Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan. Ia menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan komitmen nyata untuk memastikan barang bukti kejahatan tidak beredar kembali di masyarakat.

“Di balik setiap gram dan setiap butir barang bukti, ada potensi rusaknya masa depan generasi muda, hancurnya keluarga, dan terganggunya ketertiban.

Dengan pemusnahan ini, kita pastikan barang-barang tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan masyarakat,” ujar Yudhi.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi:

• Narkotika & Obat-obatan: Sabu seberat 161 gram, ganja 117 gram, tembakau sintetis 42 gram, 14.000 butir tramadol, 2.200 butir hexymer, serta sekitar 50 butir obat jenis Double Y.
• Uang Palsu: Pecahan Rp100.000 emisi tahun 1999 sebanyak 300 lembar, pecahan US$100 sebanyak 99 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 57 lembar.
• Peralatan & Lainnya: Printer rakitan, screen sablon, tinta, alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, plastik klip, telepon genggam, flashdisk, hingga pakaian dan tas.

Proses pemusnahan dilakukan melalui berbagai metode sesuai ketentuan hukum, seperti diblender dengan larutan sabun (untuk narkotika), dihancurkan, hingga dibakar, yang seluruhnya tertuang dalam berita acara resmi.

Momentum kegiatan ini terasa istimewa karena berdekatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Kajari menilai, perjuangan saat ini telah bergeser dari merebut kemerdekaan menjadi menjaga generasi dari ancaman narkotika dan kejahatan.

“Semangat kepahlawanan itu kita teruskan dengan menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin—mewakili Bupati Saepul Bahri Binzein—menyatakan dukungan penuh Pemkab Purwakarta terhadap langkah tegas penegakan hukum di wilayahnya.

“Kepastian hukum adalah fondasi penting untuk daerah yang aman dan berkeadilan. Sinergi dan koordinasi seluruh unsur terkait harus terus diperkuat,” ungkap Abang Ijo.

Acara tersebut turut disaksikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Purwakarta, jajaran Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, para jaksa Kejari Purwakarta, serta tamu undangan lainnya.

(Laela)

Hal itu dikatakan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto usai konferensi pers Bea Cukai menggagalkan 3 Kontainer Barang Impor Ilegal di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (11/12).

Nirwala mengatakan hal ini menjadi alternatif pemanfaatan setelah barang tersebut resmi berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN).

” Tidak semua balpres merupakan barang bekas, salah satunya terkait jalur pemasuknya produk garmen ilegal karena tidak sesuai aturan. Jadi yang namanya balpres, itu cara pengemasannya ya sekali lagi. Belum tentu barangnya barang bekas, tapi jalurnya impor,” ucap Nirwala.

“Jalurnya impor itu kan karena kalau impor garmen itu kan harus ada PI-nya (Persetujuan Impor). Harus ada LS-nya (Laporan Surveyor),” lanjutnya.

Nirwala menjelaskan penindakan balpres ilegal dapat berupa pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan lain sesuai arahan pemerintah.

” Yang masalah dihancurkan itu sebetulnya kan salah satu opsi ya. Jadi kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” beber Nirwala.

Salah satu opsi yang kini dibuka adalah penyaluran barang balpres untuk bantuan kebencanaan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

“Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan bisa dimanfaatkan dan digunakan. Ada opsi (Untuk bantuan bencana), coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana. Setelah menjadi barang milik negara, itu terserah pemerintah,” jelasnya.

Nirwala memastikan barang sitaan tersebut tidak akan diperjualbelikan kembali.

Menurutnya kebijakan penindakan justru dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor ilegal yang berpotensi merusak pasar.

“Itu justru karena ditangkep supaya tadi salah satunya tidak merusak pasar dalamnya,” tandasnya.

Seperti diketahui, DJBC menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah.

Penindakan ini menyasar 3 kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 03 Desember 2025.

Dari hasil pemeriksaan, dua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Palangka Raya – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri acara Pemusnahan benda sitaan atau barang bukti Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah di kawasan Dermaga Rambang Jl. Riau, Palangka Raya, Jumat (22/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala BNNP Kalteng, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Kepala BNNK Palangka Raya, Dandim 1016 Palangka Raya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, Kajari Palangka Raya, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya, Perwakilan dari Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya, Camat Pahandut, dan Lurah pahandut.

Dalam sambutannya Walikota Palangka Raya mengimbau kepada masyarakat Puntun untuk bersama-sama mengawasi dan jangan takut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum bila dicurigai adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya, serta berinisiatif untuk mengajak warganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi atau pengobatan di BNN maupun institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk.

“Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama saya mengharapkan agar gencar untuk mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya atas nama Pemko Palangka Raya sangat mendukung upaya yang sudah dilakukan terkait program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sudah dilakukan oleh BNNP Kalteng dan BNNK Palangka Raya”, ungkap Fairid.

Di akhir sambutannya Fairid mengharapkan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya agar lebih memusatkan kegiatan-kegiatannya di kawasan Puntun ini, agar masyarakat lebih merasa diperhatikan dan teredukasi serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.