Bank Indonesia – Daerah Eranasional.com

Walau Membengkak, BI Pastikan Utang Luar Negeri Pemerintah Masih Terkendali

Rio Anthony — Tue, 18 Aug 2026 11:05:24 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) memastikan posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah masih berada dalam kondisi terkendali.

Struktur ULN pemerintah juga dinilai relatif aman karena sebagian besar merupakan utang dengan tenor jangka panjang sehingga risiko jatuh tempo dapat dikelola dengan baik.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pemerintah terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang, termasuk memastikan pembayaran pokok dan bunga dilakukan sesuai kewajiban.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut BI, ULN menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, penggunaannya diarahkan untuk menopang berbagai sektor produktif dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan pengelolaan utang.

Kesehatan Jadi Sektor dengan Porsi ULN Terbesar

Berdasarkan sektor penerima manfaat, alokasi terbesar ULN pemerintah pada kuartal II 2026 berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Porsinya mencapai 22 persen dari keseluruhan ULN pemerintah.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 20,6 persen. Kemudian, sektor jasa pendidikan memperoleh porsi sebesar 16,2 persen.

QRIS Lintas Negara dan Transaksi Rupiah–Renminbi Diperluas, Dasco Beri Apresiasi

Rio Anthony — Sun, 14 Jun 2026 09:41:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif langkah Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan China.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo bersama Gubernur People’s Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng di Shanghai, Kamis (11/6).

Selain BCSA, Dasco mengungkapkan adanya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait Local Currency Transaction (LCT) yang kini juga mencakup Hong Kong.

Kesepakatan itu melibatkan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue.

Menurut Dasco, kerja sama tersebut membuka peluang transaksi perdagangan dan keuangan antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong menggunakan mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan renminbi, tanpa bergantung pada dolar Amerika Serikat.

Ia juga menyoroti kesepakatan implementasi QRIS lintas negara antara Indonesia dan China.

Dengan sistem tersebut, pelaku usaha di kedua negara disebut dapat melakukan transaksi secara langsung melalui jaringan pembayaran digital yang telah terintegrasi.

Dasco menjelaskan, saat ini konektivitas QRIS telah melibatkan ratusan penyedia layanan pembayaran di China dan puluhan penyedia di Indonesia yang saling terhubung.

Lebih lanjut, ia menilai kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong transaksi ekspor-impor Indonesia dan China menggunakan mata uang lokal sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat ditekan.

Dasco menekankan bahwa terobosan tersebut penting mengingat besarnya nilai perdagangan kedua negara yang pada 2025 mencapai sekitar US$154,5 miliar.

“Ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam aktivitas perdagangan, termasuk melalui penerapan QRIS lintas negara antara Indonesia dan China,” ujarnya. []

Tekanan Global Membesar, Neraca Pembayaran Indonesia Tercatat Defisit

Aditya — Sat, 23 May 2026 22:25:32 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) melaporkan perubahan arah kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I 2026 yang mengalami pembalikan signifikan dari kondisi surplus menjadi defisit. Berdasarkan data terbaru, NPI tercatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar Amerika Serikat, berbalik dari posisi surplus 6,1 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya. Perubahan ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geoekonomi dan geopolitik dunia.

Meski mencatat defisit, Bank Indonesia menegaskan bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih berada pada level yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 yang tetap tinggi, yakni sebesar 148,2 miliar dolar AS. Cadangan tersebut dinilai masih memadai untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama 5,8 bulan, berada di atas standar kecukupan internasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa meskipun terjadi tekanan pada neraca pembayaran, secara keseluruhan kondisi eksternal Indonesia masih terkendali. Ia menilai defisit yang terjadi merupakan dampak dari kombinasi perlambatan ekonomi global serta meningkatnya volatilitas di pasar keuangan internasional.

Menurut Denny, transaksi berjalan pada kuartal I 2026 masih mencatat defisit yang relatif rendah, yakni sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar 1,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat defisit 2,5 miliar dolar AS atau 0,7 persen terhadap PDB, namun masih dalam batas yang dianggap aman.

Ia menjelaskan bahwa neraca perdagangan nonmigas masih mampu mencatat surplus, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta gangguan pada rantai pasok perdagangan internasional yang membuat volume perdagangan tidak sekuat sebelumnya.

Bank Indonesia Soroti Fenomena Borong Dolar Saat Rupiah Melemah

Aditya — Sat, 23 May 2026 21:09:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membeli dolar Amerika Serikat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Otoritas moneter menilai aksi pembelian dolar secara berlebihan karena kepanikan justru dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah di pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (22/5) sekitar pukul 12.45 WIB, nilai tukar rupiah tercatat melemah 44,50 poin atau sekitar 0,25 persen ke posisi Rp17.711 per dolar AS. Pergerakan tersebut melanjutkan tren tekanan terhadap mata uang Garuda yang dipengaruhi sentimen global, termasuk penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah tempat penukaran valuta asing atau money changer mulai mengalami peningkatan permintaan dolar AS dari masyarakat. Kenaikan permintaan ini dipicu kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah masih akan berlanjut sehingga masyarakat memilih membeli dolar lebih cepat sebelum harga dinilai semakin mahal.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cussoy Intama menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis masyarakat ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, dalam kondisi pasar yang bergejolak, keputusan membeli valuta asing sering kali tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan aktual, melainkan lebih dipengaruhi rasa khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga di masa mendatang.

Ruth mengatakan ketika masyarakat melihat kurs dolar terus bergerak naik, muncul kecenderungan untuk segera melakukan pembelian karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang dianggap lebih murah. Pola pikir semacam ini dapat berkembang menjadi kepanikan kolektif apabila tidak disikapi secara rasional.

Menurut BI, perilaku panic buying di pasar valuta asing berpotensi memicu efek berantai. Ketika sebagian masyarakat mulai membeli dolar karena khawatir rupiah terus melemah, kelompok masyarakat lainnya dapat ikut melakukan tindakan serupa. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dalam waktu bersamaan dan memunculkan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Ruth menggambarkan fenomena tersebut mirip dengan perilaku masyarakat saat awal pandemi COVID-19, ketika banyak orang membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar karena takut terjadi kelangkaan barang. Dalam situasi seperti itu, faktor psikologis sering kali lebih dominan dibandingkan kebutuhan sebenarnya.

“Mungkin sebelumnya adalah risiko beli ya transaksi spot gitu ya namanya orang ya kalau panik. Kita aja deh kalau misalnya waktu Covid-19, apa sih yang dibeli oleh ibu-ibu? Pasti kan langsung nyiapin bahan makanan gitu ya, di rumah itu pasti langsung beras minyak gitu ya,” ujar Ruth kepada wartawan di Makassar, Jumat (22/5).

BI Persempit Ruang Spekulasi Valas dengan Aturan Baru Pembelian Dolar

Aditya — Sat, 23 May 2026 20:30:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) akan kembali memperketat aturan pembelian valuta asing tanpa underlying atau dokumen pendukung dengan memangkas batas transaksi dari sebelumnya sebesar US$50 ribu menjadi maksimal US$25 ribu per transaksi. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan tingginya aktivitas spekulatif di pasar valuta asing domestik.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Cussoy Intama, mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah menurunkan batas transaksi spot valuta asing tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Menurutnya, evaluasi BI menunjukkan kebijakan sebelumnya cukup efektif menekan transaksi pembelian dolar yang tidak didasarkan pada kebutuhan ekonomi riil.

“Kemungkinan besar mulai Juni akan berlaku penurunan lagi dari US$50 ribu menjadi US$25 ribu,” ujar Ruth saat memberikan keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Bank Indonesia mencatat rata-rata transaksi harian pembelian valuta asing tanpa underlying mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan sebelumnya diterapkan. Sebelum batas transaksi dipangkas menjadi US$50 ribu, rata-rata transaksi harian berada di kisaran US$76 juta hingga US$78 juta. Setelah aturan baru berjalan, nilai transaksi turun menjadi sekitar US$62 juta per hari.

Penurunan tersebut dinilai menjadi indikasi bahwa pembatasan transaksi tanpa dokumen pendukung mampu mengurangi aktivitas pembelian dolar yang bersifat spekulatif. BI menilai kondisi pasar keuangan global saat ini masih diwarnai ketidakpastian, sehingga transaksi spekulasi berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Ruth menjelaskan, transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar tanpa dasar kebutuhan yang jelas berpotensi meningkatkan volatilitas pasar valas domestik. Karena itu, BI memandang perlu untuk kembali menurunkan threshold transaksi demi menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

“Kalau sifatnya spekulasi di tengah kondisi return market saat ini, jumlah tersebut masih cukup besar. Karena itu kami coba turunkan lagi menjadi US$25 ribu dengan harapan trennya tetap sama, yakni mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” katanya.

Rupiah Melemah Berkepanjangan, DPR Desak Evaluasi Total Kebijakan Bank Indonesia

Aditya — Mon, 18 May 2026 13:13:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu sorotan tajam dari DPR terhadap kinerja Bank Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio secara terbuka meminta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.

Primus menilai kondisi rupiah yang terus mengalami tekanan menunjukkan perlunya evaluasi besar terhadap kepemimpinan bank sentral. Di hadapan jajaran Bank Indonesia, ia menyampaikan bahwa langkah pengunduran diri bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai bentuk kegagalan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin ketika situasi ekonomi dinilai tidak membaik.

“Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan. Mungkin sudah saatnya Bapak mengundurkan diri. Tidak ada yang salah, selanjutnya tentu terserah Bapak,” kata Primus dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena disampaikan di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang bergejolak. Rupiah pada perdagangan Senin siang tercatat berada di level Rp17.664 per dolar AS, sekaligus menjadi salah satu posisi terlemah sepanjang sejarah nilai tukar Indonesia. Mata uang Garuda bahkan terus berada di kisaran Rp17.000 sejak awal April 2026 tanpa menunjukkan pemulihan berarti.

Primus menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah justru mengalami depresiasi sangat dalam dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Politikus PAN yang juga dikenal sebagai mantan aktor sinetron itu menilai pengunduran diri pejabat publik di tengah tekanan ekonomi bukan hal tabu. Ia mencontohkan praktik yang sering terjadi di Jepang maupun Korea Selatan, ketika pejabat memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi.

Sorotan terhadap Bank Indonesia tidak hanya datang dari Primus. Sejumlah anggota Komisi XI lainnya juga mempertanyakan langkah-langkah yang telah ditempuh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen kebijakan yang selama ini telah digunakan BI.

Menurut Harris, Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai intervensi dan kebijakan stabilisasi, namun hasilnya belum mampu membendung pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ia menilai tekanan global memang menjadi faktor utama, tetapi terdapat persoalan domestik yang juga memperburuk situasi.

“Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” ujar Harris dalam rapat tersebut.

BI Siapkan Langkah Stabilkan Rupiah Setelah Nilai Tukar Tembus Rp17.500

Aditya — Thu, 14 May 2026 21:58:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) mengungkap penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Menurut bank sentral, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi global, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS di pasar internasional.

Pada perdagangan pagi hari, rupiah sempat dibuka di level Rp17.541 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup menguat tipis di kisaran Rp17.474 per dolar AS. Meski sempat mengalami penguatan pada sesi akhir perdagangan, posisi tersebut tetap menunjukkan tekanan besar terhadap mata uang domestik dibanding beberapa bulan terakhir.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pelemahan rupiah tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi pada banyak mata uang negara berkembang atau emerging markets lainnya. Menurut dia, kondisi tersebut dipicu eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu ketidakpastian pasar global.

“Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah,” ujar Ramdan saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut mata uang sejumlah negara lain seperti peso Filipina, baht Thailand, rupee India, won Korea Selatan, hingga mata uang negara-negara Amerika Selatan juga mengalami tekanan akibat situasi global yang tidak menentu.

Menurut Ramdan, konflik geopolitik di Timur Tengah membuat investor global cenderung mencari aset yang dianggap aman atau safe haven, salah satunya dolar AS. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat tajam dan menyebabkan mata uang negara berkembang mengalami tekanan.

Selain itu, lonjakan harga minyak dunia juga ikut memperburuk kondisi pasar keuangan global. BI mencatat harga minyak mengalami kenaikan lebih dari 40 persen sejak konflik memanas. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi global dan memperbesar tekanan terhadap negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Tidak hanya harga minyak, meningkatnya tensi geopolitik juga mendorong kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun hingga mendekati level 4,5 persen. Angka itu meningkat sekitar 0,5 persen dibanding posisi akhir Februari lalu yang berada di kisaran 4 persen.

Penerima Beasiswa Bank Indonesia di Polije Naik Sepuluh Persen Tahun Ini

Bambang S — Thu, 30 Apr 2026 03:07:25 +0000

Jember, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia Jember memperkuat kolaborasi pendidikan melalui penandatanganan PKS Program Pendidikan Kebanksentralan 2026 pada Senin (27/4/2026). Melalui agenda ini, Bank Indonesia memberikan kuota beasiswa kepada 55 mahasiswa Politeknik Negeri Jember (Polije). Angka tersebut mencerminkan kenaikan kuota sebesar 10% daripada periode tahun lalu.

Kepala Bagian Akademik Polije, Agus Riyanto, S.E., M.Si., menilai kepercayaan ini sebagai bukti nyata kualitas mahasiswa di kampusnya. Di sisi lain, ia memandang program tersebut sebagai sarana pengabdian mahasiswa kepada negara.

“Polije secara rutin menerima beasiswa dari Bank Indonesia, bahkan jumlah penerima tahun ini meningkat menjadi 55 mahasiswa,” ungkap Agus.

Terkait teknis program, para penerima beasiswa memegang mandat sebagai penyambung lidah Bank Indonesia. Dengan demikian, mereka bertugas mengedukasi masyarakat Jember mengenai kebijakan ekonomi nasional. Agus menyebut peran ini sangat strategis guna menyosialisasikan program bank sentral secara luas.

“Mahasiswa penerima beasiswa menjalankan peran sebagai duta Bank Indonesia untuk menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain mengemban tugas sosial, Agus mendorong mahasiswa agar tetap fokus meraih prestasi akademik terbaik. Oleh sebab itu, ia berharap dukungan dana ini mampu membantu mahasiswa lulus tepat waktu.

“Kami menyampaikan apresiasi dan berharap beasiswa ini mendukung kelancaran studi mahasiswa hingga mereka lulus,” tambah Agus.

Sebagai penutup, sinergi ini menjadi langkah nyata Bank Indonesia dalam membentuk generasi muda yang melek finansial. Melalui kolaborasi ini, literasi kebanksentralan diharapkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Rupiah Terperosok ke Level Terendah

Aditya — Wed, 15 Apr 2026 10:30:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah mencatat posisi terendah sepanjang sejarah pada perdagangan Selasa, 14 April 2026. Mata uang Indonesia tersebut ditutup di level Rp17.127 per dolar Amerika Serikat di pasar spot, sementara kurs referensi JISDOR berada di Rp17.135 per dolar AS. Pencapaian ini menandai titik terlemah rupiah sejak pertama kali diperdagangkan secara modern, sekaligus memperpanjang tren pelemahan yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Tekanan terhadap rupiah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor global dan domestik. Penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ditambah dengan arus keluar modal dari pasar negara berkembang, menjadi pemicu utama yang menekan nilai tukar. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang, terutama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan daya tarik investasi.

Menghadapi situasi tersebut, Bank Indonesia bergerak cepat dengan memperkuat kebijakan stabilisasi. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah penggunaan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Instrumen ini dinilai mampu menjadi alternatif efektif dalam menjaga likuiditas sekaligus menarik minat investor, khususnya dari luar negeri, untuk tetap menempatkan dananya di pasar domestik.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa langkah stabilisasi dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan pasar menjadi faktor utama yang harus dijaga di tengah gejolak nilai tukar. Menurutnya, respons kebijakan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah volatilitas yang berlebihan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia juga menyesuaikan strategi operasionalnya. Frekuensi lelang SRBI yang sebelumnya dilakukan satu kali dalam sepekan kini ditingkatkan menjadi dua kali, yakni setiap Rabu dan Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat respons terhadap dinamika pasar yang semakin cepat berubah.

BI dan UNEJ Akselerasi Ekonomi Jatim Lewat Road to EJAVEC 2026

Bambang S — Fri, 10 Apr 2026 05:31:04 +0000

Jember, ERANASIONAL.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur bersama FEB Universitas Jember menggelar Road to East Java Economic (EJAVEC) Forum 2026. Forum strategis ini merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan, Kamis (9/4).

Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi riset serta pertukaran gagasan antara regulator, akademisi, hingga praktisi. BI tetap memposisikan Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang memerlukan kebijakan berbasis data kuat.

“Ketidakpastian global tidak bisa kita hindari, namun kita tetap dapat mengelolanya secara tepat,” ujar Deputi Direktur BI Jawa Timur, Agung Budi Laksono. Ia menegaskan bahwa sinergi sektor pertanian dan investasi menjadi kunci utama kemajuan wilayah Jember.

EJAVEC membangun jembatan antara riset akademik dan kebijakan publik agar solusi di lapangan tepat sasaran. Melalui forum ini, para ahli menyusun jembatan riset agar solusi kebijakan publik benar-benar akurat bagi masyarakat.

Dekan FEB UNEJ, Prof. Isti Fadah, menekankan pentingnya transformasi menuju pertanian berbasis teknologi modern. Agroindustri masa kini harus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif guna menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.

“Kita harus bergerak menuju agribisnis berbasis data untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah,” jelas Prof. Isti. Namun, sektor ini memerlukan dukungan investasi baru agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara maksimal.

Keterlibatan akademisi dalam Call for Paper EJAVEC 2026 akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah. Forum ilmiah yang memasuki tahun ke-13 ini terus konsisten memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional.

“EJAVEC menjadi ruang untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah,” ungkap Ketua ISEI Surabaya, Prof. Soni Harsono. Hal ini membuktikan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui potensi unggulan Jawa Timur.

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Komisi XI DPR Minta BI Bertindak Taktis

Aditya — Wed, 04 Feb 2026 06:42:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah yang lebih berani dan taktis guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak tertekan lebih dalam.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor global, mulai dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat hingga eskalasi tensi geopolitik yang memicu volatilitas pasar.

Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut respons kebijakan moneter yang lebih adaptif dan proaktif.

“Bank Indonesia perlu melakukan intervensi yang lebih agresif namun tetap terukur, baik di pasar valuta asing maupun di pasar obligasi. Volatilitas yang dibiarkan terlalu liar berpotensi membentuk sentimen negatif dan menekan kepercayaan pasar,” ujar Misbakhun, Rabu (4/2/2025).

Misbakhun menyoroti sikap bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau high for longer. Kebijakan tersebut mendorong arus modal global kembali ke aset berdenominasi dolar AS, sehingga memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, konflik geopolitik di sejumlah kawasan juga memperkuat sentimen risk-off di pasar keuangan global. Investor cenderung menahan diri atau memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya memicu tekanan terhadap nilai tukar negara emerging market.

Menurut Misbakhun, dalam situasi seperti ini, otoritas moneter tidak bisa bersikap pasif dan hanya mengandalkan mekanisme pasar.

“Menunggu pasar menyesuaikan diri secara alami bukan pilihan yang ideal ketika volatilitas global sangat tinggi. Diperlukan kehadiran otoritas moneter untuk meredam gejolak yang berlebihan,” ujarnya.

QRIS Dikenakan Biaya Admin, BI Tegaskan Merchant Bisa Disanksi

Aditya — Mon, 12 Jan 2026 22:03:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin masif di Indonesia. Metode pembayaran digital ini kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk transaksi sehari-hari, mulai dari belanja di warung, pedagang kaki lima, hingga pembayaran transportasi dan layanan publik.

Namun, di tengah kemudahan tersebut, masih banyak konsumen yang mengaku kebingungan karena sebagian pedagang mengenakan biaya tambahan atau biaya admin saat pembayaran dilakukan menggunakan QRIS. Nominalnya memang relatif kecil, umumnya sekitar Rp1.000 per transaksi, tetapi praktik ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah biaya admin QRIS diperbolehkan?

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran nasional menegaskan bahwa konsumen tidak boleh dikenakan biaya tambahan apa pun saat melakukan transaksi menggunakan QRIS.

Melalui akun Instagram resminya, BI menjelaskan bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) bukanlah beban konsumen, melainkan tanggung jawab merchant atau pedagang.

“Transaksi sampai dengan Rp500 ribu khusus untuk Usaha Mikro (UMI), biaya MDR QRIS-nya adalah 0 persen,” tulis BI, dikutip Senin (12/1/2026).

Kebijakan MDR 0 persen tersebut berlaku bagi:

Warung dan pedagang kaki lima
Toko kelontong
Usaha rumahan
Pelaku UMKM mikro
Layanan rumah sakit
Transportasi umum
Tempat wisata tertentu

Artinya, tidak ada alasan bagi pedagang mikro untuk menarik biaya admin dari konsumen pada transaksi QRIS dengan nilai hingga Rp500.000.

Investasi dan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi RI

Agung Nugroho — Thu, 04 Dec 2025 09:13:40 +0000

Yogyakarta, ERANASIONAL.COM — Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pesan ini disampaikan Direktur Jenderal SPSK, Masyita Crystallin, dalam Forum Deepening Sektor Keuangan di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan di daerah, bersama pelaku usaha dan akademisi.

Sejak awal, Dirjen SPSK menempatkan diskusi mengenai sektor keuangan Indonesia dalam konteks lanskap global yang tengah berubah cepat.

“Perkembangan teknologi, perubahan arah kebijakan fiskal di berbagai negara, serta dinamika kerja sama internasional membuat lingkungan ekonomi dan keuangan dunia menjadi semakin kompleks, namun sekaligus membuka peluang baru,” ujar Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan dalam lanskap global yang semakin beragam dan dinamis ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tampil sebagai emerging stabilizer di kawasan, dengan memperkuat fondasi fiskal dan sektor keuangan agar semakin kredibel, terkoordinasi, dan responsif.

Dari gambaran global tersebut, pembahasan mengalir ke kondisi domestik yang menunjukkan kinerja positif. Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sekitar 5 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang meningkat, dan ekspor yang terjaga. Seluruh sektor utama manufaktur, perdagangan, konstruksi, pertanian, informasi dan komunikasi, hingga transportasi tumbuh positif dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ibu

Masyita menekankan bahwa capaian ini merupakan modal penting untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya.

“kinerja ini menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia; fondasi pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor memberi ruang bagi kita untuk terus memperkuat kebijakan yang mendorong produktivitas,” tambah Dirjen SPSK.

Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran penguatan investasi dan sektor keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Investasi didorong agar tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga ditopang oleh sektor keuangan yang makin dalam, efisien, dan inklusif, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, manufaktur berteknologi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

Dirjen SPSK menegaskan penguatan investasi dan pendalaman sektor keuangan harus berjalan beriringan; investasi yang produktif membutuhkan sektor keuangan yang sehat, dalam, dan terpercaya agar benar-benar mendorong transformasi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Dari sini, forum bergerak pada pembahasan mengenai struktur sektor keuangan Indonesia. Saat ini, peran perbankan masih sangat dominan, sementara pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) seperti asuransi dan dana pensiu memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh. Kondisi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa dominasi perbankan menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional, namun ke depan potensi pasar modal, asuransi, dan dana pensiun perlu dioptimalkan agar arsitektur sektor keuangan menjadi lebih seimbang dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut Masyita, dengan peran yang lebih kuat dari pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, kita dapat membangun sektor keuangan yang lebih dalam, terdiversifikasi, dan siap menopang pembiayaan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, lanjut kata Dirjen SPSK investor institusional terutama dana pensiun dan asuransi dipandang sebagai jangkar penting bagi stabilitas dan kedalaman pasar

“Dengan tata kelola yang baik dan orientasi jangka panjang, institusi-institusi ini dapat menjadi anchor investor yang memperkuat pasar modal sekaligus memperluas kepemilikan masyarakat terhadap instrumen keuangan,” ujar Dijren Masyita.

Dirjen SPSK menyampaikan bahwa investor institusional yang dikelola secara profesional dan berorientasi jangka panjang akan membuat pasar kita lebih dalam, likuid, dan menarik, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta maupun pemegang polis.

Sebagai landasan kebijakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi payung utama dalam agenda penguatan investasi dan sektor keuangan.

DJSPSK mendapat mandat untuk mengharmoniskan kebijakan di perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, profesi keuangan, hingga kerja sama internasional, sehingga penguatan sektor keuangan berjalan selaras dan saling mendukung.

UU ini diimplementasikan antara lain melalui penguatan perbankan sebagai tulang punggung pembiayaan, reformasi dana pensiun agar lebih fleksibel dan relevan, pendalaman pasar modal dengan penambahan emiten dan instrumen, serta penguatan profesi keuangan seperti akuntan, aktuaris, dan penilai.

Dirjen SPSK menggambarkan bahwa UU P2SK adalah momentum besar untuk membangun sektor keuangan Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berdaya tahan; melalui implementasi UU ini.

“Pihaknya memperkuat tata kelola, memperluas akses, dan mendorong inovasi, termasuk integrasi teknologi digital dan pembiayaan berkelanjutan,” ucap Dirjen SPSK.

Kerangka Regulasi

Sejalan dengan penguatan kerangka regulasi, pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai katalis. Salah satu inovasi kebijakan adalah penempatan dana pemerintah di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Skema ini dirancang agar bank memiliki ruang lebih luas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk UMKM dan proyek strategis.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan dirancang untuk mempercepat perputaran ekonomi.

“Dengan likuiditas yang memadai, perbankan dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, sehingga aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Dirjen SPSK.

Dari perspektif nasional, forum kemudian menyoroti pentingnya penguatan sektor keuangan di daerah, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai contoh konkret.

“Perekonomian DIY tumbuh di atas rata-rata nasional, didukung oleh sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Basis UMKM yang besar menunjukkan ekonomi rakyat yang dinamis. Agar potensi ini semakin berkembang, diperlukan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan mulai dari tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga program pensiun,,” ucap Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan bahwa Yogyakarta memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari UMKM, sektor kreatif, hingga pendidikan.

“Tantangan sekaligus peluang ke depan adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan, sehingga pelaku usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang dan terlindungi,” ujar Dirjen Masyita.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bagaimana instrumen keuangan negara, seperti Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), telah berkontribusi membiayai berbagai proyek strategis di DIY, termasuk infrastruktur transportasi dan pengelolaan lingkungan. Ke depan, instrumen seperti obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola yang baik.

Diirjen Masyita menjelaskan bahwa SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek prioritas. “Bagi daerah, ini adalah cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal,” tambah dia.

Menutup sesi, Dirjen SPSK menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sektor keuangan sebagai mitra strategis pembangunan.

“Sinergi antar-otoritas BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan bersama pelaku usaha dan masyarakat, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang kokoh dan berdaya saing. Mesin pertumbuhan fiskal, sektor swasta, dan sektor keuangan harus bergerak selaras. Dengan sektor keuangan yang terus diperkuat, kita bukan hanya menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga menyiapkan landasan kokoh bagi generasi mendatang,” pungkas Dirjen SPSK

Ini Deretan Bos Perusahaan Penyetor Pajak Terbesar RI

Angie — Wed, 12 Nov 2025 09:24:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim bahwa lembaga yang dipimpinnya menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2025, BI diperkirakan akan membayar pajak senilai Rp 2,95 triliun dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp 2,97 triliun.

Perry menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/11/2025). Ia menyebutkan, hingga akhir September 2025, realisasi pembayaran pajak BI telah mencapai Rp 1,56 triliun.

“BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar,” ujar Perry di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Untuk tahun 2026, Perry menambahkan, nilai rancangan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) ditetapkan sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut turun sekitar 23,20% dibandingkan dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 yang mencapai Rp 2,97 triliun.

Sebagai catatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2024 lalu merilis daftar 20 grup dan perusahaan pembayar pajak terbesar untuk realisasi tahun pajak 2023. Daftar tersebut didominasi oleh konglomerat besar nasional dan sejumlah perusahaan pelat merah, berikut daftarnya:

1. Grup Djarum – Robert Budi Hartono

2. Grup Adaro – Garibaldi Thohir

3. Grup Bayan Resources – Low Tuck Kwong

4. Grup Indofood – Anthoni Salim

5. Grup Sinarmas – Indra Widjaja

6. Grup Gudang Garam – Susilo Wonowidjojo

7. Grup Indika Energy – Hapsoro

8. Grup MedcoEnergi – (alm.) Ir. Arifin Panigoro

9. Grup Musim Mas – Bachtiar Karim

10. Grup Wings – Ir. Eddy William Katuari

11. Grup Trakindo – Rachmat Mulyana Hamami

12. Grup Agung Sedayu – Susanto Kusumo

13. Grup CT Corp – Chairul Tanjung

14. Grup Harum Energy – Lawrence Barki

15. Grup Triputra – Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

18. PT Pupuk Indonesia (Persero)

19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dengan kontribusi pajak yang besar, posisi Bank Indonesia menambah daftar institusi strategis yang berperan penting dalam penerimaan negara.

TPID se-Eks Karesidenan Pekalongan Sepakat Lakukan Penguatan Data dan Informasi

Abdul Hakim — Sun, 29 Sep 2024 01:03:29 +0000

Semarang, ERANASIONAL.COM – Pimpinan daerah se-Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Semarang, Jumat, 27 September 2024.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut membahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.

Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Tegal untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya,” katanya.

Senada, Andriansyah, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi.

“Berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dibanding tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu, TB. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan 9 (sembilan) upaya dalam pengendalian inflasi.

“Yakni, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,” terangnya.

Lanjut dia, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Rossi Rizki Bestari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan menambahkan, bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah.

“Diantaranya meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal,” katanya.

Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi. (em-aha)