Menurut Boyamin, penyidik tidak boleh berhenti pada penetapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Sonny Sonjaya sebagai tersangka.

Ia menilai masih ada pihak lain yang perlu diperiksa terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami meminta Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di BGN yang saat ini telah menetapkan tiga tersangka, dengan menambah setidaknya satu tersangka lagi,” kata Boyamin dalam video pernyataannya, Sabtu (6/6/2026).

Boyamin mengaku menerima informasi mengenai seorang pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

Menurutnya, jika informasi tersebut terbukti benar, maka terdapat potensi konflik kepentingan karena pejabat tersebut memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program.

“Ada pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 SPPG atau dapur umum. Padahal, sebagai pejabat eselon satu, tugasnya adalah melakukan pengawasan,” ujarnya.

Ia menilai pejabat tersebut semestinya menjalankan fungsi kontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

“Seharusnya dia mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Namun sejak awal sudah ada dugaan afiliasi antara pimpinan BGN dengan SPPG, termasuk dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan,” kata Boyamin.

Hal tersebut disampaikan oleh Boyamin Saiman kepada, Selasa 18 ebruari 2025

“Kekecewaan saya bisa saja ajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung dan juga KPK karena tidak menangani secara pasal 9 pemberantasan korupsi dan itu nanti toh bisa digabung kalau Kejaksaan Agung misalnya menerima berkas dari Bareskrim tetap bisa dipadukan,” ujar Boyamin, Selasa 18 Februari 2025.

“Tapi Kabareskrim menggabungkan pasal pemalsuan dan korupsi, susah, sulit, bahkan nggak bisa. Jadi saya betul-betul kecewa dengan Kejaksaan Agung yang menyerah,” lanjutnya.

Boyamin berharap, KPK tetap melanjutkan perkara pagar laut untuk mengungkap dugaan korupsinya.

Jika tidak, Boyamin mengaku akan melakukan gugatan praperadilan kepada KPK.

“Kalau Bareskrim silakan aja karena itu kan ranahnya dia tentang pemalsuan biasa, meskipun katanya bisa saja diterapkan kasus korupsinya, tapi sulit itu, saya khawatir adanya perkara ini hanya perkara pemalsuan biasa. Untuk itu saya kawal betul dengan mengajukan gugatan praperadilan,” pungkasnya. []

Boyamin berpandangan bahwa laut tidak bisa disertifikatkan sehingga dirinya menduga ada tindak pidana korupsi dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut.

“Saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai tindak pidana korupsi.

JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sendiri di Puri Gardenia II RT 07 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan publik. Pegiat antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mencurigai ada oknum aparat Pemprov DKI Jakarta yang bermain.

“Di lingkungan Pemprov DKI perlu dilakukan bersih-bersih. Harus benar-benar bersih, kalau tidak kasus seperti ini akan terulang,” kata Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).

Boyamin mengungkapkan, setiap kali ‘bermain’ oknum tersebut tidak menanyakan ‘dapat berapa’, tapi ‘dapat apa’. Namun, Bonyamin tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudnya.

Dia pun mendorong KPK untuk menyelidiki dugaan kongkalingkong di lingkungan Pemprov DKI tersebut tanpa harus menunggu ada yang melapor.

“Mungkin KPK sudah tahu dan paham permainan ini. Kita tunggu saja aksinya,” ujar Boyamin.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp131.182.150.000 . Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanaman dan Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Tertangkapnya Rektor Unila Prefesor Karomani oleh KPK perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri seperti membuka kotak pandora.

Jalur mandiri masuk perguruan tinggi memang rawan korupsi dan rawan terjadi transaksional.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Riset) untuk menghapuskan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur mandiri. Permintaan itu disampaikan agar penerimaan mahasiswa jalur mandiri tidak dimanfaatkan untuk transaksional oleh sejumlah oknum di PTN.

“Saya mendesak agar jalur mandiri di semua perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan. Saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh, udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan, semua ikut di situ,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Eranasional.com, Selasa (23/8).

JAKARTA, Eranasional.com- Rencana Kejaksaan Agung melakukan persidangan in absentia terhadap pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mendapat dukungan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, Kejaksaan Agung berpengalaman menggelar sidang in absentia atau sidang tanpa menghadirkan terdakwa. Seperti kasus TPPI dengan terdakwa Honggo.

“Saya memberikan dukungan kalau ini disidangkan in absentia, karena kalau nanti nunggu kapan ditangkap malah kedaluarsa atau expired karena 18 tahun kasus korupsi itu expired-nya,” kata Boyamin Saiman dalam pernyataannya, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, Kejagung juga sudah berpengalaman dan sering melaksanakan persidangan in absentia terhadap perkara korupsi yang terdakwanya kabur ke luar negeri. Maka persidangan in absentia diperlukan dan merupakan langkah tepat.

“Tapi kalau tidak mampu untuk didatangkan atau tidak bisa ditangkap ya nggak usah nunggu lama-lama,” ujarnya.

Boyamin juga mengatakan, persidangan in absentia sebenarnya hanya akan merugikan Surya Darmadi. Sebab, ia tidak bisa membela dirinya karena tidak ada di persidangan.

Selain itu, persidangan in absentia biasanya menghasilkan hukuman yang berat, karena terdakwa dinilai tak kooperatif.

“Jadi saya juga mengimbau Surya Darmadi untuk datang aja ke indonesia menyerahkan diri dan kemudian disidangkan bisa membela diri,” tuturnya.

Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini, status Surya adalah buron. (Ainur)