“Penyelidik sudah melakukan pemanggilan pada hari Rabu (pekan lalu),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (28/7/2025).

Anang enggan memerinci nama-nama saksi yang dipanggil dalam kasus ini. Mereka berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup).

“Yang dipanggil adalah pihak perusahaan, enam PT itu,” kata Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditapkan oleh pemerintah,” jelas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Anang mengatakan, pihaknya sudah memanggil enam saksi dalam perkara ini. Salah satunya berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia.

“Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup),” ujar Anang.

Meski ada label Alfamart, Polri belum menemukan tindak pidana yang dilakukan pihak ritel tersebut.

“Terkait dengan minimarket itu adalah ritel yang dititipi. Secara mens rea belum kita dapatkan, mens rea, niat jahatnya dia,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Helfi mengatakan Alfamart bisa dinyatakan bersalah bila ditemukan bukti dalam proses penyidikan selanjutnya. Seperti, mengetahui atau bersepakat dengan produsen dari produk yang dijual. Yakni PT Food Station Tjipinang Jaya atas produk Setra Pulen.

“Tapi, sampai dengan saat ini kita belum menemukan niat jahat dari ritel,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus itu.

Bahkan, Helfi menyebut pihak ritel telah membuat surat kepada produsen yang menitipkan beras, bahwa barang yang dititipkan itu tanggung jawab produsen. Artinya, ritel mengetahui beras yang dijual sudah sesui dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab produsen bila terjadi permasalahan.

“Artinya, punya kewajiban produsen menjaga sesuai yang dikomitmenkan dengan ritel dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak akan bermasalah,” ungkap Helfi.

Tercatat ada 3 produsen dari 5 jenis merek beras premium yang melanggar aturan standar mutu dan takaran. Rinciannya, PT Food Station Tjipinang Jaya selaku produsen beras merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen. Kemudian Toko SY (Sumber Raya), selaku produsen beras merek Jelita; dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar, selaku produsen beras merek Sania.

Satgas Pangan Polri di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tengah mencari dua alat bukti untuk penetapan tersangka. Pihak yang bertanggung jawab nantinya bisa dari perorangan maupun korporasi.

Para pelaku bakal dijerat Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Kenaikan harga beras terus terjadi sejak tiga bulan terakhir cukup signifikan.

Kenaikan harga beras dikeluhkan warga Depok, Jawa Barat. Mereka mengaku harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli kebutuhan pokok tersebut.

Rahman, warga Cagar Alam Depok mengatakan, kenaikan beras sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu secara bertahap, namun kali ini dirasanya paling tinggi.

Dia menyebutkan, beras seharga Rp12.000 per liter yang biasa dikonsumsi keluarganya kini kualitasnya menurun.

“Sebelumnya beras harga Rp12.000 kualitasnya bagus, tapi sekarang jelek. Kami terpaksa membeli yang harga terjangkau meski kualitasnya jelek, supaya bisa semua kebutuhan rumah,” ujar Rahman, Selasa, 20 Februari 2024.

Selain beras, harga komoditas kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan, yaitu minyak goreng, telur hingga cabai.

Menurut dia, kenaikan harga-harga bahan pangan tersebut sangat memberatkan rakyat. Dia berharap pemerintah segera mengintervensi agar harganya stabil kembali.

Lusi, penjual beras di Pasar Agung, Depok mengatakan kenaikan beras sudah lama terjadi. Bahkan, beras premium kini langka di pasaran.

“Beras premium lagi kosong sejak satu bulan yang lalu,” ungkapnya.

Saat ini beras premium kemasan 5 kg dibandrol Rp80.000 yang semula hanya Rp60.000 atau di atas harga eceran tertinggi (HET). Sedangkan untuk beras biasa mengalami kenaikan lebih dari Rp1.000/liter.

“Sudah lama naiknya. Bulan ini paling tinggi kenaikannya dari Rp9.300 sekarang sampai Rp15.000 per kilogram. Omzetnya jauh turun lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Kepala UPT Pasar Agung, Raden Hermawan menyatakan persediaan beras saat ini masih aman. Namun diakuinya terjadi kenaikan harga. Untuk beras kemasan 5 kilogram naik Rp5.000.

“Stok masih aman tidak ada kendala, ada kenaikan Rp5.000 per 5 kg untuk beras kemasan. Disebabkan cuaca banjir gagal panen dan badai el nino. Tidak ada kelangkaan, aman saja ada kenaikan,” kata Hermawan. (*)

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan beras premium itu.

“Banyak masyarakat keluhkan kelangkaan beras premium di minimarket,” kata Suharini, Senin, 12 Februari 2024.

Suharini menyebut ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan beras premium di setiap minimarket. Salah satunya karena belum masa panen raya.

“Panen raya diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret 2024. Dengan begitu diharapkan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan,” ucapnya.

Faktor lainnya, lanjut Suharini, adalah karena terjadi aktivitas pedagang yang berkurang akibat adanya libur panjang pada pekan kemarin.

“Itu mempengaruhi pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras,” imbuhnya.

Lanjut Suharini, Dinas KPKP DKI telah menyiapkan antisipasi untuk memenuhi permintaan masyarakat soal beras premium, yakni melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan antar pelaku usaha (B2B), serta mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.

Khususnya kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mengendalian harga beras melalui penyaluran beras bermerek SPHP ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong.

“Kemudian mengendalikan ekspektasi inflasi melalui kegiatan sembako murah dan gerakan pangan murah bagi masyarakat umum serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu,” paparnya. (*)