JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diumumkan Dinas Sosial DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya yang dikutip redaksi, Selasa (14/9).

“Kepada penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang kami hormati, dengan ini kami informasikan, penyaluran dana BST hanya dilakukan sampai bulan Juni 2021 (tahap 6),” demikian informasi Dinas Sosisl DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos tunai sejak Januari (tahap 1) sampai dengan Juni (tahap 6) 2021.

“Jika ada informasi lebih lanjut terkait BST, kami akan sampaikan melalui kanal media sosial resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” tutup pengumuman tersebut.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI Jakarta menunggu keputusan pemerintah pusat soal kemungkinan menghentikan BST seiring dengan keadaan pandemi Covid-19 yang membaik.

“Kami menunggu kebijakan pemerintah pusat,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu.

Jakarta– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan Rp604 miliar untuk program bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

“Bantuan untuk masyarakat ada berbentuk bantuan sosial tunai itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta Rp604 miliar,” kata Anies dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (18/7).

Berdasarkan laman resmi corona.jakarta.go.id, ada dua skema penyaluran bansos tunai bagi warga DKI Jakarta. Pertama penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Alokasi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).

Kemudian, skema kedua, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan alokasi dana di APBD. Pada skema ini, bansos tunai akan disalurkan melalui rekening Bank DKI sebesar Rp300 ribu per bulan.

Anies menjelaskan, berdasarkan data Pemprov DKI, ada 1.844.833 orang yang masuk dalam daftar penerima BST. Sekitar 1 juta warga akan mendapatkan dari Pemprov DKI, sementara sekitar 837 ribu lainnya mendapatkan dari Pemerintah Pusat melalui Kemensos.

“Yang dari Pemprov DKI transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima, sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing,” jelas Anies.

Lebih lanjut, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, nantinya bakal ada bantuan yang juga disalurkan oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Lanjutnya kami di Jakarta, Forkompinda ini kompak, menggunakan data yang sama, vaksinasi sama, target sama, bansos rujukan datanya sama, sehingga targetnya pun tidak beririsan.

“Kita pastikan ini berjalan dengan baik mulai besok, seluruh kegiatan akan berjalan termasuk pembagian beras mulai besok,” kata Anies.

Pemerintah pusat sebelumnya menyiapkan anggaran untuk BST untuk warga yang terdampak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Bali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah menambah anggaran bansos mencapai Rp39,19 triliun.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah memerintahkan kepada Menteri terkait untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan cara menyederhanakan prosedur.

“Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya,” tutur Presiden saat menanggapi mengenai Bansos di masa pandemi Covid-19 melalui daring, Sabtu (16/5).

Kepala Negara menegaskan untuk memotong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai.