“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Dimana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. (9/4/2025)

Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak kemarin (8/4/2025).

Dia mengungkapkan ada kebocoran (dana), tetapi tidak disebutkan besaran nominalnya. “Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” katanya.

Hal ini disampaikan oleh Perintis Gunawan salah satu debitur Bank DKI yang menerima fasilitas kredit atas nama PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TPSI) dan kuasa hukumnya Cecep Suhardiman.

Perintis dan Cecep mengemukakan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud terjadi pada rentang waktu 2016-2019.

“Dugaan terjadinya korupsi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 itu berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK. Jadi, dugaan ini sangat berdasar,” kata Cecep dalam jumpa pers di bilangan Jl. Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Praktisi hukum perbankan itu juga mengemukakan beberapa data pengeluaran pihak Bank DKI yang dinilainya tidak wajar.

Cecep Gunawan selaku kuasa hukum dari PG mengungkapkan somasi ditujukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan perampasan aset tanah dan bangunan milik PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TPSI) yang berlokasi di Jalan Wijaya I No.7 13, RT 06/RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti baru terkait pengambilan aset dan kriminalisasi kepada kliennya.

Cecep mengatakan, Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena surat pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya membuktikan laporan pihak Bank DKI tak berdasar.

“Yang paling menjadi pertanyaan besar adalah di dalam penanganan perkara dalam kaitan PT Tucan (TPSI) ini ada pengeluaran biaya tidak wajar, yang dikeluarkan Bank DKI. Ini kita bisa lihat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK mulai tahun 2016, 2017, 2018, dan bahkan sampai sekarang juga ini pasti masih muncul,” ungkap Cecep kepada media di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Cecep menduga di Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (LHP BPK) dimaksud terindikasi adanya praktek korupsi pada Bank DKI.

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta.

“Kami sampaikan melalui somasi kepada Direktur Utama PT Bank DKI Agus Haryoto Widodo dan Ade Nana Suryana untuk segera melakukan penyelesaian secara tuntas atas pengambilalihan aset tanah dan bangunan SHGB No. 916, luas 1.343 M2, terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta,” ujar Cecep Suhardiman, kuasa hukum Perintis Gunawan.

Dia mengungkapkan, aset tanah dan bangunan itu diambil alih oleh Bank DKI memakai nama Delly Andrian. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pasalnya, nilai ambil alih dari debitur atas nama PT TPSI sebesar Rp55 miliar, lebih kecil dari nilai bukunya.

Dengan demikian, lanjut Cecep, patut diduga terjadi abuse of power dan perbuatan kriminalisasi.

Pengambilalihan aset (AYDA) tanah dan bangunan oleh Bank DKI (sebagai pembeli sementara), dengan kewajiban dalam satu tahun harus menjual kepada pihak lain, ternyata tidak dilaksanakan.

“Tanah dan bangunan tersebut saat ini dipakai untuk Learning Centre Bank DKI sehingga telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan klien kami, baik secara moril maupun materil,” tegasnya.

Bank DKI merupakan Bank Umum KBMI II yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) dan Perumda Pasar Jaya (0,02%).

Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak 11 April 1961.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Bank DKI Fidri Arnaldy dikabarkan  dicopot dari jabatannya. Pencopotan terkesan dilakukan secara mendadak. Belum ada statement resmi dari pihak manajemen.

Kabar menyebutkan, pemberhentian Fidri ini diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa (1/8/2023) di Jakarta.

Pencopotan Fidri ini cukup mengejutkan. Pasalnya, dia disebut sebagai orang yang sukses membawa Bank DKI bertransformasi.

Menurut sumber yang dicopot dari jabatannya hanya Fidri Arnaldy dicopot. Sedangkan direksi lainnya dan komisaris tetap.

Sebagai informasi, Fidri Arnaldy merupakan mantan banker dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di bawah kepemimpinannya, Bank DKI semakin adaptif meningkatkan layanan digital, dengan mengimplementasikan berbagai program strategis di antaranya mendirikan Command Center untuk menguatkan fungsi kontrol produk dan layanan digital Bank DKI, pengembangan fitur dan layanan terhadap aplikasi digital yang dimiliki, serta menghadirkan New Flagship Branch dan meningkatkan jumlah Cash Recyle Machine (RCM).

Jika melihat dari sisi kerja keuangan, saat Bank DKI dipimpin Fidri, perusahaan berhasil membukukan laba bersih Rp233,20 miliar di Kuartal I-2023. Nilai tersebut meningkat 17,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp198,01 miliar.

Pertumbuhan laba bersih tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan bunga yang naik sebesar 17,17 persen menjadi Rp1,31 triliun pada Maret 2023 dari Rp1,12 triliun di bulan Maret 2022.