“Sering digembar-gemborkan seolah-olah itu ilegal. Padahal berulang kali saya sampaikan, logo halal untuk produk halal dan logo nonhalal untuk produk nonhalal,” ujar Haikal.

Ia menekankan bahwa negara tidak pernah melarang penjualan babi, babi panggang, maupun minuman beralkohol. Yang diwajibkan hanyalah transparansi kepada konsumen melalui pencantuman logo nonhalal.

Haikal mengakui bahwa tantangan terbesar dalam sosialisasi kebijakan ini datang dari media sosial. Informasi yang tidak akurat sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan penjelasan resmi pemerintah.

“Media sosial itu luar biasa dan sering kali mereka berada dalam posisi ‘menang’. Karena itu, pelaksanaan tugas evaluasi, publikasi, koordinasi, harmonisasi, serta program Sehati terus kami perkuat,” jelasnya.

BPJPH, lanjut Haikal, telah menyiapkan ekosistem sertifikasi halal dan nonhalal di 119 kabupaten di seluruh Indonesia. Upaya ini melibatkan satuan tugas daerah, peraturan daerah, hingga kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami siapkan ekosistemnya di 119 kabupaten, mulai dari satuan tugas hingga peraturan daerah. Kami juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri, karena dalam PP Nomor 25 Tahun 2025 sertifikasi halal dapat didukung dari anggaran daerah,” katanya.

Selain itu, BPJPH juga melibatkan tokoh-tokoh daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini dilakukan agar aturan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendapat dukungan sosial dan budaya dari masyarakat setempat. “Perda-nya kami libatkan semua, sampai tokoh-tokoh daerah pun kami ajak,” tambah Haikal.

Pernyataan Haikal sekaligus menjadi klarifikasi atas isu yang sempat viral di media sosial, di mana sejumlah akun menyebut bahwa penjualan produk nonhalal akan dilarang total. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar dan justru menyesatkan publik.

“Penjualan babi, babi panggang, alkohol itu sebenarnya tidak masalah, silakan saja. Negara hanya meminta dicantumkan bahwa produk tersebut nonhalal,” tegasnya.

Kebijakan pencantuman logo nonhalal ini sejalan dengan tujuan utama BPJPH, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya label yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah membedakan produk halal dan nonhalal sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi pelaku usaha, aturan ini juga memberikan kepastian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan bisnis mereka.

Haikal menambahkan, sertifikasi halal dan pencantuman logo nonhalal bukanlah bentuk diskriminasi terhadap produk tertentu. Justru, kebijakan ini bertujuan menciptakan keteraturan dan transparansi di pasar.

“Sertifikat halal dalam pernyataan halal pelaku usaha saat ini sedang kami upayakan sosialisasinya dengan baik. Hambatan di media sosial luar biasa, terutama karena kurangnya pemahaman,” ujarnya.

Dalam konteks global, kebijakan ini juga sejalan dengan tren internasional di mana negara-negara dengan populasi Muslim besar menerapkan sistem label halal dan nonhalal. Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk memastikan konsumen mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Dengan demikian, penegasan Haikal Hassan menjadi penting untuk meredam polemik yang berkembang. Pemerintah melalui BPJPH berkomitmen memperkuat sosialisasi, memperluas kerja sama dengan daerah, dan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Harapannya, masyarakat tidak lagi terjebak dalam informasi keliru yang beredar di media sosial, melainkan memahami bahwa penjualan produk nonhalal tetap sah selama mengikuti aturan pencantuman logo.

Diketahui produk-produk tersebut sebagian besar merupakan marshmallow impor dari Filipina dan China, serta gelatin lokal produksi Indonesia. Seluruhnya dinyatakan positif mengandung DNA babi berdasarkan hasil uji laboratorium.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, pihaknya telah mewajibkan para pelaku usaha menarik produk tersebut dari pasaran dan memberikan klarifikasi kepada publik.

“Sebagian sudah mulai menarik produknya artinya ada kooperatif yang bisa kita tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut untuk lari keranah pidana kurungan, denda dan sebagainya karena semua kooperatif, tetapi demi untuk masyarakat jangan sampai terlewatkan maka harus kita siarkan pers seperti ini,” kata Haikal Hasan.

Dari hasil pengawasan, ditemukan 11 (sebelas) batch produk dari 9 (sembilan) produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine) yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menargetkan  10 juta produk bisa mengantongi sertifikat halal pada 17 Oktober 2024 mendatang. Hal ini sebagai  bentuk upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen halal nomor satu dunia. Sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal.

Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan, Kasiman Mahmud Desky melalui Pendamping Proses Produk Halal Kantor Kemenag setempat, Nur Kholis Rofi’i menyampaikan bahwa untuk mendukung pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal, Kemenag menyediakan 1 juta sertifikat halal gratis, dan saat ini sudah ada 80% yang memanfaatkannya.

“Meski begitu, belum banyak UMKM kuliner di wilayah Kota Pekalongan yang berminat mengurus sertifikasi halal,” ucap Kholis.

Kholis menyebutkan, saat ini Kota Pekalongan berada di urutan ke-2 terakhir se-Jawa Tengah mengenai sertifikasi halal. Walaupun sudah ada 500 UMKM yang mendaftar, 50 di antaranya dalam proses pengajuan, dan 7 yang lain sudah keluar sertifikasi halalnya.

“Untuk mempercepat program tersebut Kemenag bekerja sama dengan Disperinaker setempat agar dibuatkan google form melalui link s.id/halalpekalongan2023,” terangnya.

Kholis mengajak para pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang ingin mengikuti program sertifikasi halal gratis ini bisa langsung menghubungi nomor 081-2293-9053.

Lanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat halal ini harus dipastikan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi usaha makanan/minuman, proses pembuatan, packaging harus dilakukan secara halal.

“Proses penerbitan sertifikat selama tidak ada perbaikan-perbaikan Insya Allah tidak lama dan mudah. Sejauh ini, pelaku UMKM di Kota Pekalongan sudah ada beberapa yang sudah mengantongi sertifikat halal. Kami juga terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar segera mengurus sertifikat halal tersebut,” tandasnya. (emaha)

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) mulai Senin (2/1/2023). Jumlah kuota yang disiapkan mencapai 1 juta, dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Pelaku usaha sudah bisa mendaftar mulai tanggal 2 Januari 2023,” kata Kepala BPJPH M Aqil Irham.

Aqil berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Dia mengingatkan, jika tidak ada sertifikat halal pada pelaku usaha makanan dan minuman, maka dikenakan sanksi.

“Berdasarkan ketentuan, setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelih, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikasi halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi,” tegas Aqil.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Siti Aminah mengatakan, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id untuk mendaftar Sehati 2023.

“Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka,” jelas Siti Aminah.

Sebagai informasi, Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama (Kemenag) untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain.

Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore bagi pengguna Android atau Appstore bagi pengguna IOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;

8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;

9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;

10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;

12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;

14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Penyedia Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaeimi Abidin mengatakan pada tahun 2023 pihaknya menargetkan satu juta produk untuk disertifikasi halal. BPJH meminta MUI bersiap.

“Target yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 1 juta produk. Kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari MUI dalam penyelenggaraan sidang-sidang fatwa yang tidak kenal lelah. Dukungan MUI sangat kami rasakan. Sinergi ini sangat penting dalam percepatan sertifikasi halal,” kata Chuzaeimi.

Dia menyebut tahun 2022 seharusnya memperoleh alokasi anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah 324.000 pelaku usaha. Namun, hingga akhir tahun ini belum sampai 100.000.

“Salah satu kendalanya adalah kesulitan mencari pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal,” ujarnya.

Menanggapi target dari BPJH itu, MUI menyatakan siap. MUI mengatakan akan mendukung jumlah target itu.

“Kami dari awal sangat support terhadap upaya percepatan sertifikasi halal. Kapasitas MUI Pusat saja, berdasarkan pengalaman Tahun 2022 ini, per tahun kapasitas MUI Pusat mencatat 5,04 juta produk. Dengan demikian, satu juta produk yang ditargetkan, kapasitas MUI baru terpakai 20% dari total kapasitas,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

MUI Klaim 100.000 Lebih Produk Telah Disertifikasi Halal

Asrorun Niam menjelaskan, pada tahun 2022 MUI telah mengeluarkan ratusan sertifikasi halal, dan menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha.

“Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk dapat dituntaskan 100%, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai Undang-undang, tuntas di bawah tiga hari,” kata Asrorun Niam dalam Laporan Tahunan Kommisi Fatwa MUI bertajuk “Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal” di kantor MUI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ahli hukum Islam dari UIN Jakarta ini menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur KPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha.

Padahal, kata dia, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di tahun 2022 baru menggunakan 2% dari riil kapasitas yang dimiliki MUI.

Sedangkan untuk di provinsi, lanjut Asrorun, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa, dan secara bertahap di kabupaten/kota.

Kata Niam, data ini sekaligus menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk.

Menurut Niam, data MUI menunjukkan kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencatat lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggota Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel.

Sementara itu, MUI Provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan dan MUI Kabupaten/Kota memiliki kapasitas sidang 72.000.000 laporan.

“Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun 2022, baru 100.000 produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Padahal anggaran PEN untuk lebih 300.000 pelaku usaha,” pungkas Asrorun Niam.