Dalam kunjungan tersebut, tim menilai kondisi infrastruktur, fasilitas pendukung pembelajaran, serta potensi daerah yang dapat mendukung pengembangan program studi.

“Kunjungan ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Sabu Raijua agar memiliki kampus vokasi yang representatif,” ujar Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore.

Menurutnya, keberadaan kampus permanen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Direktur Politeknik Negeri Jember, Saiful Anwar, menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pembangunan gedung perkuliahan, perluasan afirmasi KIP Kuliah, dan dukungan pengangkatan dosen untuk menunjang operasional PSDKU.

“Kami memfokuskan usulan pada tiga poin utama, yaitu dukungan gedung perkuliahan, afirmasi KIP Kuliah, dan afirmasi pengangkatan dosen PSDKU,” kata Saiful.

Ia menambahkan, Bappenas akan menindaklanjuti hasil peninjauan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kunjungan lanjutan juga direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang sebagai bagian dari proses penyusunan langkah pengembangan PSDKU di Sabu Raijua.

Keterlibatan Polije dalam pertemuan ini menegaskan peran aktif perguruan tinggi vokasi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah 3T.

Fokus utama yang dibahas adalah peluang dukungan pembiayaan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai.

Direktur Polije, Saiful Anwar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperluas akses pendidikan berkualitas.

“Kami hadir untuk memperkuat usulan daerah sekaligus membuka peluang pembiayaan dari pusat guna mendukung pengembangan fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Polije juga memaparkan pentingnya ketersediaan infrastruktur pendidikan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran vokasi. Menurut Saiful, fasilitas yang memadai akan berdampak langsung pada kualitas lulusan yang dihasilkan.

“Peningkatan sarana dan prasarana menjadi elemen penting dalam menciptakan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

Selain itu, Polije menilai bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan strategi efektif dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Kolaborasi ini juga membuka ruang bagi optimalisasi dukungan dari pemerintah pusat melalui perencanaan yang terintegrasi.

Saiful Anwar menambahkan bahwa koordinasi dengan Bappenas menjadi langkah penting dalam mengakses skema pembiayaan nasional untuk pembangunan pendidikan di daerah.

“Koordinasi ini kami harapkan dapat mempercepat realisasi dukungan pembiayaan sehingga penguatan infrastruktur pendidikan segera terwujud,” tambahnya.

Pertemuan berlangsung dengan pembahasan komprehensif terkait sinkronisasi program pembangunan daerah dan nasional. Polije bersama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat.

“Kemensos telah melakukan pengecekan ulang terhadap nama-nama pejabat struktural eselon I dan II Kementerian PPN, beserta para staf khusus,” kata Kepala Pusdatin Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam keterangan persnya di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2024).

“Dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial,” tambah Agus.

Agus menjelaskan, jika terdapat orang yang tidak layak — termasuk pejabat Kementerian atau lembaga apa pun — seharusnya dapat melapor ke daerah atau menyanggah dirinya sendiri melalui aplikasi Cek Bansos. Menyanggah diri dengan mundur sebagai penerima Bansos.

Faktor salah jurusan inilah, kata dia, yang menjadi banyak anak muda Indonesia masuk golongan pengangguran tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET).

“Kalau dia memang mempunya latar belakang yang cukup unik atau tidak cocok, bisa sampai 1 atau 2 tahun, NEET terjadi karena masalah ini,” kata Maliki kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa, (20/5/2024).

Maliki menjelaskan salah jurusan yang dia maksud ada beberapa kategori. Namun, dia mengatakan yang paling umum adalah ketika jurusan yang dipilih ternyata tidak banyak dibutuhkan di lapangan pekerjaan.

“Ada ketidakcocokan antara apa yang dipelajari di sekolah atau pelatihan dengan permintaan dunia kerja, mismatch ini yang memberikan waktu tunggu cukup panjang,” kata dia.

Maliki berkata ada sejumlah cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah NEET maupun pengangguran terbuka di Indonesia. Dia mengatakan perbaikan akan dilakukan sejak pendidikan dini para siswa. Dia mengatakan kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar para siswa dapat mengetahui tentang apa yang ingin mereka lakukan.

Misalnya, ketika memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Anak muda, kata dia, perlu tahu apabila memilih SMA, maka mereka harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memperoleh gelar S1. Sementara untuk mereka yang memilih SMK, harus siap terjun langsung ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi vokasi.

“Motivasi itu yang harus dibangun sebelum dia masuk dunia sekolah, mereka harus bisa mendefinisikan motivasi dan keinginan mereka ke depan,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fakta mengkhawatirkan terkait kondisi penduduk muda Indonesia. BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan.

Dari 9,9 juta orang tersebut, 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda.

Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya tengah di masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012. Mereka sekarang berusia 12-27 tahun. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sedang mengkaji rencana pelaksanaan program makan siang gratis yang berpotensi akan seperti program Belanja Operasional Sekolah (BOS).

Dia menjelaskan pengorganisasian pelaksanaan program makan siang gratis bisa saja mengikuti penerapan BOS yang telah berlangsung. Menurut dia, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan dana BOS.

“Mengenai pengorganisasian pelaksanaannya, siapa yang akan melaksanakannya. Kita sudah punya pengalaman dengan belanja operasional sekolah, kami akan timbang apakah itu dimungkinkan seperti itu,” ungkap Suharso saat ditemui awak media setelah acara Musrenbang 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Sebelum itu, Suharso menjelaskan bahwa Bappenas dalam merancang RKP 2025 telah memasukan dan mengintegrasikan program-program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis.

Ia mengungkap, kajian mengenai penerapan makan siang gratis tersebut telah dilakukan. Pertama, Bappenas telah mengkaji siapa saja target penerima dari program ini. Selanjutnya, pihaknya juga mengkaji frekuensi pelaksanaan makan siang gratis yang dilakukan setiap pekan.

Selain itu, standar gizi dari menu yang akan disajikan kepada siswa di berbagai daerah juga telah dilakukan kajian, yang dalam hal ini termasuk dengan berapa jumlah kalori yang diberikan dari setiap sajian yang diberikan.

“Keempat tentu jenis-jenis pangannya itu harus pangan yang locally ada tersedia, jangan sampai beli telur dari tempat lain, tempe dari tempat lain, tahu ikan dari tempat lain. Tapi di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuh kembangkan ekonomi yang ada disana,” ucapnya.

Meski demikian, Suharso belum dapat mengungkap rancangan anggaran dari program makan siang gratis tersebut. Ia mengklaim, Bappenas dalam memasukan dan mengintegrasikan program-program pemerintahan baru tetap menimbang berbagai aspek sesuai mekanisme penyusunan RKP.

Ia menekankan bahwa selama kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia mampu mengakomodir program makan siang gratis itu, maka pihaknya akan melaksanakannya. Namun dengan tetap memperhatikan keberlangsungan berbagai program prioritas lainnya.

KPK memeriksa Arief sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

“Hari ini (26/1/2204) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Arief Prasetyo Adi,” ucap Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (26/1/2024).

Untuk kasus yang sama, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap ;pihak swasta, Rajiv. Keterangan mereka dapat membuat terang kasus dugaan korupsi di Kementan.

Ali Fikri belum membeberkan detail materi yang hendak didalami KPK. KPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan ketika agenda permintaan keterangan telah rampung.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono. Ketiganya sudah menjadi tahanan KPK.

SYL diduga membuat kebijakan memungut setoran dana dari pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya.

SYL memerintahkan Kasdi dan Muhammad Hatta untuk mengumpulkan uang dari pejabat di kementerian tersebut dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, transfer bank, dan pemberian barang atau jasa.

Dalam pertemuan itu Jokowi berjanji besaran dana desa yang dikucurkan akan ditambahkan.

“Saya perlu menyampaikan mengenai ini, agar semangat kita untuk membangun desa tidak luntur. Karena dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya,” kata Jokowi di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Namun, Jokowi meminta agar para kepala desa se-Kabupaten Serang tidak asal-asalan dalam mengelola dana desa.

“Kalau yang awur-awuran hati-hati. Bapak Ibu diawasi, ada yang mengawasi,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, dana desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi sesuatu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sebuah desa. Katanya, dana desa bisa menjadi pendorong aktivitas produksi di desa.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan, saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang sudah terbangun dan memberikan manfaat dari penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Salah satunya, pembangunan jalan desa yang telah mencapai 350.000 kilometer.

“Berarti per desa kurang lebih 4-5 kilometer, karena ada 75.000 desa. Ini hasil yang sangat baik,” imbuhnya.

“Kemudian juga jembatan desa yang sudah terbangun data yang ada di saya 1.900.000 meter jembatan desa. Dan ini harus meningkat terus, meningkat, meningkat,” sambung Jokowi.

Dia mengklaim, pembangunan jalan desa sepanjang 350.000 kilometer tersebut merupakan bukti nyata pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur besar. Menurut Jokowi, jumlah jalan desa yang telah terbangun jauh lebih panjang dibandingkan pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kata Jokowi, jumlah pasar di desa yang telah dibangun sebanyak 14.600 pasar. 

“Kemudian embung yang dibangun dari dana desa sudah 6.700. Ini bukan jumlah yang kecil,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada para kepala desa untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, salah satunya melalui penyusunan desain bangunan.

Dia memastikan, pemerintah pusat melalui Bappenas siap membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut.

“Bappenas siap membantu Bapak, Ibu semuanya untuk mendesainkan. Terpenting, bapak dan ibu kepala desa memiliki antusias yang tinggi, pasti akan dibantu. Insya Allah akan dibantu,” pungkas Jokowi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Badan Pusat Stasistik (BPS) dan didukung oleh United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) meluncurkan Dashboard SDGs Indonesia Versi 3.0 yang dilakukan secara hybrid di Hotel Mandarin Jakarta dan melalui platform Zoom pada hari Selasa (20/12).

Kegiatan launching ini dihadiri oleh barbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinisi/Kabupaten/Kota, SDGs Center, Lembaga Penelitian, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Mitra Pembangunan, serta Media yang hadir baik secara daring maupun secara luring.

Launching dashboard SDGs Indonesia versi 3.0 ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejak diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2019, pengembangan Dashboard SDGs terus dilanjutkan dengan menambahkan data capaian indikator SDGs yang termutakhir dan fitur- fitur analitik yang lebih lengkap dan interaktif untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.