Untuk diketahui, PSU akan digelar di 18 TPS di Jakarta Utara pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Coordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, dugaan politik uang dari caleg ke warga terjadi di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjungpriok, Jakarta Utara.

“Informasi yang kami terima dari Masyarakat, ada caleg nyebar uang per amplop Rp200.000 di RW 08 Sunter Jaya,” kata Benny, Jumat, 23 Februari 2024.

Menurut pengakuan Masyarakat, uang tersebut diberikan dengan cara melalui pegawai pelayanan Masyarakat di Tingkat RW.

Informasi tersebut saat ini Tengah ditelusuri oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan.

“Informasi yang kami terima per orang diberi Rp200.000. kebenarannya masih ditelusuri Bawaslu Jakarta Utara,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jakarta Utara menunda pelaksanaan pemilu susulan di 18 TPS Kelurahan Pegangsaan Dua dan Sunter Jaya.

Surat suara itu sudah tercoblos pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Ada tiga surat suara sudah tercoblos di TPS di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Masing-masing satu lembar di tiga TPS itu,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Burhanuddin saat dikonfirmasi, Senin, 19 Februari 2024.

Surat suara itu, lanjut Burhanuddin, diketahui sudah berlubang untuk salah satu pasangan capres-cawapres saat diberikan kepada pemilih di TPS.

“Tapi itu sudah diselesaikan. karena kalau seperti itu dianggap kertas suara rusak, kemudian diganti dengan yang baru,” ujarnya.

Dengan begitu, Bawaslu DKI Jakarta memastikan tidak akan menelusuri temuan tersebut karena telah diselesaikan di TPS dengan mengganti surat suara telah tercoblos dengan yang baru. “Mekanisme yang harus dilakukan kalau ditemukan surat suara rusak saat diberikan ke pemilih harus ditukar. Surat suara yang sudah tercoblos itu dianggap surat suara rusak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menemukan 629 permasalahan dan kejadian khusus saat pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Sejumlah permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dicatat Bawaslu DKI berdasarkan hasil patroli pada 14 Februari 2024. (*)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Bennt Sabdo mengatakan, pelanggaran itu diduga dilakukan oleh seorang caleg DPR RI.

“Ada informasi awal dugaan politik uang salah seorang caleg DPR RI di Tambora, Jakarta Barat,” kata Benny.

Menyikapi itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan, Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan ada caleg DPR RI melakukan politik uang itu.

“Sedang ditelusuri oleh Panwaslu Kecamatan Tambora,” kata Abdul Roup, Selasa, 13 Februari 2024.

Sayangnya, Roup enggan menyebutkan identitas caleg DPR RI yang diduga melakukan politik uang itu, dengan alasan masih menyelidiki.

“Masih kami telusuri. Nanti akan kami jelaskan kalau sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Dengan munculnya dugaan ini, Roup meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) turut berpatroli untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di masa tenang.

“Kalau menemukan praktik politik uang, silakan lapor berjenjang melalui Panwascam,” pungkas Roup. (*)

Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)