Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian secara mendalam, dan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tertentu.

“Kita belum menemukan bukti adanya output menguntungkan atau merugikan. Kalau tindakannya sudah ada, dengan rapat secara tertutup. Tapi tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan,” beber Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui awak media, Senin siang, 11 November 2024.

Terkait adanya foto bersama antara Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dengan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Muhtarom dan Makmur Sofyan Mustofa (Utama), ungkap Miftahuddin, juga dilakukan analisa dan tidak ditemukan atau mengandung unsur kampanye.

Dimana, Plt Wali Kota Pekalongan sebagai terlapor dalam pose foto dimaksud, tidak menunjukkan gestur ataupun simbol tertentu.

Bahkan, kata Miftahuddin, dalam pembahasan pada saat rapat Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan tidak terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

“Memang ada perdebatan, tetapi itu lebih menunjukan kualitas dari hasil kajian pada saat rapat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan. Untuk hasil ini sifatnya final, dan sudah kami kirimkan ke pelapor maupun terlapor ” katanya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran itu muncul berawal adanya permohonan audiensi dari Paslon Utama kepada Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Saat audiensi yang berlangsung di Kompleks Kantor Setda Kota Pekalongan, paslon Utama meminta agar Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin dan ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan benar-benar netral dalam Pilwalkot Pekalongan 2024. Bahkan dalam audiensi tersebut tidak ditemukan adanya unsur meminta dukungan.

”Dalam klarifikasinya, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin menerima permintaan audiensi karena merasa sebagai pejabat yang mengayomi semua pihak. Bahkan, jika pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Aaf dan Balgis Dian (Adjib) memohon hal yang sama, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin akan melayaninya,” kata dia.

Disinggung, apakah hasil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan tersebut juga salah satunya mempertimbangkan faktor kondusifitas maupun untuk menjaga marwah terlapor sebagai kepala daerah. Miftahuddin menampik alasan dimaksud.

Ditegaskannya, keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan diambil melainkan karena murni alasan aturan maupun regulasi yang ada. Dirinya menyebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bekerja tidak bisa diintervensi dari pihak manapun.

”Hingga sekarang, pihak pelapor menerima hasil keputusan ini. Kami juga sudah melampirkan berita acara (BA)-nya secara lengkap, unsur apa yang terpenuhi, kemudian unsur apa yang tidak. Semuanya lengkap dan jelas,” papar dia.

Miftahuddin menjelaskan rangkaian proses yang berlangsung sejak adanya laporan pada 29 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, kemduain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan membuat kajian awal dugaan pelanggaran.

Untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan syarat material, serta untuk menentukan pasal yang dilanggar. Dari hasil kajian awal diketahui bahwa laporan dari pelapor belum lengkap, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan meminta pelapor untuk memperbaiki laporannya dalam waktu dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan.

Kemudian dilakukan perbaikan oleh pelapor dengan menyampaikan bukti–bukti dan diregister Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan pada 3 November 2024 dengan Nomor : 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024.

Berikutnya, dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 4 November 2024 untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi dan membuat kajian dugaan pelanggaran.

Selanjutnya hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 8 November 2024.

Adapun hasil pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan, dimana laporan 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024 tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. (em-aha)

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan, bahwa penertiban APK-BK dilakukan di 4 kecamatan, yakni kecamatan Pekalongan Utara, Timur, Selatan dan Barat yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Panwas Kecamatan dan Kelurahan.

“Selama satu hari ini, kami akan menertibkan apk diseluruh titik wilayah Kota Pekalongan. Jalan lintas kota, kecamatan dan kelurahan. Sasarannya adalah APK yang melanggar PKPU, yakni di tempat ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas milik pemerintah,” terangnya.

Sedangkan yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal), lanjut dia, yakni di tiang lampu lalu lintas, petunjuk arah, di pohon yang dipaku atau merusak, spanduk yang melintang dan ditempat terlarang yang kurang dari 5 meter.

“Sebelum kita tertibkan, kita inventarisir terlebih dahulu di sejumlah titik lokasi dan totalnya ada sekitar 200-an,

“Tapi kita juga menertibkan yang belum diinvetarisir (pemasangan baru), yang melanggar PKPU dan Perwal dengan melakukan pengkajian cepat. Karena kita ingin menerapkan asas keadilan untuk para peserta Pilkada,” tuturnya.

Miftah menambahkan, selain itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan para stakeholder dan LO (Liaison Officer) untuk penertiban atau pemindahan APK yang dinilai melanggar aturan.

“Rata-rata yang melanggar aturan adalah para relawan. Mereka memasang APK sendiri, tidak berkoordinasi dengan LO, dan tanpa melihat regulasi yang ada. Jadi, untuk APK yang melanggar ini kami hanya tertibkan sisanya saja,” pungkas Miftah.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Pekalongan, tercatat ada 773 APK-BK yang dinilai melanggar aturan dan sudah ditertibkan. Yakni, terdiri dari 156 APK-BK untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, 179 Pekalongan Utara, 190 Pekalongan Selatan dan 248 Pekalongan Timur. (em-aha)

“Total anggota Panwascam saat ini ada 12 orang. Mereka akan bertugas di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, setiap kecamatan ada tiga pengawas,” jelas Miftahudin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan usai pelantikan.

Menurutnya, dari 12 orang pengawas kecamatan yang dilantik itu, lima di antaranya adalah incumbent. Sementara tujuh orang lainnya adalah wajah baru.

“Tujuh orang wajah baru ini, tidak baru semua. Dua dari PKD (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa) sehingga ada pengalaman. Ada juga yang mantan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” jelasnya.

Usai dilantik, para panwascam tersebut akan mendapatkan pembekalan. Selanjutnya, mereka akan langsung bekerja melakukan penelitian administrasi berkas-berkas PKD yang sebelumnya diambil alih Bawaslu Kota Pekalongan karena panwascam belum terbentuk saat itu.

“Tahapan persiapan dan pelaksanaan sudah berjalan. Perekrutan badan/petugas adhoc sudah dilaksanakan. Berkas-berkas pengawas kelurahan juga sudah siap. Untuk itu, kami sudah menginstruksikan untuk segera running,” lanjutnya.

Miftahudin menjelaskan, dalam waktu dekat, Bawaslu  Kota Pekalongan Pekalongan akan melakukan pengawasan pemutakhiran data daftar pemilih. Selain itu, Bawaslu Kota Pekalongan juga tengah menyiapkan PKD yang rencananya akan dilantik pada awal Juni nanti.

“Pengawas kelurahan jumlahnya ada 27 orang sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Pekalongan. Per kelurahan satu orang pengawas,” tambahnya.

Sementara itu, dalam video yang ditayangkan pada acara tersebut, Ketua Bawaslu Jateng Mohammad Amin berpesan kepada Panwascam untuk segera mempelajari regulasi terkait.

“Tidak ada lagi waktu bersantai. Harus pelajari dengan cepat regulasi,” pesannya.

Regulasi tersebut di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Peraturan KPU dan Bawaslu.

Asisten I Setda  Kota Pekalongan Pekalongan Soesilo berpesan kepada Panwascam  Kota Pekalongan untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi di setiap tahapan Pilkada 2024.

“Dan rekomendasikan atas temuan unsur tindak pidana,” tegasnya. (em-aha)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin usai memimpin Apel Siaga Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu 2024 pada Masa Tenang di Halaman Bawaslu setempat, Minggu 11 Februari 2024.

“Selain pembersihan dan penertiban apk, kami juga mengawasi kampanye secara langsung maupun online. Sehingga, tidak ada lagi aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, dikarenakan pada hari ini hingga Selasa esok (11-13 Februari 2024) sudah memasuki masa tenang,” tegas Miftah.

Menurut Miftah, pihaknya sudah menyiapkan tim siber untuk patroli di platform media sosial (medsos), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Pekalongan.

“Kami juga fokus patroli di platform medsos, antisipasi adanya kampanye lewat medsos. Baik medsos peserta pemilu yang sudah didaftarkan, sampai iklan-iklan kampanye yang masih beredar di masa tenang,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan juga akan intensif menggelar patroli money politics (politik uang) dari Minggu malam (11 Februari 2024) hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah politik uang. Kami mengingatkan dan mengajak masyarakat agar menolak politik uang, karena praktik politik uang maupun sejenisnya merupakan tindakan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan inovasi upaya pencegahan politik uang. Salah satunya adalah, memberikan surat imbauan larangan politik uang kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan di wilayahnya masing-masing.

“Surat imbauan ini sudah dilaksanakan oleh pengawas TPS, dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, respon mereka positif. Ini salah satu upaya pencegahan kami, dan mungkin satu-satunya Bawaslu di Jawa Tengah yang memberikan surat imbauan terkait larangan politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat empat poin penting dalam surat imbauan tersebut antara lain, memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan praktik politik uang, mentaati peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik politik uang.

Melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat apabila ada dugaan praktik politik uang, dan mensosialisasikan kepada warga terkait larangan dan sanksi politik uang.

“Diharapkan dengan adanya imbauan ini, masyarakat bersama dengan jajaran pengawas pemilu dapat menjaga integritas, dan meminimalkan praktik politik uang yang dapat merugikan jalannya pesta demokrasi,” pungkasnya. (em-aha)

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kota Pekalongan, Nasron menerangkan bahwa Bawaslu membentuk relawan gugus tugas pengawasan konten internet pada Pemilu 2024.

“Harapannya setelah dibentuk, gugus tugas dapat melakukan pengawasan konten internet di masa Pemilu 2024. Ini bagian dari ikhtiar untuk menangkal berbagai informasi hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya,” kata Nasron.

Dijelaskan Nasron, pada dasarnya rekrutmen relawan untuk pengawasan konten ini dilakukan sebanyak-banyaknya, namun untuk kegiatan hari ini ada 25 orang yang turut dari berbagai stakeholder seperti aktivis mahasiswa, kepolisian, Diskominfo, dan lainnya.

“Kami ingin memperluas jaringan sebanyak-banyaknya agar masyarakat turut andil dalam melakukan pengawasan berbagai konten internet pemilu 2024,” ujar Nasron. 

Lanjut Nasron, di medsos perlu diwaspadai konten yang tidak benar. Pasalnya, konten yang tidak benar lebih cepat beredar daripada informasi yang benar.

“Kita gandeng content creator digital untuk menciptakan konten yang benar agar cepat beredar dan viral. Nantinya bantu kami sebarkan konten dan info yang benar dari Bawaslu sehingga info yang benar cepat beredar di masyarakat,” jelas Nasron.

Jika masyarakat menemukan pelanggaran, hoax, dan ujaran kebencian silakan dapat melapor ke Bawaslu atau dapat melalui gadget. (*)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Bawaslu Kota Pekalongan menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian sengketa proses pemilu yang diikuti oleh Parpol peserta Pemilu dan jajaran penyelenggara Pemilu baik dari KPU, PPK, Bawaslu hingga Panwascam di di Hotel Howard Jhonson, Kamis (14/9/2023).

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi parpol terkait pengetahuan dan mekanisme tata cara dalam penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu (KPU).

“Dalam hal ini, ada kemungkinan nanti pasca penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023. Nah, barangkali ada pihak-pihak DCS yang nantinya tidak masuk dalam DCT dan mereka tidak terima keputusan itu. Ini bisa mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu,” kata miftah.

Meskipun demikian, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan berupaya melakukan pencegahan. Diantaranya dengan memberikan himbauan dan mengadakan kegiatan ini, agar para peserta Pemilu bisa mengetahui dan paham terkait mekanisme dan teknis pengajuan maupun penyelesaian sengketa.

“Sebab hal tersebut merupakan hak dari peserta Pemilu. Kita upayakan proses mediasi terlebih dahulu. Jadi, pada waktu mereka mengajukan sengketa. Kita pertemukan peserta pemilu dengan KPU untuk bermediasi. Harapannya, di mediasi itu bisa clean tidak sampai ke sidang atau adjudikasi,” harap Miftah.

Sementara dalam tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus 2023 lalu, Bawaslu Kota Pekalongan juga telah membuka posko baik posko aduan masyarakat maupun posko pengajuan sengketa proses Pemilu.

“Setelah pengumuman DCS kemarin, kami langsung membuka posko apabila ada pihak-pihak peserta pemilu yang keberatan. Tapi sampai waktu berakhirnya pengajuan permohonan sengketa yaitu 3 hari setelah pengumuman DCS, tidak ada aduan masuk,”

“Juga dari masyarakat, sampai berakhirnya waktu tanggapan masyarakat juga tidak ada aduan masuk. Artinya, selama ini dalam proses tahapan Pemilu, Kota Pekalongan masih kondusif,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan mendatangkan tiga pemateri yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha dan Akademisi Achmad Soeharto.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmi memaparkan tentang tahapan-tahapan Pemilu 2024 baik yang sudah berjalan, sedang berjalan maupun tahapan yang akan datang. Sementara Achmad Soeharto menyampaikan materi terkait regulasi tentang teknis permohonan pengajuan sengketa proses Pemilu.

Sementara di sesi kedua, materi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono yang memaparkan tentang ajudikasi dan putusan sengketa proses Pemilu. Sesi kedua diakhiri dengan simulasi mediasi sengketa yang diampu langsung Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin. (em-aha)