Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangsel, Seto Apriyadi mengatakan, salah satu wilayah yang telah melaksanakan alih media sertifikat elektronik tersebut.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi pertanahan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, keamanan dokumen, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Kakantah Seto saat dikonfirmasi Eranasional di Tangsel, Rabu (4/3/2026).

Melalui sistem berbasis elektronik ini, lanjut dikatakan Seto, sertifikat tanah diterbitkan dalam format digital dengan sistem pengamanan berlapis dan standar keamanan informasi yang ketat.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum,” ucap Seto.

BPN Tangsel Berkomitmen 

Ia mengatakan dengan sistem yang terintegrasi, BPN Tangsel berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, aman, serta memberikan perlindungan optimal terhadap data dan hak masyarakat atas tanah.

“Proses alih media dari sertipikat analog ke sertifikat elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi pengguna layanan,” ungkapnya.

“Meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan dokumen. Selain itu, masyarakat dapat memantau proses layanan secara lebih akuntabel melalui aplikasi sentuh tanahku,” tambahnya.

Lanjut Seto mengatakan dengan sertipikat elektronik, diharapkan pelayanan BPN Tangsel semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sertipikat elektronik, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui kanal media sosial atau datang langsung ke kantor kami,” tandasnya.

Diketahui Kantor BPN Tangsel telah menyerahkan 3 sertifikat tanah wakaf bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Aula Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Jumat lalu (20/02/2026).

“Target kami untuk Kantah Tangsel tahun 2026 sebanyak 100 sertipikat tanah wakaf, semoga dapat terealisasikan sesuai dengan target,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota (Kakantah Tangsel), Seto Apriyadi kepada wartawan di Aula MUI, Banten, Jumat .

Kakantah, Seto menyatakan bahwa pihaknya juga menyerahkan sebanyak 3 sertifikat tanah wakaf pada acara Penandatangan MoU, diperuntukan untuk masjid, mushola dan sarana pendidikan.

Bagikan 13 Sertifikat Tanah Wakaf 

Sementara itu, Menteri ATR /Kepala BPN Nusron Wahid, menyerahkan 13 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Banten.

Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat, pelepasan dari hak individu kepada publik dan umat. Karena itu, BPN hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi dan Saya minta ini dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Nusron mengatakan berdasarkan data, jumlah rumah ibadah di provinsi Banten tercatat sebanyak 24.910 bidang, dari jumlah tersebut baru 9.148 bidang yang telah bersertifikat.

Sebagai bentuk percepatan sertipikat tanah wakaf, maka BPN telah melakukan beragam terobosan untuk menangani masalah tersebut, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf hingga pembentukan loket khusus wakaf pada kantor pertanahan.

“Ini harus kita dorong bersama proses pendirian masjid, mushola dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikat tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” ujar dia.

Sementara itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten telah menindaklanjuti arahan yang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan Penandatanganan Kerjasama Sertifikasi Tanah Wakaf Kanwil BPN Provinsi Banten dengan PWNU Provinsi Banten dan Kantah Kabupaten/Kota dengan PCNU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten, diantaranya Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

“MoU disaksikan secara langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Provinsi Banten dan kedepannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ungkap Horison Mocodompis Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.