Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangsel, Seto Apriyadi mengatakan, salah satu wilayah yang telah melaksanakan alih media sertifikat elektronik tersebut.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi pertanahan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, keamanan dokumen, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Kakantah Seto saat dikonfirmasi Eranasional di Tangsel, Rabu (4/3/2026).

Melalui sistem berbasis elektronik ini, lanjut dikatakan Seto, sertifikat tanah diterbitkan dalam format digital dengan sistem pengamanan berlapis dan standar keamanan informasi yang ketat.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum,” ucap Seto.

BPN Tangsel Berkomitmen 

Ia mengatakan dengan sistem yang terintegrasi, BPN Tangsel berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, aman, serta memberikan perlindungan optimal terhadap data dan hak masyarakat atas tanah.

“Proses alih media dari sertipikat analog ke sertifikat elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi pengguna layanan,” ungkapnya.

“Meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan dokumen. Selain itu, masyarakat dapat memantau proses layanan secara lebih akuntabel melalui aplikasi sentuh tanahku,” tambahnya.

Lanjut Seto mengatakan dengan sertipikat elektronik, diharapkan pelayanan BPN Tangsel semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sertipikat elektronik, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui kanal media sosial atau datang langsung ke kantor kami,” tandasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah Tangsel,) Seto Apriyadi di Kantor Wali Kota Tangsel, telah sukses menyelenggarakan rapat koordinasi strategis dalam rangka persiapan implementasi aplikasi SIGAP TANGSEL.

Sinergi lintas instansi ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi didampingi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Dony Setyawan beserta jajaran tim Survei dan Pemetaan Kantah Tangsel.

“Kedepannya aplikasi SIGAP TANGSEL akan diimplementasikan secara langsung pada proyek integrasi NIB NOP (sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak),” ujar Kakantah Seto dalam keterangan pers di Tangsel, Rabu (25/2/2026).

Lebih lanjut Kakantah Tangsel mengatakan aplikasi ini memiliki peran yang sangat krusial. Melalui kolaborasi erat bersama Pemkot Tangsel, lanjut dikatakan Seto, SIGAP TANGSEL akan menjadi instrumen penting dalam mematuhi dan menyukseskan arahan pemerintah pusat terkait pengembangan kebijakan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta).

“Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menghadirkan tata kelola data pertanahan dan perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akurat demi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan.,” tandas dia

Diketahui Kantor BPN Tangsel telah menyerahkan 3 sertifikat tanah wakaf bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Aula Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Jumat lalu (20/02/2026).

“Target kami untuk Kantah Tangsel tahun 2026 sebanyak 100 sertipikat tanah wakaf, semoga dapat terealisasikan sesuai dengan target,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota (Kakantah Tangsel), Seto Apriyadi kepada wartawan di Aula MUI, Banten, Jumat .

Kakantah, Seto menyatakan bahwa pihaknya juga menyerahkan sebanyak 3 sertifikat tanah wakaf pada acara Penandatangan MoU, diperuntukan untuk masjid, mushola dan sarana pendidikan.

Bagikan 13 Sertifikat Tanah Wakaf 

Sementara itu, Menteri ATR /Kepala BPN Nusron Wahid, menyerahkan 13 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Banten.

Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat, pelepasan dari hak individu kepada publik dan umat. Karena itu, BPN hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi dan Saya minta ini dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Nusron mengatakan berdasarkan data, jumlah rumah ibadah di provinsi Banten tercatat sebanyak 24.910 bidang, dari jumlah tersebut baru 9.148 bidang yang telah bersertifikat.

Sebagai bentuk percepatan sertipikat tanah wakaf, maka BPN telah melakukan beragam terobosan untuk menangani masalah tersebut, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf hingga pembentukan loket khusus wakaf pada kantor pertanahan.

“Ini harus kita dorong bersama proses pendirian masjid, mushola dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikat tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” ujar dia.

Sementara itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten telah menindaklanjuti arahan yang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan Penandatanganan Kerjasama Sertifikasi Tanah Wakaf Kanwil BPN Provinsi Banten dengan PWNU Provinsi Banten dan Kantah Kabupaten/Kota dengan PCNU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten, diantaranya Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

“MoU disaksikan secara langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Provinsi Banten dan kedepannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ungkap Horison Mocodompis Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Keputusan tersebut diambil untuk memusatkan sumber daya pada penyelesaian berbagai residu PTSL dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan bahwa penyelesaian residu menjadi agenda utama lembaganya.

Residu tersebut mencakup sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari kesalahan penulisan identitas, sertifikat yang belum diterbitkan, hingga hambatan administratif dan bidang tanah yang masih berstatus sengketa.

“ Seluruhnya menjadi prioritas untuk kami tuntaskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujar Seto dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).

Seto menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pihaknya memang tidak mengagendakan PTSL baru.

Fokus kerja diarahkan pada penyelesaian seluruh pekerjaan tertunda, sehingga kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

Program NOP

Selain menuntaskan residu, BPN Tangsel juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui rencana peluncuran program e-NOP.

Program ini bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan data pertanahan milik BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola pemerintah daerah untuk membentuk single data yang akurat dan terintegrasi.

Dengan integrasi tersebut, setiap perubahan data pertanahan, seperti pemecahan bidang, peralihan hak, atau proses hukum akan otomatis terbarui di dua instansi sekaligus. Hal ini diharapkan dapat memastikan konsistensi data pertanahan dan perpajakan.

BPN Tangsel juga terus memperluas akses layanan kepada masyarakat melalui program Sultan Tangsel Phost, yaitu layanan konsultasi dan pemeliharaan hak pertanahan yang dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan layanan keliling.

Program ini menargetkan kawasan permukiman padat dan wilayah lama yang membutuhkan pendampingan administratif.

“Konsep layanan ini adalah jemput bola. Masyarakat bisa langsung mengurus pemeliharaan data, peningkatan hak, maupun perbaikan administrasi pertanahan di lokasi,” tambah Seto.

Kepala Kantor BPN Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Shinta Purwitasari mengatakan bahwa penghargaan yang diraih merupakan hasil dari penilaian verlap yang dilakukan oleh tim verifikator melalui zoom meeting dan datang langsung ke Kantor BPN Tangsel.

“Alhamdulillah dengan ikhtiar bersama, pemenuhan indikator sudah tersedia dengan baik kepada kelompok rentan di antaranya, area parkir khusus, toilet khusus, ruang laktasi, loket khusus, area bermain anak dan fasilitas penunjang lainnya,” kata Shinta melalui siaran persnya secara tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.

Lebih lanjut, Shintan menjelaskan, Kementerian ATR/BPN mengirimkan lima Kantor Pertanahan (Kantah) tingkat Kota/Kabupaten untuk mengikuti penilaian Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Rumah Kelompok Rentan tahun 2023, tiga di antaranya berhasil meraih penghargaan, yaitu Kantah Kota Tangsel, Kantah Kota Surakarta, dan Kantah Kabupaten Tanah Laut.

“Adanya penghargaan ini bukan membuat kami berpuas hati tetapi memberikan tantangan agar kami terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dan agar kelompok rentan maupun setiap layanan selalu merasa nyaman saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,” pungkas Shinta. (*)