Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan bersama pihak keamanan dan komunitas lingkungan setempat melakukan pengawasan operasi tangkap tangan (OTT) dan pencegahan oknum yang membuang sampah sembarangan.

Pengawasan dilakukan di jalan protokol kota, seperti pertigaan ruas Jalan Salak dan Depan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Pekalongan, Adi Setiawan menjelaskan, bahwa pengawasan ini dilakukan sesuai pedoman pada Pasal 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2012.

“Yakni tentang Pengelolaan Sampah. Ada beberapa ruas jalan protokol yang sudah biasa dimanfaatkan pedagang pasar serta warga sekitar untuk membuang sampah secara liar. Padahal, hal ini jelas melanggar dan tidak diperbolehkan,” terangnya, Senin, 30 September 2024.

Lanjut Adi, pengawasan berkala dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni 27 sampai dengan 29 September 2024.

“Kami akan melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala, walaupun setiap harinya kami juga ada Satgas Pengawas dari DLH. Namun, ada beberapa warga yang membuang sampah sembarangan di malam hari,” terang Adi.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, para pedagang pasar dan warga sekitar biasanya membuang sampah secara liar pada waktu malam.

Menurutnya, hal ini tidak dibenarkan karena akan mencontohkan hal tidak baik ke masyarakat lain sekaligus menimbulkan timbunan sampah yang tidak terkendali.

“Para pedagang dan warga yang kedapatan membuang sampah secara liar sudah kami data dan tegur. Pengawasan ini juga akan dilakukan di seluruh titik ruas jalan Kota Pekalongan yang sering digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan,” katanya.

Pihaknya berharap masyarakat bisa membuang sampah melalui petugas sampah mandiri (PSM) atau petugas sampah songkro yang ada di tingkat RT.

“Sementara, bagi pedagang kami harapkan membuang sampah di TPS di saat petugas sampah DLH akan mengambil sampah di pagi hari. Sehingga, mereka tidak membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak sebagaimana semestinya,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Membuang sampah di jalan raya merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Membuang sampah di jalan dapat dijerat sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Lantas, apa sanksi bagi yang membuang sampah di jalan raya?

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan ini termasuk juga ke jalan, saluran air, sungai, atau tempat lainnya yang bukan ditujukan untuk pembuangan sampah.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus dikumpulkan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah di jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan, berbeda-beda di setiap daerah. Undang-undang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah di jalan daerah mereka.

Seperti contoh, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

Menurut Perda ini, setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000.

Terkait membuang sampah sembarangan di jalan, pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Mengacu pada Perda ini, setiap orang atau badan yang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan diancam dengan pidana kurungan sepuluh hingga 60 hari atau denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta.

Di Jawa Barat, Pemprov setempat telah menetapkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan di Jawa Barat bahkan lebih tinggi.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Referensi:

– UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

– UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

– Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019

– Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

– Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.