Penutupan jalan ini dilakukan karena Aliansi Anak Adat Ranteballa menilai PT. Masmindo belum memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025 lalu.

“Aksi kita ini menuntut PT. Masmindo untuk mentaati kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni lalu,” kata penanggungjawab aksi yang juga selaku Pemangku Adat Parengnge Sikapa-Ranteballa, Wartawan Pasande.

Di dalam kesepakatan itu, lanjut Wartawan Pasande, ada dua kesepakatan yang dibangun yakni, terkait pembayaran lahan warga dan perekrutan tenaga kerja.

“Banyak tanah yang sudah dilakukan pembayaran kompensasi oleh PT. Masmindo, itu diduga kuat palsu. Tidak berdasar data kepemilikan tanah tahun 1995-1996,” katanya.

Selain itu, kata Wartawan Pasande, pihak perusahaan selama ini tidak mengakomodir para pemuda masyarakat adat dalam perekrutan tenaga kerja.

“Banyak anak-anak muda di sini yang tidak diberdayakan oleh perusahaan. Padahal mereka ini adalah benar-benar warga lokal, tapi yang diberdayakan malah orang dari luar,” jelasnya.

Aliansi Anak Adat Ranteballa, lanjutnya, juga menuntut kepada perusahaan untuk memecat karyawan yang dinilai menjadi mafia tenaga kerja di PT. Masmindo.

“Coba diperiksa datanya, kebanyakan yang direkrut hanya bermodal surat keterangan domisili dan banyak yang bukan merupakan turunan dari Desa Ranteballa,” sebutnya.

Sekira 1 jam aksi menutup jalan, akhirnya pihak PT. Masmindo mendatangi para pendemo dan siap melakukan negosiasi dengan massa aksi.

Di hadapan massa aksi, pihak PT. Masmindo mengatakan terkait aksi hari ini, pihaknya menyebut ada komunikasi yang terputus dan berjanji menyelesaikan persoalan ini.

“Kami siap menerima para perwakilan dari Aliansi Anak Adat Ranteballa, untuk mendiskusikan detail dari apa yang akan kita sepakati,” kata CDA Manager PT. Masmindo, Deamone Yusuf.

Usai pertemuan yang digelar sekira 2 jam, akhirnya PT. Masmindo dengan perwakilan Aliansi Anak Adat Ranteballa menemukan kesepakatan.

“Kita tadi telah bertemu dan telah menemui kesepakatan dengan pihak PT. Masmindo, tinggal realisasinya yang kita tunggu,” kata salah satu perwakilan Anak Adat Ranteballa, Putra Rante.

Putra menyebut, pihaknya akan sabar menunggu realisasi kesepakatan yang telah dibangun dengan PT. Masmindo.

“Tapi catatannya, kita tidak mau lagi seperti beberapa waktu lalu di mana realsisasi yang kita tunggu tidak kunjung terlaksana. Kami sabar, tapi kalau ternyata kesepakatan itu dilanggar, maka kami akan betul-betul akan menutup jalan ini secara permanen,” tegasnya.

Akibat aksi yang dimulai sekira pukul 13.00 Wita ini, sejumlah kendaraan yang akan masuk maupun akan keluar dari PT. Masmindo, itu tertahan.

Sejumlah karyawan PT. Masmindo yang akan berangkat bekerja maupun yang ingin pulang, juga tidak diperbolehkan masuk ke area tambang PT. Masmindo.

Pagar yang memalang jalan akhirnya dibuka sekira pukul 18.00 Wita, seusai kedua belah pihak menemui kesepakatan.

Aksi yang berlangsung damai ini, turut mendapat pengamanan dari pihak aparat Koramil Belopa dan Polres Luwu. []

Humas PT SMA, Zulfi Arifandi menegaskan bahwa tuduhan pemblokiran seperti yang dituduhkan PT KBPC tidak benar. Katanya yang benar adalah PT SMA bersama dengan Koperasi milik masyarakat Koperasi Bungo Bangkit Mandiri (BBM) sedang ada kegiatan di dalam wilayah perusahaannya sendiri.

“Itu lahan adalah asetnya PT Surya Mas Abadi. Kegiatan yang sedang kami lakukan yaitu revitalisasi jalan, pembangunan pos terpadu, dan infrastruktur penunjang kegiatan penambangan lainnya,” kata Zulfi kepada wartawan, Jumat, 29 Desember 2023.

Menurut Zulfi, revitalisasi jalan tersebut penting dilakukan karena akan ada penambangan yang dilakukan IUP PT Marga Bara Tambang (MBT).

“Jadi, PT SMA sebagai pemilik jalan harus menyiapkan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penambangan PT MBT yang merupakan pengguna asset milik kami,” jelasnya.

Zulfi mengungkapkan kenapa pembangunan jalan dilakukan dari luar, karena pengerjaan revitalisasi jalan dan infrastruktur lainnya dihalang-halangi oleh sekelompok orang dan tidak diperkenankan melintas ke dalam wilayah IUP, maka dari itu dilakukan pembangunan dari depan.

Zulfi menegaskan, jalan sepanjang 31 kilometer itu yang direvitalisasi tersebut adalah milik PT SMA.

Adapun pengerjaan revitalisasi jalan dan pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan sekarang bekerja sama dengan Koperasi BBM.

“Di mana koperasi itu merupakan himpunan dari masyarakat Muara Bungo yang tergabung dari tujuh desa yang diberdayakan sebagai karyawan perusahaan SMA,” tuturnya.

Dia pun mempersilakan jika ada pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan revitalisasi jalan tersebut untuk melakukan gugatan, bukan upaya penguasaan paksa.

“Ini jalan milik kami, aset kami, kamipun disaat berkegiatan nanti hanya melintas tdk menghalangi siapapun untuk melewati jalan kami,kok kami dilarang melakukan aktivitas di didalamnya? Apalagi kami memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi salah kami di mana?tolong hindari narasi – narasi provokatif dan tendensius seperti itu” tegas Zulfi.

Lalu Zulfi memberitahu bahwa pihaknya pernah berdiskusi dengan aparat setempat yang menyatakan kalau jalan hauling tambang yg dimiliki suatu perusahaan itu merupakan ranah privat yang menjadi hak atau kewenangan dari pemilik aset, yaitu PT SMA.

Koperasi BBM Dukung Revitalisasi Jalan
Sementara itu, Marwan Saputra, SH, perwakilan dari Koperasi Bungo Bangkit Mandiri (BBM) menegaskan aktivitas masyarakat yang ingin melakukan penambangan milik PT SMA terkesan dihalang-halangi oleh PT KBPC.

Kata dia, masyarakat tidak diperbolehkan melintasi akses jalan di simpang empat desa Dusun Baru, Pusat Jalo, Kecamatan Muko Muko Batin VII, Kabupaten Bungo dengan alasan memicu potensi bentrok dengan masyarakat setempat.

Marwan mengaku pihaknya sudah berusaha melakukan mediasi dengan PT KBPC, namun tidak berhasil.

Marwan yang juga berprofesi sebagai advokat kembali menegaskan, niat masyarakat hanya ingin melakukan penambangan secara legal namun terkesan dihalang-halangi oleh PT KBPC.

Dia pun heran dengan sikap PT KBPC yang menutup jalan tersebut, padahal bukan miliknya. “Kami tidak melalui akses jalan PT KBPC, mengapa tidak diizinkan? Ini melanggar hukum jika kami tidak diizinkan melintas,” tegas Marwan.

Marwan menjelaskan bahwa Koperasi BBM didirikan oleh beberapa warga asli Bungo. Tujuannya adalah bekerja sama dengan PT SMA di bidang pertambangan batu bara di Kecamatan Rantau Pandan.

“Tujuan utama Koperasi BBM adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat di lima kecamatan, membantu perekonomian mereka. Koperasi ini juga dianggap sebagai wadah untuk memudahkan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, serta menjaga hak dan kepentingan para pekerja dan masyarakat setempat,” tuturnya.

Marwan pun menyinggung pihak-pihak yang diduga massa bayaran yang ditugasi menghalang-halangi kegiatan masyarakat melakukan penambangan di PT MBT segera sadar dan mendukung keberadaan koperasi dan perusahaan tambang batu bara yang baru ini karena memiliki legalitas yang jelas dan berkomitmen membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Sudah lah, kami bekerja untuk kemajuan, bukan mencari musuh. Kalau bicarakan dihalang-halangi, justru kegiatan penambangan perusahaan MBT dihalang-halangi selama berbulan-bulan yang berdampak pada karyawan dan masyarakat tidak bisa bekerja,” pungkasnya. (*)