Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota makassar.

“Satu tersangka, mantan Kadinsos Kota Makassar. Penyalahgunaan anggaran Covid, yang harusnya dibelikan alat kesehatan,” ucap Dedi di Mapolda Sulsel, Selasa (12/11/2024) siang.

Dedi menambahkan, kasus dugaan mark up itu sementara menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Sedang antri menunggu perhitungan kerugian negara, ada yang baru naik sidik, kategori yang tadi baru naik sidik berarti sudah ada tersangkanya,” jelas dia.

Menurut Dedi, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

“Ada beberapa orang, tetapi belum pasti, kalau kita tetapkan tersangka itu setelah kerugian negaranya dari BPK keluar, jadi nandi ada pihak yang bisa dimintai keterangan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel Kompol Hendrawan beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kerugian negara akibat dugaan mark up Bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 Miliar. []

“Jadi tersangka IW [Ivo Wongkaren] ini merupakan pengembangan perkara distribusi Bansos yang baru-baru sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan persnya, Selasa (25/6/2024).

“Jadi pengadaan Bansos Presiden di tahun 2020. Itu, perkaranya itu,” tambah Tessa.

Tessa belum membeberkan detail kasus tersebut. Meski begitu, kasus ini disebut masih ada kaitannya dengan beberapa perkara di Kemensos yang sudah diputus di pengadilan salah satunya mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, Kuncoro Wibowo.

Kuncoro divonis 6 tahun penjara terkait korupsi penyaluran bantuan sosial beras (BSB). Ivo juga terlibat dalam kasus beras ini, dia dihukum 8 tahun penjara. Ada juga perkara lain yang berproses di pengadilan dengan 6 terdakwa, ini terkait korupsi PKH. Sementara bansos presiden ini kasus baru lagi.

“Terkait masalah apakah penyidikan bansos dengan Sprindik 44 ini dimulai dari fakta persidangan perkara Ivo yang sudah putus? Sebenarnya tidak. Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” kata Tessa.

“Jadi ini tidak bergantung kepada adanya fakta persidangan beberapa kerugian negara atau konversi kerugian negara yang harus dikembalikan oleh tersangka IW,” pungkas dia

JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun menjadi perbincangan masyarakat Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan.

“Terkait dengan itu, nanti kami akan cek, apakah ada yang melapor ke KPK atau tidak,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan, KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

“Pada prinsipnya bila masyarakat mengetahui terjadinya dugaan korupsi itu silakan melapor, kami membuka pintu seluas-luasnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap informasi dari masyarakat akan ditelaah untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID-19 di DKI Jakarta.

“Kami akan tindak lanjuti dan verifikasi. Kami akan telaah dan melakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” tutur Ali.

Dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 senilai Rp2,85 triliun ramai dibicarakan di media sosial. BP BUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di Gudang Perumda Pasar Jaya.

Kabar dugaan, penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka, melalui akun Twitter miliknya @kurawa. Rudi menyebutkan bahwa beras itu disimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

“Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Hasil audit forensic Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh,” tulis Rudi di akun Twitter @kurawa yang dilihat Jumat (13/1/2023).

“Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung,” lanjut dia.

Rudi menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun, nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp2,85 triliun.

Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulogadung. Di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.

“Setelah mendapatkan informasi lokasi Gudang penyimpanan beras bansos milik perumda pasar jaya maka gue pun meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh pasar jaya sangat sunyi dan dijaga oleh security. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak,” jelas dia.

Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga suplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang memuat sejumlah nama.

“Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras2 ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan spt ini?” tanyanya.

Penjelasan BP BUMD DKI

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.

“Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan,” jelas Fitria, Jumat (13/1/2023).

Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.

“Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini,” ungkapnya.

Terkait dugaan korupsi, Fitri menegaskan, bukan kewenangan BP BUMD untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Pasar Jaya belum memberikan klarifikasi.

Komentar Pj Gubernur DKI Jakarta

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai isu tersebut. Dia mememinta agar rekonsiliasi data ditingkatkan.

“Saya enggak tahu, itu kan lama. Kalau dari saya, sudah empat kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu saya enggak paham,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/1/2023).