MEDAN – Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan datang ke Polrestabes Medan dalam acara penyaluran Bantuan Tunai Untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), di halaman Polrestabes Medan, Kamis (9/9/2021).

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya diminta presiden untuk menguji coba program pemerintah yang dilakukan karena melihat kondisi masyarakat terjepit di masa pandemi Covid-19.

“Diketahui, peningkatan angka Covid-19 terutama varian Delta. Beberapa daerah di indonesia yang mengalami PPKM level 4 terpaksa masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan mobilisasi,” ujarnya.

Dampaknya, katanya, terutama pada ekonomi masyarakat. Makanya banyak para pemilik warung, PKL tadi memberikan testimoni bahwa kehidupannya lebih berat saat ini.

Sebab, omsetnya turun sampai 75 persen. Presiden memberikan bantuan tahun ini dengan anggaran Rp 15, 8 triliun.

Selama ini bantuan tersebut diberikan melalui kementerian koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM di masing – masing pemerintah daerah.

“Dan itu sudah lebih dari 12 juta UMKM dan PKL yang dapat Rp 1,2 juta untuk masing – masing pedagang,” ujarnya.

Dengan meningkatnya varian Delta, TNI – Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan ke PKL.

Demikian tugas ini dapat dipahami oleh masyarakat jika meminta warung masyarakat harus dipindahkan atau ditutup serta lainnya.

“Yang disalurkan TNI – Polri adalah untuk 1 juta PKL dan UMKM. Polri ada 500 ribu dan TNI 500 ribu. Dan saya senang Polri langsung membuat sistem bahwa yang menerima itu memang benar,” ujarnya.

Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan datang ke Polrestabes Medan dalam acara penyaluran Bantuan Tunai Untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), di halaman Polrestabes Medan, Kamis (9/9/2021).

“Tadi pakai tanda bukti dan foto lalu di administrasikan ke komputer dan pertanggung jawabannya luar biasa,” sambungnya.

Ia mengungkapkan sistem tersebut harus dibuat, karena tadi ada usaha yang sudah mendapatkan bantuan di gelombang 12 juta pertama melalui Kementerian koperasi.

Jadi, saat ini TNI – Polri menyakinkan bahwa usaha yang diberi belum mendapatkan bantuan. Agar terwujud keadilan.

Harapnya dengan dana, yakni Rp 600 milyar untuk TNi dan Rp 600 milyar untuk Polri, dapat diteruskan untuk masyarakat.

Utamanya para pedagang kaki lima. Tentu bukan hanya untuk Medan tapi seluruh daerah yang terkena UMKM level 4.

“Saya terimakasih ke masyarakat yang selalu terapkan Prokes. Semoga pemerintah terus hadir melalui keuangan negara dan sampai utuh ke masyarakat,” tutupnya.