Dalam penyelesaiannya, setiap aduan yang masuk akan disaring terlebih dulu sebelum ditindaklanjuti.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan menegaskan setiap pengaduan yang ditindaklanjuti akan berpegangan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

“Dalam menangani kasus pertanahan, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kasus Pertanahan,” kata Indra Gunawan, Jumat (3/11/2023).

Dia mengungkapkan, permasalahan pertanahan yang paling dominan terjadi di Kota Depok akibat dua akar permasalahan yakni tidak dilakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki dan pemanfaatan tanah dengan tidak optimal. Hal itu terungkap sejak BPN Kota Depok berdiri tahun 1999 setelah dilakukan pemekaran dari BPN Kabupaten Bogor.

“Pertama, tidak dilakukannya penguasaan atas tanah yang dimiliki. Bahkan cenderung abai atas asetnya sendiri hingga dibiarkan bertahun-tahun dan dianggap hanya sebatas investasi. Ini yang sering kita temukan. Kedua, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tidak optimal oleh pemiliknya,” jelas Indra.

Lanjut Indra, permasalahan semakin rumit karena belum terintegrasinya data peta pendaftaran tanah atau peta offline maupun peta kerja dengan sistem Kegiatan Kantor Pertanahan (KKP) saat ini. Hal ini menyebabkan banyaknya sertifikat yang diterbitkan BPN Kota Depok, belakangan diketahui sudah pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor.

DEPOK, Eranasional.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok akan menyerahkan 35 sertifikat aset milik Pemkot Depok tepat di tanggal HUT Kemerdekaan RI ke-78, Kamis, 17 Agustus 2023.

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan penyerahan sertifikat aset Pemkot Depok tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pencatatan aset negara sebagai bagian tertib kelengkapan administrasi Bank Tanah yang telah digulirkan Kementerian ATR/BPN.

Dia menyatakan optimis target 1.000 sertifikat aset Pemkot Depok dapat terealisasi secara bertahap. Hal ini sejalan dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati dengan KPK. Apalagi, progres verifikasi terhadap aset Pemkot Depok saat ini tengah berjalan, seiring dengan survei dan pengukuran yang tengah dilakukan oleh tim.

“Kemarin, BPN Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah (BKD) telah melakukan pembahasan. Hasilnya, 127 bidang tanah akan disertifikasi. Kami pun bersepakat hingga bulan September ditargetkan 300 aset yang sudah bersertifikat,” kata Indra Gunawan, Rabu (16/08/2023).

Indra menjelaskan, secara umum tidak ada hambatan di lapangan saat melakukan verifikasi terhadap aset-aset Pemkot Depok. Katanya, BPN akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan syarat yang diwajibkan.

Dia menyebut, dari target 1.000 saat ini hasil analisa lapangan terverifikasi parsial ada 776 bidang yang sudah siap didaftarkan.

Sementara itu, Kasie Survei dan Pengukuran BPN Depok Yoga Munawar menjelaskan, dari 127 aset yang sudah disertifikasi, mayoritas fasos dan fasum.

Katanya, fasos dan fasum tersebut berada di 7 kelurahan yakni Cilodong, Kalibaru, Sukamaju, Rangkapan Jaya Baru dan Jatimulya. Sementara untuk Kelurahan Depok Jaya dan Kalimulya baru masuk dalam pencatatan.

BPN Kota Depok, lanjut Yoga, belum melihat adanya overlap, tumpang tindih atau pun aset Pemkot Depok yang dikuasai oleh warga tertentu. Sehingga, analisa lapangan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

“Sekarang ini mayoritas warga memahami mana tanah milik aset Pemkot Depok dan mana yang bukan. Baik itu berupa fasos maupun fasum. Kalaupun ada kendala, sifatnya tidak krusial,” terangnya.

BPN Kota Depok berharap program pendataan aset Pemkot akan dilanjutkan kembali pada tahun 2024.

“Pastinya, dengan berjalannya pendataan aset Pemkot Kota Depok, BPN berbahagia karena bisa menyerahkan aset Pemkot yang telah bersertifikat tepat di momen Hari Kemerdekaan RI,” pungkas Yoga.