Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekalongan dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan agar mampu menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi para penerima manfaat program MBG.

Kepala KPPG Semarang, Hadiriajaya, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah penting dalam menjamin profesionalitas para penjamah makanan di lapangan. Mereka memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi peserta program MBG.

“Tujuannya agar mereka lebih paham dalam menyediakan makanan yang bergizi, aman dikonsumsi, dan layak diterima oleh penerima manfaat,” terang Hadiriajaya.

Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya membahas aspek teknis pengolahan makanan, tetapi juga mencakup seluruh rantai penyediaan pangan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke titik sasaran.

“Melalui Bimtek ini, kami ingin meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi agar tidak terjadi kasus makanan basi atau rusak,” lanjutnya.

Hadiriajaya menjelaskan, kegiatan serupa dilaksanakan serentak di 36 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung program Zero Cash dari Badan Pangan Nasional dan berkontribusi pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

Melalui kegiatan ini, ia berharap, para penjamah makanan semakin memahami pentingnya menjaga mutu dan higienitas dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

“Sehingga, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga menjadi contoh praktik penyediaan pangan yang aman dan berkelanjutan di Kota Pekalongan,”ungkapnya.

Sementara itu, Ahli Gizi Puskesmas Bendan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Selvi Asihana, menuturkan bahwa salah satu fokus utama dalam pelatihan ini adalah menjaga kebersihan dan alur higienis dapur.

“Dapur yang sehat bukan hanya bersih, tapi juga memiliki alur kerja higienis, mulai dari penyimpanan bahan, pengolahan, hingga pemorsian makanan,” ujarnya.

Menurutnya, waktu distribusi makanan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar makanan tetap layak dikonsumsi.

“Idealnya, dari dapur ke tempat saji tidak boleh lebih dari dua jam agar kualitas tetap terjaga,” jelasnya.

Selvi menegaskan bahwa, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan serta sekolah penerima manfaat MBG. Tujuannya adalah memastikan seluruh standar keamanan dan kebersihan pangan terus diterapkan dengan baik.

“Alhamdulillah sejauh ini di Kota Pekalongan belum ada kasus keracunan, tapi pembinaan terus kami lakukan agar kualitas tetap terjaga,” pungkasnya. (em-aha)

Acara yang digelar oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ Minbang) berkolaborasi dengan BKPSDM bertempat di ruang Jlamprang, Kantor Sekretariat Daerah setempat, Kamis (26/6/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh para ASN yang berpotensi atau sedang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk membekali para ASN agar mampu menjalankan peran mereka secara profesional, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan administrasi pembangunan.

“ASN yang menjadi KPA harus memiliki kemampuan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memonitor kegiatan pembangunan, baik yang bersifat infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Ia berharap, dengan adanya pemahaman yang tepat, proses administrasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat, tepat waktu, terarah, dan terukur.

Menurutnya, karena ASN berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mereka memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan kerja dan bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

“Ini memudahkan mereka menjadi pengawas yang lebih peka terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan. Semoga pembangunan di Kota Pekalongan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Slamet menerangkan pentingnya pemenuhan regulasi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat kompetensi tipe C. Adapun untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bisa bertindak sebagai PPKP dengan dua ketentuan penting.

“Syaratnya adalah memiliki pengetahuan tentang PBJ dan memiliki pengalaman sebagai pejabat pembuat komitmen. Meskipun dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2019 tidak mewajibkan KPA memiliki sertifikat, ada hirarki pemenuhan kompetensi yang bisa dilakukan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa bentuk pemenuhan pengetahuan PBJ tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, antara lain sertifikat kompetensi PBJ yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan. Jika belum memiliki, bisa dengan sertifikat PBJ level 1 (dasar) dari LKPP.

Bila tidak ada, dapat menggunakan sertifikat Bimtek PBJ yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan PBJ resmi. Jika semua belum dimiliki, maka bukti kehadiran bimtek seperti saat ini juga dapat menjadi dasar awal pembekalan.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi pejabat, seiring dengan banyaknya pejabat senior yang telah pensiun.

“Kita tahu banyak pejabat yang sudah pensiun, jadi bimtek ini menjadi ajang pembekalan bagi calon pejabat struktural yang berpotensi promosi menjadi Kabid atau KPA. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap mengikuti uji kompetensi baik untuk level dasar maupun tipe C,” pungkasnya. (em-aha)

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Howard Johnson (Hojo) Kota Pekalongan tersebut diikuti bagi 60 pelaku industri rumah tangga.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin mendorong kepada para pelaku usaha untuk melakukan proses pengolahan sesuai dengan aturan yang ada, memenuhi persyaratan terutama hygine dan sanitasi.

Diharapkan para pelaku usaha terus mengupayakan untuk melakukan pengembangan melalui teknologi pangan, dan juga dapat menghasilkan produk dengan menerapkan prinsip Keamanan Pangan.

“Asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi hal penting, sebab hal tersebut akan mempengaruhi pola berpikir, pola kesehatan masyarakat, dan sebagainya,” kata Salahudin, Selasa, 28 Mei 2024.

Selain dari segi keamanan, lanjut dia, kehalalan juga perlu diperhatikan, supaya fisik dan jiwa, serta pikiran tetap bagus, bergerak ke arah positif, dan terhindar dari kandungan yang berbahaya.

“Semoga dengan pertemuan ini, seluruh pelaku usaha dapat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan dan menerapkan CPPOB-IRTP sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto mengatakan, dalam kegiatan ini peserta mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan perundangan mengenai CPPOB-IRT serta cara mengisi form penilaian mandiri CPPOB-IRT untuk menilai usahanya sendiri secara mandiri.

“Untuk mewujudkan keamanan pangan, kami telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui bimtek ini. Bahkan, saat mereka mengajukan izin usaha di DPMPTSP juga tertera komitmen dan melampirkan sertifikat keamanan pangan,”

“Bahwa, mereka pernah mengikuti bimtek keamanan pangan, dan sebagainya. Jika tidak, pelaku usaha yang bersangkutan jika nantinya memperpanjang izin maka usahanya akan dikenai sanksi,” ungkapnya.

Ditambahkan Kabid SDK Farmalkes Dinkes Kota Pekalongan, Mei Lestariningrum, bahwa cara penilaiannya, tim penilai dari Dinkes memberikan form kepada para pelaku usaha pangan ini untuk bisa dijawab.

Dimana dalam form itu berisikan sejumlah pertanyaan terkait cara pengolahan pangan yang baik. Diantaranya tempat dan alat yang digunakan, cara pengolahan produk usahanya, sanitasi, dan sebagainya.

Nantinya, peserta akan mendapatkan Sertifikat sebagai persyaratan pemenuhan komitmen keamanan pangan.

“Apapun hasilnya nanti dari Dinkes akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan tersebut. Bimtek ini sebagai assessment apakah para pelaku usaha ini sudah paham dan mempraktekkan CPPOB melalui penilaian mandiri tadi,” pungkasnya. (em-aha)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Inspektorat Kabupaten Barito Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) penilaian mandiri maturitas SPIP dan pembinaan pengelolaan manajemen risiko tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Kamis (30/03/2023) di Ruang Rapat Bupati Barito Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Barito Timur.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutannya yang dibacakan oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan atas perhatian yang diberikan sehingga dapat hadir pada acara bimtek ini.

Dijelaskan Bupati Bartim, kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah (SPIP) dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, tentang Peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Diungkapkan Bupati Ampera, penilaian mandiri maturitas SPIP dan pembinaan pengelolaan manajemen risiko tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern.

Maturitas penyelenggaraan SPIP, ujar Bupati, adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, serta mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain dan pejabat.

Bupati Barito Timur berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan nilai maturitas SPIP tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Ia juga mengajak seluruh peserta kegiatan untuk aktif berpartisipasi dalam pembinaan pengelolaan manajemen risiko, sehingga dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Timur.

Orang Nomor Satu di Bartim ini pun berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, serta membantu mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya menyelenggarakan Kegiatan bimtek yang dihadiri oleh seluruh perwakilan perangkat daerah ini dibuka secara resmi oleh Plt Sekretaris Diskominfo Kota Palangka Raya, Noormalasari yang mewakili Wali Kota Palangka Raya. Adapun tema yang diusung dalam bimtek ini adalah “Satu Data untuk Mewujudkan Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk semua”.

Dalam sambutannya Noormalasari mengatakan, pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

“Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan bimtek Statistik Sektoral di Kota Palangka Raya, sehingga proses berbagi data untuk pembangunan yang sudah berjalan saat ini dapat dilakukan lebih efisien dari sebelumnya,” ujar Noormalasari.

Dikatakannya, kegiatan bimtek ini sebagai momentum yang tepat untuk terus melakukan pengelolaan data sektoral yang berkesinambungan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Noormalasari berharap dari kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran perangkat daerah untuk meminta rekomendasi statistik pada setiap kegiatan pengumpulan data.

Kemudian akan memberikan kesadaran kepada perangkat daerah agar melaporkan metadata sebagai laporan dari hasil kegiatan pengumpulan data yang dilakukan.

“Melalui kegiatan ini, perangkat daerah bertanggung jawab untuk penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memahami peran dan fungsi institusi masing-masing dalam mendukung Satu Data Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya yaitu Amos Adam Residul selaku Kepala BPS Kota Palangka Raya dan Lydia Putri selaku Statistisi. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengadakan Bimbingan teknis (Bimtek) di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (24/1/2023).

Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

Termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan khususnya dalam mempersiapkan dokumen pemilihan serta kewajiban perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baik untuk paket pekerjaan pengadaan langsung maupun paket tender atau seleksi.

Wali Kota Palangka Raya dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Amandus Frenaldy mengharapkan agar pelatihan seperti ini diperbanyak dan terus diagendakan oleh perangkat daerah terkait untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pejabat pengadaan barang/asa karena sangat penting sekali.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintahan.

Pertama, terbatasnya pengetahuan pejabat membuat komitmen tentang proses pengadaan barang/jasa khususnya perencanaan dan persiapan pemilihan.

Kedua, kesalahan dalam proses perencanaan barang dan jasa khususnya dalam menentukan jadwal pesanan barang/jasa belum memperhatikan waktu pemanfaatan barang dan jasa.

Ketiga, pejabat pengadaan belum memahami harga perkiraan sendiri.

“Oleh karena ittu melalui pelaksanaan kegiatan ini saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan dapat menambah pengetahuan peserta sehingga proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat selesai tepat waktu sesuai dengan indikator kinerja utama pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan,” papar Amandus.

Dalam kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber Agus Arif Rakhman sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI dan Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP RI.

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) menggelar kegiatan  Bimbingan Teknis Pemotongan Hewan Kurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) bagi masyarakat Kota Pekalongan di Aula Dinperpa setempat, Jumat (11/3/2022).

Kegiatan dilakukan untuk membekali masyarakat mengenai penanganan hewan kurban.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan Ilena Palupi mengatakan, bahwa hari ini pihaknya menyelenggarakan pelatihan hewan kurban bagi masyarakat atas aspirasi atau inisiasi dari DPRD Kota Pekalongan.

“Kami memfasilitasi tempat dan narasumber terkait penanganan hewan kurban yang asuh dan kesejahteraan hewan kurban,” terang Ilena.

Tak hanya takmir masjid dan musala yang dilatih, para warga juga dibekali pengetahuan cara memilih hewan kurban, penyembelihan dan pemotongan yang asuh.

“Tahun ini ada dua kelurahan yang menjadi sasaran pelatihan. Hari ini ada 40 peserta dari Kelurahan Pasirkratonkramat,” katanya.

“Selanjutnya nanti dari Kelurahan Kuripan Yosorejo. Narasumber pelatihan ini ada dari dokter hewan dan Kementerian Agama terkait tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam,” lanjutnya.

“Saya harap para peserta semakin bertambah ilmunya sehingga nanti pada 9 Juli bisa mulai mempraktikkan cara memilih hewan kurban yang sehat, penyembelihan yang sesuai syariat, kebersihan lingkungan dan personalnya saat kurban, serta pembagian daging bersih dan sehat,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang peserta, Abdul Kholik menyambut baik kegiatan pelatihan ini.

“Ini positif sekali, semoga nanti saat kurban dapat kami praktikkan di lingkungan kami. Ini kali pertama ikut pelatihan dan ternyata pesertanya juga ada dari berbagai kalangan, ada ibu-ibu pula,“ kata Abdul, warga Pasirkratonkramat yang acapkali menjadi panitia kurban di Masjid Kramatsari. (*)

PALANGKA RAYA – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan profil kelurahan berbasis website, Selasa (5/10/2021). Bimtek ini diikuti oleh seluruh kelurahan di Kecamatan Pahandut.

Dalam sambutannya Kepala DPPKBP3APM Palangka Raya, Sahdin Hasan meminta agar peserta Bimtek bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga nantinya terpenuhi sistem administrasi dan sistem informasi yang bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi kelurahan di wilayah tugasnya.

Saat ini kelurahan wajib memiliki website. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan peraturan agar semua kelurahan wajib mengembangkan sistem teknologi komunikasi dan informasi nasional dibidang profil kelurahan.

Pedoman penyusunan dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Permendagri ini merupakan amanat UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 26 Tahun 2007 tentang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menurut Sahdin, dengan adanya website kelurahan, maka publik bisa mengakses informasi apa saja yang ada di kelurahan, misalnya data penduduk, status penduduk, pekerjaan, dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Dalam Bimtek ini seluruh peserta langsung diajari cara pengaplikasian website. Meski harus pelan-pelan belajar, namun nantinya semua aparatur kelurahan wajib bisa mengoperasionalkan webiste.