem pengendalian banjir Sungai Loji ini. Selain pompa dan bendung, di area Bendung Gerak juga sudah dibangun rotary screen yang berfungsi untuk mengambil sampah secara otomatis.

“Saat ini kami sedang perapian dan melengkapi area ini dengan landscape. Kami berharap, dengan dibangunnya bendung ini, banjir atau rob yang selama ini menggenangi kawasan kota Pekalongan sudah tidak lagi. Kami juga mengajak kepada warga agar tidak buang sampah di Sungai,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto, meski di Bendung Gerak ada rotary screen yang bisa mengangkat dan menarik sampah ke atas. Ia berharap, masyarakat mulai meningkatkan kepeduliannya terkait dengan sampah.

“Jangan membuang sampah di sungai, buanglah pada tempatnya. Sehingga kalau sampai pompa itu kemasukan sampah, itu nanti jadi rusak. Kalau rusak, siapa yang rugi. Sistem ini sudah jalan, jika tidak jalan berarti nanti potensi genangan masih mungkin terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya Bendung Gerak ini, wilayah yang tidak terdampak rob secara umum berada di wilayah Pekalongan utara dan timur.

“Dulu daerah Clumprit, Degayu kalau tergenang itu tidak hanya hitungan harian, bisa mingguan bahkan bulanan dan alhamdulillah, sekarang sudah kering. Bahkan, didaerah lain yang sawahnya pernah terendam rob. Kini, sudah kering bisa ditanam padi kembali dan sampai panen,” pungkasnya. (em-aha)

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ada tiga RT di wilayah Jakarta Utara yang terendam banjir rob hingga Senin (18/11/2024) pukul 14.00 WIB. Selain itu, empat ruas jalan di wilayah Jakarta Utara juga tergenang akibat banjir rob.

“BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0,09 persen dari 30.772 RT dan 4 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangannya.

Menurut Yohan banjir rob ini terjadi akibat fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan baru.

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Senin (18/11/2024) pukul 10.00 WIB. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengungkap kemunculan bulan purnama super (supermoon) dapat meningkatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah.

Artinya masyarakat Kota Pekalongan akan mendapatkan manfaat adanya bendung gerak ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Sugiyo mengungkapkan progres bendung gerak dan penanganan eceng gondok sudah mulai tahap uji coba pintu besar.

“Dari 4 pintu semua sudah diuji coba dan hasilnya sudah bisa difungsikan,” terang Sugiyo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu, 20 Oktober 2024.

Kemudian di dalam bendung gerak ada sistem penanganan sampah, di dalamnya ada manajemen pengelolaannya.

“Ada alat rotari untuk mengangkat sampah dan eceng gondok. Saat pintu dibuka sampah akan menuju ke rotari. Kemudian rotari dinaikkan dan sampahnya nanti akan diturunkan melalui conveyor,” jelas Sugiyo.

Lanjut Sugiyo, conveyor nantinya akan mengisi bak-bak kendaraan pengangkut sampah. Kemudian dibawa ke disposal atau tempat sampah.

“Sebetulnya penanganan sampah nanti setelah bendung gerak kali loji difungsikan akan terselesaikan,” katanya.

Sugiyo mengungkapkan progres bendung gerak sudah mencapai 98 persen dan pada Desember nanti sudah harus selesai dan digunakan.

“Untuk uji coba conveyor dan rotari sampah sudah dilakukan dan berfungsi. Sebentar lagi masyarakat Kota Pekalongan akan menerima manfaat dari bendung gerak ini,” tukasnya. (em-aha)

Untuk menguatkan kapasitas masyarakat (local champion) dalam pengelolaan, pemasaran, dan pelatihan bisnis ekowisata, Kemitraan menggelar Training of Trainer (ToT) Penguatan Kelembagaan dan Bisnis Ekowisata Kota Pekalongan selama 2 hari, Rabu-Kamis, 25-26 Juni 2024 di Hotel Dafam.

“Kami didampingi PT Sirkula Indonesia sebagai salah satu mitra Adaptation Fund Kota Pekalongan yang sejak awal ikut mengawal pendampingan penyusunan  Detail Engineering Design (DED) konsep ekowisatanya,” kata Pelaksana Monitoring dan Evaluasi pada Kemitraan Indonesia, Febrianti Nur Azizah.

Febri menyebutkan, beberapa fasilitasi pengembangan ekowisata di dua kelurahan tersebut diantaranya wisata mangrove, restoran apung, wisata perahu, dan lain-lain.

Selain pengembangan ekowisata, dilakukan juga pengembangan dan pemasaran kuliner setempat yang akan disinergikan dengan Obyek Wisata Pekalongan Mangrove Park (PMP). Hingga Bulan Juli 2024 ini, penguatan konsep DED dari ekowisata tersebut akan terus dilakukan.

Selain mengadakan ToT bagi local champion ini, sebelumnya Kemitraan Indonesia juga sudah memberikan pelatihan kuliner di SMK Negeri 1 Pekalongan. Usai semua sudah dilakukan, maka pembangunan fisik untuk pengembangan ekowisata bisa segera dilaksanakan.

“Diharapkan juga bisa meningkatkan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Para Local Champion yang sudah terbentuk, kami tingkatkan kapasitasnya,”ungkapnya.

Project Manager PT Sirkula Indonesia, Ayu Dini Kartika Putri menambahkan, bahwa untuk di wilayah Kelurahan Degayu, lahan yang dijadikan ekowisata diprioritaskan pada lahan bengkok.

Sementara, untuk wilayah Kelurahan Kandang Panjang dipusatkan di Pusat Mangrove Pekalongan (PMP) yang memang dikelola oleh Pemkot Pekalongan melalui Dinparbudpora setempat.

“Di Degayu sendiri masih ada lahan yang tergenang air rob di luar tanggul. Justru, lokasi itu yang diberikan nilai tambah bagi pemilik lahan yang terdampak rob,

“Pada tanggal 28 Juni (hari ini), kami akan mengumpulkan pemilik lahan yang akan merasakan dampak ekowisata nantinya untuk bisa saling sharing dan diskusi agar mereka bisa dilibatkan di dalam pengelolaan ekowisata di wilayahnya,” terangnya.

Program tersebut disambut baik oleh Lurah Kandang Panjang, Amat Fauzan. Fauzan mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas ditunjuknya Kelurahan Kandang Panjang yang menjadi satu dari 8 wilayah sasaran program Adaptation Fund dari Kemitraan Indonesia.

Dari 8 kelurahan yang disasar di Kota Pekalongan tersebut, 2 diantaranya menjadi lokasi yang dipilih untuk pengembangan ekowisata yaitu Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Degayu.

“Memang potensi wilayahnya hampir sama berbasis pada ekowisata yang ada di mangrove. Konsepnya, dari perencanaan awal mengacu pada sumber daya nanusia yang bisa disinergikan dengan potensi wisata yang ada di PMP, kuliner, restoran apung, dan lain-lain,” lanjut Fauzan.

Fauzan membeberkan, sesuai DED, pelaksanaan pengembangan ekowisata di Kelurahan Kandang Panjang, dari Kemitraan Indonesia akan menyinkronkan dengan pembangunan fisik pemecah gelombang yang ada di pesisir utara Kota Pekalongan.

“Fasilitasi pengembangan ekowisata dari pendampingan Kemitraan ini sampai bulan Juli 2024. Kemudian, nanti akan dilanjutkan pemberdayaan masyarakat lokal, yang melibatkan dinas terkait baik Dinparbudpora, DLH, dan DKP,” tuturnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya fasilitasi dari Kemitraan ini bisa memaksimalkan potensi ekowisata yang ada di Kelurahan Kandang Panjang, dimana nantinya berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

(em-aha)

Berbagai upaya pencegahan banjir dan rob sebenarnya sudah dilakukan secara masif, seperti normalisasi saluran, pengecekan rumah pompa, dan pengerukan sedimentasi, termasuk berkoordinasi dengan BBWS Pemali-Juana.

Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin mendorong dinas terkait, dalam hal ini DPUPR setempat selaku pengawas bisa memonitoring progress pembangunan penanganan banjir dan rob di lapangan  secara intens.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela kegiatan tinjauan ke Rumah Pompa Susukan, Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin, 24 Juni 2024.

“Kita minta DPUPR agar sering meninjau, mengingat kemanfaatannya proyek penanggulangan banjir dan rob ini sangat bagus. Setiap perencanaan pasti ada sisi-sisi yang perlu disempurnakan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dinas terkait bisa terus menjalin komunikasi dan meninjau ke lapangan agar hal-hal yang perlu disempurnakan bisa segera diperbaiki.

Salahudin menegaskan, jika usulan anggaran tidak bisa terpenuhi di tahun ini, maka penyempurnaan itu bisa diusulkan di tahun depan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun dengan dana APBD.

“Misalnya, ketika di ketinggian Rumah Pompa Susukan ini posisi lokasinya masih rendah, dan ada selisih ketinggian dengan Rumah Pompa Sibulanan sekitar 1 meter yang mengakibatkan masih ada sisa genangan, maka bisa segera dicarikan solusinya,” terangnya.

Ia menambahkan, kalau mau tuntas berarti harus ada pompa kecil yang dianggarkan dari dana APBD atau dibuatkan saluran.

“Oleh karena itu, ada solusi lanjutan yang diusulkan melalui dinas terkait dan harus sesuai dengan dasar dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (em-aha)