Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat Islam. Pelepasan dari hak individu kepada publik, kepada umat. Karena itu, negara hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi. Saya minta ini ‘dikeroyok’ bersama,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid setelah menyerahkan sertifikat.

Ajakan Sertifikasi Tanah Wakaf 

Ajakan mempercepat sertifikasi tanah wakaf ini Menteri Nusron sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir di pertemuan ini. Mulai dari jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana teknis sertifikasi, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berperan dalam administrasi wakaf.

Bukan hanya dari sisi pemerintah, lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, serta organisasi keagamaan lain juga diharap ikut berkolaborasi.

9.148 Bidang Tanah Telah Bersertifikat 

Untuk jumlah rumah ibadah di Provinsi Banten sendiri tercatat ada sebanyak 24.910 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 9.148 bidang atau sekitar 36,72% yang telah bersertifikat. Capaian ini menunjukkan masih besarnya ruang percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah dan wakaf di wilayah tersebut.

Berbagai terobosan terus dilakukan, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf, serta pembentukan loket khusus wakaf di Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan guna mempercepat mendaftarkan seluruh tanah wakaf di Indonesia.

“Ini yang harus kita dorong bersama. Proses pendirian masjid, mushola, dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikasi tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” kata Nusron Wahid.

Menindaklanjuti arahan terkait percepatan sertifikasi wakaf, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara seluruh Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten.

“Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Banten merupakan bentuk komitmen kami agar seluruh tanah wakaf di Banten tersertifikatkan. Ke depannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.

SERANG, Eranasional.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pihak yang memerlukan tanah dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Penambahan Lajur ke-4 Jalan Tol Tangerang Merak Tahap II dan III bayarkan ganti kerugian.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Goyandi Dwi Ammar mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkontribusi dalam Pelebaran Jalan Tol Tangerang Merak,” ujar Goyandi membuka sambutannya. Jumat (6/1/2023)

Goyandi melanjutkan dengan kontribusi dari pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan diharapkan pelebaran Jalan Tol Tangerang Merak ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan menjadi penggerak perekonomian.

Goyandi yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan, sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang luas seluruhnya 8.610 m2 dibayarkan ganti kerugiannya hari ini dengan nilai total sebesar Rp.4.554.971.280.

Masih menurut penuturannya, bidang-bidang yang dibayarkan ganti kerugian hari ini dengan rincian 16 (enam belas) bidang merupakan tanah milik PT Marga Mandala Sakti (MMS) yang terletak di Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya dan 5 (lima) bidang milik masyarakat yang terletak di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka.

“Adapun pembayaran ganti kerugian telah dilakukan beberapa tahap dengan jumlah bidang sampai saat ini yang telah dibayarkan ganti kerugiannya sebanyak 653 bidang dari total 991 bidang yang akan dibebaskan,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Trias Wiriahadi, Direktur Teknik dan Operasi PT MMS selaku pengelola Tol Tangerang-Merak Adhi Resza, Ketua Tim Pengadaan Tanah Penambahan Lajur ke-4 Jalan Tol Tangerang Merak Tahap II dan III Sjahrial Ritonga dan tamu undangan lainnya.

Sebagai tambahan informasi pengadaan tanah ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.153-Huk/2019 yang melewati 3 (tiga) wilayah yakni Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang dengan lahan yang dibutuhkan sebanyak 991 bidang dan luas seluruhnya kurang lebih 21,75 hektar. **