Dalam sambutannya, Bupati yang akrab dengan sapaan Gus Fawait ini meminta birokrasi tetap solid dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Selain itu, ia menekankan bahwa situasi kondusif merupakan modal utama untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Jember.

“Jember tetap kondusif sejak awal kepemimpinan kami. Oleh karena itu, semua sekda sebelumnya juga ikut menjaga stabilitas pemerintahan,” ujar Muhammad Fawait.

Gus Fawait juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember yang telah menembus angka Rp1 triliun. Meskipun demikian, ia meminta seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan perolehan tersebut melalui inovasi dan kerja keras.

Selanjutnya, Gus Fawait mengingatkan para kepala OPD dan camat agar memahami detail penyusunan anggaran secara mendalam. Sebab, ia tidak ingin para pimpinan hanya membebankan proses administratif tersebut kepada staf atau bawahan saja.

“Percepatan pembangunan sangat penting. Namun, proses perencanaannya wajib teliti dan harus sesuai dengan aturan agar tidak muncul persoalan hukum,” tegasnya.

Bahkan, Gus Fawait mendorong Pemkab Jember untuk aktif mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut mencakup pengentasan sampah hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di setiap wilayah.

Terkait isu sosial, Gus Fawait menyoroti hasil verifikasi data kemiskinan yang menemukan puluhan ribu warga meninggal namun belum memiliki akta kematian. Masalah data ini mengakibatkan penyaluran bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran.

“Camat harus aktif memperbarui data kependudukan. Jadi, penyaluran program bantuan pemerintah benar-benar akurat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Gus Fawait.

Terakhir, pelantikan Achmad Imam Fauzi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi birokrasi di internal Pemkab Jember. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.

BANDUNG, Eranasional.com – Dalam sambutannya, Yana berharap, para ASN yang dilantik mampu memberikan kinerja terbaik serta selalu beradaptasi dengan tantangan serta kebutuhan zaman. “Selamat untuk ASN yang dilantik. Jangan lupa, tugas ASN sangatlah berat. Teruslah belajar dan beradaptasi menghadapi tantangan pekerjaan,” ucap Yana.

Ia juga berharap, para ASN dapat menjalankan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, dan abdi masyarakat.

Untuk itu, Yana meminta para ASN yang dilantik dapat meningkatkan kedisiplinan budaya kerja untuk mewujudkan terciptanya reformasi birokrasi dan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Jaga nama pribadi dan instansi tempat saudara bekerja. Saudara sudah bersumpah untuk memberikan kinerja terbaik,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan memaparkan, dari 87 ASN yang baru dilantik, 22 orang di antaranya menduduki jabatan fungsional.

Sama seperti Yana, Adi berharap para ASN yang dilantik dapat meningkatkan kinerja dan menorehkan prestasi di masa yang akan datang.

“Harap diingat oleh saudara-saudara, kami berharap ada banyak prestasi di masa yang akan datang,” tutur Adi.

BANDUNG, Eranasional.com – Dalam kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini Sekda Setiawan menuturkan bahwa capaian reformasi birokrasi Provinsi Jabar dibangun melalui serangkaian proses terencana dan terukur, konsep jelas serta tepat dalam menentukan dan mengintervensi faktor pengungkit utama.

“Ada dua hal yang menjadi backbone, yaitu meritokrasi kita pertahankan dan satunya lagi adalah digitalisasi. Ini yang menjadi pengungkit utama kita,” papar Setiawan.

“Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keharusan dan beruntungnya Jawa Barat kompak bahwa sistem meritokrasi kita bina dan urus dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, melalui Sistem Merit, Jabar mampu mengelompokkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas melalui kinerjanya, juga ASN yang memiliki potensi kurang baik untuk dibina sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.

Pada forum tersebut diberikan pula beberapa penghargaan pada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang berprestasi sebagai berikut:

A. Penghargaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota 

1. Kabupaten Sumedang (Predikat “BB”)
2. Kota Sukabumi (Predikat “BB”)
3. Kota Bogor (Predikat “BB”)
4. Kabupaten Ciamis (Predikat “B”)

Penghargaan SAKIP
Kota Bandung (Kategori “A”)

B. Penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Best Improvement Dinas Pendidikan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Nilai Tertinggi dari Tahun Sebelumnya (2022)

5 Terbaik Implementasi Reformasi Birokrasi:
1. DPMPTSP Provinsi Jabar (Predikat “A”)
2. BKD Provinsi Jabar  (Predikat “A”)
3. Diskominfo Provinsi Jabar (Predikat “A”)
4. Bapenda dan Bappeda (Predikat “BB”)
5. Dinas Kesehatan (Predikat “BB”)

C. Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berdih dan Melayani (WBBM)

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas: 
1. BKD Provinsi Jabar
2. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jabar

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang diajukan Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan telah dievaluasi oleh TPN Tahun 2022 
1. RSUD Al Ihsan menuju predikat WBBM
2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta menuju predikat WBK
3. UPTD Laboratorium Kesehatan menuju predikat WBK
4. SMK Negeri 1 Kota Bandung menuju predikat WBK

Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jabar dengan Raihan “Zona Hijau”: 

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Cianjur
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah Provinsi Jabar:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Jakarta- Birokrasi merupakan ujung tombak dari pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak perubahan telah dilakukan dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Mulai dari peraturan perundang-undangan sampai pada upaya perubahan kultur dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Salah satu bagian dari manajemen SDM adalah sistem merit.

Sistem merit atau meritokrasi adalah manajemen talenta atau ajang pencarian bakat yang menekankan pada kemampuan seorang ASN untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa instansinya telah melaksanakan penerapan sistem merit pada tahun-tahun terakhir ini dengan indeks skor yang meyakinkan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Dengan sistem ini, jabatan-jabatan penting dan strategis dapat diduduki oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di bidangnya, bukan semata mengandalkan pada jenjang karir prosedural yang selama ini berlaku. Sistem ini mendorong ASN untuk melakukan peningkatan kualitas diri jika ingin karirnya meningkat.

“Tahun 2019 Kemenkumham telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit sehingga Kemenkumham mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 336.5 dan indeks 0.82 yang diberikan Komisi ASN,” jelas Andap dalam keterangan rilis kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (6/7/2021)

Sejak terbitnya PERMENPANRB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memerintahkan jajarannya untuk secara aktif melakukan talent spotting atau pencarian bakat, kualifikasi, kompetensi dalam mengisi berbagai jabatan yang ada. Tujuannya adalah penempatan seseorang yang tepat pada posisi yang tepat.

Penentuan manajemen talenta tidak sembarang dilakukan. Kemenkumham telah melakukan langkah-langkah penyelenggaraan manajemen talenta untuk pemenuhan aspek yang disyaratkan Komisi ASN, di antaranya penyusunan kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM serta standar kompetensi jabatan ASN Kemenkumham.

Lanjut kata Sekjen Andap, seluruh sistem manajemen talenta yang kami selanggarakan sebelumnya diajukan dan dimintakan persetujuan KASN.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan jaminan adanya keterbukaan dalam sistem pencarian bakat,” paparnya.

Kemenkumham tidak sendiri dalam menerapkan manajemen talenta demi tercpainya meritokrasi ini. Seluruh perangkat peraturan dikoordinasikan dengan instansi stakeholders seperti KASN, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan kebijakan manajemen talenta di Kemenkumham,” beber Andap.

Kemenkumham sendiri telah membangun aplikasi kompetensi.kemenkumham.go.id yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Aplikasi ini menjadi database standar kompetensi jabatan PNS Kemenkumham.

Tahun ini, Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang manajemen karier PNS Kemenkumham. Selain itu, telah dilakukan pembentukan jabatan fungsional sampai jenjang ahli utama sehingga peralihan dari jabatan struktural ke depan berjalan lancar dan dinamis.

“Ini komitmen Kemenkumham untuk manajemen ASN berdasarkan kompetensi, tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecacatan,” tegas Andap.

Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto mengapresiasi penyelenggaraan manajemen ASN yang dilakukan oleh Kemenkumham secara transparan. Agus berharap manajemen talenta di Kemenkumham dilaksanakan secara konsisten dan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga lain.

“Kemenkumham menjadi pionir bagi kementerian dan lembaga lain dalam pelaksanaan sistem merit melalui manajemen talenta,” tukas Agus