Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyebut insiden tersebut berkaitan dengan ketidakdisiplinan dalam proses pendistribusian makanan.

Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Ketut menjelaskan, makanan MBG seharusnya segera didistribusikan setelah proses memasak dan tidak boleh melewati batas waktu empat jam.

Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan makanan sempat berada lebih dari empat jam sebelum dibagikan kepada penerima.

“Seharusnya itu loading empat jam selesai, dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari empat jam,” kata Ketut, dikutip dari detikcom, Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat makanan lebih cepat rusak.

Terlebih, menu MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga bakteri dapat berkembang dengan cepat apabila makanan terlalu lama berada dalam kondisi yang tidak sesuai.

“MBG ini kan tidak menggunakan pengawet. Jadi mudah basi dan bakterinya cepat berkembang,” ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, BGN telah menerapkan sistem pengawasan dua kali dalam sehari.

Dalam kebijakan tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi cukup tidak lagi mendapat alokasi program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah-sekolah tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan makanan bagi para siswanya secara mandiri.

Karena itu, pemerintah menilai pemberian MBG di sekolah tersebut tidak menjadi prioritas.

“Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Sudaryono, kebijakan pengecualian tersebut sudah mulai diterapkan.

Masyarakat juga dapat melihat daftar sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG melalui sistem Radar MBG milik BGN.

Ia menyebut sejumlah sekolah sebagai contoh, di antaranya SMA Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, Jakarta Intercultural School (JIS), dan Cikal.

“Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” katanya.

Sudaryono menjelaskan, penataan penerima manfaat juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan tersebut dikeluarkan dari daftar penerima agar anggaran dapat diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

“Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang,” tuturnya.

Total nilai tunggakan yang saat ini diverifikasi mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pembayaran hanya akan diberikan kepada tagihan yang telah dinyatakan sah berdasarkan hasil audit.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian tunggakan mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, audit tengah berlangsung dan menjadi dasar utama dalam menentukan pencairan pembayaran kepada para mitra.

“Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono menegaskan tidak akan ada keputusan pembayaran berdasarkan pertimbangan pribadi. Seluruh proses, kata dia, dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Saya enggak ada, ‘Oh yang ini musti kau bayar sendiri,’ enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, tidak trust in person,” katanya.

Ia juga menyebut pengawasan terhadap proses audit melibatkan jajaran internal BGN, termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai pejabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Sudaryono, kehadiran Arumsari diharapkan dapat memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan sehingga hanya tagihan yang memenuhi syarat yang akan diselesaikan.

“Kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan,” tuturnya. []

Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Ia menyatakan, setiap SPPG yang ditemukan memiliki kekurangan akan terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan evaluasi.

Namun, apabila pengelola tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan kesempatan, operasional dapur tersebut akan dihentikan.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7).

Menurut Sudaryono, Program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, aspek keamanan pangan, mutu gizi, dan kualitas pelayanan tidak boleh diabaikan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Ia menambahkan, BGN akan menerapkan sistem pembinaan yang diiringi dengan penegakan disiplin.

SPPG yang mampu menjalankan operasional sesuai ketentuan akan diberikan apresiasi, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

“Kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya tidak disiplin, atau petugasnya tidak disiplin dan tidak bekerja dengan baik, ya kita harus hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita beri penghargaan, yang jelek tentu harus ada sanksinya,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar pihaknya dapat melihat kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan.

Selain melakukan pengawasan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi pengelola dan petugas SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis.

Dalam inspeksi tersebut, ia mengunjungi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundil 05 di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas dapur MBG telah beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Meski demikian, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, yakni menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus menghadirkan variasi menu agar penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil, tidak merasa bosan.

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu, yaitu variasi menu. Supaya anak-anak maupun ibu-ibu yang mengonsumsi makanan itu tidak merasa bosan,” tuturnya.

Di akhir kunjungannya, Sudaryono mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, masukan dari publik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta memastikan seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. []

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, saat memberikan keterangan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Kurnia, alasan kesehatan telah disampaikan secara terbuka oleh Nanik sehingga tidak perlu ditafsirkan ke arah lain.

“Saya rasa sudah tegas apa yang disampaikan oleh Bu Nanik. Alasannya adalah alasan kesehatan. Itu disebutkan di dalam keterangan secara terang benderang,” kata Kurnia.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan rasa empati terhadap Nanik dengan mendoakan agar proses pemulihan kesehatannya berjalan lancar.

“Tentu alasan itu harusnya yang pertama kali kita lihat di sana adalah rasa empati dan mendoakan beliau agar segera pulih dari sakit yang beliau derita selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menegaskan pemerintah menghormati keputusan Nanik untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Di sisi lain, pemerintah memastikan agenda pembenahan tata kelola lembaga serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlangsung sesuai rencana.

“Badan Komunikasi menghormati dan menghargai keputusan Ibu Nanik untuk mundur sebagai Kepala BGN karena alasannya memang alasan tentang kesehatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri untuk mendapatkan second opinion.

Nanik juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo atas keputusannya mundur dari jabatan Kepala BGN.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar ia dapat memusatkan perhatian pada proses pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatannya. []

Evaluasi tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni validasi data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyusunan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah awal yang menjadi prioritas adalah memastikan akurasi data penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan program.

“Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Agustina, validasi data diperlukan agar penyaluran manfaat Program MBG benar-benar tepat sasaran.

Hasil pembaruan data nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah dan kelompok anak yang diprioritaskan untuk menerima manfaat.

Selain memperbarui data penerima, BGN juga mengkaji ulang mekanisme pemberian insentif bagi SPPG.

Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan, padahal kapasitas layanan dan cakupan wilayah operasional setiap SPPG berbeda-beda.

Ia mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi relatif dekat.

Di sisi lain, terdapat SPPG yang harus menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan area distribusi yang lebih luas.

Karena itu, BGN menilai skema insentif perlu disesuaikan agar lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing SPPG.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter atau 400 meter, ada bahkan yang 500 meter yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG melalui transformasi digital.

Menurut Agustina, pengelolaan yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG perlu didukung sistem digital agar proses pelaporan lebih transparan sekaligus memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” pungkasnya. []

Menurut Agustina, Presiden memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme penyaluran program tersebut, sehingga tidak hanya bergantung pada satu skema pelaksanaan.

“Pak Presiden tadi menyampaikan, silakan dikaji apabila ada alternatif lain. Jadi, tidak harus terpaku pada satu pilihan dalam pelaksanaan program,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan aturan tersebut, distribusi program tetap dilakukan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Dengan demikian, skema melalui SPPG masih menjadi mekanisme resmi yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan program MBG.

Meski begitu, Agustina memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai usulan yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan setiap opsi kebijakan terlebih dahulu dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Beliau meminta agar setiap alternatif kebijakan dipelajari secara matang, mulai dari dasar pertimbangannya hingga dampaknya. Setelah itu, hasil kajiannya dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menjadi bahan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program MBG dalam waktu satu bulan.

Menurutnya, periode tersebut akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program, termasuk potensi penyalahgunaan di lapangan.

Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.

“Kami diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun potensi penyalahgunaan. Setelah semuanya dirapikan, hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden,” kata Zulkifli Hasan. []

Proses hukum disebut tidak akan terpengaruh oleh berakhirnya masa jabatan Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Anang saat menjawab pertanyaan terkait perkembangan penyidikan kasus MBG yang belakangan kembali menjadi perhatian publik, terutama setelah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain.

“Penyidikan tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan,” kata Anang dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan bahwa jumlah saksi yang telah dimintai keterangan terus bertambah.

“Pemeriksaan terhadap saksi sudah cukup banyak, sudah lebih dari 50 orang,” ujarnya.

Sementara itu, penyidikan kasus dugaan korupsi MBG juga mengalami perkembangan dengan bertambahnya satu tersangka baru.

Penyidik Jampidsus menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan (LMI), pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka sehingga total tersangka dalam perkara tersebut kini menjadi tujuh orang.

Salah seorang warga Pancoran Mas berinisial FS (41) mengaku merasa resah dengan keberadaan dapur MBG tersebut. Menurutnya, lokasi dapur yang berada di tengah kawasan padat hunian warga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

“Menurut saya rasanya aneh ya, kok bisa ada dapur MBG di tengah permukiman padat penduduk,” ujar FS kepada Eranasional, Kamis (18/6/2026).

Ia mengaku khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran yang dapat berdampak pada rumah-rumah warga di sekitarnya.

“Kita takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kanan kiri rapat dengan rumah warga. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.

Selain itu, FS juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi dapur yang dinilai sempit serta keterbatasan luas bangunan.

“Jalannya hanya muat untuk mobil kecil. Kalau ada dua kendaraan berpapasan otomatis sulit. Dari sisi bangunan juga menurut saya tidak terlalu luas,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG Pancoran Mas 03 melalui pengelolanya, Fahad (asisten lapangan), menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi.

“Dapur SPPG ini izinnya sudah keluar sejak Desember 2025. Namun kami baru mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir. Semua aturan yang diwajibkan sudah kami ikuti,” kata Fahad saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa selain perizinan administrasi, pihaknya juga telah mengantongi izin lingkungan dari warga setempat sehingga dapat menjalankan operasional dapur MBG.

“Secara administrasi sudah lengkap, termasuk izin lingkungan. Karena itu kami bisa beroperasi. Memang masih ada beberapa kekurangan yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Fahad mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan keterbatasan ruang operasional.

“Kami berencana memperluas area ke bagian samping karena saat ini ruang untuk penyimpanan ompreng masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah, sementara kami masih menggunakan sistem penyaringan. Ke depan akan kami sesuaikan dengan standar yang dianjurkan,” jelasnya.

Meski demikian, Fahad memastikan hingga saat ini operasional dapur berjalan kondusif dan belum ada keluhan resmi dari warga sekitar.

“Sejauh ini tidak ada warga yang komplain kepada kami. Kami akan terus berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Rohiyat (65), membenarkan bahwa pengelola dapur MBG telah mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.

“Iya betul, dapur MBG yang ada di wilayah kami sudah mengurus izin lingkungan dan saya juga sudah menandatangani dokumennya,” ujar Rohiyat.

Meski demikian, ia berharap pihak pengelola dapat terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.

“Harapan saya sebagai Ketua RW, pihak dapur selalu menjaga kebersihan dan keamanan. Intinya yang penting tetap kondusif,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas program.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, selasa (16/6) kemarin.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.

Menurut Agustina, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyelaraskan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“Momentum libur sekolah kami manfaatkan untuk melakukan penataan dan evaluasi program agar pelaksanaannya ke depan semakin baik,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Masa libur sekolah tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang lalu, ketika MBG tetap disalurkan melalui mekanisme bundling, selama libur sekolah kali ini distribusi makanan bergizi akan dihentikan sementara.

BGN juga menetapkan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Dengan jumlah SPPG yang saat ini telah beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp3,004 triliun selama 18 hari masa penghentian operasional.

Selain melakukan efisiensi, BGN turut menjalankan refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat MBG.

Hingga 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa telah teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima program MBG.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada kelompok tersebut nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

BGN menegaskan bahwa prioritas penerima manfaat ke depan akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi.

Agustina menambahkan, data mengenai sekolah yang berpotensi tidak lagi menerima MBG masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo untuk meluruskan informasi yang beredar di publik terkait kelanjutan penanganan perkara tersebut.

“Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan,” kata Setyo melalui pesan tertulis, Kamis (18/6).

Sebelumnya, usai mengikuti rapat bersama DPR pada Rabu (17/6), Setyo sempat menyampaikan bahwa belum terdapat aktivitas lanjutan dari KPK seiring dengan proses pengungkapan dugaan korupsi program MBG yang saat ini juga ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, jika telah ada langkah penegakan hukum berupa upaya paksa dari aparat penegak hukum lain, maka KPK sementara waktu tidak akan melakukan aktivitas lanjutan.

“Kalau sudah ada upaya paksa dan sebagainya, ya untuk sementara waktu kami tidak melakukan aktivitas lagi,” ujar Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, posisi KPK dalam perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.

“Karena tahapnya juga kami posisinya masih penyelidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari temuan yang diperoleh selama proses penyelidikan.

“Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan,” kata Taufik pada Senin (8/6). []

Menurut Krisna, identitas sejumlah pihak tersebut telah disampaikan kepada penyidik dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Informasi itu sudah kami berikan kepada penyidik dan telah dimasukkan ke dalam BAP,” kata Krisna kepada awak media pada Rabu (10/6).

Meski demikian, ia enggan mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Krisna hanya menjelaskan bahwa mereka berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah nama yang telah disampaikan Sony Sonjaya masih bersifat sementara. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan nama lain yang terungkap dalam proses pemeriksaan berikutnya.

“Yang jelas berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jumlah yang sudah disampaikan ada 26 orang dan bisa saja bertambah karena itu baru sebagian,” ujarnya.

Sebelumnya, Sony Sonjaya secara resmi mengajukan status Justice Collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Krisna menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Melalui pengajuan JC, Sony disebut berkomitmen membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami tidak bermaksud menghindari proses hukum. Tujuan kami adalah bersikap kooperatif dan membantu mengungkap siapa saja yang berperan dalam program prioritas pemerintah ini,” ujar Krisna saat ditemui di Kejaksaan Agung pada Senin (8/6).

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semestinya dikelola oleh yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat.

Namun dalam praktiknya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditunjuk karena memiliki hubungan dengan pejabat BGN.

Selain itu, yayasan yang terlibat disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam proses pengadaan barang yang menyebabkan kerugian negara dan tidak mendukung kebutuhan operasional program secara optimal.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. []

Irma mengatakan program pengadaan berbagai barang tersebut tidak pernah dikonsultasikan kepada Komisi IX DPR RI.

“Untuk program pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lain-lain, kami di Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, BGN tidak pernah mengajukan maupun membahas rencana pengadaan tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IX. Menurutnya, jika usulan itu pernah diajukan, kemungkinan besar akan ditolak.

“Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak. Terus terang, kami di Komisi IX juga bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana diberitakan media,” ujarnya.

Irma mengungkapkan Komisi IX sempat berencana memanggil jajaran BGN melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.

Namun, agenda itu belum terlaksana karena lebih dahulu muncul proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut,” katanya.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan BGN, Irma menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah.

“Untuk proses hukum kami serahkan kepada Kejagung dan pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan di sana kami sekaligus akan berkenalan dengan pimpinan BGN yang baru,” ucapnya.

Ia berharap pimpinan baru BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia (SDM) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi, dapat berjalan lebih optimal.

“Ke depan, kami berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target Presiden dapat tercapai,” pungkasnya. []

Informasi tersebut mencuat hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pegawai berseragam biru terlihat masih menunggu di depan lobi kantor BGN. Mereka tampak berada di area tersebut karena proses penggeledahan disebut-sebut masih berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait kabar penggeledahan tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, juga belum mendapat respons.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026).

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.