JAKARTA, Eranasional.com – Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per Maret 2022 jumlahnya sebanyak 95.688 Orang.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus mengatakan seharusnya tidak ada lagi penduduk Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial (bansos) terkait pengentasan kemiskinan.

Tavip pun menyebutkan, penanganan kemiskinan esktrem erat kaitannya dengan penanganan stunting.

“Logika seharusnya enggak ada penduduk miskin ekstrem di Jakarta, khususnya jika dikaitkan dengan bantuan-bantuan di Pemprov DKI yang cukup banyak,” kata Tavip di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Dia menilai selama ini Pemprov DKI telah mengintervensi masyarakat miskin kota dengan beragam skema bantuan sosial. Karena itulah, Tavip meyakini ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Sebagai informasi, bantuan sosial yang selama ini tersedia di Jakarta antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta, dan Pangan Bersubsidi.

Dia pun mempertanyakan ketepatan sasaran pemberian bantual sosial itu, dan harus segera dicari akar permasalahannya.

“Inilah justru sedang dicari akar persoalannya. Makanya nanti dari profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan,” ujarnya.

Senada dengan Tavip, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyatakan semestinya tidak ada lagi penduduk miskin ekstrem di Jakarta jika bantuan sosial diterima oleh seluruh warga miskin.

“Hasilnya berbanding terbalik dengan teori semestinya,” kara Suryana.

“Seandainya warga DKI Jakarta itu telah menerima seluruh treatmen pengentasan kemiskinan, seharusnya miskin ekstrem di DKI Jakarta sudah tidak ada. Tapi faktanya, dari BPS masih menemukan baik di survey sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan bulan Maret sampai September, setiap tahunnya masih ada sampel-sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem,” sambungnya.

Karena itulah, ungkap Suryana, dalam waktu dekat pemerintah akan memverifikasi data kemiskinan ekstrem di lapangan. Setelah itu, akan ditentukan langkah intervensi terbaik menuntaskan masalah ini.

“Arahan dari Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta tadi, akan menelusuri siapa, di mananya akan melakukan verifikasi data, kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di Jakarta bisa dituntaskan,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Pemutihan pajak kendaraan merupakan program yang digelar oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan jadwal yang berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya para pemilik mobil dan motor bisa membayar kewajibannya yang tertunda, tanpa harus dikenakan denda.

Mereka juga terkadang bisa mendapatkan potongan biaya atau diskon, yang besarannya tergantung dari kebijakan masing-masing kepala daerah.

Salah satu wilayah yang akan menerapkan pemutihan pajak kendaraan pada bulan ini, yaitu DKI Jakarta. Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan di akun Instagram @samsatdigital, dikutip Eranasionalcom Rabu 15 September 2022.

Dalam keterangan di laman media sosial tersebut, disebutkan bahwa program pembebasan denda bagi para pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak berlaku mulai Kamis 15 September besok. “Berlaku mulai tanggal 15 September 2022 hingga 15 Desember 2022,” tulis pengelola akun.

Namun, ada satu syarat untuk bisa mendapatkan kemudahan tersebut, yakni proses pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dilakukan melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau biasa disingkat Signal.

Diskon yang diberikan meliputi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta penghapusan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Sebagai informasi, Signal adalah sebuah aplikasi yang hadir sebagai pengganti Samsat Online Nasional atau Samolnas, dan dirancang khusus untuk memperbaiki beberapa kekurangan serta kesalahan yang ada di aplikasi sebelumnya.

Dengan menggunakan aplikasi ini, maka pemilik kendaraan bisa tetap menunaikan kewajiban mereka membayar pajak meski di hari libur atau tanggal merah.

JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemsos) melalui PT Pos Indonesia di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 95% atau 735.717 dari alokasi yang ada.Tahun ini, Kemsos menyalurkan BST secara serentak di Tanah Air melalui PT Pos Indonesia (Persero) dengan target 10 juta KPM. Adapun anggaran yang disediakan total Rp12 triliun.

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta, berdasarkan data laporan rekap pengantaran tunai per provinsi, Sabtu, 31 Juli 2021, atau 7 hari setelah dimulainya penyaluran oleh Pos Indonesia telah mencapai 95 %.

Penyaluran BST dilakukan di tengah situasi PPKM dengan cara door to door (mendatangi langsung ke rumah- rumah) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Cara ini untuk mencegah kerumunan saat pembagian bantuan sosial tunai (BST).

“Karena warga terbatas bergerak, kami yang bergerak. Tenaga pengantar kita tambah, protokol kesehatan kita perketat, seluruh karyawan yang melakukan pengantaran sudah kita vaksin,” ucap Charles Sitorus, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (31/7/2021).

Untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM tahun ini, Pos Indonesia menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas.

Seluruh petugas juru bayar maupun pegawai Pos Indonesia yang mengantarkan BST ke rumah KPM sudah menjalani vaksinasi dua kali. Mereka juga dilengkapi masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Hal ini menunjukkan keseriusan Pos Indonesia dalam mencegah penularan virus covid-19.