BEM UI menilai argumen pemerintah yang mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mutlak tidak bisa disetop merupakan sebuah kekeliruan logika yang besar.

Koordinator Bidang Sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, menyoroti dua alasan utama yang sempat dilontarkan Qodari, yaitu pemenuhan janji politik dan adanya masyarakat yang sudah telanjur menerima manfaat program tersebut.

“Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total,” tegas Hafidz saat berbicara dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam.

Antara Janji Kampanye dan Hak Dasar Rakyat

Hafidz mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Ia pun melempar balik pertanyaan retoris mengenai mana yang seharusnya memiliki posisi lebih kuat: suara dan kebutuhan riil masyarakat saat ini, atau sekadar janji politik Prabowo Subianto semasa Pilpres 2024.

Lebih lanjut, BEM UI mewanti-wanti agar program populis seperti MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih jangan sampai mengorbankan atau merebut pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang jauh lebih krusial.

Pembelaan Pemerintah: MBG Adalah Kontrak Politik Pemilu

Sebelumnya, Kepala Bakom M. Qodari secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak membuka ruang negosiasi atau evaluasi untuk menghentikan program MBG.

Menurut Qodari, program ini merupakan kontrak politik konkret dari Presiden Prabowo Subianto kepada sekitar 90 juta masyarakat yang membutuhkan.

Qodari memetakan gelombang penolakan atau kritik terhadap program ini ke dalam dua kelompok:

Kategori Politik: Mutlak tidak bisa diganggu gugat karena merupakan visi-misi resmi yang memenangkan pemilu.

Kategori Teknokratis: Terbuka untuk diskusi dan evaluasi, namun hanya sebatas pada teknis pelaksanaan di lapangan.

“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam program Inside Story With Diana Valencia di CNN Indonesia TV, Selasa (16/6).

Sebagai informasi, di samping program MBG dan Koperasi Desa, kabinet Prabowo-Gibran juga tengah mendorong program unggulan lain di sektor pendidikan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda. []

Pemberhentian ini tertuang dalam surat Salinan Putusan 004/Per.KBEM-IKM.UI/XII/2024/MM.UI tertanggal 4 Januari 2025.

“Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERMOHON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan plagiarisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia,” tulis amat putusan tersebut.

Verrel dinyatakan bersalah melakukan plagiarisme. Dalam dokumen putusan tertera bahwa Verrel menggunakan kajian milik aliansi Net Zero Society saat audiensi dengan DPR RI pada 17 Oktober 2024.

Dia dinilai tidak izin dan koordinasi ketika menggunakan acuan. Selain itu tak ada referensi yang dicantumkan dalam hasil kajian.

Perwakilan BEM UI juga BEM ITB, IPB, dan Trisakti saat itu menyampaikan beberapa sektor isu di masyarakat di antaranya terkait Hukum, Demokrasi, HAM, Kesehatan, Pangan, Pendidikan, Agraria dll. Mereka langsung diterima pimpinan DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Syamsurijal.

DEPOK, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan “hadiah” kepada Pemkot Depok bertepatan HUT Kota Depok ke-24 yang jatuh tepat hari Kamis (27/4/2023) hari ini.

Hadiah tersebut adalah dua policy brief terkait dengan temuan-temuan permasalahan di kota pinggiran DKI Jakarta tersebut. Diharapkan, policy brief ini dapat membantu Pemkot Depok dalam membuat kebijakan dan keputusan terkait tata kelola Kota Depok.

Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI 2023 Kevin Wisnumurthi mengatakan, policy brief pertama bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Sistem Tata Kelola Persampahan di Kota Depok”.

Kevin menyebutkan bahwa permasalahan utama yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cipayung kini overload.

“Batas ideal daya tampung TPA Cipayung hanya 1,3 juta kubik, tetapi nyatanya kini telah mencapai 2,5 juta kubik. Kondisi ini jelas membawa permasalahan karena beberapa kali terjadi longsoran,” kata Kevin secara tertulis kepada Eranasionalcom, Kamis (27/4/2023).

“Terlebih, sampah yang menggunung ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare akibat banyaknya lalat, ISPA akibat tingginya kadar SO2 dan NH2 , serta demam berdarah yang disebabkan oleh maraknya tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti,” sambung Kevin.

Kevin mengingatkan Pemkot Depok tidak boleh terlalu bergantung pada pemindahan lokasi pengolahan akhir sampah dari TPA Cipayung ke TPPAS Nambo. Perlu ada langkah proaktif yang dilakukan dengan berprinsip pada hirarki pengelolaan sampah.

“Kalau bicara pengolahan sampah, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan kan pengurangan (reduce), lalu dilanjut dengan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), baru di akhir kita bicara tentang pembuangan (disposal),” ucap Kevin.

JAKARTA, Eranasional.com – Universitas Indonesia (UI) angkat suara terkait meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang diedit dengan badan tikus oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

UI menyatakan menghargai kebebasan menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang beradab.

“Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, Universitas Indonesia menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan aspirasi. Dalam banyak hal, sangat mungkin ada perbedaan persepsi dan pendapat. Kita tidak menafikan itu, dan menghargai perbedaan yang terjadi,” kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia, Kamis (23/3/2023).

Namun, lanjut Amelita, kebebasan beraspirasi juga harus disikapi dengan analisis persoalan dengan cermat serta sesuai adab, budaya, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Semangat kebebasan akademik tersebut mengedepankan kecermatan analisis persoalan secara komprehensif dari berbagai perspektif, akan mempertajam nalar dan memperkaya cakrawala sivitas akademika,” tuturnya.

“Selanjutnya, penyampaian pendapat dan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab, budaya, dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengikat semua warga negara termasuk civitas akademika,” sambungnya.

Menurut Amelita, perlu juga menjaga ketertiban hingga kehormatan seluruh pihak dalam menyampaikan aspirasi.

“Walau ada perbedaan, pendapat dan aspirasi perlu disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kehormatan semua orang,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai bentuk protesnya, mereka mengunggah meme Ketua DPR RI Puan Maharani bebadan tikus.

Dilihat Eranasionalcom, Kamis (22/3/2023), dalam unggahannya BEM UIB mengkritik sikap DPR yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan meme Puan dengan badan tikus. Meme itu juga disertai tulisan ‘Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat’.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR,” kata Melki, Kamis (23/3/2023).

Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” katanya.

“DPR harusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” sambungnya.

Melky menegaskan, melalui unggahan tersebut, BEM UI memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.

“Melalui publikasi tersebut kami ingin menyampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” pungkas Melki.

Respon PDIP

Menanggapi itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik

“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” kata Hendrawan.

Dia menyebut DPR melalui Badan Legislasi mengadakan rangkaian acara untuk menyerap aspirasi para pihak yang relevan. Menurutnya, sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI.

“Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di Fraksi PDIP DPR sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode Omnibus,” ucapnya.

Eranasional.com – Ade Armando Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ( UI ) dan juga penggiat media sosial tersebut menjadi bulan bulanan massa yang hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa serta element masyarakat, senin (11/04) didepan Gedung DPR RI.

BEM UI dalam keterangan rilis sikapnya mengecam tindakan kekerasan kepada Ade Armando yang kehadirannya untuk memantau sekaligus menyatakan mendukung atas beberapa tuntutan yang ada.

Dalam keterangan rilis yang dikutip Eranasional.com melalui instagram resmi BEM UI, mengatakan BEM UI berpegang teguh pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). BEM UI juga mengutuk segala tindakan kekerasan terhadap Ade Armando.

“Kami menolak dan mengecam segala bentuk provokasi, tindakan main hakim sendiri, serta berbagai bentuk kekersasan pada setiap warga negara, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga Negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi dan kevensi HAM Internasional.” tulis keterangan rilis sikap BEM UI.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh BEM UI (@bemui_official)

BEM UI juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap salah satu dosennya serta melakukan proses hukum kepada provokator yang menyebabkan kericuhan dalam aksi demo di Gedung DPR RI berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

“Kami juga menuntut pihak kepolisian untuk bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap provokator yang menyebabkan kericuhan pada aksi masa tersebut sesuai dengan pasal 170 Kitab Undang-undang hukum pidana dab pasal 12 huruf n peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.9 Tahun 2008,” Tulisnya.

DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dipanggil Rektorat gara-gara ada postingan yang menyebut Presiden Joko Widodo ‘The King of Lip Service’.

“Atas pemuatan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021,” kata Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia dalam keterangan tertulisnya, Minggu 27 Juni 2021.

Dikatakan, pemanggilan terhadap BEM UI karena adanya urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang dibuat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI.

Amelita menyatakan UI pada prinsipnya menghormati kebebasan berpendapat. Namun ada aturan hukum yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Amelita.

Dia menilai postingan BEM UI soal Jokowi ‘The King of Lip Service’ itu melanggar aturan. Cara BEM UI melemparkan kritik dinilai tidak tepat.

“Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks “Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?”, “UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)”, “Demo Dulu Direpresi Kemudian” bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada,” ujar Amelita.

Sebelumnya, kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya, @BEMUI_Official pada Sabtu 26 Juni 2021. Dalam cuitannya, BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.

“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE,” tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.

BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi seringkali tak selaras dengan kenyataan.

“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” ungkapnya.