JAKARTA, Eranasional.com – Oknum anggota TNI dari Kodam I Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan ditahan dan diperiksa Puspom TNI menyusul aksinya geruduk Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

Hal itu dibenarkan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono.

Menurut dia, selama pemeriksaan Mayor Dedi ditahan oleh Polisi Militer Mabes TNI pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Hanya saja dia belum merinci hasil pemeriksaan Mayor Dedi yang memang masih berlangsung.

Hal sama disampaikan Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian. Mayor Dedi telah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Puspom TNI.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan polisi militer untuk memeriksa prajurit TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan.

“Iya, itu kemarin sudah saya perintahkan Danpom TNI langsung periksa, sudah saya perintahkan nanti, akan kami periksa mereka yang melakukan, apa namanya, kemarin yang ke Polres itu akan kami periksa dulu apa masalahnya. Mungkin, kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan itu,” kata Panglima TNI dilansir dari Antara.

MEDAN, Eranasional.com – Belasan anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan, 5 Agustus 2023 lalu. Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. 

Meski Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi tersebut. 

“Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI, patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum,” kata Direktur Elsam Wahyudi Djafar dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin, 7 Agustus 2023.

Menurut dia, tindakan seperti ini dapat mengganggu dan merusak jalannya proses penegakan hukum, dalam rangka meraih keadilan. 

Ditegaskannya, dalam negara hukum tidak bisa dan tidak boleh, siapapun dia, termasuk oknum TNI, melakukan upaya-upaya intimidasi dengan ancaman untuk mengintervensi proses hukum yang berjalan. 

“Due Process of Law dalam negara hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara, sehingga penegakan hukum berjalan secara independen, bebas intervensi, dan bebas dari segala bentuk intimidasi,” terangnya.