“Data yang masuk sudah ratusan,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, dikutip Senin (19/8/2024).

Benny mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menelusuri dugaan pencatutan KTP tersebut.

“Kami juga sedang melakukan penelusuran sekaligus pendalaman terhadap persoalan isu pencatutan KTP ini,” ujar dia.

Sebelumnya, salah satu warga Jakarta Pusat, Samson (45) melapor ke Polda Metro Jaya karena KTP miliknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun pada Jumat (16/8/2024) malam . Laporan diterima dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.

Terlapor yang masih diselidiki diduga melanggar Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Diketahui, kabar pencatutan KTP sepihak untuk dukungan di Pilgub Jakarta ramai di X. Sejumlah pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan dugaan politik uang itu dilaporkan oleh masyarakat.

“Ada laporan yang masuk ke kami terkait dugaan politik uang, satu di Jakarta Barat, satu lagi Jakarta Utara. Sedang kami telusuri dugaan itu,” kata Benny, Selasa, 13 Februari 2024.

Benny menyebutkan, yang diduga melakukan politik uang tersebut adalah caleg DPR RI.

Kini, Bawaslu masih mengumpulkan bukti-bukti guna menyeret kasus ini ke pengadilan.

“Kalau ada bukti yang cukup, nanti akan ditindak. Tapi kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, setidaknya ada upaya pencegahan bahwa kami hadir dan memastikan proses pemilu di DKI Jakarta berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dugaan politik uang caleg DPR RI itu terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan yang di Jakarta Utara disinyalir terjadi di Rorotan, Cilincing.

“Yang satu di Tambora, diduga Partai Golkar. Satunya lagi di Cilincing, diduga dilakukan caleg Partai Demokrat,” jelas Benny.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu DKI, caleg dari Partai Golkar tersebut membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000 dengan perantara Ketua RT setempat.

“Informasi awal dari masyarakat diberi uang Rp 50.000 melalui Ketua RT,” tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat dikonfirmasi menyatakan dirinya belum menerima informasi terkait kader partainya yang diduga melakukan politik uang.

“Saya belum mendapat informasi. Nanti tim dari Partai Golkar Jakarta akan mengecek,” kata Zaki. (*)

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan mengatakan, hukuman yang diberikan kepada yang melanggar yaitu mulai penghapusan konten hingga diberikan surat teguran.

“Tapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda berupa uang,” kata Quin saat ditemui di kantor Bawaslu DKI, Minggu, 11 Februari 2024.

Namun, lanjut Quin, sanksi denda dan penjara bisa diterapkan jika sudah ada keputusan dari pengadilan atau putusan terkait pelanggaran pemilu dan dinyatakan telah inkrah.

“Bisa dipidana menggunakan Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017. Kalau tidak salah, hukuman penjaranya satu tahun,” jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan konten kampanye yang sudah diunggah sebelum masa tenang, namun viralnya di masa tenang? Menurut Quin, hal itu tidak bisa dikenakan sanksi.

“Intinya kalau diunggah sebelum masa tenang ya enggak masalah. Karena algoritma tidak ada yang tahu. Tapi tanggal 11, 12, dan 13 jangan sekali-kali Anda posting dan melakukan kampanye,” tegasnya.

Kembali lagi tentang patroli siber. Katanya, akan langsung dikomandoi Bawaslu Pusat, dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (*)