BI – Daerah Eranasional.com

Bank Indonesia Soroti Fenomena Borong Dolar Saat Rupiah Melemah

Aditya — Sat, 23 May 2026 21:09:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membeli dolar Amerika Serikat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Otoritas moneter menilai aksi pembelian dolar secara berlebihan karena kepanikan justru dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah di pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (22/5) sekitar pukul 12.45 WIB, nilai tukar rupiah tercatat melemah 44,50 poin atau sekitar 0,25 persen ke posisi Rp17.711 per dolar AS. Pergerakan tersebut melanjutkan tren tekanan terhadap mata uang Garuda yang dipengaruhi sentimen global, termasuk penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah tempat penukaran valuta asing atau money changer mulai mengalami peningkatan permintaan dolar AS dari masyarakat. Kenaikan permintaan ini dipicu kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah masih akan berlanjut sehingga masyarakat memilih membeli dolar lebih cepat sebelum harga dinilai semakin mahal.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cussoy Intama menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis masyarakat ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, dalam kondisi pasar yang bergejolak, keputusan membeli valuta asing sering kali tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan aktual, melainkan lebih dipengaruhi rasa khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga di masa mendatang.

Ruth mengatakan ketika masyarakat melihat kurs dolar terus bergerak naik, muncul kecenderungan untuk segera melakukan pembelian karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang dianggap lebih murah. Pola pikir semacam ini dapat berkembang menjadi kepanikan kolektif apabila tidak disikapi secara rasional.

Menurut BI, perilaku panic buying di pasar valuta asing berpotensi memicu efek berantai. Ketika sebagian masyarakat mulai membeli dolar karena khawatir rupiah terus melemah, kelompok masyarakat lainnya dapat ikut melakukan tindakan serupa. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dalam waktu bersamaan dan memunculkan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Ruth menggambarkan fenomena tersebut mirip dengan perilaku masyarakat saat awal pandemi COVID-19, ketika banyak orang membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar karena takut terjadi kelangkaan barang. Dalam situasi seperti itu, faktor psikologis sering kali lebih dominan dibandingkan kebutuhan sebenarnya.

“Mungkin sebelumnya adalah risiko beli ya transaksi spot gitu ya namanya orang ya kalau panik. Kita aja deh kalau misalnya waktu Covid-19, apa sih yang dibeli oleh ibu-ibu? Pasti kan langsung nyiapin bahan makanan gitu ya, di rumah itu pasti langsung beras minyak gitu ya,” ujar Ruth kepada wartawan di Makassar, Jumat (22/5).

BI Persempit Ruang Spekulasi Valas dengan Aturan Baru Pembelian Dolar

Aditya — Sat, 23 May 2026 20:30:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) akan kembali memperketat aturan pembelian valuta asing tanpa underlying atau dokumen pendukung dengan memangkas batas transaksi dari sebelumnya sebesar US$50 ribu menjadi maksimal US$25 ribu per transaksi. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan tingginya aktivitas spekulatif di pasar valuta asing domestik.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Cussoy Intama, mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah menurunkan batas transaksi spot valuta asing tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Menurutnya, evaluasi BI menunjukkan kebijakan sebelumnya cukup efektif menekan transaksi pembelian dolar yang tidak didasarkan pada kebutuhan ekonomi riil.

“Kemungkinan besar mulai Juni akan berlaku penurunan lagi dari US$50 ribu menjadi US$25 ribu,” ujar Ruth saat memberikan keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Bank Indonesia mencatat rata-rata transaksi harian pembelian valuta asing tanpa underlying mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan sebelumnya diterapkan. Sebelum batas transaksi dipangkas menjadi US$50 ribu, rata-rata transaksi harian berada di kisaran US$76 juta hingga US$78 juta. Setelah aturan baru berjalan, nilai transaksi turun menjadi sekitar US$62 juta per hari.

Penurunan tersebut dinilai menjadi indikasi bahwa pembatasan transaksi tanpa dokumen pendukung mampu mengurangi aktivitas pembelian dolar yang bersifat spekulatif. BI menilai kondisi pasar keuangan global saat ini masih diwarnai ketidakpastian, sehingga transaksi spekulasi berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Ruth menjelaskan, transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar tanpa dasar kebutuhan yang jelas berpotensi meningkatkan volatilitas pasar valas domestik. Karena itu, BI memandang perlu untuk kembali menurunkan threshold transaksi demi menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

“Kalau sifatnya spekulasi di tengah kondisi return market saat ini, jumlah tersebut masih cukup besar. Karena itu kami coba turunkan lagi menjadi US$25 ribu dengan harapan trennya tetap sama, yakni mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” katanya.

BI Siapkan Langkah Stabilkan Rupiah Setelah Nilai Tukar Tembus Rp17.500

Aditya — Thu, 14 May 2026 21:58:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) mengungkap penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Menurut bank sentral, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi global, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS di pasar internasional.

Pada perdagangan pagi hari, rupiah sempat dibuka di level Rp17.541 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup menguat tipis di kisaran Rp17.474 per dolar AS. Meski sempat mengalami penguatan pada sesi akhir perdagangan, posisi tersebut tetap menunjukkan tekanan besar terhadap mata uang domestik dibanding beberapa bulan terakhir.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pelemahan rupiah tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi pada banyak mata uang negara berkembang atau emerging markets lainnya. Menurut dia, kondisi tersebut dipicu eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu ketidakpastian pasar global.

“Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah,” ujar Ramdan saat ditemui wartawan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut mata uang sejumlah negara lain seperti peso Filipina, baht Thailand, rupee India, won Korea Selatan, hingga mata uang negara-negara Amerika Selatan juga mengalami tekanan akibat situasi global yang tidak menentu.

Menurut Ramdan, konflik geopolitik di Timur Tengah membuat investor global cenderung mencari aset yang dianggap aman atau safe haven, salah satunya dolar AS. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat tajam dan menyebabkan mata uang negara berkembang mengalami tekanan.

Selain itu, lonjakan harga minyak dunia juga ikut memperburuk kondisi pasar keuangan global. BI mencatat harga minyak mengalami kenaikan lebih dari 40 persen sejak konflik memanas. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi global dan memperbesar tekanan terhadap negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Tidak hanya harga minyak, meningkatnya tensi geopolitik juga mendorong kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun hingga mendekati level 4,5 persen. Angka itu meningkat sekitar 0,5 persen dibanding posisi akhir Februari lalu yang berada di kisaran 4 persen.

Rupiah Terperosok ke Level Terendah

Aditya — Wed, 15 Apr 2026 10:30:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah mencatat posisi terendah sepanjang sejarah pada perdagangan Selasa, 14 April 2026. Mata uang Indonesia tersebut ditutup di level Rp17.127 per dolar Amerika Serikat di pasar spot, sementara kurs referensi JISDOR berada di Rp17.135 per dolar AS. Pencapaian ini menandai titik terlemah rupiah sejak pertama kali diperdagangkan secara modern, sekaligus memperpanjang tren pelemahan yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Tekanan terhadap rupiah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor global dan domestik. Penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ditambah dengan arus keluar modal dari pasar negara berkembang, menjadi pemicu utama yang menekan nilai tukar. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang, terutama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan daya tarik investasi.

Menghadapi situasi tersebut, Bank Indonesia bergerak cepat dengan memperkuat kebijakan stabilisasi. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah penggunaan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Instrumen ini dinilai mampu menjadi alternatif efektif dalam menjaga likuiditas sekaligus menarik minat investor, khususnya dari luar negeri, untuk tetap menempatkan dananya di pasar domestik.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa langkah stabilisasi dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan pasar menjadi faktor utama yang harus dijaga di tengah gejolak nilai tukar. Menurutnya, respons kebijakan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah volatilitas yang berlebihan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia juga menyesuaikan strategi operasionalnya. Frekuensi lelang SRBI yang sebelumnya dilakukan satu kali dalam sepekan kini ditingkatkan menjadi dua kali, yakni setiap Rabu dan Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat respons terhadap dinamika pasar yang semakin cepat berubah.

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Komisi XI DPR Minta BI Bertindak Taktis

Aditya — Wed, 04 Feb 2026 06:42:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah yang lebih berani dan taktis guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak tertekan lebih dalam.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor global, mulai dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat hingga eskalasi tensi geopolitik yang memicu volatilitas pasar.

Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut respons kebijakan moneter yang lebih adaptif dan proaktif.

“Bank Indonesia perlu melakukan intervensi yang lebih agresif namun tetap terukur, baik di pasar valuta asing maupun di pasar obligasi. Volatilitas yang dibiarkan terlalu liar berpotensi membentuk sentimen negatif dan menekan kepercayaan pasar,” ujar Misbakhun, Rabu (4/2/2025).

Misbakhun menyoroti sikap bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau high for longer. Kebijakan tersebut mendorong arus modal global kembali ke aset berdenominasi dolar AS, sehingga memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, konflik geopolitik di sejumlah kawasan juga memperkuat sentimen risk-off di pasar keuangan global. Investor cenderung menahan diri atau memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya memicu tekanan terhadap nilai tukar negara emerging market.

Menurut Misbakhun, dalam situasi seperti ini, otoritas moneter tidak bisa bersikap pasif dan hanya mengandalkan mekanisme pasar.

“Menunggu pasar menyesuaikan diri secara alami bukan pilihan yang ideal ketika volatilitas global sangat tinggi. Diperlukan kehadiran otoritas moneter untuk meredam gejolak yang berlebihan,” ujarnya.

Rupiah Tertekan Sentimen Global, Airlangga dan BI Buka Suara

Aditya — Thu, 15 Jan 2026 07:10:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali berada di bawah tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global pada awal tahun 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencermati secara serius pergerakan Mata Uang Garuda dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau dinamika nilai tukar rupiah yang menunjukkan tren pelemahan. Menurutnya, perkembangan tersebut akan menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan,” ujar Airlangga usai bertemu dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meski rupiah tertekan, Airlangga menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Ia menilai kinerja ekspor, posisi cadangan devisa, serta ketahanan ekonomi domestik masih berada dalam batas aman.

“Secara keseluruhan, sebetulnya fundamental ekonomi kita baik, baik dari sisi ekspor maupun terkait devisa yang relatif aman,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Bank Indonesia memandang pelemahan rupiah tidak terlepas dari meningkatnya tekanan di pasar keuangan global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menjelaskan bahwa sejumlah faktor eksternal menjadi pemicu utama melemahnya mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik global, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” ujar Erwin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Selain faktor global, Erwin juga menyoroti meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri pada awal tahun sebagai salah satu faktor yang turut memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Akibat kombinasi sentimen tersebut, rupiah tercatat melemah dan ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026). Secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 1,04 persen.

Pergerakan rupiah di pasar spot juga menunjukkan tekanan lanjutan. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (14/1/2026) siang, rupiah terpantau bergerak melemah di kisaran Rp16.863 per dolar AS, mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Meski demikian, Bank Indonesia menekankan bahwa pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya yang sama-sama terdampak sentimen global. Erwin menyebut sejumlah mata uang Asia bahkan mengalami depresiasi yang lebih dalam.

“Pelemahan rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional, antara lain won Korea yang melemah sebesar 2,46 persen dan peso Filipina sebesar 1,04 persen,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap selaras dengan fundamental ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Erwin menuturkan, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen. Upaya tersebut dilakukan baik di pasar domestik maupun internasional.

“Stabilitas rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi yang terus dilakukan Bank Indonesia,” tegasnya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh BI meliputi intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, BI juga melakukan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat bahwa koordinasi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah berharap pelaku pasar tetap mencermati fundamental ekonomi domestik yang dinilai cukup solid. Sementara itu, BI memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

QRIS Dikenakan Biaya Admin, BI Tegaskan Merchant Bisa Disanksi

Aditya — Mon, 12 Jan 2026 22:03:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin masif di Indonesia. Metode pembayaran digital ini kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk transaksi sehari-hari, mulai dari belanja di warung, pedagang kaki lima, hingga pembayaran transportasi dan layanan publik.

Namun, di tengah kemudahan tersebut, masih banyak konsumen yang mengaku kebingungan karena sebagian pedagang mengenakan biaya tambahan atau biaya admin saat pembayaran dilakukan menggunakan QRIS. Nominalnya memang relatif kecil, umumnya sekitar Rp1.000 per transaksi, tetapi praktik ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah biaya admin QRIS diperbolehkan?

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran nasional menegaskan bahwa konsumen tidak boleh dikenakan biaya tambahan apa pun saat melakukan transaksi menggunakan QRIS.

Melalui akun Instagram resminya, BI menjelaskan bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) bukanlah beban konsumen, melainkan tanggung jawab merchant atau pedagang.

“Transaksi sampai dengan Rp500 ribu khusus untuk Usaha Mikro (UMI), biaya MDR QRIS-nya adalah 0 persen,” tulis BI, dikutip Senin (12/1/2026).

Kebijakan MDR 0 persen tersebut berlaku bagi:

Warung dan pedagang kaki lima
Toko kelontong
Usaha rumahan
Pelaku UMKM mikro
Layanan rumah sakit
Transportasi umum
Tempat wisata tertentu

Artinya, tidak ada alasan bagi pedagang mikro untuk menarik biaya admin dari konsumen pada transaksi QRIS dengan nilai hingga Rp500.000.

Ini Deretan Bos Perusahaan Penyetor Pajak Terbesar RI

Angie — Wed, 12 Nov 2025 09:24:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim bahwa lembaga yang dipimpinnya menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2025, BI diperkirakan akan membayar pajak senilai Rp 2,95 triliun dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp 2,97 triliun.

Perry menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/11/2025). Ia menyebutkan, hingga akhir September 2025, realisasi pembayaran pajak BI telah mencapai Rp 1,56 triliun.

“BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar,” ujar Perry di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Untuk tahun 2026, Perry menambahkan, nilai rancangan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) ditetapkan sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut turun sekitar 23,20% dibandingkan dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 yang mencapai Rp 2,97 triliun.

Sebagai catatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2024 lalu merilis daftar 20 grup dan perusahaan pembayar pajak terbesar untuk realisasi tahun pajak 2023. Daftar tersebut didominasi oleh konglomerat besar nasional dan sejumlah perusahaan pelat merah, berikut daftarnya:

1. Grup Djarum – Robert Budi Hartono

2. Grup Adaro – Garibaldi Thohir

3. Grup Bayan Resources – Low Tuck Kwong

4. Grup Indofood – Anthoni Salim

5. Grup Sinarmas – Indra Widjaja

6. Grup Gudang Garam – Susilo Wonowidjojo

7. Grup Indika Energy – Hapsoro

8. Grup MedcoEnergi – (alm.) Ir. Arifin Panigoro

9. Grup Musim Mas – Bachtiar Karim

10. Grup Wings – Ir. Eddy William Katuari

11. Grup Trakindo – Rachmat Mulyana Hamami

12. Grup Agung Sedayu – Susanto Kusumo

13. Grup CT Corp – Chairul Tanjung

14. Grup Harum Energy – Lawrence Barki

15. Grup Triputra – Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

18. PT Pupuk Indonesia (Persero)

19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dengan kontribusi pajak yang besar, posisi Bank Indonesia menambah daftar institusi strategis yang berperan penting dalam penerimaan negara.

BI Luncurkan QRIS untuk 5 Moda Transportasi di Jabodetabek

Agung Nugroho — Thu, 30 Oct 2025 22:25:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan QRIS Tap In & Out untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hari ini, Kamis (30/10/2025).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala DK OJK Mahendra Siregar bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Lima moda transportasi tersebut di antaranya KAI Commuter Line, TransJakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan MRT Jakarta.

“Kita akan melakukan peluncuran QRIS Tap In & Out di lima moda transportasi Jakarta,” kata Perry.

QRIS Tap merupakan inovasi dalam sistem pembayaran digital yang diluncurkan BI pada Maret lalu. Dengan QRIS TAP, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran.

Perry dalam Perayaannya saat peluncuran Maret lalu mengatakan manfaat QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC) ini akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat.

Pada Maret lalu, QRIS Tap baru bisa digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM di antaranyaStasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

BI kemudian memperluas penerapan Qris Tap pada lima moda transportasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Perry mengatakan ia mulai melakukan uji coba QRIS antar negara dengan Korea Selatan (Korsel). Korsel menambah deretan negara yang telah terlebih dulu bisa menggunakan QRIS.

Perry mengatakan ke depan QRIS lintas batas akan mencakup negara lainnya, seperti India dan Arab Saudi.

” Crossborder Internasional QR kita sudah sanggupkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita sudah sanggupkan dengan Jepang, Sudah kemudian sanggupkan dengan China. Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan,” kata Perry.

KPK Geledah BI Terkait Kasus Korupsi Dana CSR

Angie — Tue, 17 Dec 2024 05:49:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Bank Indonesia (BI) termasuk ruang kerja Gubernur BI terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility( CSR), Senin (15/12/2024) malam.

“Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (16/12/2024).

Sebelumnya pada September lalu KPK mengungkap dugaan penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Bersama Bank Indonesia, Pemkot Semarang Terus Komitmen Tekan Laju Inflasi

Harfa Gandhi — Wed, 12 Apr 2023 12:02:25 +0000

Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjelang Hari Raya Idul Fitri, Selasa (11/4/2023). (Foto:Dok. HUMAS KOTA SEMARANG)

SEMARANG, Eranasional.com – Pemerintah Kota Semarang, Selasa (11/4/2023) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, jajarannya telah menggelar “Pak Rahman” (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sejak beberapa waktu lalu di berbagai kecamatan. Hal ini selaras dengan salah satu program yang ada di GNPIP 2023.

“Matur nuwun, ini menjadi sebuah sistem. Jadi di 16 kecamatan Pemerintah Kota Semarang menjadi dirigen. Kami mengundang Bulog, distributor daging, BUMP atau Badan Usaha Milik Petani (untuk berpartisipasi dalam Pak Rahman). Kami termasuk juga dengan PD CMJT, BUMD-nya Provinsi Jawa Tengah. Mereka senang tidak harus menjual ke mana-mana tinggal datang (jualan) ke Pak Rahman di kecamatan-kecamatan, selesai,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Menurut wali kota perempuan pertama di ibu kota Jawa Tengah tersebut, meski baru resmi berdiri selama dua bulan, BUMP Kota Semarang sudah tancap gas dan berkontribusi besar dalam menyukseskan gelaran Pak Rahman.

BUMP Kota Semarang juga telah melakukan kerja sama dengan gapoktan-gapoktan dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk menyuplai hasil pertanian.

“Per minggu lalu BUMP kami sudah mendistribusikan 24 ton beras. Kami bekerja sama dengan gapoktan Kendal itu untuk ayam dan telur, Grobogan dan Demak itu beras dan bawang merah, dengan Kabupaten Semarang itu sayur-sayuran,” imbuh Mbak Ita.

Selain menggelar rangkaian Pak Rahman di 16 kecamatan, Pemerintah Kota Semarang juga akan menggelar pasar murah di RSUD KRMT Wongsonegoro, Dinas Kesehatan, Balaikota Semarang, dan kantor Kecamatan Tugu.

Mbak Ita berkomitmen untuk terus menggelar pasar murah selama masih ada permintaan dari masyarakat. Pihaknya optimis sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BI melalui GNPIP 2023 dapat menekan laju inflasi dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

“Nanti tanggal 14 April ini Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang akan menggelar pasar murah di alun-alun. Kami akan instruksikan ASN dan masyarakat untuk belanja di situ. Kami akan support. Alhamdulillah ya harga-harga bisa terkendali,” kata Mbak Ita.

Tujuh program unggulan GNPIP 2023 sendiri terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. **

Presiden Jokowi Tunjuk Perry Warjiyo sebagai Calon Gubernur BI

Harfa Gandhi — Fri, 24 Feb 2023 03:28:34 +0000

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Menara Pandang, kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/02/2023) siang. (Foto: Biro Setpres RI)

KALIMANTAN TIMUR, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa ia telah menunjuk Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan bersama para manajer proyek muda pembangunan masyarakat IKN di lokasi pembangunan Istana Kepresidenan, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Kamis (23/02/2023).

“Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR RI, Bapak Perry Warjiyo,” ucapnya.

Menurut Presiden, terdapat sejumlah alasan mengapa dirinya memilih Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur BI. Salah satunya adalah kondisi situasi global yang tidak pasti.

“Jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil resiko. Fiskal, moneter itu menjadi sangat-sangat penting,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden menyebut Perry Warjiyo sebagai orang yang tepat untuk menempati posisi calon Gubernur BI. Presiden menilai Perry Warjiyo memiliki pengalaman yang akan mendukung jabatannya sebagai Gubernur BI.

“Kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi, jelas,” ujarnya.

BI Terbitkan Aturan Baru Rupiah Untuk Kegiatan Internasional

Iman Riyanto — Thu, 12 May 2022 01:14:47 +0000

Ilustrasi Uang Rupiah

Eranasional.com – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional. Ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 April 2022.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek penggunaan rupiah pada kegiatan internasional dan mendukung perkembangan perekonomian.

“Dampak dari kebijakan pengaturan penggunaan rupiah tersebut diharapkan mampu mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan mendorong perbaikan struktur ekonomi domestik,” disebutkan dalam aturan.

Dalam aturan ini ditegaskan, prinsip utama penggunaan rupiah pada kegiatan internasional adalah penggunaan rupiah hanya dapat dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dalam hal digunakan di luar wilayah NKRI, penggunaannya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang memberikan dampak dan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia.

Adapun ruang lingkup penggunaan rupiah pada kegiatan internasional meliputi penggunaan rupiah di luar wilayah NKRI dan penggunaan rupiah oleh bukan penduduk di dalam wilayah NKRI.

“Penggunaan rupiah di luar wilayah NKRI mencakup penggunaanya dalam bentuk fisik, rekening (account based), dan instrumen keuangan digital (digital based). Penggunaan rupiah di luar wilayah NKRI mencakup penggunaanya dalam kuotasi, transaksi keuangan, dan setelmen transaksi keuangan,” ditegaskan dalam aturan.

Dalam aturan juga ditegaskan bahwa penggunaan rupiah oleh bukan penduduk di dalam wilayah NKRI harus didukung underlying kegiatan perekonomian.

“Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional,” ditegaskan di bagian akhir aturan.

Ketentuan ini menjadi dasar dari beberapa ketentuan kebijakan moneter terkait penggunaaan rupiah di luar wilayah NKRI dan/atau di dalam wilayah NKRI yang telah diterbitkan oleh BI sejak 2001, yaitu:
1. PBI 3/3/PBI 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan PBI No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Asing;

2. PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;

3. PBI No. 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan PBI No. 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank; dan

4. PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward.