Rendahnya pemahaman serta literasi digital disinyalir menjadi celah utama yang dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda.

Plt Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT, Irjen Wawan Ridwan, mengungkapkan data terkini yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan penelusuran awal Densus 88 Antiteror Polri, terdeteksi setidaknya 740 anak di 26 provinsi telah terpapar paham kekerasan, di mana 300 di antaranya terhubung langsung dengan jaringan tertentu.

Namun, hasil pemantauan intelijen terbaru menunjukkan estimasi angka yang jauh lebih besar.

“Diskusi terakhir dengan tim intelijen Densus mengungkap potensi anak yang terpapar sejatinya sudah menyentuh angka lebih dari 4.000 jiwa. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan karena gejalanya sering tidak disadari oleh lingkungan sekitar,” ujar Wawan dalam agenda Literasi Digital Berbasis Moderasi bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Medan, Selasa (20/10).

Wawan menjelaskan, pergeseran pola belajar anak ke ruang siber—seperti media sosial, video durasi singkat, hingga grup percakapan tertutup—membuka ruang masuk bagi konten kebencian, provokasi, dan doktrin radikalisme.

Riset BNPT di Sumatra Utara pun mengonfirmasi bahwa keterpaparan tinggi di ruang siber berkaitan erat dengan lemahnya literasi digital serta faktor psikologis anak, seperti perasaan terasing atau tidak didengar.

Melihat ancaman tersebut, BNPT mendorong para guru untuk mengambil peran strategis di barisan terdepan.

Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan langkah hukum terhadap jaringan teror, melainkan butuh pendekatan persuasif melalui ruang kelas.

“Guru adalah benteng utama. Anak-anak cenderung meniru perilaku ketimbang sekadar mendengarkan instruksi. Bagaimana tenaga pendidik menyikapi perbedaan dan bermedia sosial akan menjadi contoh nyata,” tutur Wawan.

Ia juga mengimbau para pendidik untuk peka terhadap perubahan sikap murid, seperti kebiasaan menarik diri dari lingkungan sosial, serta aktif memproduksi konten digital yang menyuarakan narasi perdamaian dan toleransi.

Langkah BNPT mendapat apresiasi positif dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso.

Menurutnya, pelibatan guru dalam penguatan literasi digital berbasis moderasi merupakan langkah tepat untuk membendung cara berpikir agresif pada generasi muda.

Sugiat menambahkan, paparan konten kekerasan di ruang digital termasuk game dan tontonan yang tidak sesuai umur berkontribusi memicu fenomena kekerasan remaja di lapangan, seperti maraknya aksi geng motor.

“Banyak anak yang kini mudah melakukan tindakan anarkis saat menghadapi persoalan. Itu terjadi karena pola pikir mereka terbiasa mengonsumsi tayangan kekerasan tanpa pendampingan. Sinergi antara orang tua dan dunia pendidikan sangat krusial untuk membangun cara berpikir yang sehat,” kata Sugiat. []

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, kelima tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan mereka dalam kondisi diborgol.

Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK sekitar pukul 16.50 WIB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah dibahas dalam forum ekspose internal lembaga antirasuah itu.

“Penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka,” ujar Budi kepada wartawan.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas maupun peran masing-masing pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, tim KPK mengamankan 14 orang dalam OTT yang berlangsung di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Selasa (13/10/2026).

Sejumlah pihak yang diamankan berasal dari unsur pejabat BNPB hingga kalangan swasta.

Budi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan di antaranya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia sebagai bagian dari barang bukti dalam operasi tersebut.

Hingga kini, perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, identitas para tersangka, serta dugaan tindak pidana yang menjerat mereka masih menunggu keterangan resmi dari KPK. []

Sebanyak lima orang tersangka resmi dijebloskan ke sel tahanan pada Rabu (14/10/2026).

Sebelum ditahan, para pihak terkait telah menjalani pemeriksaan maraton sejak Selasa (13/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, keputusan penahanan ini berawal dari penelusuran fakta serta barang bukti yang dipaparkan dalam forum ekspos bersama jajaran Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, hingga Deputi Penindakan.

“Dari hasil ekspos itu, disepakati penetapan tersangka yang terdiri dari pihak swasta dan pejabat di internal badan tersebut,” tutur Setyo saat berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Guna mempermudah proses hukum, para tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Lembaga antirasuah tersebut juga mengisyaratkan bakal melakukan langkah paksa lainnya, seperti penggeledahan dan penyitaan, seiring berjalannya penyidikan. []

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut puluhan korban tersebut meninggal akibat dampak tidak langsung dari bencana saat berada di pengungsian.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, jumlah korban meninggal akibat dampak langsung gempa tercatat sebanyak 48 orang.

Dengan tambahan 94 korban yang meninggal secara tidak langsung di pengungsian, total korban jiwa akibat bencana gempa tersebut mencapai 142 orang.

“Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang. Tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang,” kata Berton dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

Berton menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana tersebut, baik korban yang meninggal secara langsung maupun tidak langsung.

Pengungsi Masih Puluhan Ribu

Sementara itu, jumlah warga yang masih mengungsi mulai mengalami penurunan.

BNPB mencatat saat ini sebanyak 46.461 jiwa masih berada di lokasi pengungsian. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya yang mencapai lebih dari 150 ribu jiwa.

Meski jumlah pengungsi berkurang, proses penanganan pascabencana masih terus dilakukan.

BNPB juga masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak gempa. Hingga kini, sebanyak 103.427 unit rumah tercatat mengalami kerusakan.

Kerusakan rumah tersebut terdiri atas kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Berton mengatakan proses validasi dan verifikasi data kerusakan masih berlangsung dengan melibatkan pemerintah daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rumah terdampak memiliki data pemilik dan alamat yang jelas atau by name by address.

“Tim kami saat ini sedang melakukan validasi maupun verifikasi data tentang kerusakan ini karena kami juga perlu memperoleh by name by address, atau setiap rumah tersebut siapa pemiliknya dan alamatnya di mana yang jelas,” ujarnya.

Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa di wilayah NTT.

Kelima gunung tersebut berada di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aktivitas vulkanik yang masih terjadi membuat kondisi gunung-gunung tersebut terus dipantau oleh pemerintah dan otoritas terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut lima gunung api yang berada pada Level III tersebut adalah Gunung Sinabung di Sumatra Utara, Gunung Anak Krakatau di wilayah perairan antara Lampung dan Banten, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT.

“Gunung Sinabung di Sumatra Utara, Gunung Anak Krakatau di antara Lampung dan Banten, Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Gunung Semeru di Jawa Timur,” kata Berton dalam konferensi pers daring, Selasa (8/9/2026).

Ia kemudian menambahkan Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berada di NTT juga masih berstatus Level III.

Radius 3 Kilometer dari Anak Krakatau Dilarang untuk Aktivitas

Salah satu gunung yang menjadi perhatian BNPB adalah Gunung Anak Krakatau. Status aktivitas vulkanik gunung tersebut hingga kini masih berada pada Level III atau Siaga.

BNPB meminta masyarakat maupun wisatawan tidak mendekati kawasan yang masuk dalam zona berbahaya.

Imbauan tersebut mengikuti rekomendasi otoritas kegunungapian yang menetapkan larangan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau.

“Otoritas Kegunungapian masih merekomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas radius 3 kilometer dari gunung tersebut,” ujar Berton.

Meski demikian, kondisi sebaran abu vulkanik Anak Krakatau menunjukkan perkembangan yang relatif menjauh dari kawasan permukiman di Pulau Jawa dan Sumatra.

Berdasarkan pemantauan citra satelit, abu vulkanik saat ini terbawa angin menuju wilayah laut.

Pergerakan tersebut dipengaruhi arah angin yang bertiup ke barat dengan kecepatan sekitar 15 knot.

“Arah angin sekarang bersama abunya sudah bergerak ke arah barat dengan kecepatan 15 knot. Jadi abu vulkanik tersebut lebih cenderung mengarah ke Laut Hindia,” jelasnya. []

Purbaya menyebut BNPB masih memiliki anggaran yang dapat segera digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. Nilainya disebut hampir mencapai Rp1 triliun.

“Dia (BNPB) punya hampir Rp1 triliun kan yang ready,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, apabila anggaran yang tersedia tersebut mulai berkurang, BNPB dapat mengajukan tambahan dana kepada Kementerian Keuangan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran penanganan bencana hingga maksimal Rp5 triliun.

Meski demikian, Purbaya memastikan belum ada pengajuan tambahan dana dari BNPB yang diterima oleh Kementerian Keuangan sampai saat ini.

“Belum masuk (permintaan tambahan anggaran dari BNPB). Kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau dia minta, kita lihat. Kalau dia minta, ditambah lagi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, anggaran untuk penanganan bencana memiliki mekanisme khusus dan tidak disamakan dengan pola pengeluaran pemerintah untuk belanja reguler.

Ia memastikan pemerintah akan memberikan dukungan anggaran secara maksimal apabila dibutuhkan, terutama untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Jadi kalau untuk bencana treatment-nya beda untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita. Kita akan usahakan semaksimal mungkin, jadi enggak usah khawatir untuk anggaran bencana,” pungkasnya. []

Agustinus menyatakan keputusan tersebut diambil bukan karena tekanan dari berbagai pihak namun dirinya mengaku lebih memilih menjadi relawan.

Surat pengunduran diri itu dibuat Agustinus dengan tulisan tangan di selembar kertas buku tulis.

Surat tersebut dibuat pada 23 Agustus di Posko Wae Waru, Desa Golo Mangung, atau dua hari setelah video perdebatan dirinya dengan pejabat BNPB, Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, ramai beredar di media sosial.

Dalam surat itu, Agustinus menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan Camat Lamba Leda Utara demi kepentingan yang lebih besar, khususnya dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Ia juga menjelaskan telah menyerahkan tugas koordinator penanganan bencana kepada Emil, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lamba Leda Utara.

Agustinus menegaskan pengunduran diri tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Sebagai jaminan, saya tidak lari dari tanggung jawab dalam situasi ini, saya memilih menjadi relawan untuk membantu sesama saudara saya di Lamba Leda Utara,” tulis Agustinus.

Perdebatan tersebut dipicu persoalan distribusi bantuan ke desa-desa di wilayah Lamba Leda Utara.

Agus menilai bantuan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga yang membutuhkan.

Dalam percakapan yang terekam, Agustinus mengaku berada dalam tekanan karena harus mengatur pembagian bantuan untuk 11 desa dengan total 21.171 jiwa penduduk.

Ia mengatakan, hampir seluruh desa mempertanyakan bantuan yang belum mereka terima.

Di sisi lain, jumlah bantuan yang tersedia dinilai terbatas sehingga sulit memenuhi kebutuhan seluruh warga secara merata.

“Saya merasa tertekan sekali, terbebani. Saya harus membagi ke 11 desa, tapi bukan begitu caranya. Semua desa sekarang protes ke saya, semua bertanya di mana bantuannya. Sementara bantuan yang ada jumlahnya sedikit, tapi harus dibagi ke banyak orang. Bagaimana caranya?” ujar Agus dengan nada tinggi.

Agus juga mempersoalkan pernyataan yang menyebut jumlah bantuan yang diterima cukup banyak. Menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Bapak bilang bantuan banyak sekali, padahal yang ada hanya ini. Saya tidak suka ditekan untuk membagi rata ke 11 desa padahal jumlahnya sedikit. Saya stres, laporan ke kementerian dan telepon dari mana-mana terus masuk. Saya tidak tahan lagi,” katanya.

Ia menegaskan, distribusi bantuan semestinya dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta jumlah warga yang paling membutuhkan.

Menurut Agus, pembagian bantuan tidak semestinya hanya berpatokan pada pemerataan jumlah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi masing-masing desa agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita urus masyarakat ini bersama-sama. Jangan ada tekanan-tekanan. Saya hargai setiap bantuan yang datang, tapi harus adil dan tepat sasaran. Jangan sampai warga yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Hingga Jumat siang, pihak BNPB yang hadir dalam pertemuan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait perdebatan tersebut.

Persoalan distribusi bantuan menjadi perhatian di tengah kebutuhan warga terdampak bencana yang masih tinggi.

Pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan dapat memastikan bantuan tersalurkan secara transparan, proporsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. []

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah dari sisa sampah dan lumpur yang terbawa banjir.

“Di sebagian titik, tinggi muka air (TMA) masih teramati berkisar 5 hingga 30 cm,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (25/5).

Banjir yang melanda wilayah Pati ini terjadi pada Sabtu (23/5) setelah adanya hujan lebat dan jebolnya tanggul di dekat pemukiman.

Dua desa di dua kecamatan terdampak yaitu Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, dan Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan.

Banjir berdampak pada 399 unit rumah dan merendam 74 unit rumah warga.

Merespons bencana hidrometeorologi basah yang masih terjadi pada pekan kelima Mei 2026, Abdul mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga.

Di sisi lain, memasuki bulan Juni, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi curah hujan pada kategori menengah hingga rendah.

“Namun demikian, BNPB meminta semua pihak untuk mewaspadai setiap jenis ancaman, baik hidrometeorologi basah, kering maupun bahaya geologi,” imbaunya. []

Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” katanya dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik.

Mendagri mengagakan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan, di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, dan Jawa Timur Rp5 miliar. “Bu Khofifah langsung turun,” tambahnya.

Kemudian, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, dan Gorontalo Rp1 miliar.

“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,” jelasnya.

Mendagri mengatakan guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.

“Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang,” ujar Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum.

Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.

“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.

Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.

Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri menyebut terdapat 360 kantor desa rusak ringan serta 25 kantor desa rusak berat di wilayah tiga provinsi terdampak bencana.

Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila tidak memadai, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Sementara itu, untuk kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tandasnya.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Menko Djamari pada BNPB yang diterima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah.

Penyerahan mobil penjernih air digelar di Posko Pendampingan BNPB, Shelter Galaxy Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Sabtu (13/12/2025).

Dalam prosesi penyerahan, Menko Polkam juga meminta mobil penjernih air tersebut dites terlebih dahulu guna memastikan perangkat di dalamnya berfungsi baik.

Setelah menyerahkan mobil penjernih air, Menko Djamari langsung bertolak ke Kabupaten Bireuen. Terdapat tiga titik pemulihan bencana yang dikunjungi di Bireuen, yaitu Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Kecamatan Juli; perbaikan Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli; dan perbaikan Jembatam Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Di Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Menko Djamari menyerahkan bantuan dari Kemenko Polkam mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga alat ibadah. Berdasarkan data, posko tersebut dihuni sekitar 900 jiwa. Di sana Djamari Chaniago juga spontan memberikan bantuan tambahan dana untuk masing-masing keluarga pengungsi.

Sejumlah hal yang dipastikan oleh Menko Polkam di posko pengungsian ini antara lain ketersediaan bahan makanan, kondisi dapur umum, pasokan air bersih, ketersediaan layanan dan tenaga medis, hingga kondisi para petugas yang mengurus pengungsi.

“Masalah ini bukan hanya masalah bapak dan ibu di sini, tapi masalah kita semua. Bukan hanya warga di sini yang sedih, kami pun di pusat merasakan kesedihan yang sama. Jadi mari kita bersama-sama melalui kondisi ini,” kata Djamari Chaniago pada para pengungsi.

Di lokasi peninjauan selanjutnya yakni Jembatan Teupin Mane yang terputus, Menko Polkam meninjau progres pembuatan jembatan bailey yang akan menjadi penghubung sementara kedua sisi jembatan.

Djamari Chaniago mendapatkan paparan dari Forkopimda setempat terkait progres pembangunan jembatan sementara. Di sana, Menko Polkam memberi tambahan dana untuk para personel yang bekerja membangun bailey, juga untuk sebuah masjid yang masih dalam proses pembangunan di sekitar jembatan.

Lokasi terkahir yang dikunjungi Menko Djamari adalah Jembatan Teupin Reudeup yang juga terputus akibat bencana pekan lalu. Hampir sama dengan jembatan sebelumnya, di lokasi ini juga tengah dibangun bailey untuk menjadi penghubung sementara dua sisi jembatan.

Dalam peninjauan Sabtu ini, Menko Polkam didampingi sejumlah pejabat terkait. Antara lain Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, dan Staf Khusus Menko Polkam.

Kondisi ini menghambat penanganan darurat, khususnya pendistribusian kepada masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah di kabupaten dan kota mengoptimalkan dengan alat pengerahan berat guna perbaikan ruas jalan.

“Kerusakan di jalan kabupaten-kota sebanyak 321 titik, jalan provinsi 172 titik dan jalan nasional 62 titik,” kata Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Disampaikan Abdul, sebanyak 25 unit alat berat telah dikerahkan untuk perbaikan jalan nasional. Alat berat tersebut tersebar di beberapa titik, misalnya di Kabupaten Solok, Agam dan Tanah Datar.

Abdul menyebut perbaikan di jalan nasional dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar melakukan perbaikan di jalan provinsi.

“Aksesnya tidak hanya pada perbaikan jalan, tapi juga perbaikan akses dengan jembatan darurat bailey. Sebanyak 22 unit jembatan darurat dibutuhkan, seperti di Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Kota Padang dan Tanah Datar,” ucap dia.

Hingga Rabu (3/12) kemarin, personel dan alat berat membersihkan material longsor di sejumlah titik. Yakni di Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Solok dan Pasaman.

Selain pembersihan material longsor, normalisasi sungai juga dilakukan di Pesisir Selatan. Misalnya pembersihan material lumpur, batu dan kayu di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Agam.

“Dengan bantuan perbaikan jalan nasional dan provinsi, distribusi pangan dan non-pangan diharapkan dapat berjalan efektif. BNPB dan pemerintah daerah mengidentifikasi titik-titik terisolir di Kota Padang, Padang Pariaman dan Agam,” tutur Abdul.

Lebih lanjut, Abdul menyebut pengiriman bantuan melalui udara juga terus dilakukan, khususnya ke daerah-daerah yang masih terisolir.

“Hari Rabu (3/12/), hingga pukul 18.00 WIB, bantuan pangan dan non-pangan seberat 6,5 ton didistribusikan ke wilayah Padang Pariaman, Agam, Solok, dan Pesisir Selatan,” pungkas dia.

Kini Pemerintah setempat telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk mempercepat penanganan korban dan kerusakan infrastruktur.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Ronald Nehdiansyah, menjelaskan banjir telah menyebar di 121 gampong (desa). Status Tanggap Darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 695 dan 696 Tahun 2025.

“Kecamatan Kaway XVI menjadi wilayah terdampak terbesar dengan 5.241 jiwa terdampak, disusul Arongan Lambalek (4.649 jiwa) dan Woyla Barat (4.241 jiwa),” kata Ronald, Senin (1/12/2025).

Bencana ini dipicu hujan dan angin tinggi sejak Rabu, 26 November 2025 pagi, yang meningkatkan debit air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Woyla dan Krueng Meureubo hingga meluap dan merendam permukiman

“Bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah,” ujar Ronald. Kerusakan meliputi 243 unit rumah dengan rincian 40 rusak berat, 99 rusak sedang, dan 104 rusak ringan. Sektor pertanian juga terpukul dengan 1.715,85 hektar sawah dan 45 hektar kebun sawit terendam. Sedikitnya 42 sekolah, 10 ruas jalan, dan 9 jembatan gantung rusak, beberapa di antaranya putus total.

BPBD bersama unsur terkait seperti Basarnas, TNI, Polri, dan sektor swasta telah bergerak melakukan evakuasi dan distribusi logistik. Evakuasi menggunakan perahu karet dilakukan khususnya di Kecamatan Sungai Mas. Posko pengungsian dan dapur umum juga didirikan di beberapa titik.

“Hingga hari ini, air di sebagian wilayah seperti Sungai Mas dan Pante Ceureumen mulai surut, tetapi meninggalkan material lumpur tebal. Namun, upaya pemulihan terkendala akses jalan yang masih terputus di beberapa lokasi,” jelas Ronald. Ia mencontohkan jalur menuju Gampong Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen, di mana timnya sempat terjebak. Gangguan listrik dan internet juga masih terjadi.

Tim gabungan kini fokus pada distribusi logistik berkelanjutan dan pembersihan fasilitas publik. Pembersihan lumpur di sekolah, rumah ibadah, dan perkantoran telah dilakukan di beberapa kecamatan. Bantuan logistik telah diterima dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau posko pengungsian di GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus berinteraksi dengan warga terdampak.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang mungkin diperlukan. Pertama, BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporin ke saya yang sangat penting, ada beberapa desa yang terisolasi, insyaallah kita bisa tembus,” ucap Presiden dalam keterangannya di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Senin, (1/12/2025)

Dalam keterangannya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah dan lembaga yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat. Presiden menyebut respons BNPB, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya berjalan sigap sejak awal kejadian.

“Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” katanya.

Dalam upaya mempercepat distribusi bantuan, berbagai armada udara pun telah dikerahkan mulai dari helikopter hingga pesawat angkut berat seperti hercules.

Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan akan terus digerakkan untuk mempercepat proses penanganan bencana.

“Insyaallah kita dengan kerja sama teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang mulai membaik turut membantu percepatan penanganan di lapangan. Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin nyata.

“Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik, pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan antisipasi kondisi di masa depan. Di daerah-daerah semuanya harus siap kondisinya,” tandasnya.

“Ya kita pantau terus [soal penetapan status tanggap darurat bencana]. Saya kira situasi membaik ya, saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya,” katanya setelah turun dari helikopter kepada wartawan di Tapanuli. Prabowo menjawab pertanyaan soal status tanggap darurat bencana di Sumatera tersebut.

Lebih lanjut, dia menyatakan menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas. Dia menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait itu.

“Enggak [tak ada instruksi khusus], mereka sudah punya SOP, punya protap, ya kita sekarang apa yang dibutuhkan [dari pemerintah pusat], kita kerahkan,” katanya.

Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirimkan bantuan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan pascabencana dan operasi SAR, termasuk bantuan untuk mengatasi kesulitan logistik dan BBM bagi warga.

“Kita sekarang memprioritaskan bagaimana bisa segera mengirimkan bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM sangat penting, listrik sebentar lagi [diupayakan mengalir], saya kira bisa dibuka semuanya,” katanya.

Pada kesempatan itu dia mengapresiasi kerja-kerja keras semua pihak, termasuk untuk membuka akses atau mengirim bantuan ke wilayah yang dilindungi pascabencana.

“Ada berapa desa yang dilindungi, insyallah bisa kita tembus, saya tadi sampaikan terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” kata dia.

“Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, [pesawat] hercules. Pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insyaallah kita–dengan kerja sama erat teamwork yang baik–kita bisa segera menghadapi musibah ini,” sambungnya.

Prabowo mengatakan setelah Sumut, dirinya langsung terbang ke Aceh untuk meninjau lokasi terdampak bencana di provinsi Serambi Mekkah tersebut.