Mereka berharap setelah mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di barak Batalyon 328, Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, buah hati mereka bisa berubah menjadi baik dan disiplin.

Seperti yang diungkapkan, Rukmini Ika Damayanti Warga Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, yang berharap setelah mengikuti pelatihan anaknya bisa disiplin dan menghormati kedua orang tuanya.

Dirinya mengaku, anak laki-lakinya yang berusia 14 tahun tersebut sering melawan dan tidak mendengarkan perintah yang diberikan orang tua.

“Saya bersama suami sudah maksimal mendidik, tetapi anak saya sering melawan dan bandel. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa berubah dan menjadi lebih baik,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id saat mendampingi pelepasan program Pembinaan Karakter dan Bela Negara Tahun 2025 di Lapangan Balai Kota Depok, Sabtu (31/5/2025) pagi.

Diketahui Kota Depok akan menggelar pendidikan anak di barak militer seperti yang sudah diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa wilayah lain. Adapun lokasi pendidikan di barak militer itu akan dilangsungkan di Divisi 1 Kostrad TNI AD Cilodong, Depok.

“Ya, kemarin kan kuota kita bayangin 50 (anak) , di sana (Yonhub TNI AD Jatijajar) kapasitasnya bisa untuk 60 orang. Tapi begitu kita naikin jadi 100, di sana yang tempatnya terbatas sehingga akhirnya kita mohon izin, coba cari alternatif,” kata Supian di Cilodong, Depok, pada Rabu (28/5/2025).

Dia menjelaskan, awalnya fasilitas Kostrad Cilodong memang menjadi prioritas pertama untuk program tersebut, namun saat ini masih ada kegiatan sehingga mencoba ke Yonhub.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melanggar HAM.

“Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” kata Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pigai menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentangan dengan prinsip, seperti mencubit dan memukul.

“Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Dia menambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung masif di banyak tempat.

“Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM,” jelas Pigai.

“Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM,” pungkas dia.