Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan ketidakkooperatifan para tersangka yang disebut tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak perkara dilaporkan hingga penetapan tersangka.

Kuasa hukum korban, Basri Sastro, mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan Mustamir melalui kuasa hukumnya ke Polda Jambi pada 5 Desember 2025.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/420/XII/2025/SPKT Polda Jambi. Dalam perkara tersebut, Asrul Sani Rotam selaku Direktur Utama PT Baduo Samudra Energi menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pemasok dan transportir BBM jenis solar.

Setelah melalui proses penyelidikan, perkara ini kemudian naik ke tahap penyidikan pada 27 Maret 2026. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi selanjutnya menetapkan Asrul Sani Rotam bersama sejumlah pihak terkait sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Tap.TSk/130/X/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2026.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Basri menyebut, sejak laporan dilayangkan hingga penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

“Dari pelaporan sejak Desember 2025 sampai pada penetapan tersangka 14 Oktober 2026, saudara tersangka Asrul Sani Rotam tidak pernah kooperatif dari panggilan-panggilan penyidik,” ujar Basri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengambil langkah tegas apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya penangkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan proses hukum berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Alasan pemerintah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit akibat subsidi BBM.

Karena alasan itulah pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan memperketat pembelian BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai mekanisme pembatasan BBM subsidi.

Pembatasan belum diberlakukan Selasa 1 September 2024.

Namun Agus tidak merinci kapan pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM subsidi setelah tidak jadi dijalankan pada 1 Oktober 2024.

Ia hanya menyampaikan, kebijakan tersebut akan diterapkan di masa pemerintahan yang sedang berjalan jika pembahasan mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi sudah selesai.

Pemerintah melakukan pendalaman mekanisme pembatasan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan meski pembatasan belum dilakukan mulai 1 Oktober 2024, Pertamina akan menjaga kuota BBM subsidi supaya distribusinya tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

Mengutip CCNIndonesia, Astra Daihatsu Motor (ADM) menduga akan ada perubahan kebiasaan masyarakat menjelang pembatasan BBM subsidi tersebut.

Menurut Marketing Director dan Corporate Communication Director ADM Sri Agung Handayani, perubahan itu terkait prediksi antrean pembelian Pertalite bakal mengular menjelang aturan tersebut berlaku.

“Pasti akan ada perubahan seperti di tanggal 31 Agustus malam, antrean pembeli Pertalite panjang. Itu saya rasa umum terjadi,” kata dia di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari CNNIndonesia, Minggu 25 Agustus 2024.

Dia menambahkan, kebiasaan orang Indonesia cenderung hemat jika pemakaian BBM dibatasi.

Namun hal itu hanya berlaku satu sampai dua hari setelah pembatasan diterapkan.

Usai beberapa bulan setelah pembatasan diterapkan, biasanya, kata Agung, masyarakat akan kembali ke kebutuhan awal sehingga perlahan beradaptasi dengan pembatasan Pertalite itu.

Kendati demikian Agung tak bisa banyak bicara mengenai kebijakan itu terhadap penjualan roda empat di perusahaannya, karena baru akan mengamati setelah pemerintah resmi mengumumkan pembatasan.

“Kita lihat dulu seperti apa karena saya juga menanggapinya ini akan pengaruh berapa besar, nanti kita amati dulu,” jelas Agung.

Dia menambahkan, saat ini belum ada kekhawatiran penjualan Daihatsu menurun.

“Kita lebih fokus ke bagaimana memberi kemudahan mereka calon konsumen cara beli seperti kreditnya, kita memberikan tenor panjang dan DP di bawah 20 persen,” jelasnya.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi pembatasan BBM Subsidi yaitu Pertalite dan Solar.

“Mulai 1 September, kita kan harus sosialisasi dulu,” ungkap dia di Gedung DPR RI, Jumat 16 Agustus 2024.

Ia mengaku sudah menyampaikan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi. Walau demikian dia tak mau merinci soal pelaksanaannya.

“Ya sedang disiapkan lah. Nanti yang ngomongin kan bukan saya,” ucap dia yang digantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM per 19 Agustus. []