Faktanya, alokasi anggaran tersebut menjadi sorotan publik lantaran kedua rumah sakit tersebut, belum beroperasi dan makanan terancam mengalami kedaluwarsa.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK RI menemukan dugaan mark up pada pelaksanaan anggaran makan dan minum (mamin) pada RSUD Cilograng dan Labuan senilai Rp1,89 miliar. Tidak tanggung-tanggung, harga barang dalam kontrak lebih tinggi dibanding harga pasar dengan selisih mencapai Rp251,7 juta.

Temuan ini didapati dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2024.

Yang mana, alokasi makan minum itu dianggarkan sebelum kedua RSUD plat merah itu beroperasi. Mekanisme pembbelanjaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Banten pada pos Belanja Barang Habis Pakai (BHP) melalui dua penyedia, yakni CV DPS dan CV PBS.

Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji memilih bungkam terkait dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) soal penggunaan tersebut.

Terlihat menghindar dan kebingungan 

Dikutip melalui akun unggahan video @bantenpop, nampak Kadinkes Banten menghindari wartawan yang menemuinya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang. Sembari berjalan tergesa-gesa, Ati mengaku jika pihaknya sudah menindaklanjuti temuan itu.

“Kan semua sudah tidakalanjuti di BPK,” kata Ati beberapa hari yang lalu.

Disingung soal pengembalian kerugian negara, Ati meminta wartawan untuk mengkonfirmasinya ke Inspektorat Banten.

“Kamu kan engga tau apa-apa sampai sekarang, nanti bisa dituduh,” katanya kamis (22/05/2025).

Namun, dirinya enggan menjelaskan lebih jauh tentang adanya mark up harga maupun penunjukan dua vendor CV penyedia itu.

Eranasional.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Avianto, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Prov. Kalteng, di Lobby Mapolda Kalteng, Jumat (21/1/22) siang.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda turut didampingi Wakapolda Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi, dan Irwasda Kombes Pol Ady Kristianto, serta turut dihadiri beberapa pejabat BPK RI Perwakilan Kalteng.

Kapolda melalui Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Eko Saputro, menyampaikan, tujuan dari silaturahmi tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas serta kerjasama antara Polda Kalteng dengan BPK RI perwakilan Kalteng.

“Peningkatan sinergitas dengan Lembaga Negara dari BPK RI ini, juga merupakan salah satu bentuk Implementasi menuju Polri yang Presisi dalam hal penguatan fungsi pengawasan,” urai Kabidhumas.

“Semoga dengan diadakanya silaturahmi ini, hubungan dan komunikasi antara BPK Kalteng dengan Polda Kalteng terkait pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam memberikan laporan kepada negara dapat berjalan dengan baik,” jelas Kabidhumas

Kabidhumas juga mengatakan, diakhir kegiatannya, Kapolda turut memberikan cinderamata berupa plakat kepada BPK RI perwakilan Kalteng.

Sebagai informasi, kegiatan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Reporter AF

JAKARTA – Audit atau perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI, yang memunculkan kesimpulan kerugian negara mencapai Rp 22,788 triliun terus ditentang berbagai pihak, karena dianggap tidak sesuai fakta.

Sebelumnya dalam persidangan kasus ini beberapa waktu lalu, saksi ahli Dian Puji Simatupang menyebut, sumber dana investasi yang kemudian menjadi masalah di ASABRI, berasal dari iuran anggota TNI-Polri, terpisah dari keuangan negara. Sehingga menurutnya tidak menimbulkan kerugian negara sedikitpun.

Namun, baik BPK maupun kejaksaan satu paket dan satu persepsi soal kerugian negara yang mencapai Rp 22,788 triliun. Meskipun sudah banyak pihak yang menjelaskan bahwa kesimpulan demikian tidaklah benar.

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT ASABRI sudah lama terjadi.

Ia mengaku memiliki pendapat yang sama seperti Dian Puji Simatupang, bahwa keuangan ASABRI bukanlah kerugian keuangan negara.

“Di sini BPK dan Pak Dian berbeda persepsi. Saya sendiri sependapat dengan Pak Dian, karena dana yang ada di ASABRI bukan keuangan negara,” kata Chairul kepada wartawan pada Selasa 7 Desember 2021.

Menurutnya persepsi terkait dengan fakta kerugian negara dinilai secara tidak benar. “Ini membuktikan pandangan Pak Dian benar, kalau kerugian itu harus fix (nyata dan pasti jumlahnya),” ujar Chairul Huda menambahkan.

Lebih lanjut, Chairul mengatakan bahwa dalam kasus tersebut bisa diproses secara hukum pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. “Bisa jadi ada pidananya, tapi pidana umum atau pidana di UU Asuransi,” ucapnya.

Kemudian, ia mengatakan dalam penegakan hukum kasus ASABRI memiliki masalah dalam persepsi kerugian negara yang tidak sesuai dengan teori.
“Bermasalah persepsinya (kerugian negara), tidak sesuai teori, tetapi maunya sendiri sebagai penguasa (Kejaksaan Agung),” kata Chairul Huda.

Sementara Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan harus ada penegasan pemisahaan keuangan negara dan iuran ASABRI, apakah itu masuk dana keuangan negara seperti dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 atau tidak.

Selain itu, Akbar mengatakan bahwa harus ada auditor lain yang relevan dan kompeten untuk mengatakan bahwa dana tersebut apakah termasuk kerugian negara, sehingga BPK tidak menjadi pemain tunggal dalam perhitungan dugaan kerugian negara dalam kasus ini. “Sebaiknya BPKP dapat juga menilai. Selain itu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya melakukan waskat,” kata dia.

Akbar menilai jika dalam investasi saham, seharusnya ada pengawasan dan pengamanan terhadap harga saham agar tidak merugikan pihak ketiga. Namun menurutnya dalam penanganan kasus ASABRI, jika merujuk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebaiknya sanksi administratif terlebih dahulu dilakukan. Selain itu, pengembalian kerugian negara yang diutamakan, bukan hanya penghukuman badan.

Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan aktivis HAM sekaligus praktisi hukum Haris Azhar, bahwa dalam pandangannya terkait kasus-kasus seperti ASABRI atau Jiwasraya, terlihat jelas pemerintah hanya sebatas ingin melakukan penegakan hukum saja tanpa keinginan untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Haris Azhar, pemerintah tidak memertimbangkan dampak panjangnya yang terjadi kepada pihak ketiga atau korban yang terimbas kasus ini.

“Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menjalankan proses hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum,” ujar Haris, belum lama ini.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 nanti adalah Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi strkctural, maka menurutnya anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.

“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ujar Johan setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).

Legislator Senayan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industry pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.

“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021masih sangat rendah, yakni hanya 1,06% untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12% untuk program padat karya,” ungkap Johan.

Politisi PKS ini menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.

“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42% selama tahun ini, jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.

Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7% dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) hanya sebesar 21,96%, dan jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai.

Atas situasi ini, lanjut kata Politisi PKS, melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemik ini dimana seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan peran KLHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi KLHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

“Agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemic ini,” tegas Johan.

Politisi PKS itu menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK.

“Di sisi lain, menurutnya perlu strategi dari KLHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan.

Palangka Raya – Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Secara Virtual. Dihadiri Walikota Palangka Raya Fairid Naparin secara virtual di Rumah Jabatan Walikota Jl. Diponegoro Palangka Raya, Jumat Pagi ( 25/6/2021).

Walikota Fairid Naparin dalam pidato pengantarnya menyampaikan, “Proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tersebut dan di audit secara rinci sejak 16 Maret 2021 hingga tanggal 11 Mei 2021”

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian ini prestasi yang berhasil diraih oleh Pemko Palangka Raya untuk ke-5 kalinya.

“Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh SOPD dan tentunya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Pencaian ini bisa membuat kita terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahunnya, sehingga meningkatkan reputasi kinerja pengelolaan keuangan daerah”, harap Walikota Fairid Naparin.

Laporan Keuangan Pemko Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual.

Terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan (Tahun 2020).

Walikota Fairid Naparin menyampaikan, “Kiranya Dewan yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dan dari uraian rincian yang terdapat dalam lampiran VII Rancangan Perda”.

Selanjutnya Walikota menyerahankan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas di DPRD Kota Palangka Raya.

KALIMANTAN TENGAH | Tahun Anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) pemerintah provinsi Kalimantan tengah Mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp323.324.546.515,00, dengan s.d. 31 Desember 2017 sebesar Rp300.428.428.592,00 atau 92,92% dari anggaran.

Riview dokumen dan pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK-RI provinsi Kalimantan tengah  di tahun 2018, atas 11 paket pekerjaan senilai Rp121.208.176.000,00, diketahui terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp7.840.912.949,55 dan denda keterlambatan sebesar Rp961.350.541,81,
Salah satu nya ada lah Pekerjaan peningkatan Jalan Kalampangan – Pelabuhan Tanjung Pinang merupakan pengaspalan, timbunan dan galian.

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Adipatria Dharma. Surat Perjanjian Nomor 003/KTRK-BM/PUPR/2017 tanggal 10 April 2017, nilai sebesar Rp21.630.000.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 240 kalender, terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai 5 Desember 2017. Kontrak perubahan dengan Addendum Kontrak Nomor 128/ADD-BM/DPUPR/2017 2 Agustus 2017, yaitu terkait dengan perubahan tambahnya pekerjaan galian dan . pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, dan telah dilakukan pelunasan sebesar Rp21.630.000.000,00

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK bersama dengan PPTK, pengawas dan pelaksana kegiatan, diketahui terdapat kekurangan volume Rp1.087.267.316,94 (Rp1.077.205.721,83+Rp10.061.595,11) pada timbunan dari sumber galian dan pekerjaan galian.

Menulusur dari hasil temuan tersebut team Eranasional.com mencoba menkonfirmasi melalui surat nomor: 2021/SKF/ERA/03/20213 perihal kejelasan serta konfirmasi temuan tersebut.

Atas surat konfirmasi Eranasional.com tersebut, Kadis PUPR Salahudin melalui Kabid Bina marga provinsi Kalimantan tengah Akhmad Elpiansyah memberikan penjelasan melalui balasan surat tertanggal 22 Maret 2021. Dengan no 620/BM-III/2021/080.

Bahwa PUPR menganggap temuan dari pihak Auditor BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah itu berdasarkan perhitungan dari tebal, lebar dan panjang dalam gambar rencana saja, jadi tidak berdasarkan volume yang terpasang dilapangan, sehingga kelebihan volume/ukuran dari gambar rencana tidak dihitung oleh Auditor BPK-RI pada saat pemeriksaan itu.

Sedangkan yang kurang dari volume/ukuran gambar rencana dihitung sebagai kelebihan pembayaran. Dan atas hasil temuan kelebihan pembayaran tersebut pihak PUPR provinis Kalimantan tengah menjelaskan sudah ditindak lanjuti dengan penyetoran ke kas daerah oleh kontraktor PT.Adipatria Dharma Palangkaraya pertama tertanggal 11 Mei 2018 senilai Rp.543.633.658,47, dan kedua tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp.543.633.658,47,-

Penulis : Achmad F