Ia mengusulkan agar pembelian elpiji melon tersebut dilakukan melalui sistem verifikasi biometrik, seperti penggunaan sidik jari hingga pemindaian retina mata.

Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran subsidi dan memastikan bantuan jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak.

“Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, penyaluran subsidi elpiji selama ini tidak cukup jika hanya mengandalkan data administratif yang dimiliki oleh pemerintah saja.

Ia menekankan pentingnya sistem verifikasi berlapis di lapangan agar proses distribusi energi bersubsidi ini tidak terus-menerus mengalami kendala teknis.

“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” jelas Ketua DPD PDI Jatim ini.

Said mengungkap data Banggar yang menunjukkan jumlah penerima subsidi elpiji sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran yang disediakan.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi biometrik diharapkan mampu membuat penyaluran subsidi gas melon menjadi jauh lebih efisien dan akuntabel ke depannya.

Langkah ini diambil untuk menekan maraknya penyalahgunaan nomor seluler dalam berbagai kejahatan digital, seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana siber lainnya yang kerap memanfaatkan identitas anonim.

Registrasi biometrik mewajibkan pelanggan menggunakan data kependudukan resmi yang dipadukan dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam proses aktivasi kartu SIM. Pemerintah menilai metode ini mampu meningkatkan akurasi identitas pelanggan secara signifikan dibanding sistem registrasi sebelumnya.

Penerapan kebijakan ini dimulai pada 1 Januari 2026 dalam masa transisi. Pada tahap awal tersebut, pelanggan baru masih diberikan pilihan untuk melakukan registrasi menggunakan metode lama atau metode biometrik.

Namun, mulai 1 Juli 2026, seluruh proses registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan sistem biometrik, tanpa pengecualian.

Aturan ini berlaku untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Kartu perdana yang dijual oleh operator seluler harus berada dalam kondisi tidak aktif hingga proses registrasi dinyatakan valid oleh sistem.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan layanan telekomunikasi hanya digunakan oleh pelanggan dengan identitas yang sah.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan secara akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah,” ujar Meutya dalam pernyataan resminya, Januari 2026.

]]> https://eranasional.com/97106/registrasi-sim-berbasis-biometrik-resmi-berlaku-pemerintah-rilis-aturan-baru/feed 0 Aditya