Wakil Ketua BK DPRD Depok, Turiman, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan internal hanya menemukan adanya pelanggaran etik, bukan tindak jual-beli proyek.

“Dari hasil sidang dan pengumpulan bukti, kami sepakat bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jenis sanksinya akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” ujar Turiman di Gedung DPRD Depok, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya, tidak ditemukan adanya transaksi, kompensasi, maupun fee yang mengarah pada praktik jual-beli proyek.

“Yang kami temukan hanyalah bentuk kerja sama usaha yang ternyata melanggar etika sebagai anggota DPRD,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Turiman juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait istilah pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi dewan. Ia menegaskan, pokir bukan merupakan proyek pribadi anggota dewan.

“Anggota DPRD hanya berperan mengusulkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak eksekutif,” jelasnya.

Mengenai sanksi, Turiman menyebut ada tiga kategori yang berlaku ringan, sedang, dan berat. Namun, ia belum dapat memastikan sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada TR.

“Keputusan sudah ada, tinggal diumumkan secara resmi setelah koordinasi dengan pimpinan DPRD,” pungkasnya.

Depok – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok  mengadakan kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak (WP).

“Kami kembali menerapkan keringanan bagi warga yang membayar PBB-P2 berupa penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari sampai 30 Juni 2021,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza, Rabu (31/3/2021).

Dia menuturkan, sanksi administrasi yang dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang dikenakan 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen. Penghapusan sanksi untuk tunggakan sampai dengan tahun 2020.

Dia menambahkan, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020. Yaitu tentang Fasilitas Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.

“Keringanan diberikan secara langsung saat pembayaran tanpa permohonan,” Ucapnya.

Untuk itu dia mengimbau masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran pajak melalui beberapa mitra yang telah ditunjuk. Yaitu Bank Jabar Banten (BJB), BTN, BSM, BNI, CIMB Niaga, OCBC NISP, Kantor Pos, Alfamart, Indomart, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Link aja, dan Go pay.

“Mari manfaatkan fasilitas ini dengan segera melunasi pajak anda,” Pungkasnya. (red/ip)