Setiap ketua RT dan RW menerima honorarium sebesar Rp1 juta per bulan yang ditransfer langsung ke rekening Bank bjb. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP).

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menjelaskan bahwa pencairan hanya diberikan kepada ketua RT dan RW yang telah menyerahkan dokumen lengkap.

Ia menegaskan bahwa honor rutin tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik pada tingkat desa.

“Seluruh dokumen yang masuk ke DPMD dan dinyatakan lengkap langsung diproses ke BPKAD. Dan yang sudah masuk ke BPKAD, saya minta dipastikan cair hari ini,” ujar Ida.

Berdasarkan data per 25 November 2025:

Sumber ADD: 177 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 175 desa diproses BPKAD.

Sumber BHP: 170 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 167 desa diproses BPKAD.

Ida mengakui bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya disebabkan dokumen yang belum lengkap serta adanya proses dana bagi hasil yang wajib diselesaikan lebih dahulu.

Percepatan administrasi mulai terjadi setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berkoordinasi dengan para kepala desa dan BPD.

“Setelah dicek, bukan tidak cair, tetapi perbaikan dokumennya lambat ditindaklanjuti. Jika belum lengkap, otomatis kembali ke desa dan harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Dokumen pencairan harus melewati verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke DPMD dan kemudian diproses BPKAD.

Ida juga mengingatkan para ketua RT dan RW serta perangkat desa untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan seperti kematian, kelahiran, perpindahan, maupun kedatangan penduduk baru agar program BPJS tetap tepat sasaran.

Respons Ketua RT

Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben (46), membenarkan bahwa honorarium untuk periode tiga bulan tersebut sudah masuk ke rekening.

Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional lingkungan, terutama menghadapi musim hujan. Mulai dari kegiatan kerja bakti hingga penanganan potensi banjir.

“Kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Menjelang musim hujan, banyak kegiatan bersih-bersih. Warga juga sering meminta berbagai kebutuhan lingkungan, jadi honor ini sangat membantu,” kata Dedi.

Ia mencontohkan pembangunan tembok penahan banjir yang bisa menghabiskan biaya hingga Rp6 juta dan kerap menimbulkan defisit. Meski tugas RT merupakan kerja sosial, ia mengapresiasi adanya dukungan pemerintah daerah.

“Dana apresiasi ini menjadi penyemangat bahwa peran kami tetap diperhatikan,” pungkasnya.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan siap mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 pada awal Februari.

“Ada 93.652 objek pajak sedang proses cetak massal selama 10 hari. Selanjutnya akan distribusi ke kelurahan pada awal Februari,” kata Kepala Bidang Pendataaan, Penetapan, Data dan Informasi BPKAD Kota Pekalongan, Adam Muhammad, Rabu (18/1/2023).

Untuk jumlah objek pajak tahun ini, lanjut Adam, ada perubahan kenaikan sebanyak 340 objek pajak atau naik 10,6% dibanding tahun sebelumnya.

“Adanya perubahan atau kenaikan jumlah objek pajak ini seiring dengan pertumbuhan perumahan, kaplingan, dan sebagainya,” kata Adam.

Adam menambahkan, dari hal tersebut objek pajak di Kota Pekalongan mengalami kenaikan jumlah. Kemudian capaian tahun 2022 yakni 106,35 % atau Rp15,4 milyar dari target Rp14,55 milyar.

“Target realisasi PBB tahun 2022 tercapai, kemudian ada juga tunggakan wajib pajak Rp7,7 milyar dari 54 ribu objek pajak,” lanjut Adam.

Adam mengimbau masyarakat Kota Pekalongan untuk tertib membayar pajak, nantinya akan ada reward atau hadiah yang diundi untuk masyarakat Kota Pekalongan,” pungkas Adam. (em-aha)