Sejumlah jurnalis mempertanyakan penjelasan Pertamina yang dinilai belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Dalam konferensi pers tersebut, Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan kondisi pasokan BBM mulai terkendali. Menurutnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU perlahan mulai berkurang.

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari jurnalis yang hadir.

Mereka menilai kondisi di lapangan masih jauh dari kata normal, dengan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU.

Jurnalis Liputan6.com, Fauzan, meminta Pertamina menyampaikan kondisi kelangkaan BBM secara terbuka kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti anggapan bahwa masyarakat dapat dengan mudah beralih dari BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi.

“Pertamina harus menjelaskan ke masyarakat secara jujur, jangan malah menyalahkan masyarakat seolah-olah masyarakat mampu membeli atau berpindah dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi,” tegas Fauzan.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi. Bahkan, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM nonsubsidi juga disebut masih mengular.

“Kenyataannya di lapangan, yang antre Pertamax saja sudah mengular, bukan cuma Pertalite,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan dan menjaga pasokan tetap aman, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasokan BBM hingga 16.000 kiloliter (KL).

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, memastikan stok BBM di terminal Pertamina masih dalam kondisi aman.

Penguatan pasokan dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan jadwal kedatangan kapal dari pusat.

“Setiap ada lonjakan permintaan, kami langsung berkoordinasi dengan pusat dan menyiapkan backup penambahan pasokan. Jumlah stok di terminal BBM terus kami jaga. Hari ini bahkan ada kapal sandar yang membawa tambahan pasokan sebanyak 16.000 kiloliter,” kata Deny.

Ia sekaligus meluruskan informasi mengenai dugaan pengurangan jatah pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.

Menurut Deny, penyesuaian volume penyaluran merupakan bagian dari strategi distribusi untuk menjaga pemerataan pasokan di tengah lonjakan permintaan.

“Bukan karena stoknya berkurang atau kami memotong pasokan secara sepihak. Ini bagian dari manajemen distribusi agar pasokan tetap merata,” ujarnya.

Pengawasan penyaluran BBM subsidi diperketat untuk mencegah transaksi tidak wajar, termasuk praktik yang diduga dilakukan oleh oknum pelangsir dengan berbagai modus.

Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengatakan evaluasi dan pengawasan di sejumlah SPBU terus dilakukan.

Menurutnya, sepanjang 2026 Pertamina telah memblokir ribuan nomor polisi yang terhubung dengan QR Code karena terindikasi melakukan transaksi BBM subsidi secara tidak wajar.

“Untuk wilayah Sulawesi Selatan kami sudah memblokir sekitar 6.023 nomor polisi (QR Code) yang terindikasi melakukan pemanfaatan transaksi tidak wajar,” ujar Rainier saat ditemui awak media.

Tak hanya menyasar konsumen, Pertamina juga memberikan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.

Rainier mengungkapkan, sebanyak 63 SPBU di wilayah Sulawesi Selatan telah dikenakan sanksi berupa skorsing penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi.

Masa penghentian tersebut berlangsung antara dua hingga empat minggu.

Perangi Modus Pelangsir BBM Subsidi

Pertamina juga merespons laporan masyarakat mengenai dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi.

Sejumlah modus yang menjadi perhatian antara lain penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta pemanfaatan tangkapan layar (screenshot) QR Code untuk melakukan transaksi.