BPJS Ketenagakerjaan – Daerah Eranasional.com

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pemberdayaan Ahli Waris Lewat PEKA

Angie — Wed, 15 Jul 2026 03:59:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas makna perlindungan jaminan sosial melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA). Program tersebut mendorong penerima manfaat, khususnya ahli waris, agar tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mampu bangkit dan kembali produktif secara ekonomi.

Komitmen itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Mandiri melalui Rumah BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM.

Pelaksanaan Program PEKA digelar di Graha BPJAMSOSTEK, Jakarta, Senin (13/7/2026), dan diikuti 90 peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Melalui sinergi tersebut, para peserta mendapatkan pendampingan usaha secara komprehensif. Materi yang diberikan mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Rumah BUMN berperan dalam pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM, sementara OJK turut memperkuat pemahaman literasi keuangan peserta agar mampu mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Secara nasional, Program PEKA telah diikuti 908 peserta. Sementara di wilayah DKI Jakarta, jumlah peserta tercatat mencapai 299 orang.

Program ini terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan memastikan manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program PEKA merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam memberikan nilai layanan yang berkelanjutan setelah peserta atau ahli waris menerima manfaat.

“Program ini kami hadirkan agar penerima manfaat tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendampingan sehingga mampu kembali produktif dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Saiful.

Aksi Nyata Ramadan, BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Turun ke Jalan Berbagi Takjil

Abdul Hakim — Mon, 16 Mar 2026 08:40:21 +0000

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Jajaran BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan menunjukkan kepedulian sosial melalui aksi Employee Volunteering di kawasan Podosugih, Kamis (12/3/2026).

Para karyawan membagikan paket takjil gratis kepada warga dan pengguna jalan di sepanjang Jalan area komplek perkantoran Majapahit, Kota Pekalongan, menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan ini merupakan inisiatif sukarela seluruh staf yang menyisihkan sebagian rezeki demi menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, bersama seluruh pegawai terlibat aktif membagikan takjil di sekitar Masjid At-Taqwa.

Widhi menjelaskan, program ini bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di luar program perlindungan tenaga kerja yang menjadi fokus utama mereka.

“Melalui kegiatan Employee Volunteering ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi di kalangan insan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Widhi di sela aksi.

Momentum Ramadan 1447 H ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat berlangsung secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen sosial institusi terhadap lingkungan masyarakat lokal.

Widhi menambahkan, apa yang dilakukan para relawan ini adalah contoh nyata bahwa semangat kebersamaan masih tetap hidup kuat di tengah masyarakat kita.

“Berbagi takjil bukan sekadar memberi makanan berbuka, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama,” tutupnya. (em-aha)

Eka Hospital Depok Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Layani Kecelakaan Kerja

Angie — Fri, 27 Feb 2026 08:13:56 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM — Eka Hospital Depok resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan pelayanan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Direktur Eka Hospital Depok, dr. Audra Sheri, mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari pengembangan layanan rumah sakit dalam meningkatkan perlindungan bagi para pekerja, baik yang mengalami insiden saat bekerja maupun dalam perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja.

“Layanan kecelakaan kerja ini sudah mulai berjalan sejak awal Februari 2026. Kami ingin memastikan pekerja mendapatkan penanganan cepat dan tepat ketika terjadi insiden,” ujar Audra di Depok, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, pada akhir 2025, rumah sakit tersebut telah memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kesiapan mencapai 97 persen. Capaian itu mencerminkan kesiapan fasilitas serta tenaga medis dalam menangani berbagai kondisi kegawatdaruratan, termasuk kasus kecelakaan kerja.

Menurutnya, layanan ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan akses kesehatan yang optimal bagi masyarakat, khususnya pekerja, agar proses penanganan dapat dilakukan hingga pasien pulih.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Depok, Novarina Azli, menjelaskan peserta yang telah terdaftar dapat langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tanpa harus melalui mekanisme rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Peserta cukup datang langsung ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Ini untuk memastikan layanan lebih cepat dan efektif,” jelas Novarina.

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Pekerja sektor informal seperti petugas keamanan, pengemudi ojek, hingga atlet juga berhak memperoleh jaminan selama terdaftar sebagai peserta aktif.

“Untuk atlet, perlindungan berlaku saat latihan maupun ketika bertanding apabila mengalami kecelakaan,” tambahnya.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan Depok telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit dan dua klinik guna memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan optimal.

Di sisi lain, dokter spesialis bedah saraf dr. Agus Hadi Sihabudin mengingatkan pentingnya pemeriksaan CT scan bagi pasien dengan cedera kepala akibat kecelakaan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu menjalani pemeriksaan tersebut, mengingat biaya tindakan kini telah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanganan korban kecelakaan kerja di wilayah Depok dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan menyeluruh.

Bulan Ramadan, BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Sesuaikan Jam Layanan

Abdul Hakim — Wed, 25 Feb 2026 03:23:29 +0000

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan penyesuaian jam operasional kantor cabang di seluruh Indonesia selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Salah satu kantor cabang yang menerapkan kebijakan tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.

Berdasarkan ketetapan Kantor Pusat, jam pelayanan selama Ramadan berlangsung pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyeimbangkan produktivitas layanan dengan kekhusyukan ibadah pegawai maupun masyarakat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia saat ditemui di kantornya Rabu (25/2/2026) pagi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diperhitungkan secara matang agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi tanpa hambatan.

“Penyesuaian jam layanan selama bulan Ramadan merupakan bentuk komitmen kami untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Terutama di bulan suci ini, sehingga efisiensi di setiap loket pelayanan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh personel tetap disiagakan agar layanan berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Meski waktu operasional lebih singkat, kualitas pelayanan dipastikan tetap normal.

Untuk mengantisipasi potensi kepadatan antrean di kantor, BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan mendorong peserta memanfaatkan layanan digital. Teknologi dinilai menjadi solusi agar urusan administrasi tetap lancar tanpa mengganggu ibadah puasa.

“Peserta dapat menggunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) sebagai layanan terpadu, mulai dari pendaftaran peserta baru, pembayaran iuran, hingga pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) secara cepat dan praktis,” terangnya.

Selain itu, layanan juga dapat diakses melalui portal LapakAsik di laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id tanpa perlu datang langsung ke kantor.

Melalui penyesuaian ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap pelayanan selama Ramadan 1447 Hijriah tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja secara efektif dan efisien. (em-aha)

Ketidakpastian Status Hukum Ojol Hambat Terbitnya Perpres Perlindungan

Aditya — Thu, 12 Feb 2026 08:58:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah hingga kini belum merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pengemudi ojek online. Padahal, regulasi ini dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, menjamin akses terhadap jaminan sosial, serta mengatur hak dan kewajiban antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan pengemudi transportasi daring yang menggantungkan hidupnya pada layanan berbasis aplikasi.

Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada belum jelasnya status hukum pengemudi ojol.

Menurutnya, jika pengemudi dikategorikan sebagai buruh, maka perusahaan aplikator wajib menanggung BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban kesejahteraan lainnya. Namun, jika status tersebut tidak disepakati, hubungan kontraktual antara pengemudi dan aplikator menjadi semakin kompleks.

“Kalau status ini belum disepakati, rumitnya muncul pada hubungan kontraktual antara aplikator dan pengemudi,” ujarnya.

Trubus menambahkan, pemerintah sebaiknya mengambil keputusan final hanya jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Hal ini penting agar regulasi yang lahir benar-benar adil, implementatif, dan tidak menimbulkan polemik baru.

Ia menekankan bahwa keberadaan Perpres bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang akan menentukan arah perlindungan sosial bagi jutaan pekerja transportasi daring.

Pemkab Purwakarta Tingkatkan Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan

Angie — Sun, 28 Sep 2025 01:08:59 +0000

Purwakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada hari Jumat, 26 September 2025, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Nina Herlina, memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Kerja Sekda.

Rapat ini bertujuan untuk membahas secara teknis isi perjanjian kerjasama yang akan menjadi landasan bagi peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Purwakarta.

Fokus utama dari kerjasama ini adalah perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja non-formal, aparatur desa, serta pekerja sektor rentan lainnya.

Plh. Sekda Purwakarta, Nina Herlina menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. “Dukungan dari seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam implementasi program-program jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” ujar Nina Herlina.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan, termasuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta optimis dapat mencapai target Universal Coverage (UC) sebesar 75% pada tahun 2025.

Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih luas dan tepat sasaran bagi seluruh pekerja di Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. (Diskominfo Purwakarta)

BPJS Ketenagakerjaan Rencanakan Pemanfaatan JHT Bisa untuk DP Rumah

Angie — Fri, 29 Nov 2024 17:27:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mengupayakan pemanfaatan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) masyarakat dapat dijadikan sebagai uang muka pembelian rumah.

Hal tersebut untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Nah sebenarnya kalau BPJS ini kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang buka,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, pihaknya akan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). Sehingga, masyarakat yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat memanfaatkan saldo JHT nya untuk kebutuhan perumahan.

“Sehingga para peserta JHT-nya itu tidak perlu memberikan uang muka, tapi langsung dari saldo JHT-nya itu. Jadi kita akan mendorong kerjasama dengan BPJS juga,” pungkasnya.

Alhamdulillah, Jukir di Kota Pekalongan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Fyan Hadi — Tue, 22 Aug 2023 12:21:26 +0000

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para juru parkir. (Foto: Abdul Hakim/Eranasional)

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Sejumlah masyarakat rentan yang berprofesi sebagai juru parkir (jukir) mulai didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemkot Pekalongan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para jukir ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid didampingi Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Soesilo, dan Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Novitri Jayanti di Aula Kantor Dishub Kota Pekalongan, Senin siang (21/8/2023).

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan mengungkapkan bahwa, bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para jukir di Kota Pekalongan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pihaknya dengan melibatkan CSR dari PT Sugiharto untuk mengikutsertakan beberapa jukir agar bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah dari CSR PT Sugiharto sudah bisa meng-cover jukir. Manfaatnya adalah untuk melindungi apabila terjadi kecelakaan maupun meninggal dunia dalam kondisi sedang bekerja,” terang pria yang akrab disapa dengan sebutan Mas Aaf ini.

Dijelaskannya, para jukir yang sudah terdaftar akan mendapatkan dua jaminan perlindungan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran sebesar Rp16.800. Pihaknya berharap, dengan keterlibatan CSR tersebut, para jukir terkait dapat lebih bersemangat dalam bekerja.

“Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat dan menambah semangat dalam bekerja,” harapnya.

Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Novitri Jayanti menambahkan, bahwa CSR PT Sugiharto pada tahun 2023 ini telah mendaftarkan 50 orang jukir di Kota Pekalongan dengan dua program jaminan yakni JKK dan JKM dengan iuran Rp16.800.

Tak Hanya Banpot, Ketua RT-RW Juga Bakal Dapat Ini dari Pemkot Pekalongan

Abdul Hakim — Tue, 21 Feb 2023 04:41:45 +0000

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyerahkan banpot kepada Ketua RT-RW tahun 2022 lalu.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan tahun 2023 ini masih menganggarkan bantuan transportasi (banpot) bagi Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan.

Tak hanya memberikan banpot, Pemkot juga akanmemberikan bantuan tambahan dengan mengikutsertkan ketua RT-RW dalam BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2023 ini.

“Tahun 2022 sudah tersalurkan Rp3,6 milyar untuk 2.031 ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan. Untuk anggaran tahun 2023 ini rencananya masih sama, namun Pemkot juga memberikan progam tambahan dengan mengikutsertakan RT dan RW dalam BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Andi Septiadi, Selasa (21/2/2023).

Bahkan, kata Andi, BPJS Ketenagakerjaan RT-RW untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah dibayarkan sebesar Rp8.100. Dan pada awal tahun 2023 ini, antara pihak kelurahan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah dipertemukan.

Andi menambahkan, terkait pelaksanaan, anggaran ploting di tiap kelurahan untuk pembagiannya berdasarkan kesepakatan kelurahan dengan paguyuban RT dan RW.

“Jadi tiap bulan alokasi nya Rp150.000 per orang. Kalau mau dibagi setiap bulan atau 2 bulan, bahkan 3 bulan sekali tergantung kesepakatan mereka. Yang pasti tahun 2022 sudah clear,” kata Andi.

Menurut Andi, jumlah ketua RT-RW yang paling banyak yakni Kelurahan Krapyak karena ada 126 orang. Dimana dalam setahun bisa dianggarkan sebesar Rp226.800.000.

“Untuk ketua RT-RW paling sedikit berada di Kelurahan Bandengan, jumlah RT dan RWnya hanya ada 33. Jadi, dalam setahun kami menganggarkan Rp59.400.000,” katanya.

Andi berharap hal-hal yang diprogramkan oleh Pemkot Pekalongan dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Menaker Tetapkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun

Iman Riyanto — Sat, 12 Feb 2022 00:12:38 +0000

Menaker RI Ida Fauziah

Eranasional.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang disahkan pada 4 Februari 2022.

“Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun,” kata Ida dalam Peraturan Menteri, Jumat (11/2/2022).

Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja. Peserta yang berhenti bekerja, meliputi pekerja yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan mereka yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Selain usia pensiun, manfaat JHT juga dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

“Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun,” kata Ida.

Sementara itu, manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. Sebelumnya, keputusan Ida itu menuai sorotan dari netizen di Twitter.

Akun Tukang Rekrut @mas_recruiter meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi keterangan ihwal pencairan manfaat JHT yang dipatok pada usia 56 tahun.

“Kalau di-PHK, belum usia 56 tahun, kesulitan ekonomi ga ada uang tabungan, masa menunggu mereka meninggal baru cair, gila!” cuit Tukang Rekrut yang telah dicuit ulang sebanyak 513 kali hingga Jumat (11/2/2022).

@BPJSTKinfo @KemnakerRI tolong pencerahannya, kenapa JHT baru bisa cair full kalau usia 56 tahun??
*Selain cacat dan meninggal.

Kalau diphk, belum usia 56, kesulitan ekonomi ga ada uang tabungan, masa nunggu mereka meninggal baru cair, gila!
https://t.co/S7qST4nGwt pic.twitter.com/PKKB5DqMTc

— Tukang Rekrut (@mas_recruiter) February 10, 2022

Pemilik Rekening BCA Bisa Dapat Uang BLT Subsidi Gaji 1 Juta, Segera Cek di BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Era — Thu, 02 Sep 2021 07:51:39 +0000

Jakarta – Pemilik rekening bank swasta seperti BCA bisa dapat uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji 2021 jika memenuhi syarat. Simak cara cek daftar penerima BSU ini di link BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, BLT Subsidi Gaji 2021 diberikan ke semua karyawan yang memenuhi syarat, baik yang menggunakan rekening bank Himbara maupun bank swasta seperti BCA.

Namun uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji 2021 atau BSU ini hanya ditransfer melalui rekening bank Himbara.

Sehingga pemilik rekening bank BCA akan dibuatkan rekening bank Himbara baru untuk mencairkan uang Rp 1juta dari BSU ini.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah memberikan data calon penerima BLT Subsidi Gaji Tahap 3 dari karyawan yang menggunakan rekening bank swasta seperti BCA.

Oleh karena itu, karyawan dan perusahaan sebaiknya segera menyampaikan data yang dibutuhkan untuk membuat rekening bank Himbara agar BLT Subsidi Gaji segera ditransfer.

Adapun data yang dibutuhkan untuk membuat rekening baru bagi karyawan calon penerima uang Rp 1 juta dari BLT Subsidi Gaji 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Nama Lengkap

3. Tanggal Lahir

4. Alamat Pemberi Kerja

5. Nama Ibu Kandung

6. Nomor Telepon Selular

7. Alamat Email

Dilansir dari berita DIY, data tersebut kemudian disampaikan oleh HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data Perusahaan di situs resmi BPJAMSOSTEK www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Sebagai informasi, pemilik rekening bank BCA yang berhak dapat uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji ini adalah karyawan yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.

Pada tahun 2021 ini, BLT Subsidi Gaji atau BSU rencananya akan diberikan kepada 8,78 juta karyawan melalui rekening bank Himbara, seperti:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

2. Bank Negara Indonesia (BNI)

3. Bank Tabungan Negara (BTN)

4. Bank Mandiri

5. Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pekerja di Aceh

Karyawan yang merasa memenuhi syarat bisa cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU ini di BPJS Ketenagakerjaa, baik secara online melalui link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau cara yang lain, seperti:

1. Cek di Aplikasi BPJSTKU

2. Datang ke kantor cabang terdekat

3. Chat WA ke nomor 081380070175

4. Telepon ke nomor 175

Itulah infor terbaru soal pemilik rekening BCA yang berhak daapat uang Rp 1 juta dari BLT Subsidi Gaji dan cara cek daftar penerima BSU di link BPJS Ketenagakerjaan.***

Ini Syarat Penerima BSU Rp1 Juta Harus Sudah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Sebelum 30 Juni 2021

Redaksi Era — Fri, 30 Jul 2021 13:36:27 +0000

JAKARTA – Sebanyak 1 juta data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh telah diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Serah terima data 1 juta calon penerima itu dilakukan di Jakarta, Jumat, 30 Juli 2021.

Dengan demikian, program BSU 2021 dimulai untuk 1 juta dari 8,73 juta penerima. Anggaran untuk BSU ini mencapai Rp8,8 triliun.

“Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari laman Kemnaker.

Dia mengatakan pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data paling akurat dan lengkap untuk pemberian subsidi agar tepat sasaran.

“Pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data karena dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” kata dia.