Kegiatan yang digelar di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan pada Minggu (7/9) kemarin dinilai penting sebagai langkah strategis di masa non-tahapan Pemilu, guna menginventarisir permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2029 dan 2031.

“Pada masa non tahapan ini, kita belajar dari persoalan-persoalan yang ada untuk perbaikan ke depan. Termasuk melibatkan Gen-Z, khususnya siswa SMP kelas 3, karena pada tahun 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula,” ujar Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan dorongan dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly agar mengundang pelajar SMP kelas 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Saya mengutip pernyataan dari pak Goyud (sapaan akrab Wahyudin Noor Aly) yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pendidikan politik harus diberikan kepada mereka yang belum mengenal Pemilu seperti siswa kelas 3 SMP,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, agar nantinya mereka tidak menjadi pemilih pragmatis. Maka, perlu ditanamkan pondasi untuk bernegara dan berbangsa yang baik melalui Pemilu. Oleh karena itu, ilmu tentang demokrasi yang baik harus ada di benak para pelajar.

“Saat ini, kita juga mempunyai program, selain Bawaslu goes to Campus juga Bawaslu goes to School dan Bawaslu mengajar. Program itu kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, baik untuk pelajar SMP hingga mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Wahyudi menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dapat memunculkan bentuk pelanggaran baru.

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengantisipasi potensi pelanggaran digital, mulai dari manipulasi konten hingga praktik politik uang berbasis platform digital.

“Kalau dulu orang membagi amplop, ke depan bisa saja dilakukan lewat koin digital seperti Shopee, OVO, dan lainnya. Ini harus diwaspadai,” tegas Wahyudi.

Hal senada disampaikan Miftahuddin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait dunia digital.

“Tantangan teknologi digital, termasuk AI, sangat luar biasa. Regulasi tentang sara, politik identitas, maupun digitalisasi perlu direvisi bahkan diganti agar sesuai dengan dinamika Pemilu mendatang. Ini akan kami usulkan ke Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang mendorong agar Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi ke pelajar SMP.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu berharap dapat membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan Pemilu masa depan. (em-aha)

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab usai membuka Rapat Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Kamis sore, 13 Maret 2025.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kegiatan Pilkada di Kota Pekalongan seluruh tahapannya berjalan dengan lancar dan damai,” puji Balgis.

Menurut Balgis, salah satu indikator Pilkada 2024 berjalan dengan damai di Kota Pekalongan diantaranya, yakni tidak ada sengketa disetiap tahapan-tahapan pada saat Pilkada 2024 kemarin.

“Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasinya yang cukup tinggi untuk memberikan hak suaranya ke TPS dan menyukseskan Pilkada di Kota Pekalongan tahun 2024. Alhamdulillah, semua tahapan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan bahwa, selama penyelenggaraan Pilkada 2024, tidak ada insiden besar yang menjadi viral atau mengganggu jalannya pemungutan  suara hingga penetapan calon terpilih.

Namun, kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan agar pasca berakhirnya kepengurusan jajaran komisioner KPU saat ini, maka di periode berikutnya bisa ada legasi, sesuatu hal yang bisa diwariskan dengan baik dan hal-hal yang kurang baik ke depan bisa semakin disempurnakan.

“Pada kesempatan ini, kami sifatnya tidak menyampaikan. Tetapi justru menerima masukan dari beberapa narasumber yang hadir seperti BPBD, PWI, Bawaslu, LSM pegiat pemilu, DPRD, dan sebagainya agar pelaksanaan Pilkada ke depan berjalan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan secara umum berjalan lancar, hanya saja hal yang masih menjadi perhatian adalah masih ada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak banjir di Kota Pekalongan.

“Itu memang di luar kendali kita. Sehingga, perlu diantisipasi ke depan, meski kita sudah menyiapkan TPS  panggung. Namun, adanya peristiwa jebolnya tanggul pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun  2024 lalu di luar prediksi kami,” terangnya.

Meski ada TPS yang sempat terdampak banjir, lanjut Fajar, hal itu tidak menyebabkan hambatan maupun tidak harus dilakukan penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. (em-aha)

Pencopotan APK dilakukan karena banyak pasangan calon (paslon) maupun liaison officer (LO) paslon yang tidak membongkar secara mandiri.

Pencopotan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Kodim 0710/Pekalongan.

Penurunan APK diawali dengan apel siaga dan dilanjutkan patroli keliling ke sejumlah titik wilayah jalan protokol hingga di dalam gang-gang permukiman warga, Senin, 25 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengungkapkan bahwa, mulai tanggal 24-26 November 2024 sudah memasuki masa tenang, maka semua APK maupun bahan kampanye harus dibersihkan di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

“Rencana, pembersihan APK ini satu hari bisa selesai. Karena kemarin kami sudah memberikan waktu kepada KPU dan jajarannya untuk membersihkan APK yang difasilitasi,

“Lalu, kami melakukan penyisiran APK yang belum dicopoti terutama yang ada di billboard yang jumlahnya juga cukup banyak dan menggunakan alat khusus untuk membersihkannya,” tuturnya.

Miftahuddin menegaskan, meski di Kelurahan Pasirkratonkramat terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Pekalongan, ia meminta kepada panwascam, panwas kelurahan dan stakeholder terkait juga bisa membersihkan APK di wilayah tersebut.

“Sebab, di dalam peraturan tidak memandang itu banjir atau tidak, kami usahakan semua APK bisa dibersihkan secara maksimal,” pungkasnya. (em-aha)

Gibran meminta agar Bawaslu tidak tebang pilih dalam setiap menangani persoalan yang ada.

“Saya berharap Bawaslu dapat bersikap tegas, adil, dan tidak tebang-pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Gibran di Jakarta pada Rabu 20 November 2024.

Gibran juga mengimbau agar masa tenang Pilkada yang berlangsung pada 24-26 November 2024 serta pemungutan suara pada 27 November dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan untuk terus mengawal proses Pilkada, mulai dari pencoblosan, perhitungan suara, hingga penetapan hasil.

Terkait masalah netralitas, Gibran juga berharap agar hal tersebut bisa terus tetap dilakukan demi meraih pemimpin di daerah yang berkualitas.

“Netralitas harus terus dijaga agar Pilkada menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” tegasnya.

Gibran kemudian meminta agar masyarakat bisa tetap menghormati apapun keputusan dari para penyelenggara pemilu dan tidak memaksakan kehendaknya.

“Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita,” tegasnya.

Wapres Gibran menegaskan, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari keberagaman yang seharusnya memperkaya sistem demokrasi di Indonesia.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan damai dalam menghadapi proses demokrasi ini.

“Saya ingin mengajak bapak-ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini,” tutupnya. []

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)

“Kami himbau kepada seluruh PNS, ASN, PPPK, tenaga honor dan kegiatan harus betul-betul bersikap netral dan bijak dalam bermedsos pada Pilkada 2024 ini,” kata Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo usai mengikuti kegiatan Bawaslu di Hotel Hojo Pekalongan, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sekda Nur Pri menambahkan, selain netralitas ASN juga diminta menjaga suasana agar tetap sejuk selama tahapan Pilkada Serentak berlangsung. Untuk itu, pihaknya juga sudah membuat surat edaran baik Wali Kota maupun Sekda yang disampaikan ke seluruh OPD.

“Kami harap, ASN harus netral. Tidak ada kejadian-kejadian, baik aduan dan hukuman disiplin. Kami juga sudah buktikan itu pada Pileg dan Pilpres kemarin, bahwa Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu demi kelancaran, keamanan, kondusifitas dan suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun mengatakan, sebelum melakukan pengawasan pada kampanye, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan himbauan kepada Sekda dan OPD-OPD terkait netralitas ASN.

“Sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, kami tekankan kepada seluruh ASN untuk selalu netral dan tidak membuat keputusan serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” tegasnya.

Terkait penggunaan medsos, ia meminta kepada seluruh ASN agar lebih berhati-hati dan tidak membagikan, menyukai maupun komentar di postingan salah satu paslon. Pihaknya juga bersyukur bahwa pada Pemilu 2024 lalu, di Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran.

“Hal ini berbeda di tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran, sedangkan tahun 2020 ada 1 kasus. Dan kami berharap, pada Pilkada 2024 ini kota Pekalongan juga tidak ada atau zero pelanggaran sama seperti Pemilu kemarin,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini dibenarkan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin, 29 April 2024.

“Kami sudah mulai melakukan  perekrutan untuk membentuk panwascam. Jadi berdasarkan juknis dari Bawaslu RI bahwa seluruh kabupaten/kota untuk melakukan pembentukan panwascam mulai tanggal 23 sampai 27 kemarin,” terangnya.

Lanjut Miftach, penerimaan berkas dari proses pembentukan itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode evaluasi bagi panwaslu kecamatan yang telah atau yang sudah menjabat pada pemilu 2024

“Nah penerimaan berkas sampai tanggal 27 April, kemudian dilakukan evaluasi. Nanti pada tanggal 1-2 Mei akan diumumkan dari hasil evaluasi panwascam tersebut,” ungkapnya.

Mana panwascam yang masih ikut di pemilihan serentak 2024 dan mana yang tidak lolos.

“Setelah diumumkan, pada tanggal 3-4 Mei akan diumumkan untuk pendaftar baru. Jadi kebutuhan per-kecamatan ini berapa nanti akan disesuaikan dari pendaftar baru,” bebernya.

Di Kota Pekalongan total panwascam yang dibutuhkan ialah 12 orang, melalui metode evaluasi dan membuka pendaftar baru sesuai kebutuhan.

Bawaslu akan mengevaluasi kelayakan panwascam periode sebelumnya agar kinerja ke depannya pada pilkada nanti bisa maksimal atau meningkat.

“Syarat yang dibutuhkan cukup mudah, identitas diri dengan melampirkan surat pernyataan dan keterangan kesehatan,” tukasnya. (em-aha)

Oleh sebab itu, Bagja menyebut lembaganya siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kami harus siap. Namanya penyelenggara pemilu, ya, ketika ditugaskan perintah Undang-Undang dan perintah pengadilan, maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Bagja lantas mengatakan bahwa lembaganya siap melakukan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) bila MK memutuskan hal demikian terkait dengan hasil PHPU Pilpres 2024.

“Badan Pengawas Pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan,” ujar Bagja menekankan.

Sebelumnya, MK akan membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.

Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, hakim konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.

“Senin 22 April 2024, 09:00 WIB, Pengucapan Putusan,” demikian bunyi jadwal sidang yang dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Diketahui, sidang pemeriksaan perkara sengketa Pilpres 2024 telah digelar pada tanggal 27 Maret hingga 5 April. Kemudian, para pihak dalam perkara mengajukan kesimpulan sidang ke MK pada tanggal 16 April.

Adapun sejak tanggal 16 hingga 21 April, hakim konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) guna memutus perkara tersebut.

“Saat ini memang di Bawaslu sedang berproses, ada beberapa perkara, yang kemudian menyampaikan keberatan ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan, baik administrasi yang sifatnya administrasi cepat maupun administrasi biasa,” ucap Lolly di Gedung KPU RI, Senin (18/3/2024).

Bawaslu juga memiliki target untuk menuntaskan persidangan perihal pelanggaran sebelum ditetapkannya hasil pemilu pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang.

“Dalam konteks ini kami berupaya untuk bisa dilakukan pengambilan keputusan secepatnya sebelum tanggal 20 [Maret] sebelum penetapan makanya seluruhnya kita lakukan cepat persidangan juga tidak hanya dilakukan pada hari kerja tapi juga kami lakukan di hari libur,” jelas Lolly.

Lolly menambahkan, Bawaslu akan menggelar sidang dengan agenda pembuktian sebagai yang teradu, KPU RI.

“Nanti malam kami akan melakukan proses sidang dalam konteks agenda pembuktian sebagai yang teradunya KPU RI, ya ini kita proses,” katanya.

Lolly menjelaskan secara rinci pembahasan diantaranya adalah keberatan-keberatan dari saksi partai. “Terkait rekapitulasi, terkait keberatan dari saksi partai, karena teradunya KPU maka harus disidangkan oleh Bawaslu,” ucap Lolly.

Dari jumlah tersebut, kata Bagja, terbanyak adalah pelanggaran administrasi sebanyak 71 kasus dan pelanggaran pidana sebanyak 63 kasus serta sisanya pelanggaran hukum lainnya.

“Hampir setengah dari kasus pidana ini terbukti, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemilu,” ujar Bagja di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Dari sisi pelaporan, kata Bagja, terdapat sekitar 1.500 laporan masuk dan ditambah dengan 700 temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Bagja mengakui, penanganan kasus berdasarkan laporan maupun temuan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap kasus yang memiliki bukti yang cukup, termasuk kasus yang viral di media sosial maupun yang tidak. Penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas pemilu dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan tindakan sesuai hukum yang berlaku,” bebernya.

Bagja menuturkan, dugaan pelanggaran selalu ada dalam pemilu karena faktor manusia yang terlibat dalam pesta demokrasi dengan skala yang sangat besar ini.

Namun, kata dia, yang terpenting bagi Bawaslu adalah bagaimana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilu.

“Setiap suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan setiap suara dalam rekapitulasi harus memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil akhir,” tandas dia.

“Menyatakan terlapor [Zulkifli Hasan], terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.” tegas Ketua Majelis Pemeriksa, Puadi, saat membacakan putusan sidang di ruangan sidang Bawaslu RI, Kamis (29/2/2024).

Dalam putusan tersebut, terlapor yaitu Zulkifli Hasan juga selaku Ketua Umum PAN, diberikan sanksi teguran untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Selanjutnya, Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu RI, Totok Haryono, menyatakan bahwa perbuatan terlapor yang dikatakan melanggar administrasi adalah melakukan kampanye sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu minggu, yaitu pada tanggal 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Yakuhimo, Papua Pegunungan.

Kedua, pada tanggal 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Terakhir, Jumat 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedung Jaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“Terhadap 890 yang kami rekomendasi dilaksanakan PSU, yang dilaksanaan hanya di 729 TPS atau 82 persen saja. Sedangkan 84 TPS atau 9 persen tidak dilaksanakan,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam siaran pers, Rabu, 28 Februari 2024.

Lolly menyebutkan, dari 890 TPS yang direkomendasikan menyelenggarakan PSU, terbanyak berada di Provinsi Papua Pegunungan yaitu 94 TPS.

“Di Provinsi Papua 80 TPS, Sulawesi Selatan 70 TPS, Maluku 70 TPS, Nusa Tenggara Barat (NTB) 53 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) 53 TPS, dan Sulawesi Tengah 42 TPS,” paparnya.

Dia mengungkapkan alasan KPU tak melaksanakan PSU di 84 TPS karena tidak memungkinkan dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu sehingga tidak cukup waktu untuk menyiapkan logistik.

Selain itu, Bawaslu mencatat, ada 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

“Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Lolly.

Selain itu, KPU juga tidak melaksanakan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) di 1 TPS dari total 136 TPS yang direkomendasikan untuk dilaksanakan PSL.

KPU juga tidak melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 9 TPS dari 657 TPS yang direkomendasikan melakukan PSS oleh Bawaslu RI.

“Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dikarenakan adanya konflik antarmasyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg namun tidak ada titik temu, saat ini sedang proses penelusuran,” pungkasnya. (*)

Reza Isfadhilla Zen selaku Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu yang juga merupakan Tim Hukum Nasional Amin menjelaskan, ada 2 laporan dari THN Amin yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang diterima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Februari 2024.

Padahal, sambung Reza, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat 1 disebutkan Bawaslu RI harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.

Dari laporan itu, Bawaslu memutuskan untuk pemungutan suara ulang (PSU). Hingga saat ini, sekitar 1.300 telah diadakan PSU.

Komisioner Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, semua laporan pelanggaran hadir dari seluruh Indonesia dengan potensi PSU sekitar 1.300 laporan. Di Jatim ada 14 kabupaten/kota dengan jumlah TPS mencapai 69 TPS yang menggelar PSU.

Menurut dia, PSU diputuskan untuk digelar lagi dengan harapan bisa mencari kebenaran dari kesalahan yang terjadi.

“Kalau tidak ada PSU, kebenaran tidak terungkap dan ini menepis dugaan pelanggaran itu,” jelasnya kepada wartawan, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/2/2024).

Untuk lokasi PSU, Totok mengungkapkan yang terbanyak ada di Papua dan yang kedua di Sulawesi Selatan. “Kami masih update PSU. Terbanyak di Papua, dan kedua di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat saat PSU di Kabupaten Malang. Tingkat partisipasi mereka juga masih cukup tinggi.

Sementara 132 TPS lainnya direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

“Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik.

Serta surat keterangan (suket), yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

“Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali,” jelasnya.