Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.

“Di mana perhitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Budi menyampaikan saat ini penyidik sudah melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT).

Surat larangan atau cegah ke luar negeri itu dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Budi.

Informasi yang dihimpun, empat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut ialah Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (sebelumnya merupakan Dirjen Pemberdayaan Sosial & Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos).

Lalu, kakak dari Pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Bambang merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.

Kemudian Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024 Herry Tho.

Nama-nama tersebut sebelumnya sempat dipanggil penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

KPK mengumumkan ada tiga orang dan 2 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Budi belum menginformasikan identitas para tersangka.

KPK akan menyampaikan detail konstruksi lengkap perkara lewat konferensi pers yang dilakukan bersamaan dengan penahanan tersangka.

Praktik yang diduga sebagai pungutan liar (pungli) ini terjadi pada bantuan sosial (bansos) beras 10 kg, dimana ditagihkan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut pengakuan warga, permintaan uang dilakukan saat mereka menerima surat undangan pengambilan beras di rumah.

“Iya, kami dimintai uang sebesar Rp10 ribu. Awalnya, orang yang mengantarkan surat undangan bilang, ‘jangan lupa ya Rp10 ribu.’ Karena sudah diberitahu sebelumnya, setiap bansos turun kami kasih uang Rp10 ribu,” ujar salah satu penerima bantuan kepada Eranasional, Rabu (11/12/2024).

Menanggapi hal tersebut, Maflindo Atau biasa dipanggil Edo selaku Ketua RT 02 Kelurahan Sukamaju menjelaskan bahwa iuran Rp 10.000 digunakan untuk menutupi biaya pengangkutan beras dari depan gang ke lokasi distribusi.

Dia mengatakan, hal itu disebabkan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan.

Edo menegaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan tidak ada paksaan.

“Iuran warga tidak hanya digunakan untuk biaya pengangkutan, tetapi juga untuk kebutuhan lingkungan seperti penerangan jalan serta membantu warga yang sakit atau mengalami musibah,” ujar Edo.

Ia menambahkan, meskipun partisipasi warga hanya sekitar 70%, bantuan tetap diberikan kepada semua, termasuk mereka yang tidak membayar.

“Tidak ada paksaan, warga tetap dapat bantuan meski tidak membayar. Ini murni untuk kepentingan lingkungan tanpa melibatkan pihak luar seperti lurah atau camat,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun menjadi perbincangan masyarakat Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan.

“Terkait dengan itu, nanti kami akan cek, apakah ada yang melapor ke KPK atau tidak,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan, KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

“Pada prinsipnya bila masyarakat mengetahui terjadinya dugaan korupsi itu silakan melapor, kami membuka pintu seluas-luasnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap informasi dari masyarakat akan ditelaah untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID-19 di DKI Jakarta.

“Kami akan tindak lanjuti dan verifikasi. Kami akan telaah dan melakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” tutur Ali.

Dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 senilai Rp2,85 triliun ramai dibicarakan di media sosial. BP BUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di Gudang Perumda Pasar Jaya.

Kabar dugaan, penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka, melalui akun Twitter miliknya @kurawa. Rudi menyebutkan bahwa beras itu disimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

“Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Hasil audit forensic Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh,” tulis Rudi di akun Twitter @kurawa yang dilihat Jumat (13/1/2023).

“Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung,” lanjut dia.

Rudi menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun, nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp2,85 triliun.

Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulogadung. Di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.

“Setelah mendapatkan informasi lokasi Gudang penyimpanan beras bansos milik perumda pasar jaya maka gue pun meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh pasar jaya sangat sunyi dan dijaga oleh security. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak,” jelas dia.

Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga suplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang memuat sejumlah nama.

“Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras2 ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan spt ini?” tanyanya.

Penjelasan BP BUMD DKI

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.

“Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan,” jelas Fitria, Jumat (13/1/2023).

Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.

“Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini,” ungkapnya.

Terkait dugaan korupsi, Fitri menegaskan, bukan kewenangan BP BUMD untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Pasar Jaya belum memberikan klarifikasi.

Komentar Pj Gubernur DKI Jakarta

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai isu tersebut. Dia mememinta agar rekonsiliasi data ditingkatkan.

“Saya enggak tahu, itu kan lama. Kalau dari saya, sudah empat kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu saya enggak paham,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/1/2023).