Menurutnya, kondisi Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.

Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” ujar Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.

Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.

“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain logistik pangan, Mendagri menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu,

Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.

Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI,

Polri, Pemda, dan relawan. “Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.

Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.

“Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait,” tandas dia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menteri Ara mengatakan dari total tersebut mencangkup beberapa kategori seperti ringan, sedang, berat hingga hanyut dan jumlah tersebut baru terdata hingga Minggu 14 Desember 2025.

“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 17.00,” kata Marteri Ara.

Menteri Ara merinci jumlah kerusakan berdasarkan bencana di tiga provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ara menambahkan untuk di provinsi Aceh total rumah rusak ringan di Aceh mencapai 38.553 unit. Rusak sedang dan berat masing-masing mencapai 22.204 serta 35.517, dan hanyut mencapai 4.295. Secara keseluruhan mencapai 100.569 rumah.

Sementara di Sumatera Utara, lanjut kata Ara, rumah yang rusak ringan mencapai 19.936, rusak sedang, 4.304, rusak berat 4.351 dan hanyut mencapai 1.135. Ditotalkan mencapai 29.766.

“Sumatera Barat rumah yang rusak ringan mencapai 5.635, rusak sedang 1.174, rusak berat 1.577 dan hanyut 765. Jika ditotalkan mencapai 9.150,” ujar Ara.

Menurut Dwikorita bencana tersebut jika terjadi secara alamiah tidak akan sedahsyatnya sekarang ini.

“Memang alamiahnya rentan dapat menimbulkan bencana, tapi bencananya tidak akan sedahsyat saat ini,” kata Dwikorita dalam acara Pojok Bulaksumur di UGM, Sleman, DIY, Kamis (4/12).

Dwikorita menjelaskan, kawasan sekitar Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung rentan terjadi banjir bandang karena karakteristik perbukitan tersebut.

“Dan ciri sungai-sungai di pegunungan Perbukitan Barisan, yang merupakan pegunungan patahan, sungainya itu sempit-sempit, menyiku sempit begitu. Sehingga terbendung oleh tumpukan longsor tadi bersama kayu-kayu,” paparnya.

Dwikorita mengatakan, usai banjir bandang di Taman Nasional Gunung Leuser, tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bahorok, kawasan Pegunungan Bukit Barisan pada tahun 2003 silam, ia terjun ke lokasi untuk melakukan kajian melalui wawancara warga setempat.

Hasilnya, diperoleh data dan informasi bahwa banjir bandang serupa di lokasi tersebut pernah terjadi 50 tahun sebelumnya. Dwikorita menangkap ini sebagai sebuah fenomena alamiah.

Pada saat itu, longsor pemicu banjir bandang terjadi karena gempa tektonik bermagnitudo rendah yang tidak dirasakan manusia. Kawasan hijau atau pepohonan di daerah aliran sungai dari video udara terlihat tercerabut hingga ke akar.

Hasil video udara, area vegetasi terkena longsor membentuk pola cakar atau berbeda dengan bekas bekas hasil pembalakan liar.

Hanya saja, yang catatan menjadi Dwikorita adalah fenomena alamiah macam ini lazimnya periode ulangnya cukup panjang. Mengacu pada penelitian tahun 2003 lalu, siklusnya disinyalir membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk berulang.

“Sehingga, kesimpulannya kalau itu memang benar-benar alam, mestinya sekarang belum terjadi. Masih kira-kira kalau itu tahun 2003, 50 tahun lagi ya 2053 begitu. Sekarang masih 2025, masih separuh (siklus),” kata Guru Besar bidang Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang juga mantan rektor UGM tersebut.

Selain itu, kejadian pada tahun 2003 lalu banjir bandang hanya melanda satu titik Daerah Aliran Sungai (DAS) saja. Beda dengan yang belakangan terjadi di banyak titik DAS. Dwikorita pun melihat ada aspek non-alamiah di balik perubahan-perubahan ini.

Dwikorita menduga ada pengaruh antropogenik yang memicu perubahan pada situasi lahan. Ia tidak mengumbar bentuk campur tangan manusia ini, tapi inilah yang memperpendek siklus banjir bandang di sana.

“Hari itu berarti kan ada aspek non-alamiah yang sifatnya memperparah dan kejadiannya saat itu tidak sedahsyat saat ini. SAS yang terkenal itu kan banyak, saat itu tahun 2023 hanya satu DAS saja yang terkena. Jadi aspek non-alamiah itu memperparah kejadian bencana dari sisi lebih sering terjadi, periode ulangnya lebih pendek, intensitasnya lebih dahsyat, dan sebenarnya lebih meluas itu peran non-alamiah” tandas dia.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

“Sebanyak 86 orang meninggal akibat banjir bandang dan longsor, 99 orang lainnya masih belum ditemukan, 508 orang mengalami luka luka. Sementara itu, 7.382 orang mengungsi dan 296.454 orang terdampak,” kata Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, Rabu (3/12).

Menurut Masinton, kondisi wilayah Tapteng masih memprihatinkan setelah dilanda banjir bandang dan longsor. Hingga kini aliran listrik dan akses internet belum kembali pulih, membuat aktivitas warga dan proses penyaluran bantuan terhambat.

“Hingga hari kedelapan bencana, listrik PLN masih padam dan akses internet belum tersambung. Komunikasi hanya mengandalkan jaringan darurat seperti Starlink, itupun terbatas,” jelasnya.

Bupati Masinton menyebutkan selain listrik dan internet yang belum pulih, pasokan BBM dan gas elpiji masih terbatas. Sementara jaringan air bersih PDAM belum dapat beroperasi normal. Kebutuhan air minum saat ini dipenuhi melalui pengiriman truk tangki.

“Warga sangat membutuhkan bantuan makanan, pakaian, air minum. Sejumlah wilayah yang sebelumnya terlindungi baru mulai bantuan jangkauan, sebagian bahkan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki,” jelasnya.

Bahkan akses masuk ke Tapanuli Tengah juga belum sepenuhnya terbuka. Jalur darat, tambah Masinton, hanya bisa ditempuh melalui rute memutar yakni Sidikalang – Subulussalam – Aceh Singkil – Manduamas.

“Seluruh unsur pemerintah dari tingkat Pusat, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta TNI, Polri, BNPB, Basarnas, relawan bahu membahu berkerja membantu warga Tapanuli Tengah,” tandas Bupati Masinton.

Pemda dapat membantu melalui penyaluran anggaran hibah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penanganan bencana dapat berlangsung cepat. Terlebih, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang menjadi pedoman dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

“Inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain. Karena ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja,” ujar Mendagri saat menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Mendagri menambahkan, khusus untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, momentum ini dinilai akan sangat membantu daerah yang dilanda bencana. Dalam konteks ini, Mendagri mengapresiasi Provinsi Jawa Timur dan Bengkulu yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan ke daerah terdampak.

Ia menegaskan, jika seluruh daerah yang berada di provinsi, kabupaten, maupun kotasaling bergotong royong membantu daerah terdampak, hasilnya akan sangat signifikan.

“Jadi momentum ini, saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solider satu sama lain,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengajak Pemda untuk mengantisipasi potensi bencana serta lonjakan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia mengimbau seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkonsolidasi dengan jajaran masing-masing guna memetakan berbagai persoalan terkini, termasuk langkah-langkah antisipatif. Selain itu,

ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan bagi daerah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh SPPG di wilayah terdampak kini beroperasi untuk membantu masyarakat tanpa kecuali.

“Dalam keadaan bencana ini, sekarang di Aceh ada 81 SPPG yang melayani pengungsi. Kemudian di Sumatera Utara ada 129 SPPG yang pengungsi. Di Sumatera Barat ada 66 yang melayani pengungsi. Jadi total seluruhnya ada 276 SPPG yang masih melayani pengungsi,” kata Kaban Dadan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dadan menjelaskan layanan makanan bagi pengungsi menggunakan alokasi anggaran reguler yang sudah tersedia, mengingat dana operasional SPPG biasanya disertakan dalam sistem penjualan harian.

Kendati demikian, penyesuaian tetap dilakukan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi.

“Kan kita selalu memasukkan uang di dalam penjualan. Dalam keadaan bencana, anak sekolah kan libur. Sementara anak-anak yang jadi korban kan juga ada di pengungsian. Jadi kita harus layani,” tuturnya.

“Tetapi ketika terjadi bencana seperti itu, tidak hanya anak-anak yang kita lakukan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Jadi harus kita layani,” tambah Kaban Dadan.

Kaban Dadan mengatakan saat ini setiap pengungsi menerima satu porsi makanan per hari. “Layanan ini masih mengacu pada skema reguler yang menggunakan anggaran operasional BGN. Ya (satu kali makan atau satu porsi per orang per hari),” ujarnya.

Ia menambahkan penyediaan makanan bagi pengungsi tidak mendapatkan alokasi tambahan karena tetap memakai pagu yang sudah disiapkan untuk BGN tahun ini, yakni Rp71 triliun.

“Apabila ada penambahan jatah makanan seiring perkembangan situasi di lapangan. Maka pihaknya akan mempertimbangkan,” tandas Kaban Dadan.

Salah satu yang terdampak paling parah adalah jalur vital Lembah Anai, yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi dan aktivitas masyarakat Sumatra Barat hingga ke Provinsi Riau. Ruas utama tersebut menghubungkan Padang termasuk Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukit Tinggi termasuk Bangkinang.

“Ketika ruas jalan utama ini terputus, maka bisa dikatakan akan sangat mengganggu, bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah bekerja cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memulihkan konektivitas dasar agar mobilitas masyarakat tidak lumpuh terlalu lama.

Saat ini, kata Menko AHY, pemerintah menargetkan dalam waktu dua minggu jalur ini dapat tersambung kembali secara temporer, meski hanya dapat digunakan terbatas dan bergantian.

“Kami mendoakan semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan. Mari kita terus berjuang, berikhtiar untuk bisa keluar dari musibah dan situasi yang tidak mudah ini. Tentu duka cita yang terdalam bagi mereka yang meninggal dunia, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan,” ujar Menko AHY, Selasa (2/12/2025).

Menko AHY juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja tanpa henti sejak bencana terjadi. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, jajaran Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, serta para petugas Kementerian Pekerjaan Umum yang terus berupaya membuka akses jalan yang terputus.

“Tahapan yang harus dilalui, yang pertama adalah memastikan secara temporer jalur ini bisa terhubung kembali. Namun nanti baru bisa digunakan secara terbatas, untuk mendukung mobilitas yang bersifat esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam dua minggu. Sesuai penjelasan Kepala Balai tadi, jalur ini dapat terhubung secara temporer, mungkin baru satu ruas saja sehingga harus bergantian,” ucapnya.

“Kami mohon bantuan TNI dan Polri untuk memastikan penggunaan jalur sementara ini tetap tertib dan aman,” jelas Menko AHY.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan penanganan permanen untuk memastikan ketahanan infrastruktur nasional ini. Apalagi jalur alternatif milik provinsi juga putus, sehingga perjalanan bisa bertambah lima sampai enam jam.

“Kita harus segera mencari solusi terbaik, dan pemerintah pusat hadir membantu pemerintah provinsi serta kabupaten/kota,” tegas Menko AHY.

Kunjungan Menko AHY ke Sumatra Barat merupakan rangkaian peninjauan bencana di Sumatra Utara dan Aceh sebelumnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir memastikan perencanaan hingga eksekusi penanganan bencana berjalan baik dan cepat.

“Sumatra Barat harus bangkit. Kami siap berkolaborasi dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam perencanaan melainkan yang terpenting eksekusi di lapangan,” tutup Menko AHY.

Kendati demikian, banyak pihak menilai banjir bandang dan longsor terjadi tidak serta merta karena faktor alam badai dahsyat Senyar. Sebab ada kerusakan hutan imbas pembalakan liar. Sebagai contohnya, muncul gelondongan kayu di beberapa daerah

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, dirinya mendapat pertanyaan apakah dimungkinkan dilakukan modifikasi cuaca untuk mencegah bibit siklon menjadi siklon seperti Senyar.

Dia mengungkapkan, kemunculan bibit siklon ini tidak bisa dicegah melalui modifikasi cuaca.

“Terakhir ada pertanyaan yang banyak muncul di media, apakah operasi modifikasi cuaca bisa dilaksanakan untuk mencegah bibit siklon berkembang menjadi siklon? Atau siklon itu apakah bisa dimodifikasi cuacanya? Jawabannya untuk sampai dengan saat ini jawabannya tidak bisa,” kata Teuku dalam rapat koordinasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

BMKG menjelaskan kenapa modifikasi cuaca tidak bisa mencegah terjadinya siklon.

“Karena eskalasinya terlalu besar, penerbangan untuk modifikasi itu juga sangat rawan, berbahaya,” pungkas dia.